MATRIKS PRIORITAS NASIONAL

MATRIKS PRIORITAS NASIONAL

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 1

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Tema Prioritas

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik

Penanggungjawab

Wakil Presiden

Bekerjasama dengan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya

50%

1,13

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

50%

I. I.1

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pengembangan kebijakan koordinasi dan evaluasi program kelembagaan

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

Jumlah peraturan / kebijakan mengenai Pedoman Umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan instansi vertikal

1.L-1

Sosialisasi 1 Perpres

Kemen PAN dan RB

No. (1) I.2

I.3

I.4

I.5

I.6

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

SASARAN (3) Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

(5) 50%

Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

50%

Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya.

50%

Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

50%

Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya.

50%

Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya

50%

Persentase K/L yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan

75%

1.L-2

PAGU TAHUN 2012 (6) 1,10

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen PAN dan RB

50% 1,8

Kemen PAN dan RB

1,0

Kemen PAN dan RB

1,0

Kemen PAN dan RB

8,55

Kemen PAN dan RB

50%

50% 50% 50%

50% 85% 5

No.


SASARAN

INDIKATOR

(1) I.7

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

(3) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di pusat

(4) Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Persentase jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim qality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi

I.8

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah


I.9

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat


I.8

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah


Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim qality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB II.

PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP

II.1

Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP

Meningkatnya pemenuhan peraturan perundangundangan serta kemutakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum

Persentase pemenuhan jumlah peraturan perundang-undangan serta kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum

1.L-3

TARGET TAHUN 2012 (5) 20 80% 100% 100% 40% Pemda 70% Pemda 33 Prov, 250 Kab/ Kota 5 Pemda 29 KL 100% 2 3 3

PAGU TAHUN 2012 (6) 1,68

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen PAN dan RB

1,37

Kemen PAN dan RB

1,11

Kemen PAN dan RB

1,85

Kemen PAN dan RB

3 2

70%

15

Kemen KP

No.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintah daerah I diterapkan oleh Daerah

8 SPM

4,0

Kementerian Dalam Negeri

Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintahan daerah II

7 SPM

4,0


Persentase daerah otonom baru (<3tahun) yang dievaluasi

100%

2,5


Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007.

100%

Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan pemerintah

0 (nol) 1,2


III.

PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

III.1

Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I

III.2

Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II

III.3

Penataan daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD

IV IV.1

IV.2

IV.3

Meningkatnya Implementasi urusan pemerintahan daerah I dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah II dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daeah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian / pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan

Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah

Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD Penetapan APBD secara tepat waktu Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki

Persentase daerah yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK

80% 80%

Jumlah kebijakan /regulasi/pedoman di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya

2 Permendagri

Persentase Daerah Provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung Persentase belanja modal terhadap total belanja APBD Provinsi (Provinsi) APBD yang disahkan tepat waktu. Persentase daerah Provinsi yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan

50%

3,2


28% 80% 50%

7,7

Kementerian

1.L-4

No.


SASARAN

(2)

(3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu

(1) Keuangan Daerah

INDIKATOR (4) penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya dari pencapaian status WTP

(5)

Persentase penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Provinsi) yang disahkan secara tepat waktu.

70%

V.

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

V.1

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundangundangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah 1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

V.2

Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD

VI. VI.1

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

VI.2

Pengembangan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur

Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur

TARGET TAHUN 2012

70% 4 100% 100% 100%

23,9

Kemenkeu

80%

3,0

Kemen PAN dan RB

2,56

Kemen PAN

1. 2. 3. 4. 5.

Persentase instansi yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat

Tersusunnya Laporan mengenai PNS Nasional Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (SDM Aparatur Negara

Laporan mengenai PNS Nasional Jumlah (UU) kebijakan tentang manajemen kepegawaian (SDM Aparatur Negara)

1.L-5

(7) Dalam Negeri

Kemenkeu

100% 100%

Tersusunnya data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat

INSTANSI PELAKSANA

11,7

1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 3. Indeks kepuasan pengguna layanan

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan Rata-rata persentase realisasi janjai layanan unggulan Persentase evaluasi Perda PDRD sesuai rencana

PAGU TAHUN 2012 (6)

4

1 1 UU

No.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sasaran kinerja pegawai (SKP)

(5) 50%

VI.3

Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur

(3) Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP) Tersusunnya PP tentang remunerasi SDM Aparatur Tersusunnya kebijakan tentang sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS

Persentase (%) Instansi yang mendapatkan sosialisasi kebijakan (PP) tentang Remunerasi SDM Aparatur Persentase (%) Instansi yang mendapatkan sosialisasi Kebijakan (PP) tentang sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS

70%

VII VII.1

VIII VIII.1

IX IX.1

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7) dan RB

2,55

Kemen PAN dan RB

3.000 perda

1,6

Kemendagri

Kemenkumham

30%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

Jumlah perda yang dikaji

Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.

Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi,Kab/Kota yang Dipetakan dan Dipublikasikan Peraturan Daerahnya Dalam Sistem Informasi Peraturan Daerah yang Akurat dan Up To Date Sesuai Dengan Rencana dan Permohonan Fasilitasi Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya

60%

0,3

60%

0,7

60%

0,4

60%

0,4

Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi Persentase instansi (pusat dan daerah) yang telah mendapatkan sosialisasi

80% 100%

2,55

PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pengembangan kebijakan dan evaluasi program

Terlaksananya sosialisasi UU Nomor 25 tahun 2009 dan peraturan

1.L-6

Kemen PAN dan

No.


(1)

INDIKATOR

pelayanan publik

(3) pelaksanaannya ( PP)

(4) Persentase implementasi instansi pusat dan daerah

IX.2

Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian

Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

IX.3

Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik

Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Pelayanan yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi Persentase Unit Pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian

X X.1 XI XI.1

XI.2

(2)

SASARAN

TARGET TAHUN 2012 (5) 30% Pusat 30% Daerah 80%

250 Unit Pelayanan 70%

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7) RB

2,55

Kemen PAN dan RB

2,15

Kemen PAN dan RB

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan

Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.

Intensifikasi clerance rate rata rata seluruh tindak pidana

POLRI

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara.

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.

Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara

Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diregistrasi/Diidentifikasi Secara Tepat Waktu dan sesuai standar

80%

0,3

Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diamankan dan Dipelihara Sesuai standar Persentase (%) Mutasi dan Penghapusan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tepat Waktu dan Akuntabel

80%

0,3

80%

0,4

Persentase (%) Rutan dan Lapas yang Memenuhi Standar Hunian dan Keamanan Persentase (%) Menurunnya Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasyarakatan di UPT Pas

20%

0,4

4%

0,4

1.L-7

Kemenkumham

Kemenkumham

No.


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Persentase (%) Pengaduan Masyarakat Maupun Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Ditindaklanjuti Secara Cepat dan Tepat Persentase (%) Tindak Lanjut Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasyarakatan di UPT PAS Persentase (%) Tahanan dan Narapidana yang Teregistrasi dan Terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Tahanan yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Hukum Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Program Reintegrasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

(5) 70%

PAGU TAHUN 2012 (6) 0,3

60%

0,3

72%

0.3

70%

0.2

70%

0.1

Persentase (%) Narapidana yang Terserap di Kegiatan Kerja Sesuai Program Kegiatan Kerja Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian Sesuai dengan Program pembinaan kepribadian

75%

0.4

80%

0.2

72%

0.4

70%

0.2

70%

0.5

70%

0.5

80%

0.3

XI.3

XI.4

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.

Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak.

Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.

Penyeleggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas.

Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Teregistrasi dan terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendidikan dan Reintegrasi Sesuai dengan program pendidikan dan reintegrasi Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendampingan dan Pembimbingan Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembimbingan dan Pengawasan Sesuai dengan program pembimbingan dan pengawasan Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Litmas Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

1.L-8

TARGET TAHUN 2012


Kemenkumham

Kemenkumham

No.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.

Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.

65%

0,3

Kemenkumham

Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.

35%

0,3

Kemenkumham

Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.

63%

0,3

95%

4,3

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian.

95%

5.0

XII

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.

XII.2

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM. Kegiatan Pendidikan Kedinasan.

XII.4

XIII XIii.1

XiV XiV.1

(7)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

XII.1

XII..3

INSTANSI PELAKSANA

Kemenkumham Kemenkumham

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENKUMHAM. Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus.

Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

60%

3,1

Kemenkumham

100%

4

Kemenkumham

100%

1

96%

7.4

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKUMHAM. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham

Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Kaderisasi Berkesinambungan dan Pegawai yang Memperoleh Pengembangan Karir Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Alokasi Sdm Profesional Sesuai Kebutuhan dan Persentase (%) Pegawai yang Memperoleh Promosi Secara Tepat Waktu Persentase (%) Kelengkapan Data Pegawai Secara Up-To-Date, Akurat dan On Line

1.L-9

No.


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Persentase (%) Administrasi Biro Kepegawaian yang Akuntabel dan Persentase (%) Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Sikap Mental Sesuai Kebutuhan Persentase (%) penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan peresentase penyelesaian permohonan pegawai

XV XV.1

XV..2

XVI XVI.1

XVII XVII.1

(5) 96%

PAGU TAHUN 2012 (6) 9.7

96%

0.7

79 30 800 200 200

9,2

TARGET TAHUN 2012


PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim

Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim

Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi KY dan diajukan ke DPR Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara Jumlah peradilan yang diberi penghargaan % laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik

7 4 75% 12

Komisi Yudisial

7,9

Komisi Yudisial

3,1

MA-RI

7.07

KPK

200 35

PROGRAM: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA MA-RI Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

100 laporan

PROGRAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan

Kasus Potensial (Kasus) Kasus Solid (Kasus)

1.L-10

70 40

No.


(1) XVII.2

(2) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

XVII.3

Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

XVII.4

SASARAN (3) Penyidikan Penuntutan Eksekusi

Korsup Penindakan

XVII.5

Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK Pengelolaan LHKPN

XVII.6

Pengelolaan Gratifikasi

Penanganan Gratifikasi

Penanganan LHKPN

XVII.7

Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye

XVII.8

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Dumas

XVII XVII.1

INDIKATOR (4) Penyidikan (Perkara) Penyidikan Lengkap (Perkara)

TARGET TAHUN 2012 (5) 65 38 55

PAGU TAHUN 2012 (6) 6.96

INSTANSI PELAKSANA (7) KPK

7.77

KPK

100% 100% 19.000 440 4

3,45

KPK

8.7

KPK

Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

360 8 6

3,8

KPK

Terbentuknya agen perubahan

400

Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Jumlah Komunitas Anti Korupsi Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)

90 30 20

20.8

KPK

Penuntutan (Perkara) Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan terhadap putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap (Persen) Peningkatan perkara yang disupervisi KPK (Persen) Peningkatan jumlah penerimaan SPDP (Persen) LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik, (Jumlah)

42 100%

Pusat studi anti korupsi

1

Kasus siap LIDIK (Jumlah)

80

2.76

KPK

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR KEJAKSAAN Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Latihan

Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

1.L-11

11 diklat

13,2

Kejaksaan Agung

No.


SASARAN

(1)

(2)

(3) Manajemen Kepemimpinan dalam rangka meningkatkan profesionalisme integritas dan kapabilitas Aparatur Kejaksaan

(4) Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas & profesionalisme Aparatur Kejaksaan

Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

XIX XIX.1

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012 (5)

26 diklat

PAGU TAHUN 2012 (6)


62,8

Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

1

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

1.L-12

100,51 juta jiwa; 300 kab/kota

3.600,0

Kemendagri


PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN

Tema Prioritas

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Penanggung Jawab

Menteri Pendidikan Nasional

Bekerjasama dengan

Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Agama

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

I.1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikdas

Persentase dewan pendidikan kab/kota yang terbina

76,00%

597,8

Kementerian Pendidikan Nasional

I.2

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu dan Berkesetaraan

APM SD/SDLB/Paket A

85,10%

1.660,4

Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran

28,00%


I.L-13

NO


(1)

(2)

I.3

I.4

II

Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan, pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan


INSTANSI PELAKSANA

(4) Jumlah siswa SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

(5) 1.200.000

(6)

(7)

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS APM SMP/SMPLB/Paket B

28.006.000 60,58%

3.401,7

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

10.354.000


7.072,1


INDIKATOR

Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM

8,00%

Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM

8,00%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten

APK SMA nasional

38,34%

1.216,7


APK SMK

32,70%

1.807,3

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008

30,00%


Tercapainya layanan pembelajaran dan

APK PT usia 19-23 thn

24,20%

2.511,5

Kementerian Pendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA

II.2

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

III.1

(3) Jender di Semua Kabupaten

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

II.1

III

TARGET TAHUN 2012

SASARAN

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Penyediaan Layanan

I.L-14

NO (1)


INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7) Nasional

3,3


100,00%

8.351,6


Persentase guru PAUD mengikuti peningkatan profesionalisme berkelanjutan (PPB)

35,00%

110,0


Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB

35,00%

Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB

55,00%

Persentase guru SMA/SMALB mengikuti PPB

70,00%

SASARAN

(2) Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

(3) kompetensi mahasiswa

III.2

Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama

III.3

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IV

PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI PTK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

IV.1

Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti

Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia

6

Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional

Jumlah kerjasama kelembagaan

2.175

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti

Persentase PT bersertifikat ISO 9001:2008

Terwujudnya Layanan Pendidik untuk semua Jenjang

I.L-15

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) Persentase guru SMK mengikuti PPB Jumlah program dan model pengembangan pendidk yang dihasilkan setiap tahun sesuai bidangnya

IV.2

Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya layanan Tenaga Kependidikan

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(5) 67,00%

(6)

(7)

110,0


10

Persentase kepala SD/SDLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase kepala SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase kepala SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase kepala SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase pengawas TK/SD yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

I.L-16

50,00% 50,00% 50,00%

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

V

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

V.1

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7

V.8

Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu

Meningkatnya APM MI

APM MI

10,59%

531,4

Kementerian Agama

Meningkatnya APM MTs

APM MTs

14,82%

585,0

Kementerian Agama

Meningkatnya APK MA

APK MA

7,35%

939,2

Kementerian Agama

Meningkatnya APK PTA

APK PTA

2,55%

1.225,7

Kementerian Agama

Terlaksananya sertifikasi guru

Guru yang tersertifikasi (orang)

90.000

9.624,0

Kementerian Agama

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

33

107,9

Kementerian Agama

Siswa MI penerima BOS (Siswa)

3.182.761

3.849,1

Kementerian Agama

Siswa MTs penerima BOS (Siswa)

2.726.762

296,2

Kementerian Agama

Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS Siswa Siswa Ula penerima BOS

180.000

Siswa Siswa Wustha Penerima BOS

303.301

I.L-17

139.365

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan dasar Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan menengah Jumlah model kurikulum SD/MI

3

165,1


Jumlah model kurikulum SMP/MTs

5

Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan

4

Jumlah model kurikulum SMK/MAK yang dihasilkan

7

VI VI.1

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan

Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah

Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya ( total 78 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)

I.L-18

3

7

100,00% 100,00% 100,00% 76,00%

NO (1) VI.2

VII VII.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(4) Jumlah model penilaian satuan pendidikan

(5) 58

(6) 60,2

(7) Kementerian Pendidikan Nasional

Jumlah model penilaian kesulitan belajar

2

Jumlah model penilaian kelas

1

41,86

Kemenkominfo

SASARAN (3) Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa

INDIKATOR

Jumlah laporan/profil/peta berdasar hasil un/uasbn/survai/penelitian/layanan serta publikasinya, di bidang penilaian pendidikan

121

Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem ependidikan

150

PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA Pembinaan dan Pengembangan E-government

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%

Catatan : * Alokasi untuk sub kegiatan e-pendidikan di DIY sebesar Rp 41,86 milyar merupakan bagian dari alokasi Pembinaan dan Pengembangan E-government pada Prioritas 6.

I.L-19


PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN

Tema Prioritas

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Penanggung Jawab

Menteri Kesehatan

Bekerjasama dengan

Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

I.1

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

67,5

122,0

Kementerian Kesehatan

1.2

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK

3.820

95,2


I.L-20

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)

88

119,9


2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

90

3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

75

104,1


314,5


9.236

1.032,0


3

991,0


II 2.1

2.2

2.3

PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Pembinaan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

2.4

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

III

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

3.1

Pembinaan Upaya Kesehatan

Meningkatnya pelayanan medik

1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

88

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

86

3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

81

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100

2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

75

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

I.L-21

NO


(1)

(2) Rujukan

3.2

3.3 3.4

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(3) spesialistik kepada masyarakat

(4) 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

(5) 90

(6)

(7)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

85

4.935,3


2. Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

39 9.236

1.000,0 *


1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

86

205,4


2. Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED

80

2.269

1.559,6


1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

85

132,4


2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak

88

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat

3.5

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan

IV

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

4.1

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra

Meningkatnya pembinaan di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal

I.L-22

NO


(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

63

141,2


2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

95

3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

69

89,1


69,3


kesehatan matra 4.2

Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 4.3

4.4.

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

11.000

1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk

228

2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

80

3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

87

4. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)

40

5. Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun 6. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV 7. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman 8. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

55

I.L-23

500.000 70 45 (Perempuan) 30 (Laki-laki) 1,5

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

90

1.295,2


Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 202 unit)

70

10,2

Badan POM

1. Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar 150.000) 2. Jumlah produk obat dan makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar)

40.000

557,9

Badan POM

V

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

5.1

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

VI

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

6.1

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

6.2

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapetik dan PKRT sesuai Good Manufacturing Practice (GMP) terkini Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

VII

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

7.1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan

7.2

98.950

Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum

392 kawasan 894 desa 124 IKK

2.797,9

Kementerian Pekerjaan Umum

Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase

Jumlah kawasan dan kab/kota yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase) dan persampahan

143 kawasan 155 kab/kota

2.676,1


I.L-24

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial bekerja sama dengan Kemkeu - (persen) Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi (bekerja sama dengan Kemkeu)

80%

18,4

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan DJSN

Harmonisasi dengan UU Jamsostek (bekerjasama dengan Kemnaker)

100%

683,7

BKKBN

(1) Persampahan

VIII

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

8.1

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Tersusunnya perangkat hukum SJSN Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif

IX

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

9.1

Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah

Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)

0%

Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS (bekerja sama dengan Kemkeu)

0%

1. Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS1, seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos, Jampersal, dan lain-lain (juta) 2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana

4,89

I.L-25

4.700

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

231

41,7

BKKBN

7,0

BKKBN

1.321,8

BKKBN Provinsi

dan prasarana pelayanan KB 9.2

9.3

9.4

Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan

Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan ber-KB melalui 23.500 klinik KB (3.297 klinik KB swasta, 70.000 DPS/dokter praktek swasta dan BPS/bidan praktek swasta) Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi

1. Jumlah tenaga pelatih medis teknis 2. Jenis alokon mandiri (LIBI/Lingkaran Biru) yang beredar di pasaran

1. Persentase kab/kota yang mempunyai petugas lapangan KB (PLKB) dan penyuluh KB (PKB) sesuai rasio 2. Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat tentang program KKB 1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB 2. Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan) yang mendapatkan dukungan operasional a. PPLKB

2

20 7.542 23.500

4.671

b. PKB/PLKB

19.886

c.

PPKBD

85.562

d. Sub PPKBD

391.474

3. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) 4. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan refreshing

1.342

5. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan teknis

3.450

I.L-26

2.750

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) 6. Persentase kab/kota yang mendayagunakan materi KIE melalui Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN)

TARGET TAHUN 2012 (5) 100

* Alokasi pagu tahun 2012 untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) telah terdapat pada Prioritas 4

I.L-27


INSTANSI PELAKSANA

(6)

(7)


PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tema Prioritas

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 13,33% pada 2010 menjadi 10,5%- 11,5% pada 2012 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah

Penanggung Jawab

Wakil Presiden

Bekerjasama dengan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

NO (1)


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.516.000

2.084,9

Kementerian Sosial

I I.1

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)

II

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

I.L-28

NO


SASARAN

(1) II.1

(2) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

(3) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus

II.2

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia

II.3

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat

III


III.1

Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)

IV

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

IV.1 V

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun

Terlaksananya redistribusi tanah

INSTANSI PELAKSANA

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

(4) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

(5) 171.000

(6) 305,7

(7) Kementerian Sosial

38.365

135,5

Kementerian Sosial

51.922

223,9

Kementerian Sosial

Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

17.488.007 RTS

15.912,3

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Perum Bulog

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi

182.575 bidang

128,9

BPN


I.L-29

NO


(1) V.1

(2) Koordinasi kebijakan pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan

V.2

V.3

Sektretariat koordinasi kebijakan penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi penguatan masyarakat dan kawasan

SASARAN (3) Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

(4) Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

(5) 9 Kegiatan

(6) 1,6

(7) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

1,5

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan

7 Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

1,5


Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan

I.L-30

5 Kegiatan

100% 9 Kegiatan

100% 10 Kegiatan

11 Kegiatan

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4) Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

(5) 100%

(6)

(7)

9 Kegiatan

1,9


1,6


V.4

V.5

Koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan

Koordinasi kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang Keuangan Mikro dan Pemanfaatan TTG

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat

7 Kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

6 Kegiatan

Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna VI

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

I.L-31

100% 8 Kegiatan

100%

NO


(1) VI.1

(2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

VI.2

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

VII

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

VII.1

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

VII.2

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

VIII

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

VIII.1

IX

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(3) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMP, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten

(4) Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin

(5) 3.640.780

(6) 1.310,7

Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin

1.346.020

740,3

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten

Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin

475.417

370,8


Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin

614.396

479,2


Tersedianya Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PPA/BBM

240.000

1.008,0


PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

I.L-32

(7) Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional

NO


(1) IX.1

(2) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

IX. 2 X

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(3) Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian, manajemen, dan terlaksananya pengelolaan pendidikan di kanwil Kementerian Agama

(4) Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)

(5) 750.000 600.000

(6) 270,0 432,0

(7) Kementerian Agama

Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)

400.000

304,0

Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin

Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)

63.856

76,6

Kementerian Agama Kementerian Agama

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

67,5

122,0

Kemenkes

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan

9.236

1.000,0

Kemenkes

85

4.935,3

Kemenkes

SASARAN


X.1

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

XI

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

XI.1

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas

XI.2

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS

XII

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

I.L-33

39

NO


(1) XII.1

(2) Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah

SASARAN

INSTANSI PELAKSANA

(6) 683,7

(7) BKKBN

4

5,5

BKKBN

74,9% (dari 1.775.000) 12

5,2

BKKBN

1.321,8

105.000

417,6

(5) 3,89

2. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS I yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) Jumlah mitra kerja setelah mendapatkan fasilitasi pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus

12,5

Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di daerah Galciltas (199 Kab/Kota Galciltas), wilayah khusus, dan sasaran khusus

XII.3

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

XII.4

Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi

XIII

PROGRAM PENEMPATAN DAN PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

XIV

PAGU TAHUN 2012

(4) 1. Jumlah peserta KB baru KPS dan KS I yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)

Peningkatan Kesertaan KB Galciltas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan), Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

TARGET TAHUN 2012

(3) Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)

XII.2

XIII.1

INDIKATOR

Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat

Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah galciltas (12 kali dalam 1 tahun)

Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

I.L-34

360

BKKBN Provinsi

Kemenakertrans

NO


(1) XIV.1

(2) Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

XV

SASARAN (3) Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

(4) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5) 10.750

(6) 71,2

(7) Kemenakertrans

2.017,9

Kemen PU

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

XV.1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

XVI

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

XVI.1

INDIKATOR

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)

Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar

Keswadayaan Masyarakat (kelurahan)

Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM a. PNPM Inti b. PNPM MP Penguatan : PNPM-MP Perbatasan PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN PNPM Mandiri Respek Pertanian

I.L-35

10.948 kel

Kemendagri 5020 kec 85 kec 85 kab 43 kec

9.597,6 80,0 369,8 40,9

NO


(1) XVI.2

(2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

(3) Terwujudnya kegiatan diseminasi, pelatihan, rapat koordinasi, kampanye program, dan penanganan pengaduan masyarakat

XVI.3

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

XVI.4

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

XVII XVII.1

XVIII XVIII.1

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

(4) Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW

(5) 9 Prov 34 Kab

(6) 28,2

Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar

Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi

120 kec

406,4

Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar

Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS

15 prov, 109 kab/kota

17,8

78 kec di 33 kab di 10 prov

99,6

237 kec, 34 kab

536,5

Cakupan PNPM-LMP


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

Terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE)

Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)

Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

3000

862,5

Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten)

100%

31,1

Kemen PU

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

I.L-36

Kemendagri

NO


(1)

(2)

XIX XIX.1

XIX.2

XX

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

51 Kab/Kota

525,7

Kemen PU

894 desa

829,2

Kemen. PU

Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan /PUMP

3700 kelompok

380

KKP

Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP (kelompok)

3340 kelompok

329,5

KKP

(3) melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi & Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

210 kab/kota (SANIMAS)

Infrastruktur air limbah

4.650 desa (PAMSIMAS)

Jumlah desa yang terfasilitasi air minum

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

XX.1

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

XXI

PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

XXI.1

INDIKATOR

SASARAN

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankable

Meningkatnya penyediaan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri

I.L-37

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan /PUMP

1500 kelompok

78,6

KKP

Jumlah kelompok pelaku usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

5170

204,1

KKP

Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah produksi garam yang dihasilkan ( ton)

225 unit

700,0

Kementan

XXII

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

XXII.1

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

XXIII

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

XXIII.1

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Meningkatnya jumlah nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari Rp. 2 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 3,5 triliun pada tahun 2015

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 8.600 usaha skala mikro, 1.350.000 ton garam yang dihasilkan dan beroperasinya unit sarana usaha mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir

Jumlah kelompok yang menerima Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) XXIV XXIV.1

300.000 900 kelompok

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung

Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi Optimasi dan Pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian

I.L-38

4 Model 200 LKM-A

NO


(1)

(2)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(4) Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator pembiayaan petani

(5) 200 FPT

(6)

(7)

42,25

KPDT

121,5

Kemen Budpar

SASARAN (3) peningkatan produksi pertanian.

Penguatan modal Gapoktan PUAP Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian XXV XXV.1

XXVI

7.000 Gapoktan 1 Paket

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sistem, Organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance

Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulant untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPMP2DTK)

35

Jumlah desa wisata

978

35

35

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

XXVI.1

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

Meningkatnya jumlah desa wisata

XXVII

PROGRAM PENEMPATAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KUR

I.L-39

NO


SASARAN

(1) XXVII.1

(2) Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

(3) Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

XXVIII

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN

XXVIII.1 XXIX

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012

(4) Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR

(5) 100%

(6) 2.000,0

(7) Kemenkeu (Anggaran 99)

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan

70%

1,5

Menko Perekonomian

5 Provinsi

0,25

Kemen KUKM

3 Event/ Provinsi

1,50

Kemen KUKM

425 Orang

12,60

Kemen KUKM

100 KSP/KJKS

0,50

Kemen KUKM

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

XXIX .1

Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi

XXIX..2

Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)

Terlaksananya peningkatan kualitas KUMKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat pembina dan masyarakat Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi

Jumlah provinsi pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar (1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi (2) Jumlah petugas lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat

XXIX. 3

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM

(1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha

I.L-40

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5) 1 Skim

(6) 0,52

(7) Kemen KUKM

10 Koperasi 2 Jaringan 2 Provinsi

1,16

Kemen KUKM

(4) Jumlah naskah kerjasama di bidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait

5 MoU

0,90

Kemen KUKM

100 LKM

0,50

Kemen KUKM

500 UMKM

0,35

Kemen KUKM

1.250 Koperasi

62,50

Kemen KUKM

150 KKMB

0,35

Kemen KUKM

INDIKATOR (4) (2) Fasilitas pendayagunaan Skim pendanaan bagi usaha mikro (3) Jumlah fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi

XXIX. 4

Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USPKoperasi, KJSK/UJKS-Koperasi dan LKM

Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum

XXIX. 5

Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage (2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana (3) Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya

I.L-41

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) (4) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5) 50 Koperasi

(6) 0,35

(7) Kemen KUKM

100 LKM

0,70

Kemen KUKM

XXIX. 6

Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan

Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

XXIX. 7

Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

(1) Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD

2 Provinsi, 2 PPKD

0,30

Kemen KUKM

(2) Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional

2 Provinsi, 2 PPKD

0,30

Kemen KUKM

(3) Jumlah LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM

1 LMVD

0,30

Kemen KUKM

3 Unit

2,00

Kemen KUKM

3.000 Orang

1,00

Kemen KUKM

XXIX. 8

Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM

Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM

Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi

XXIX. 9

Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan

Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya

(1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan

I.L-42

NO


(1)

(2)

XXIX.10

XXIX.11

XXIX.12

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP

Perluasan KUR

SASARAN (3)

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

kewirausahaan

(4) (2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan

(5) 1.400 Orang

(6) 4,50

(7) Kemen KUKM

Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

(1) Pedoman pendidikan, pelatihan & penyuluhan perkoperasian

1 Dokumen

0,30

Kemen KUKM

(2) Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian

600 Orang

1,30

Kemen KUKM

(1) Diklat pengelola LKM

100 Orang

0,50

Kemen KUKM

(2) Jumlah asesor dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang diperkuat

60 Orang

0,30

Kemen KUKM

(3) Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutsertakan diklat kompetensi

360 Orang

2,60

Kemen KUKM

(1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR

33 Provinsi

2,95

Kemen KUKM

27.520 UMKM

14,25

Kemen KUKM

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP

Meningkatnya penyaluran KUR

(2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR XXX

TARGET TAHUN 2012

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

I.L-43

NO (1) XXX.1

XXXI

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

SASARAN (3) Meningkatnya Pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatnya Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatnya Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

INDIKATOR (4) Program listrik murah dan hemat

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5) Penyambungan Listrik 1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid

(6) 288,0

(7) Kemen ESDM

53.333

640,0

Kemen Perumahan Rakyat

62.500 unit

250,0

Kemen Perumahan Rakyat

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

XXXI.1

PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman (pembangunan peningkatan kualitas perumahan swadaya)

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi dan terstimulasi

XXXI.2

Penyediaan Rumah Murah

Jumlah unit rumah yang terbangun

I.L-44


PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN

Tema Prioritas

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,2%, Indeks Nilai Tukar Petani diatas 105, serta Indeks Nilai Tukar Nelayan sebesar 107

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bekerjasama Dengan

Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang diimplementasikan Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan

70%

3,5

85%

2,2

I I.1 I.2

PROGRAM: KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Kebijakan Ketahanan Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pangan Ketahanan Pangan Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura Perkebunan dan Hortikultura

I.L-45

INSTANSI PELAKSANA (7) Menko Perekonomian Menko Perekonomian

NO


SASARAN (3) Meningkatnya koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

INDIKATOR

(5) 80%

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 2,1

1 Paket

6,4

BPN

30

40,93

KKP

2.205,00

Kementan

TARGET TAHUN 2012

(1) I.3

(2) Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

II

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

II .1

Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

III III.1

PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Penataan ruang dan perencanaan Tersedianya 200 lokasi yang memiliki Jumlah lokasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil (PPK) di pengelolaan wilayah laut, pesisir rencana tata ruang LP3K meliputi wilayah nasional , lintas wilayah , propinsi/kabupaten/kota yang dan pulau-pulau kecil Dokumen ICM, peta potensi, rencana memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang WP3K, rencana zonasi nasional/lintas terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali wilayah/propinsi/kabupaten/kota, dan pemanfaatannya rencana zonasi rinci kawasan; serta Jumlah lokasi laut, peisisir, dan pulau-pulau kecil skala rinci lokasi yang memiliki dokumen memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang pemanfaatan dan pengendalian terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali pemanfaatan ruang meliputi akreditasi, pemanfaatannya HP3, sempadan pantai dn evaluasi implementasi ICM/penataan ruang LP3K PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

IV IV.1

Perluasan areal dan pengelolaan

Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

(4) Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan urusan perikanan dan dan peternakan yang diimplementasikan

Meningkatnya produktivitas lahan

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Cetak sawah (ribu Ha)

I.L-46

INSTANSI PELAKSANA (7) Menko Perekonomian

33

100

NO


(1)

(2) lahan pertanian

IV.2

IV.3

IV.4

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Fasilitasi pupuk dan pestisida

Penyaluran pupuk bersubsidi

TARGET TAHUN 2012

SASARAN

INDIKATOR

(3) pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian

(4) Luasan perluasan lahan kering, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan Dan kawasan peternakan (Ha) Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu

(5) 483.965

Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPROD) (km) Jumlah audit Lahan Luar Jawa (paket) Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate (ha) Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

34.560

Jumlah (Ha) optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi Jumlah (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi Jumlah penyaluran bantuan langsung pupuk (ribu ton)

580.000

Jumlah (Paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan Pupuk

38.000

Terbangunnya Rumah Kompos Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi (juta ton)

1.715 10,28

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk dalam mendukung peningkatan produksi Tersalurnya pupuk bersubsidi

I.L-47



182.000 350

30.000 2.988 1 5.000 51.902

1.216,75

Kementan

675,00

Kementan

-

Kementan

6000 192,78

NO


(2) (3) PROGRAM: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

V.1

Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

V.3

Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

(4)

(5)


Jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun, dibina, termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (unit) Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi) Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit)

816

537,23

KKP

246,00

KKP

54,02

KKP

SASARAN

(1) V

V.2

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin

Jumlah pengadaan kapal perikanan >30 GT (kapal) Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit) Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang) Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang

I.L-48


20 22 20 20 600 125 (125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK) 1.552 180 8

NO


(1)

(2)

V.4

V.5

VI VI.1

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

SASARAN (3) ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap. Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) teridentifikasi sumberdaya ikannya (provinsi)

(5)

Jumlah peraian laut teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumberdaya ikannya (WPP) Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber daya ikannya dengan dokumen Catch Documentation Scheme (CDS) dan IOTC Bigeye Statistical Document Jumlah kawasan minapolitasn potensi perikanan tangkap yang memiliki kelompok uaha bersama (KUB) yang mandiri (lokasi) Jumlah pengembangan kelembagaan usaha (KUB) yang mandiri Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang ditertibkan (dokumen)

11

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan hukum) Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di seluruh WPP



4 43

444,5

KKP

25,8

KKP

125,26

KKP

1.400 3.700 10.000 3.500 6.900

PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan

Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai

Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (hektar) Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan)

I.L-49

1.226.666 Ha, 110 kab/kota 359

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3) -

VI.2

VI.3

Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

VI.4

Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

VI.5

Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

Meningkatnya pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya Meningkatnya penyediaan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik periakna budidaya yang akurat Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi.

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

kawasan payau kawasan tawar kawasan laut

Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya (kab/kota) Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan Perekayasaan teknologi inovatif (paket)



95 157 107 45 51

92,66

KKP

420,6

KKP

14

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) Jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja perikanan budidaya (provinsi) Jumlah kelompok pembudidaya penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP (kelompok)

1.576

Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (unit)

4.000

46,74

KKP

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (lab kualitas air; Lab HPI, dan Lab residu) Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)

38

55,27

KKP

I.L-50

33 3.340

51

NO


SASARAN

(1) VI.6

(2) Pengembangan sistem perbenihan ikan

VII

PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

VII.1

Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah

(3) Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.

Terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada daerah irigasi dan daerah rawa

INDIKATOR (4) Jumlah produksi induk unggul (juta induk) Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) Jumlah bibit rumput laut (ton)

TARGET TAHUN 2012 (5) 10,1 115 50,3 510.000


INSTANSI PELAKSANA (7) KKP

Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan

79.337 hektar

1.676,2

Kemen. PU

Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi

2.212 hektar

10,0

Kemen. PU

425.563 hektar

1.649,7

Kemen. PU

Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan

23.746 hektar

192,8

Kemen. PU

Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi

98.750 hektar

298,2

Kemen. PU

Jumlah sumur air tanah yang dibangun

131 sumur air tanah

78,5

Kemen. PU

Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi

385 sumur air tanah

152,9

Kemen. PU

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan

2.250 hektar

36,6

Kemen. PU

Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi

4.000 hektar

32,5

Kemen. PU

I.L-51

NO (1) VII.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai

SASARAN (3) Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air

Meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun

(5) 9 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 87 embung/situ selesai dibangun

Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi

24 waduk, 62 embung/situ

Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi

36 kawasan

Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo

1 Waduk Bendo (Ponorogo) 1 Wadung Gondang (sragen) 1 Waduk Tugu (Madiun) 1 Waduk Gongseng (Bojonegoro) 1 Waduk

I.L-52

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 2.191,2

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen. PU

250,4

Kemen. PU

48,6

Kemen. PU

163,2

Kemen. PU Kemen. PU Kemen. PU Kemen. PU

NO


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi

Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo VII.3

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Maningkatnya keandalan dan system (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air

TARGET TAHUN 2012 (5) Wonodadi (Pacitan) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri Rehabilitasi 3 Waduk (Cengklik, Banjar Anyar, Kedung Uling)



Kemen. PU 259,4

Kemen. PU Kemen. PU

0,8

Kemen. PU

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

Konservasi arboretum Keduang 2,315 juta hektar

715,2

Kemen. PU

Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara

1 juta hektar

202,6

Kemen. PU

Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara

391 sumur air tanah

43,0

Kemen. PU

I.L-53

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

VIII VIII.1

VIII.2

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(4) Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara

(5) 389 waduk/ embung/situ

Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo

6 waduk

2,6

Kemen. PU

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara

37.290 hektar

5,3

Kemen. PU

116,70

Kementan

65,88

Kementan

PROGRAM: PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING Penelitian dan pengembangan Tersedianya benih sumber, varietas Jumlah aksesi sumberdaya genetik tanaman pangan yang tanaman pangan unggul baru, dan peningkatan inovasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sifat varietas unggul teknologi tanaman pangan mendukung Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan pencapaian swasembada padi dan Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer jagung berkelanjutan, swasembada tanaman pangan kedelai, serta peningkatan produktivitas Jumlah produksi benih sumber padi dengan SMM ISO 9001tanaman pangan lainnya 2000 Jumlah produksi benih sumber serealia serta kacang dan umbi dengan SMM ISO 9001-2008 Penelitian dan pengembangan Meningkatnya inovasi mendukung Jumlah calon VUB/VUB yang diminati konsumen tanaman hortikultura pengembangan kawasan agribisnis Jumlah sumberdaya genetik yang terkonservasi dan hortikultura untuk terwujudnya industri terkarakterisasi, dan aksesi mutasi buah tropika hortikultura yang berdaya saing dan Jml benih sumber : berkelanjutan - Sayuran - Buah tropik dan sub tropik (batang)

800 12 9

23 38 25 1560 4020 24.000 16 16.000

- Planlet, benih, stek tanaman hias (batang)

253.100

- Jumlah benih batang bawah dan batang atas hasil SE (batang)

500.000

I.L-54

(7) Kemen. PU

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

VIII.3

VIII.4

VIII.5

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

Penelitian dan pengembangan peternakan

Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian

Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)-2014

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan

INDIKATOR (4) Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan (paket) Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan (var) Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (batang) Jumlah aksesi SDG perkebunan yang terkonservasi dan terkarakterisasi (batang) Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan (paket) Jumlah benih sumber tanaman perkebunan (unit) Jumlah produk olahan tanaman perkebunan (unit) Jumlah rekomendasi kebijakan perkebunan (paket) Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi (unit) Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner (paket) Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak(unit) Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, kerjasama, diseminasi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders (paket) Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian tingkat tinjau dan peta semi detail untuk pembukaan sawah baru, lahan terlantar dan lahan terdegradasi (paket)

I.L-55

TARGET TAHUN 2012 (5) 12 6



94,06

Kementan

82,71

Kementan

60,93

Kementan

500.000 4.490 26 340 11 6 6 112 24 1850 10 8

NO


(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL, formula pupuk, pembenah tanah dan perangkat uji tanah Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim&air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global (paket) Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim global (paket)

pertanian

VIII.6

VIII.7

IX IX.1

Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

Meningkatnya inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian


Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

100%

I.L-56

(7)

6 4650 1

Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan, standar,

INSTANSI PELAKSANA

6

Jumlah aksesi SDGP yang dikonservasi atau diremajakan (unit) Jumlah produk bioprospeksi sumberdaya genetic pertanian (paket) Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah peta genetik sifat-sifat penting komoditas pertanian Jumlah klon gen pengendali sifat-sifat penting komoditas pertanian Jumlah sidik jari DNA plasma nutfah \ pertanian Penelitian dan pengembangan Meningkatnya inovasi teknologi Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian (unit) pasca panen pertanian penanganan dan pengolahan hasil Jumlah produk dan teknologi untuk diversifikasi pangan dan pertanian mendukung ketahanan substitusi pangan impor (paket) pangan, nilai tambah, daya saing dan Jumlah produk dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah ekspor dan daya saing PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif


28,18

Kementan

18,14

Kementan

432,18

Kementan

360 4 6 288 4 2 8

100%

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

IX.2

Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina

IX.3

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian

Penyelenggaraan Uji Terap dan Desiminasi yang efektif dalam meningkatkan implementasi Teknik dan Metoda tindakan karantina Penyelenggaraan laboratorium uji standar yang berkualitas dalam

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) teknik dan metoda yang diberlakukan

(5)

Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

0%


10%

Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan yang dapat diimplementasikan (paket)

2

Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerjasama perkarantinaan Tingkat Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan Prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian Jml Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat ditetapkan, dan jumlah desiminasi teknik dan metoda yang dapat diimplementasikan (paket) Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)

4

I.L-57


11,00

Kementan

38,00

Kementan

100% 10%

2

13.000

NO


(1)

(2)

X X.1

X.2

X.3

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3) (4) mendukung efektifitas penilaian resiko Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi dan tindakan karantina ditempat pemasukkan dan pengeluaran PROGRAM: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN

(5) 2

Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan

4

Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi sumber daya ikan, karakteristik, kebutuhan konservasi SDI nya, serta rekomnedasi model pengelolaan kawasan perairan perikanan Usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.

Usulan HKI, rekomendasi, paket teknologi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan Jumlah pengembangan model iptek kelautan dan perikanan (paket)


73,32

KKP

142,61

KKP

48,60

KKP

2

Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

3

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang dihasilkan/direkomendasikan diusulkan HKI/penghargaan Jumlah model penerapan iptek perikanan budidaya (paket) Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan

13

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang dihasilkan/direkomendasikan disulkan HKI/penghargaan Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket)

4

I.L-58


6 1

3

NO (1) XI

XI.1

XII XII.1 XII.2 XII.3 XII.4 XIII XIII.1


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)


(2) (3) PROGRAM: PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL


Peningkatan Upaya Penelitian dan Kebijakan peningkatan dukungan Pengembangan Bidang Pertanian litbang untuk ketahanan pangan yang Mampu menciptakan benih khususnya pengembangan pupuk unggul dan hasil penelitian lainnya ekologis dan benih unggul-adaptif menuju kualitas produktivtas hasil terhadap lingkungan sub-optimal, pertanian nasional yang tinggi teknologi panen, teknologi pengelolaan (PN5) lahan marjinal untuk produksi pangan, PROGRAM: PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK

Jumlah rekomendasi kebijakan (PN5)

1

4,0

KRT

Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler Litbang Keanekaragaman Pangan

Benih unggul berbasis biologi molekuler

Jumlah varietas Benih unggul

2

1,75

LIPI

Keaneka-ragaman pangan Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern

Jumlah varietas Jumlah paket fasilitas Laboratorium dan peralatannya

2

Penelitian bioteknologi peternakan modern

1,75 10,1

LIPI LIPI

3,0

LIPI

5,3

BATAN

Jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan

Litbang pupuk organic dan mikroba Pupuk organic dan mikroba hayati Jumlah aplikasi pupuk organik pada paket biovillage hayati Indonesia Indonesia PROGRAM: PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

Benih unggul dan paket aplikasi isotop dan radiasi

Jumlah varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida) Jumlah varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) Jumlah varietas kacang tanah dan kacang hijau

I.L-59

1 1 1

1 1 1

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

XIV XIV.1

XV XV.1

XV.2

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah varietas gandum tropis dan sorghum

(5) 2

Kajian Kebijakan Excisting Pupuk dan Srandarisasi

1

Kajian Proses Nanomineral Fertilizer

1

Pengembangan pilot plant teknologi pupuk BCOF

1

Rancangan Desain Pilot Plant Pupuk Hayati Majemuk, Pembuatan Bisnis Plan dan Publikasi Hasil Penelitian PILOT PROJECT PUPUK SRF-NPK

1



PROGRAM: PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengembangan Pupuk Berimbang

Pengembangan produk pupuk berimbang

5,5

BPPT

616,82

Kementan

158,41

Kementan

1

PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN Pengelolaan produksi tanaman serealia

Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : SL - PTT padi non hibrida (ribu ha) SL - PTT padi hibrida (ribu ha) SL - PTT Padi lahan kering (ribu ha) SL - PTT Jagung hibrida (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)

2.700 300 500 200 0,15

Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)

0,15

Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar

I.L-60

NO


(1)

(2)

XV.3

XV.4 XV.5

XVI XVI.1

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan Penanganan pasca panen tanaman pangan

SASARAN (3) umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)



nabati (ribu ha) : SL- PTT kedelai (ribu ha) SL - PTT kacang tanah (ribu ha) SL - PTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha)

350 75 20 7,25

PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha)

5,18 0,14 350,0

Terselenggaranya system pembinaan lembaga pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi daya tanaman pangan yang tepat

Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) (ribu ton)

185

Terselenggaranya fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/BPSBTPH (ha) Terselenggaranya perbanyakan benih sumber/BBI (ha)

125

Terlaksananya pemberdayaan penangkar (ha)

9,75

Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen tanaman pangan sesuai GHP dan standar mutu (kelompok) Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan (kelompok)

PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas Meningkatnya luas areal dan perbaikan Pengembangan kawasan tanaman buah (ha) Dan Mutu Produk Tanaman Buah pengelolaan kebun tanaman buah Pengembangan registrasi kebun tanaman buah (kebun) Berkelanjutan Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok)

I.L-61

1.809,88

Kementan

217

-

Kementan

480

70,00

Kementan

110,00

Kementan

650

500

6.950 800 300

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

XVI.2

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan

Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat

(4) Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah (unit) Pengembangan registrasi packing house (packing house) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat (ha) Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (lahan usaha)

(5) 80.000 5 300 2.615

Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat (kelompok)

280

Pengembangan registrasi packing house (packing house) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat

5 530

peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu (kg) peningkatan ketersediaan benih tanaman buah bermutu (benih)

1.722.600 128.116.080

XVI.3

Pengembangan sistem perbenihan hortikultura

XVII

PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

XVII.1

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

Berkembangnya sistem pembenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura

INDIKATOR

Meningkatnya luas areal tanaman semusim

TARGET TAHUN 2012

1.

o

I.L-62

Tembakau


105,00

Kementan

80,00

Kementan

101,78

Kementan

1.200

Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Swasembada Gula Nasional o Tebu Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri o Kapas Pengembangan Komoditas Ekspor


1.394

20 205

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

XVII.2

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

Meningkatnyaluas areal tanaman rempah penyegar

INDIKATOR

1.

(4) o Nilam Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Pengembangan Komoditas Ekspor o Kopi o Teh o

Kakao

o Lada Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri o Cengkeh Revitalisasi perkebunan o Kakao Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) o Rehabilitasi o XVII.4

Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan

Meningkatnya mutu produk perkebunan

Intensifikasi

o Peremajaan Jumlah POKTAN yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu (POKTAN) Penerapan ISPO pada perkebunan besar kelapa sawit



968,77

Kementan

25,17

Kementan

1.328 130 1.768 194

474 34

90,65 13,35 6,55 110 150

Penanganan kasus gangguan perkebunan (perusahaan)

40

Pembinaan usaha perkebunan (perusahaan)

105

I.L-63


NO (1) XVIII XVIII.1

XVIII.2

XVIII.3

XVIII.4


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(2) (3) (4) (5) PROGRAM: PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Meningkatnya populasi dan produksi ternak

Meningkatkan penyediaan pakan ternak melalui pendayagunaan sumber daya lokal

Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

Peningkatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya local

Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah)

Optimalisasi IB dan INKA (pkt) Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok) Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok)

1.224 60 57

Pengembangan budidaya ternak potong (kelompok)

59

Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok)

274

Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok)

66

Pengembangan SMD

467

Pengembangan pakan ternak (unit)

203

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman

59

Pemanfaatan lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan (pkt) Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit usaha pada tahun 2014 (unit usaha) Peningkatan jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH melalui unit usaha pangan yang memenuhi teknis kesmavet (RPH/RPA/TPU/TPS/Kios Daging) (pkt) Peningkatan Produksi perbenihan dan perbibitan (ribu dosis semen) Peningkatan produksi embrio ternak (embrio)

10

I.L-64

33



551,33

Kementan

98,96

Kementan

78,03

Kementan

1.393,49

Kementan

86

4.500 700

NO


(1)

(2)

SASARAN (3) Penambahan propinsi peserta KUPS Pencegahan pemotongan sapi betina produktif

XIX XIX.1

XX XX.1

XX.2

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (provinsi) Penyelamatan sapi betina produktif (ekor)

(5) 21 50.435

Impor bibit sapi (ekor)

30.000



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

Pendaftaran dan perlindungan varietas Sertifikat varietas dan SDG Pelayanan hukum PVTPP

50 135 2.000

Rekomendasi bidang pertanian

2.200 4

Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan

95

Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura

45

Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan

105

Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan

75

Jumlah rancangan SNI produk pertanian

25

Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu

200

Jumlah laboratorium pengujian yang menerapkan system

10

Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

Meningkatnya mutu hasil pertanian

I.L-65

Kementan

161,51

Kementan

64,51

Kementan

32

Jumlah surat izin bidang pertanian Laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen lainnya PVTPP PROGRAM: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN Meingkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

15,3

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)



jaminan mutu

XX.3

XX.4

XXI XXI.1

Pengembangan usaha dan investasi

Meningkatnya usaha, kemitraan dan investasi di sektor pertanian

Jumlah lembaga sertifikasi yang menerapkan system jaminan mutu Jumlah kerjasama standar mutu Jumlah harmonisasi standar mutu Jumlah pengawasan jaminan mutu

35

Jumlah lembaga sertifikasi alsintan Jumlah pengujian alsintan

3 192

Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian % peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian

35

3 4 20

10

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

155

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh, Bapelluh, dan Balai Penyuluhan Kecamatan) (unit) Jumlah BPP yang difasilitasi (unit)

I.L-66

Kementan

11,51

Kementan

705,47

Kementan

7

Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri Pengembangan pemasaran Meningkatnya pemasaran internasional Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral internasional hasil pertanian pemasaran komoditi pertanian Jumlah partisipasi dalam perundingan Internasional bidang pertanianuntuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah

34,51

33 25 12

400

NO


(1)

(2)

XXII XXII.1

XXII.2

XXII.3

SASARAN (3) Meningkatnya jumlah kelembagaan petani

Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian PROGRAM: PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan

Meningkatnya jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan dari 1.445 UPI pada tahun 2012 menjadi 3.145 UPI pada tahun 2015

Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari Rp 2 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 3,5 Triliun pada tahun 2015 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari US $ 3,6 miliar pada tahun 2012 menjadi US $ 5,5 pada

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi pengembangannya (gapoktan) Jumlah dokumen programa, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (dokumen) Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (orang)

(5) 51.304

Lokasi sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (lokasi) Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah (lokasi) Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah (ragam)

133 (70 baru, 63 lanjutan) 29 (5 baru, 24 lanjutan)

Volume produk olahan hasil perikanan (UMKM dan unit skala besar) (juta ton) Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan (UMKM) Jumlah peningkatan negara tujuan dan jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekspor hasil perikanan

I.L-67



9 45.000

196,4

KKP

118,2

KKP

24,00

KKP

32 (13 baru, 19 lanjutan) 4,6 1.500 600 3 negara; 50 UKM

NO


(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) Jumlah impor sesuai standar yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri (% terhadap nilai ekspor) Lokasi pembinaan kelembagaan jaringan distribusi dan kemitraan, data dan informasi pemasaran dalam negeri (pasar)

tahun 2015 XXII.4

XXIII XXIII.1

XXIII.2

Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan perkapita nasional dari 32,70 kg/kap pada tahun 2012 menjadi 40 kg/kap pada tahun 2015

TARGET TAHUN 2012 (5) <20 6.914

Lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri (pasar)

86 pasar (13 baru dan 73 lanjutan)

Lokasi pengembangan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (provinsi)

33



93,6

KKP

123,28

KKP

122,20

KKP

PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyuluhan kelautan dan perikanan

Pelatihan kelautan dan perikanan

Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan Terselenggaranya pelatihanyang dapat meningkatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan

Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok masyarakat mandiri yang disuluh Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan pada kawasan potensi perikanan (orang) Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan

I.L-68

150 kawasan, 1950 kelompok 8.000 11.600 orang

NO (1) XXIV XXIV.1

XV XXV.1

XXVI XXVI.1 XXVI.2


SASARAN

(2) (3) PROGRAM: REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)


3

12,0

Kemenperin

193

Kemenperin

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri) Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

1

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya

25

Jumlah perusahaan yang diaudit

10


3

PROGRAM: REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi Industri Gula

Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melalui penyusunan Business Plan, monitoring revitalisasi industri gula, survey dan kajian kebutuhan gula rafinasi, auditing teknologi industri gula, penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoring gula serta pemb PROGRAM: PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel

Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100%

1,72

Kemenkeu

Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

100%

8,48

Kemenkeu

I.L-69

NO (1) XXVII XXVII.1

XXVII.2


SASARAN

(2) (3) PROGRAM: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)


5.000

195,20

Kementan

132,62

Kementan

Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman (Desa) Jumlah Hasil Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan) Jumlah hasil promosi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (Laporan) Jumlah Hasil Analisis Pola Konsumsi pangan penduduk (Laporan) Semakin berperannya Perguruan Tinggi (Universitas dan STPP) dalam mendukung gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (konsumen, produsen, pedagang) terhadap pentingnya keamanan pangan (Laporan) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan (Laporan) Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan) Jumlah Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan (Unit) Jumlah Hasil Pengendalian Harga Pangan Pokok (Laporan)

I.L-70


444 444 34 29 34 184 1.250 800 12

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

XXVII.3

XXVIII XXVIII.1

XXVIII.2

INDIKATOR

(4) Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan (Laporan) Semakin berkembangnya model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan dalam pemantapan ketahanan pangan (Laporan) Pengembangan ketersediaan dan Mantapnya ketersediaan dan Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa penanganan rawan pangan. penanganan rawan pangan mapan (Desa) Jumlah penanganan daerah rawan pangan (PDRP) (Prop,Kab/Kota) Jumlah Penyusunan FSVA sebagai acuan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah Hasil Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah Aparat yang ditingkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilannya dalam analisis ketersediaan pangan (Orang) PROGRAM: PENGEMBANGAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Meningkatnya implementasi kebijakan operasional perkarantinaan ikan

Meningkatnya jumlah laboratorium sertifikasi yang terakreditasi dan UPI yang tersertifikasi

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi

I.L-71




16 2.800

155,77

Kementan

14,55

KKP

22,56

KKP

444 20 34 34

80 2 IKIS, 5 Lab 515 UPI; 1105 sertifikat 20

NO (1) XXIX XXIX.1


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(2)

(3)

(4)

(5)



PROGRAM: BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pembinaan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

I.L-72

100 75

314,5

Kemenkes


PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR

Tema Prioritas

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Penanggungjawab Bekerjasama Dengan

Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

I.1

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

15 provinsi

71,898

Kementerian PU

I.2

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

17 provinsi

98,25

Kementerian PU

I.L-73

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100 kab/kota

9,0

BPN

353.015 bidang

61,8

BPN

Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 paket

6,4

BPN

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera dan selatan Jawa). Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi Jumlah peta dasar rupabumi untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR kab/kota di wilayah koridor program P3EI Survei batimetri lepas pantai line km Jumlah liputan data spasial bati metri, Pantai (LPI) dalam ln km

60

40,0

28 30 300 1

69,4 12,0 1,9 60,0

BAKOSURTA NAL

13.680 55.000

3,1 6,0

II


II.1


II.2


III

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

III.1

IV IV.1

IV.2.

Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Pengembangan Peraturan PerundangTerlaksananya pengembangan peraturan perundangUndangan Bidang Pertanahan dan undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Pemetaan Dasar Rupabumi Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia

Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah

Inventarisasi P4T

I.L-74

BAKOSURTA NAL

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

45.000

3,5

56

2,0

3

0,5

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) Jumlah simpul jaringan di prov

15 6

1,4 0,5

Jumlah simpul jaringan di kab/ kota

110

2,2

Jumlah dokumen SNI

12

2,2

Jumlah metadata simpul jaringan pusat.

3.000

0,8

Jumlah metadata simpul jaringan provinsi Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN Jumlah basis data spasial nasional terpadu dan skenario pengembangan wilayah untuk mendukung Program P3EI di wilayah kab/kota sekitar koridor

600 1.540 1

0,5 0,6 6,4

1

108,0

1

40,0

Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI IV.3

IV.4

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah, dan Pemetaan Tata Ruang

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Tersedianya data dan informasi atlas sumber daya, kajian pengembangan wilayah, dan pemetaan tata ruang

I.L-75

BAKOSURTA NAL

BAKOSURTA NAL

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

V

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) Jumlah jalan tol yang dibangun (Km) Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km) Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta (Km)

36.319 217.076 10 3.586

5.544,9 1.295,3 1.514,5 14.784,3

Kemen PU

127 7.682 2.256 292

885,2 1.887,2 742,5 927,5

158

104,0

Kemen PU

Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan

29 Lokasi

125,0

Kemenhub

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Terbangunnya Prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Jumlah prasarana dermaga penyebrangan

32 60 dermaga

5,0 344,7

Kemenhub

1 paket

335,0

V.1

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Terjaganya kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasional dan jembatan

V.2

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan jalan tol

VI

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

VI.1

Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

VI.2

Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol

Penyelesaian dermaga V dan pembangunan dermaga VI Tahap I di Merak dan Bakauheni, serta lanjutan pembangunan breakwater di Merak

I.L-76

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

209,6

Kemenhub

Kemenhub

VI.3

VII VII.1

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Kese-lamatan Transportasi Perkotaan.

1 Paket

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan.

1 Paket

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

149,99 km

1.410,0

1 paket

1.050,0

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail

Pengadaan lahan untuk KA akses ke Bandara Soetta Pembangunan jalur ganda lintas Cirebon - Tegal

VII.2

VIII VIII.1

Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana

Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Pembangunan, rehabilitasi dan

Terbangunnya Bandara baru

Pembangunan jalur ganda lintas Semarang - Surabaya Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRD, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian Jumlah Bandar udara baru yang dibangun

I.L-77

75,94 Km

689,0

280 Km 4 Paket

1.699,5 800,0

25 unit

85,0

7

115,0

14

2.310,7

Kemenhub

Kemenhub

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Pembangunan sisi udara bandara Ahmad Yani-Jawa Tengah (paket)

1 paket

Pelebaran runway bandara Sultan Thaha (paket) Pengembangan bandara Jalaludin Gorontalo (paket)

1 paket 1 paket

Perpanjangan landasan dan perluasan apron bandara Tampa Padang (paket) Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

1 paket

Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set/kg/liter peralatan keaman an penerbangan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set peralatan navigasi pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set; kg; liter)

16; 337; 0; 2.500; 5.000

245,04

Kemenhub

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set)

78; 60; 5

437,37

Kemenhub

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar)

Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar)

18; 30; 35

250,0

Kemenhub

Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya

Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya

5

405,0

Tersedianya kapal inspeksi navigasi

Kapal inspeksi navigasi (unit)

Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen

Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)

Paket bandara yang dikembang-kan di daerah perbatasan dan rawan bencana VIII.2 VIII.3 IX IX.1

IX.2

116

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

I.L-78

41

4

90,0

11,3

400,0

Kemenhub

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis)

Jumlah lokasi pelabuhan perintis dan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

46

1.770,0

175 Twin Blok

1.190,66

X

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

X .1

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

380 twin blok

Jumlah rusunawa terbangun

X .2

Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman *) termasuk untuk pembangunan rumah mura Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya

700.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman

190.500 unit

1.050,00

50.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

26.250 unit

305,00

Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

50.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

27.083 unit

199,58

48 Twin Blok

712,07

X .3

X .4 XI XI.1 XII

Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan 270 Twin Blok Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

I.L-79


NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Penanganan Banjir Citarum dan DKI Jakarta Pembangunan prasarana pengendali banjir di Pesanggrahan-Angke-Sunter Jakarta Rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Citarum Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi

142,35 km

1.153,9

Kemen PU

163,43 km

293,69

XII.1

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai

Terjaganya kawasan dari bahaya banjir dan abrasi pantai

Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

1.000,0 29,25 km 33 km 15 buah

144,89

22 buah

41,3

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun

29,06 km

314,3

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi

11,38km

41,6

1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage Jabung Ring Dike

50,0

Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak

Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali banjir Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak

I.L-80

1 Bendung Gerak Sembayat

163,0 183,0

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya pembangunan sistem peringan dini banjir

Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo pintu air Demangan

3,0

Terlaksananya pembangunan pintu air demangan

Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)

3,0

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-Merapi

1.346,05 km

191,6

47 buah

31,7

23,84 km

30,7

Tahap I

870,5

Pembangunan saranan/prasarana pengendali banjir di Wasior

19,6 km

Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai di Wasior

2,75 km

Terlaksananya perbaikan Sungai

XII.2

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Meningkatnya keandalan sistem (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air

49,1

I.L-81

Kemen PU

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sediman di Merapi

XII.3

XIII XIII .1.

XIII .2

Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

Meningkat dan terjaganya layanan prasarana air baku

8 buah

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sediman di Merapi Kapasitas prasarana air baku yang dijaga

12,62 m3/dt

35,31

Kapasitas air baku yang ditingkatkan

14,76 m3/dt

1.518,11

Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi

3,92 m3/dt

144,74

21,19

Kemenkominfo

29,53

Kemenkominfo

Kemen. PU

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum



Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit

95%



Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio

80%



Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

80%



Prosentase permohonan pelayanan spectrum yang diproses tepat waktu

45%

 XIV

41 buah

PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

I.L-82

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi sesuai dengan standar Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan Prosentase penyusunan grand design dan road map penyiaran Prosentase pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus pemerintah Prosentase pencapaian layanan telekomunikasi khusus non pemerintah Prosentase pencapaian terhadap pengembangan usaha penyiaran publik Prosentase pencapaian terhadap kewajiban pelayanan universal Prosentase pencapaian terhadap pengembangan infrastruktur Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital

80%

25,65

Kemenkominfo

80%

24,05

Kemenkominfo

23,96

Kemenkominfo

XIV.1

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

XIV .2

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas  dan kualitas layanan penyiaran 

XIV.3

Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika

Kebijakan, regulasi, perijinan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan khusus informatika

I.L-83

100% 100 % 80 % 80 % 80 % 80 % 50%

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XIV .4

Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

Keamanan terhadap jaringan internet nasional

Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

60%

22,00

Kemenkominfo

XIV .5

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan backbone jaringan serat optik nasional Prosentase ibukota kab/kota yang mempunyai layanan broadband Prosentase ibukota provinsi yang memiliki nusantara internet exchange Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota provinsi Jumlah Desa Informasi

50%

1.498,51

Kemenkominfo

23,74

Kemenkominfo

 

 XIV.6. XV

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas  dan kualitas layanan pos

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.187 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayanani akses internet atau sejumlah 5.748 desa ibukota kecamatan Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos

PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA

I.L-84

76% 50% 50% 200 desa 100%

100% 80%

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012


INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4 pedoman/surat edaran

57,86

Kemenkominfo

100 institusi / lembaga

21,10

Kemenkominfo

60%

12,50

Kemenkominfo

80%

6,0

Menko Perekonomian

XV .1

Pembinaan dan Pengembangan EGovernment

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%

Jumlah kebijakan/panduan/pedoman di bidang egovernment Jumlah KL/Pemda yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen TKI Nilai rata-rata e-government nasional

XV .2

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik

XV.3

Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis

XVI


XVI.1

Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi

Jumlah instansi public, pemetrintah, dan penyelenggara jaringan dan jasa komunikasi dan informatika yang menerapkan keamanan informasi Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM

Meningkatnya koordinasi kebijakan infrastruktur transportasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi

I.L-85

5 instansi

2,5


PROGRAM AKSI DI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Tema Prioritas

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Penanggungjawab


Bekerjasama Dengan

Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Persentase (%) Rancangan Undang-Undang yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu

60%

2,1

I I.1


PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM Perancangan Peraturan Perundang- Undangan

Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan.

I.L-86

Kemenhukham

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Persentase (%) Rancangan Peraturan PerundangUndangan Dibawah UU yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu Persentase (%) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Inisiatif Kemenkumham di DPR Secara Tepat Waktu Persentase (%) Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undangan yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Meningkat Kompetensinya Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi dan Pustaka Bidang Peraturan Perundang-Undangan Secara Akurat dan Up To Date Persentase (%) Perancangan Peraturan PerundangUndangan Dibidang Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor Persentase (%) Perancangan Peraturan PerundangUndangan Dibidang yang Mendorong Pemberantasan Korupsi

60%

2,8

60%

12,4

60%

0,5

60%

0,1

60%

0,2

60%

0,2

Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang Diharmonisasikan

60%

1,1

I.2

Kegiatan harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan,

I.L-87


Kemenhukham

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


60%

1,0

60%

1,0

60%

0,9

60%

1,0

60%

0,8

1 rekomendasi

15.57

perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

II II.1

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Peningkatan Deregulasi Merealisasikan kegiatan kajian analisis Kebijakan Penanaman Modal kebijakan dan kegiatan sosialisasi

Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Keuangan dan Perbankan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Industri dan Perdagangan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Sumber Daya Alam, Riset dan Teknologi yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diharmonisasikan Presentase (%) Pembenahan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Diharmonisasikan Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal

I.L-88


BKPM

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal

1 rumusan

kebijakan yang berorientasi peningkatan daya saing

III III.1

III.2

III.3

IV IV.1

pada

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Terwujudnya pengembangan Provinsi infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia Pengelolaan Pertanahan Terlaksananya percepatan legalisasi Provinsi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Pengelolaan Pertanahan Berkurangnya sengketa, konflik dan Provinsi perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Cakupan Peta Pertanahan

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan



43 kegiatan

2.500.000 ha

31,8

BPN

759.000 bidang

328,1

BPN

2.791 kasus

17,7

BPN

32,9

BPN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengelolaan Data Informasi Pertanahan

dan

Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/ SIMTANAS)

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

I.L-89

419 kab/kota

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Prosentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

100%

23,74*

Kemenkominfo

Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

60%

25,65**

Kemenkominfo

80%

24,05***

Kemenkominfo

Tambahan perizinan di 2 sektor

66,72

BKPM

V V.1 V.2

PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pengembangan Kebijakan, regulasi, perijinan untuk Penyelenggaraan Pos meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Pengembangan Kebijakan, regulasi, perijinan untuk Penyelenggaraan meningkatkan kuantitas dan kualitas Telekomunikasi layanan telekomunikasi

V3

Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

VI

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM

VI.1

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran

Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)

Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi Membangun Data Recovery Centre(DRC)

I.L-90

50 Kab/Kota Terbangunnya Data Recovery


NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Centre(DRC)

VII VII.1

VII.2

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) penanaman modal di pusat dan di Penanaman Modal daerah

Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah

Informasi Potensi Investasi dan Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di

Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan

83 Provinsi/Kab/ Kota

Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Peserta : 2000 orang, terdiri dari 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di bidang penanaman modal Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal Fasilitasi Penghubung di BKPM

265 PTSP

Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (streamlining business process perijinan dan non perijinan) Usulan masterplan proyek infrastruktur dengan skema KPS

I.L-91

87,23

BKPM

54,00

BKPM

20 kab/kota 33 Provinsi 19 instansi + 33 provinsi masingmasing 1 orang 3 Instansi Masterplan 5 proyek

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Swasta

VIII.1


infrastruktur dengan skema KPS

Bidang Infrastruktur

Jumlah Perencanaan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia

Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

Fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor

Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur

Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur

Jumlah kegiatan promosi infrastruktur terintegrasi VIII


10 kegiatan

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Peningkatan

Meningkatnya koordinasi kebijakan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di

I.L-92

75%

12,0

Kemenko

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)

VIII.2 IX IX.1

peningkatan ekspor dan peningkatan investasi

Koordinasi kebijakan Meningkatnya koordinasi kebijakan perbaikan iklim usaha PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Mempercepat proses perijinan di Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah daerah

Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan Persentase rekomendasi kebijakan di bidang industri dan perdagangan yang di implementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Perbaikan iklim usaha yang terimlementasikan

X.1

INSTANSI PELAKSANA (7) Perekonomian

75% 85%

1,5

Kemenko Perekonomian

Jumlah daerah yang membentuk PTSP


3,85


Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE

212 Provinsi/Kab/ Kota -

72,5

Kemendag

Pembatalan Perda bermasalah (dilaksanakan oleh Biro Hukum) Jumlah daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha X



PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil

I.L-93

4 jns

5-9% <1

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

X.2

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

XI


XI.1 XII XII.1

XII.2

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Pengembangan Pasar Percontohan (unit) Pengembangan Pusat Distribusi (unit)

Koordinasi penataan dan Terkoordinasinya pelaksanaan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan sistem logistik kebijakan penataan dan Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional nasional pengembangan sistem logistik nasional yang ditinjaklanjuti PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Terselenggaranya National Single Window

Terselenggaranya NSW (lokasi)

Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

I.L-94



1,5 – 2,5 9 5 hari 20 1

180,0

Kemendag

75%

3,6


4(Palembang, Panjang, Bitung, Ambon)

15,0

Kemenhub

25

15,0

Kemenhub

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


6

500,0

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor;

2 Peraturan

43,5

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik;

2 KEG

Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin,Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura. XIII XIII.1

Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab (lokasi)


PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan;

I.L-95

3500 PERUS

5 KEG

Kemendag

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan;

60 KEG

Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri;

17 KEG

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan

5 laporan

Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi XIV

XIV.1

XV XV.1



800000 SKA

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW

Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan Sistem Nasional Single Window dan sistem ASW

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan

85%

4,5


Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus

1 Laporan

2,0

Kemendag

Jumlah peraturan terkait dengan KEK

1 peraturan

PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

I.L-96

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK

1 buku laporan

2,32

BKPM

Jumlah promosi penanaman modal di KEK

4 negara dan 3 daerah

Kerja sama di bidang pengembangan KEK

2 Negara

2,5

Kemenperin

2,8

Kemenperin

XVI XVI.1

XVII XVII.1

(7)

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Terbentuknya KEK di 5 lokasi

PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK

XVII.2

INSTANSI PELAKSANA

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK

I.L-97

1 1

1

2

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK



1

1 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK XVII.3

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK

XVIII XVIII.1

2

3,3

Kemenperin

4,9

Kemenkeu

1

1

PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I

100%

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I

100%

I.L-98

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II

100%

6,8

Kemenkeu

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II

100%

347,8

Kemenkeu

0,8

Kemenkeu

XVIII.2

XIX XIX.1

XIX.2

Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan


PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan dan Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

100%

Persentase downtime sistem informasi

1%

Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana

70%

Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

85%

Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

100%

I.L-99

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasikan

80%

13,4


Persentase rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang terimplementasikan

80%

Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan

80%

14,0


31,76

Kemenakertrans

XX XX.1

XX.2

XXI XXI.1

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Pengembangan Meningkatnya koordinasi urusan Urusan Penataan Ruang Dan penataan ruang dan pengembangan Pengembangan Wilayah wilayah

Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK

Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET


2

PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah

Tersusunnya peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan ttg kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & Outsour cing), pengupahan (Um, KHLm, upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja

Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi

Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh

Naskah akademis

Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI

Naskah akademis

Selarasnya peraturan bidang HI

Sosialisasi dan konsolidasi dengan

I.L-100

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

yang sinergis XXI.2

Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Diterapkannya manajemen dan standar K3.



Pemda Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

400

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

1.250

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

naik 10%

Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi

naik 30%

75,0

Kemenakertrans

90,0

Kemenakertrans

* Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos di Prioritas 6, sedangkan Peraturan Pelaksana UU Pos hanya merupakan salah satu indikator ** Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Prioritas 6, sedangkan pembahasan RUU Konvergensi Telematika hanya merupakan salah satu indikator *** Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran di Prioritas 6, sedangkan pembaharuan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan hanya merupakan salah satu indikator

I.L-101


PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI

TEMA PRIORITAS

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional

PENANGGUNGJAWAB BEKERJASAMA DENGAN

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) KESDM

I I.1

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

15

24,99

I.2

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan


14

25,09

I.3

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Gas Bumi PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN


34

65,52

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan

Jumlah Aturan PP / RPP

-

10

Jumlah Aturan lain

3

II II.1

Pelayanan yang optimal baik administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan

I.L-102

KESDM

NO

II.2 II.3


SASARAN

INDIKATOR

III.1

III.2


Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

Penyediaan listrik hemat dan murah (Kluster IV)

Bertambahnya jumlah pelanggan listrik

1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid

288

Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi

Jumlah perencanaan ketenagalistrikan Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Transmisi (kmr) Gardu Induk (MVA) Panjang Jaringan Distribusi (kms)

7 14 735,6 2.330,0 9.172,93

3,72 1.382,48 2.780,22 2.471,84 1.900,90

233,67

359, 3

Gardu Distribusi (MVA) III

TARGET TAHUN 2012*

INSTANSI PELAKSANA

KESDM

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pengembangan Program, Peningkatan Penerimaan Negara, Investasi, Kerjasama dan Kapasitas Nasional Bidang Migas

Roadmap Rasionalisasi Subsidi Bbm

Terjaminnya pasokan gas untuk industry, transportasi dan pembangkit listrik

Jaminan pasokan gas untuk industry, transportasi, pembangkit listrik

70%

Terealisasinya invesati subsector migas (US$) Terpenuhinya BBM dalam negeri untuk Indonesia Bagian Timur

17.066 73.48%

7,03

Terpenuhinya jaringan gas kota

Jumlah realisasi investasi subsector migas (US$) Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia Bagian Timur Penambahan jaringan gas kota (kota)

4

270,15

Terpenuhinya sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa

Sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa

16000 SR

Meningkatnya Kapasitas, Kehandalan dan Efisiensi Infrastruktur Sistem Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri

Pembangunan Kilang Mini Plant LPG

I.L-103

1 laporan

1 unit kilang miniplant (50%)

4,00

KESDM

1,63

1,24

110,0

KESDM

NO

III.3


Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

SASARAN

INDIKATOR

Terpenuhinya dan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani Tercapainya produksi migas dan CBM

Jumlah dan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani Jumlah produksi migas dan CBM

Terealisasinya investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM

Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM

Terpenuhinya kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

TARGET TAHUN 2012* 40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan 970 MBOPD (minyak bumi), 1404 MBOEPD (gas bumi), 21,7 MBOEPD (CBM) 609 Juta USD dan 160 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama Survei Seismik 2D 8.700 km, Survei Seismik 3D 5.650 km2, Pemboran 69 sumur 8,507.19


KESDM 9,76

10,47

0,57

3,70

Penambahan cadangan minyak dan gas bumi dan CBM

Potensi cadangan minyak dan gas bumi dan CBM

Penambahan sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM

Jumlah sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM

177,2 BBOE

3,40

Terealisasinya pelaksanaan survey umum di wilayah terbuka

Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka

Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km

36,04

I.L-104

INSTANSI PELAKSANA

0,78

NO

III.4

IV


Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas

Dana Alokasi Khusus (DAK) Listrik Perdesaan

IV.2

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

IV.4 IV.5

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012*


16

1,81

INSTANSI PELAKSANA

Terpenuhinya persetujuan harga gas bumi

Jumlah persetujuan harga gas bumi

Meningkatnya prosentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

60%

Meningkatnya penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.

Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.

93%

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

93%

Menurunya volume pembakaran gas flare (%)

Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%)

13,1

Meningkatkan pembinan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal

Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum di perkotaan (Surabaya)

1 kota

PLTS 50 Wp Tersebar dan PLTMH

1,5 MW

Sumber DAK

DAK

DME Non BBN untuk tenaga listrik (DME)

40

70

KESDM

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Pulau Kecil Terluar (Pulau) Pembangunan PLTS Terpusat Untuk Listrik Perdesaan (Lokasi) Desa Mandiri Energi Berbasis BBN (DME)

3

4,8

240

600,0

20

32,8

KESDM

8

24,45

KESDM

7

6,0

KESDM

0,68 0,76 1,32 2,94

KESDM

114,20

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

IV.1

IV.3

SASARAN

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Panas Bumi

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi Terwujudnya penyediaan, pengelolaan dan Pemanfaatan Aneka Energi

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaaan bioenergi Terwujudnya Pemanfaatan Energi, Efisiensi Energi dan Penerapan Teknologi Energi Bersih Terwujudnya penyediaan, pengelolaan dan Pemanfaatan Panas Bumi

I.L-105

Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi (Laporan) Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi (Laporan)

NO

V V.1

VI VI.1

VII VII.1

VIII VIII.1


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012*


INSTANSI PELAKSANA

Pemanfaatan Panas Bumi (Pemboran Eksplorasi)

1

150,0

KESDM

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakan Pengembangan Klaster Industri Petrokimia Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunan Center of Excellence

1

9,0

Kemenperin

Jumlah rekomendasi kebijakan (PN8)

1

5,0

KRT

Jumlah paket sosialisasi PLTN

10

PILOT PLANT PLTP Binary Cycle (2011 PLTP3 MW.) FRONT END ENGINEERING DESIGN PLTP 5 MW.

1

20,0

BPPT

Paket demo pilot plant biio-gasoline dari lingo selulosa

1

3,0

LIPI

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar

2 1

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Peningkatan Dukungan Teknologi Bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan Termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir

Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengembangan PLTP Skala Kecil

Pilot Plant PLTP < 5 MW

1

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Penelitian Konversi Energi

Demo pilot plant bio-gasoline dari ligno selulosa

I.L-106

NO


SASARAN

INDIKATOR

Standardisasi teknologi pengujian konversi energi IX IX.1

IX.2

X X.1 XI XI.1

TARGET TAHUN 2012*


INSTANSI PELAKSANA

Paket standarisasi teknologi pengujian konversi energi

1

Dokumen infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional

Dokumen teknis penyiapan infrastruktur tapak PLTN

3

107,0

BATAN

Paket sosialisasi PLTN & diseminasi IPTEK Nuklir

Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya

3

20,9

BATAN

446 SP

2,5

BPN

87,26

Kementan

PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI Penyusunan Pedoman Infrastuktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan

Meningkatnya luas areal tanaman Tahunan

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

1.

I.L-107

Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Pengembangan Komoditas Ekspor o

Karet

o

Kelapa

o

Kelapa sawit

o

Jambu Mete

3.413 3.820 8.404 575

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012*


INSTANSI PELAKSANA

Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) o

Jarak Pagar

15

o

Kemiri sunan

4

Revitalisasi perkebunan o 2.

XI.


XI.

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

XII.

Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi

XII.

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Kelapa sawit

o Karet Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan Penggunaan benih unggul bermutu (%) Jumlah kelembagaan petani (POKTAN)

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi

I.L-108

153 53

52 160

85%

1,20

Menko Perekonomian

85%

1,20

Menko Perekonomian

70%

10,0

Menko Perekonomian

NO


SASARAN

INDIKATOR

XII.

PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

XII.1

Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

XII.2

Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Pengaturan Pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

** = Perkiraan pagu Kegiatan

I.L-109

Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas Pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non Subsidi Jumlah Pengawasan Terhadap Penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) Jumlah Pengembangan Sistem pengawasan Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu secara Bertahap Jumlah Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (Wjd) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

TARGET TAHUN 2012*


INSTANSI PELAKSANA

58

2,59

KESDM

10

21,04

11

37,94

2

2,00

KESDM


PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

Tema Prioritas

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim

Penanggungjawab

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bekerjasama Dengan

Menteri Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT; Kepala LIPI; Kepala BMKG; Kepala BAKOSURTANAL; KEPALA BNPB

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4)

I.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

I.1

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

I.2

Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

Terjaganya kelestarian fungsi dan terkendalinya kerusakan ekosistem perairan darat untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan

Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas, situ, dan waduk yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah dokumen inventarisasi data kesatuan hidrologi gambut dan perhitungan emisi GRK yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah kebijakan dan rekomendasi penetapan kelas air sungai prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah provinsi/kabupaten/kota dalam DAS prioritas dan ekosistem gambut serta rawa non gambut yang diberikan pembinaan teknis pengelolaan kualitas air Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMIP-ADB) Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan

I.L-110




3 dokumen

15,0

KLH

11,0

KLH

3 dokumen 7 dokumen 60 provinsi/kabupaten/ kota 1 laporan 4 dokumen

NO (1)

I.3

I.4

I.5

I.6


Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir

Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor

Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa

Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas

SASARAN

INDIKATOR


(3) terkendalinya kerusakan lahan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

(4) keanekaragaman hayati serta kerusakan hutan dan lahan

Terselenggaranya upaya mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis dalam melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer

3 dokumen

Terselenggaranya penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS, dan pemanfaatan ruang berbasis ekosistem

5 dokumen

Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang

100 orang

Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam mengimplementasikan KLHS dalam RTRW dan/atau RPJM

33 provinsi

Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa

Jumlah industri peserta Prokasih

200 industri

Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa

20 dokumen

Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan, energi, dan

Jumlah industri yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara untuk kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan ijin reinjeksi kegiatan pertambangan, energi, dan migas

205 industri

Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan Taman KEHATI Daerah Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)

I.L-111



6,9

KLH

10,0

KLH

12,0

KLH

12,0

KLH

15 kabupaten/kota 399 kabupaten

8 provinsi

1 dokumen

20

NO (1)


SASARAN (3) migas

I.7

I.8

I.9

I.10

I.11

Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

INDIKATOR (4) Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas

Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan agroindustri dan usaha skala kecil

Jumlah agroindustri dan USK yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara Jumlah peraturan, kajian dan pedoman tentang pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan usaha skala kecil

Terlaksananya penurunan beban pencemaran udara dari sumber bergerak

Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran

Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan B3 Jumlah Dokumen Registrasi dan Notifikasi B3

Terselenggaranya pengelolaan administrasi limbah B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran Terselenggaranya pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi

Jumlah lokasi pembinaan pengendalian pencemaran kegiatan agroindustri dan usaha kecil

Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkortaan

Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis verifikasi pengelolaan B3 Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah Rekomendasi, Ijin dan Notifikasi Pengelolaan Limbah B3 Jumlah provinsi atau kabupaten/kota yang mendapat bimbingan teknis verifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3

I.L-112

TARGET TAHUN 2012 (5) 5 dokumen



230 unit

11,4

KLH

10,5

KLH

11,2

KLH

14,0

KLH

16,8

KLH

2 dokumen

6 lokasi 4 dokumen 30 lokasi 2 dokumen 300 dokumen 15 provinsi 2 dokumen 700 unit 7 provinsi/kabupaten/ kota 3 dokumen

NO (1)

I.12

I.13

I.14


Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

SASARAN

INDIKATOR

(3) limbah B3 dalam rangka menurunkan beban dan potensi pencemaran

(4) Jumlah perusahaan peserta program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah B3 di pelabuhan dan pemulihan media lingkungan tercemar

Terselenggaranya penanganan pengaduan dan penaatan hukum administrasi lingkungan

Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan ditangani

Terselenggaranya penyelesaian sengketa lingkungan

Terselenggaranya penegakan hukum pidana lingkungan

Jumlah peserta peningkatan kapasitas penegakan hukum administrasi Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penaatan hukum administrasi lingkungan Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus

TARGET TAHUN 2012 (5) 750 perusahaan


8,6

KLH

10,1

KLH

10,1

KLH

46 lokasi 100 unit 200 orang 1 dokumen 100 unit

Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan Jumlah kasus yang mendapat dukungan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan

2 dokumen

Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan

20 kasus

Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (Green Bench) Jumlah mediator yang meningkat kapasitasnya

70 orang

Jumlah LPJPSLH yang terbentuk Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus

5 unit 125 unit

Jumlah penyidikan sampai proses pengadilan

75 unit

Jumlah dukungan penuntutan (Litigasi)

40 unit

I.L-113


40 kasus

30 orang

NO (1)

I.15

I.16


Peningkatan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) Jumlah Penyidik Pejabat Kepolisian yang meningkat kapasitasnya

Terselenggaranya penerapan instrumen ekonomi bagi upaya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup

Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daeraher

Jumlah PPNS dan PPLH/D yang meningkat kapasitasnya Jumlah Jaksa yang meningkat kapasitasnya Jumlah rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen ekonomi, insentif, pendanaan lingkungan, PDRB hijau, dan valuasi ekonomi SDA dan LH

130 orang 75 orang 2 dokumen

Persentase UMKM terpilih yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalui K/L/Pemda terkait. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas lingkungan

90%

Jumlah provinsi yang mengkoordinir pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kabupaten/kota II II.1

TARGET TAHUN 2012 (5) 75 orang

20 provinsi/kabupaten/ kota 32 provinsi



9,4

KLH

200,0

KLH

332,2

BMKG

32 provinsi 32 provinsi 32 provinsi

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

Meningkatnya layanan informasi Meteorologi Publik

Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal.

27 Propinsi

Meningkatnya layanan informasi cuaca ekstrim

Jumlah propinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten.

25 Propinsi

Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi

Jumlah propinsi yang mampu malayani informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG.

33 propinsi

I.L-114

NO (1)

II.2

II.3


Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

(4)




Meningkatkan layanan informasi gempa bumi Meningkatkan layanan peringatan dini tsunami

Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi

4 menit

76,6

BMKG

Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami

5 menit

Meningkatkan layanan informasi rutin dan peringatan dini iklim, agroklimat dan iklim maritim

Presentase pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim yang dibangun di satu lokasi (Jakarta) Jumlah peta kerentanan iklim yang tersedia

16,8

BMKG

22,4

Kemenhut

18,2

Kemenhut

SASARAN

INDIKATOR

(3) meteorologi melalui Strengthening BMKG

Meningkatkan layanan jasa iklim, agroklimat, dan iklim maritim

Jumlah propinsi/pos pengamatan klimatologi yang direhab/dibangun untuk melayani propinsi Jumlah pedoman/panduan teknis/TPT operasional yang dipublikasikan untuk pembinaan teknis Jumlah laporan workshop/seminar/SLI/penyuluhan teknis operasional yang diselenggarakan

III

PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

III.1

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha. Terjaminnya hutan kota seluas 6000 ha.

III.2

Pengembangan Perhutanan Sosial

Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

60% 2 peta 33 propinsi 2 buku 5 laporan

100.000 Ha 399.000 Ha 1.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha

-

Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga

400.000 Ha 100 Klpk

Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi

I.L-115

10 Unit 6 Prov

NO (1)


SASARAN (3)

INDIKATOR (4) Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi

III.3

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS

Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas

Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 ha Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 108 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

IV

PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN

IV.1

Pengendalian kebakaran hutan

Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan

Terjaminnya hotspot di Pulau kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009. Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

V

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

V.1

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

V.2

Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

Terkelolanya 4,5 juta Ha kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; dan penambahan 2 juta Ha kawasan konservasi perairan serta terkelolanya 15 jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik, dan dilindungi Terkelolanya 18 kawasan minapolitan yang tahan terhadap kerusakan dan 3

Kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Jumlah jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Persentase penguatan kelembagaan konservasi Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih secara fisik dan kawasan minapolitan yang tahan bencana serta perubahan iklim

I.L-116

TARGET TAHUN 2012 (5) 50.000 Ha



53,5

Kemenhut

57,0

Kemenhut

56,9

KemenKP

37,1

KemenKP

6 lokasi 100.000 Ha 36 DAS 36 DAS 48,8% 30% 6 DAOPS

pengelolaan 3,2 juta Ha; penambahan 500 ribu Ha 9

5% 1 unit 90 Ha 13 kawasan (7 lanjutan, 6 baru)

NO (1)


SASARAN (3) produk kelautan

INDIKATOR (4) Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.

VI

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

VI.1

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

VI.2

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Meningkatnya usaha perikanan yang laik operasi

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak

Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian barat Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian timur Jumlah pokmaswas yang berperan akitif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan umum pada WPPNRI yang bebas kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan umum pada WPPNRI yang bebas kegiatan pencemaran perairan dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

VII

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN

VII.1

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi sumber daya laut dan pesisir dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatan sumber daya dan ekosistem

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket) Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir, dan fenomena laut

I.L-117

TARGET TAHUN 2012 (5) 1 produk



13.000

30,5

KemenKP

16,5

KemenKP

53,6

KemenKP

7.300 426 4WPP (32%)

4 WPP (22%)

3 2 6 SDLP, 2 fenomena alam laut

NO (1) VIII VIII.1

VIII.2 VIII.3

IX




Jumlah panduan dan sosialisasi kesiagaan masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan

2

3,0

LIPI

Jumlah makalah

2

3,0

002 Jumlah pembaharuan data (update) Sistem Informasi dan penelitian kerusakan terumbu karang

2

Jumlah kebun raya (paket kawasan)

3

5,5

LIPI

Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

1

2,5

LIPI

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami

3

0,3

BAKOSURTANAL

Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional. Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.

50

6,3

BAKOSURTANAL

33 Prov, 6 K/L

1,1

18 NLP(@5 tema)

5,9

INDIKATOR

(3)

(4)

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Penelitian Oseanografi Terumbu Karang dan Kebencanaan

Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya Penelitian Geoteknologi Perubahan Iklim

Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir Pengembangan Sistem Informasi dan Penelitian Kerusakan Terumbu Karang

Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

IX.1

Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.

IX.2

Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat.

IX.3


SASARAN

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan. Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan

Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah

I.L-118

BAKOSURTANAL

NO (1)

IX.4

IX.5

X X.1

X.2

X.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) dan Lingkungan Hidup Matra Laut.

SASARAN

INDIKATOR



33 Prov, 6 K/L

1,6


(3) LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA.

(4) LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut

Penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah dan Pemetaan Tata Ruang

Tersedianya data dan informasi atlas sumber daya, kajian pengembangan wilayah, dan pemetaan tata ruang

Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.

2

7,5

Jumlah propinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah.

14

2,2

Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika.

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika.

Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem

90

4,8

Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS

10

3,4

Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan

Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)

17

80,1

BNPB

Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan

Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota) 17

60,0

BNPB

Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana

Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota) 5

130,9

BNPB

BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana Direktorat Logistik

Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana Direktorat Peralatan

Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana

Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)

Jumlah rencana kontijensi yang tersusun

I.L-119

NO (1)


SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4)




125

32,0

BNPB

2,0

KRT

2,0

KRT

3,5

BPPT

kontijensi

XI

Terlaksananya Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB) Tanggap darurat di daerah terkena Koordinasi dan pelaksanaan Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap bencana penanganan tanggap darurat darurat di pusat dan daerah di pusat dan daerah PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

XI.1

Adaptasi perubahan iklim

X.4

XI.2

XII XII.1

Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Kebijakan pendayagunaan Bencana teknologi mitigasi bencana Tersusunnya SOP peningkatan kapasitas respon aparatur pemerintah dalam peringatan dini dan penanggulangan bencana PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Jumlah rekomendasi kebijakan

1

Jumlah riset bersama

3

Jumlah rekomendasi

1

Jumlah SOP

1

Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global

Sistem MRV Nasional dan hasil kajian neraca karbon laut

1

Teknologi penangkapan dan penyerapan CO2 secara biologis dan pemanfaatan biomasa mikroalgae

1

Diversifikasi layanan jasa TMC Evaluasi hasil TMC

1 1

Pilot Plant BCCS yang dapat ditetapkan di industri pengemisi GRK

I.L-120

NO (1)


SASARAN (3)

INDIKATOR (4) Diversifikasi media penghantar bahan semai Mitigasi Ekosistem, Monitoring Iklim dan Potensi Banjir

I.L-121

TARGET TAHUN 2012 (5) 1 1



MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012

NO (1) I I.1

PRIORITAS 10

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

Tema Prioritas Penanggungjawab Bekerjasama Dengan

Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional


SASARAN

(2) (3) PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, 1. Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal Koordinasi Dan Fasilitasi dalam pengembangan pusat produksi Pusat Produksi Daerah Tertinggal 2. Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah dalam Pemulihan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan, Dengan Menciptakan dan Memberdayakan Lingkungan Pendukung Bagi Perbaikan Kegiatan Usaha dan Pembangunan Manusia di 4 kabupaten

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)


60%

31,85

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan pusat produksi 3. Persentase daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan pusat produksi 4. Jumlah kabupaten yang menyusun rencana bisnis pengembangan pusat produksi 5. Persentase kabupaten tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan

I.L-122

7 11% 5 100%

INSTANSI PELAKSANA (7) KPDT

(5)


1. Persentase (%) Kabupaten Tertinggal yang mengembangkan Pusat Pertumbuhan 2. Jumlah Kabupaten yang menyusun rencana bisnis pengembangan pusat pertumbuhan 3. Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui kegiatan Aceh-Economic Development Financing Facility (Aceh-EDFF) 1. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Di Daerah Tertinggal 2. Persentase (%) Kabupaten Daerah Tertinggal yang mampu meningkatkan kemudahan akses UMKM terhadap modal usaha

60%

39,25

KPDT

13,00

KPDT

1. Persentase (%) pemerintahan kabupaten tertinggal yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi antara UMKM dengan sumber pendanaan 2. 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang telah memiliki forum kemitraan usaha di daerah tertinggal 3. Jumlah daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pengembangan sumber pendanaan dan

60%

18,20

KPDT

NO


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Nias-Local Economic Development Program (Nias-LEDP)

I.2

I.3

I.4

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

1. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya Pembiayaan Untuk Pengembangan Ekonomi

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Di Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendanaan Dan Kemitraan Usaha Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Sumber Pendanaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Di Daerah Tertinggal

I.L-123

TARGET TAHUN 2012


10 16

60% 60%

60% 33

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

I.5

I.6

I.7

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Investasi Ekonomi Daerah Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal , Terdepan, Terluar, Dan Pasca Konflik.

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi Di Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sistem, Organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal

INDIKATOR (4) pengembangan kemitraan usaha 1. Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Telah Meningkatkan Jumlah dan Nilai Investasi 2. Persentase (%) Daerah Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam peningkatan investasi ekonomi 3. Jumlah kajian pengembangan kebijakan pada bidang pengembangan investasi ekonomi

(5)


60%

10,00

KPDT

42,25

KPDT

61,00

KPDT

TARGET TAHUN 2012

(7)

20% 2

1. Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan 2. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal 3. Jumlah kabupaten tertinggal yang medapatkan bantuan stimulan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK-2)

35

1. Persentase (%) Kabupaten Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Teknis Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal 2. Jumlah rekomendasi hasil kajian / perumusan kebijakan Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal

60%

I.L-124

INSTANSI PELAKSANA

35 35

2

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

I.8

I.9

I.10

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Daerah Daerah Tertinggal

Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Di Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal

Terwujudnya peningakatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Kemitraan Antar Lembaga

Terwujudnya Peningkatan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintahan Kabupaten Daerah Tertinggal

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) 3. Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal

(5) 183

1. Persentase Kabupaten Tertinggal yang Menjalin Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Lain pada bidang lembaga sosial budaya 2. Persentase Kabupaten Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan Dalam Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga di Daerah Tertinggal

60%

1. persentase kabupaten tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian didaerah tertinggal 2. persentase jumlah lembaga perekonomian yang meningkat kapasitasnya 3. Persentase (%) Daerah Tertinggal yang difasilitasi dalam pengembangan kebijakan lembaga perekonomian di daerah tertinggal 4. Jumlah Kajian dan Rumusan serta Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pengembangan lembaga perekonomian di daerah tertinggal

60%

1. Persentase Kabupaten di Daerah Tertinggal yang melakukan kerjasama antar lembaga sosial budaya 2. Jumlah daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan

60%

I.L-125



10,00

KPDT

10,00

KPDT

7,00

KPDT

80%

60% 60% 2

20

NO (1)

I.11

I.12

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) (Bansos) dalam rangka Pengembangan Kemitraan Antar Lembaga Daerah Tertinggal 3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kemitraan Antar Lembaga di Daerah Tertinggal 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah tertinggal 2. Jumlah kabupaten tertinggal yang terfaslitasi pembangunan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah 3. Jumlah rumusan dan pelaksanaaan pengembangan kebijakan infrastrutkur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah tertinggal

Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur Kesehatan

Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

1. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal 2. Persentase daerah tertinggal yang memiliki database dan hasil analisis kebijakan pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal 3. Persentase daerah tertinggal yang terlibat pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya kesehatan 4. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan sumber daya

I.L-126




7 10

65,13

KPDT

6,50

KPDT

100 1

30% 30% 60% 20

NO


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) kesehatan 5. Jumlah kajian dan rumusan serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal

I.13

I.14

I.15

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kemampuan pengelolaan pembangunan infrastruktur pendidikan

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendidikan Dan Ketrampilan Di Daerah Tertinggal

Terwujudnya pengembangan kebijakan Pendidikan dan Ketrampilan diseluruh kabupaten daerah tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal



2

1. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal 2. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan pengembangan infrastruktur pendidikan 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastrutkur sosial bidang pendidikan daerah tertingal 1. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pendidikan dan ketrampilan 2. Persentase kabupaten tertinggal yang mengalami peningkatan angka melek huruf

60%

1. Persentase (%) Kabupaten Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal 2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Tertinggal 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh bantuan stimulan pengembangan pendidikan luar sekolah

60%

I.L-127


6,00

KPDT

9,05

KPDT

6,50

KPDT

10 10 60% 60%

7 10

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)


5

45,00

KPDT

100,67

KPDT


di daerah tertinggal

I.16

I.17

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal

Tercapainya Peningkatan Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur ekonomi

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 2. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pengembangan infrastruktur ekonomi 3. Persentase (%) kabupaten tertinggal yang memiliki kebijakan dibidang infrastruktur ekonomi

1. Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur energi 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari Untuk Pengembangan Infrastruktur Energi di wilayah perdesaan, tertinggal, terpencil

1. Jumlah rumusan dan pelaksanaan pengembangan kebijakan peningkatan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur energi daerah tertinggal 3. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pengembangan infrastruktur energi 4. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal 5. Persentase (%) Kabupetan di Daerah Tertinggal yang Memiliki Database Permintaan Kelistrikan Dengan Menggunakan Teknologi GIS dan Memanfaatkan Energi Matahari Untuk Pengembangan Infrastruktur Serta Peningkatan Kemampuan Masyarakat yang Dapat

I.L-128

35 60% 1 8 35 60%

60%

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)


1. Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur telekomunikasi. 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur telekomunikasi daerah

15

7,50

KPDT

30,50

KPDT

11,00

KPDT


Melakukan Pemeliharaan

I.18

I.19

I.20

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal

Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah tertinggal dalam pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan

Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur transportasi 3. Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 1. Jumlah rapat koodinasi 2. Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dioperasionalisasikan 3. Jumlah daerah tertinggal diwilayah perbatasan yang memperoleh fasilitasi kebijakan

I.L-129

60% 2 2 60% 35

4 27 27

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


3 pedoman

6,95

Kemendagri

104 Lembaga

13,38

Kemenakertrans

22 Badan Usaha

5,97

80.000 Ha

21,92

12.113 Unit 294,5 Km

304,88 148,63

II II.1

III.1

(7)

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan III

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Komulatif) Jumlah wilayah dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Komulatif) Prosentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 Provinsi, 34 Kabupaten) (Target Komulatif)

7 Provinsi 100 %

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi

III.2

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi

III.3

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan

Lembaga Pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan Lembaga Non Pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan Lahan yang tersedia di Daerah Tertinggal/Perbatasan

Sarana yang dibangun di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Prasarana yang dibangun di Daerah Tertinggal/ Perbatasan

I.L-130

NO


(1)

(2) Transmigrasi

III.4

IV IV.1

Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3) Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi

(4)

(5)

Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan



7.200 Kepala Keluarga

80,09

21.600 Kepala Keluarga

1,77

40.828 KK

77,40

Kemenakertrans

26 Lembaga

4,99

Kemenakertrans

40.828 KK

6,25

13 Kawasan

5,17

156 Kimtrans

35,65

13 Kawasan

5,17

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi

Jumlah transmigran yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan di Kimtrans di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah kelembagaan yang terbentuk dan berfungsi di Kawasan di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah KK yang mendapat bantuan pendampingan / pemberdayaan di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spritual di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah Kimtrans yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah pengelola kawasan yang terbentuk dan berfungsi di Kawasan di Daerah Tertinggal

I.L-131

NO (1) IV.2

IV.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

SASARAN

Penyerasian Lingkungan di

TARGET TAHUN 2012

(3) Berkembangnya lahan usaha produksi dan produktivitas lahan pertanian di permukiman transmigrasi

(4) Jumlah luasan lahan produktif dan produktivitas lahan di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan

(5) 8.091 Ha/ 17.638 Ton

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi

Jumlah Kimtrans yang menerapkan teknologi pengolahan hasil pertanian di Daerah Tertinggal/ Perbatasan

75 Kimtrans

38,36

Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah kewirausahaan yang berkembang di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah kawasan yang dipersiapkan sebagai Agro Industri di Daerah Tertinggal Jumlah kawasan yang di kembangkan/terwujud sebagai Agro Industri di Daerah Tertinggal Jumlah Kimtrans yang dikembangkan sarananya di Daerah Tertinggal/Perbatasan

69 Lembaga

6,40

1720 Orang

13,10

Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi

Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi

IV.4

INDIKATOR


Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan

Jumlah Kimtrans yang dikembangkan prasarananya di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah Kawasan yang dikembangkan sarananya di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah kawasan yang dikembangkan prasarananya di Daerah Tertinggal/perbatasan Jumlah dokumen lingkungan hidup di Kimtrans di Daerah

I.L-132

7 Kawasan

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemenakertrans

4,89

-

-

28 Kimtrans

15,84

40 Kimtrans

40,00

12 Kawasan

50,35

12 Kawasan

50,35

26 Dokumen

6,44

Kemenakertrans

Kemenakertrans

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) kawasan transmigrasi

(3) lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi

Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi

V

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah Kimtrans yang mandiri di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Hasil Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan di Daerah Tertinggal/Perbatasan

5 Kimtrans

1,54

10 Kimtrans

2,48

3 Dokumen

2,15

6 Kawasan

1,53

2 Kawasan

2,20

12

0,80

SASARAN

Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal

V.1

INDIKATOR



Tertinggal/Perbatasan

PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Pemetaan Batas Wilayah

Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah

Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000

0

-

13

2,20

50

0,70

31

4,10

Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia

I.L-133

BAKOSURTANAL

NO


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)




Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG 80 Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL 3 Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim VI

3,40 3


VI.1


Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

190 SP

16,70

VI.2

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

1 Paket

6,90

VII

PROGRAM OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 12

12,59

VII.1

Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan

Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral antara RIMalaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

I.L-134

BPN

Kemenlu

(1) VIII VIII.1.

(2) (3) (4) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERTAHANAN Pembangunan sarana dan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Persentase kecukupan jumlah sarpras kebijakan pertahanan prasarana pertahanan di pertahanan di wilayah perbatasan di wilayah perbatasan wilayah perbatasan

(5)


10%

21,15

Kemhan

IX. IX.1.

PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF Operasi Pemberdayaan Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan Wilayah Pertahanan

45%

10,00

Mabes TNI


NO


SASARAN

INDIKATOR

Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan

TARGET TAHUN 2012

X.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

X.1

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus

44.076

1.163,6

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah

Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

Jumlah guru jenjang pendidikan menengah yang menerima tunjangan khusus

1.812

47,8

I.L-135


NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


500

13,80

4.500

72,90

Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal (PN10)

4

1,00

KRT

Pilot plant teknologi pengolahan air

1

1,50

BPPT

XI XI.1

XII


PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Terlaksananya Sertifikasi Guru

Tunjangan Khusus Guru PNS (Orang)

Rasio Guru Perempuan-Laki-laki yang bersertifikat pendidik

Tunjangan Khusus Guru non PNS (Orang)

Kementerian Agama

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

XII.1

Pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik

Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina

XIII.

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

XIII.1

Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air

Identifikasi dan karakter permasalahan Sumberdaya Air (SDA) di daerah tertinggal; Survei Potensi SDA; Model-model sistem penanggulangan permasalahan Air Bersih di daerah tertinggal; Pilot Plant paket teknologi pengolahan air; Rekomendasi-rekomendasi strategi pemenuhan kebutuhan air di daerah

I.L-136

NO


(1)

(2)

XIV XIV.1

XIV.2

XV

SASARAN (3) tertinggal; Sistem informasi sumber daya air dan teknologi pengolahan air

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

Model sistem penanggulangan permasalahan air bersih Sistem informasi sumberdaya air dan teknologi pengolahan air


1 1

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani

157

65,00

Jumlah Bus Perintis

50

42,00

Pembangunan Sarana Keperintisan

Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan

27

95,00

Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani

138

130,00

Kemenhub

Jumlah rute perintis yang terlayani dan jumlah drum BBM

139 rute dan 4270 drum

300

Kemenhub

Kemenhub

Kemenhub

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

XV.1

Pelayanan Angkutan Udara Perintis

XVI

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

XVI .1

INDIKATOR


Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara

Tersedianya kapal penumpang dan kapal perintis

Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit)

9

200

Tersedianya subsidi perintis angkutan laut di 17 provinsi

Jumlah Trayek angkutan laut perintis

75

300

I.L-137

NO (1) XVI .2

XVII XVII.1

XVIII XVIII.1

XVIII.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

SASARAN (3) Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan

INDIKATOR (4) Pembangunan dermaga di Pulau Aru

(5) 1 paket


60 pulau

43,00

KKP

179,50

KKP

74,00

KKP

TARGET TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemenhub

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pendayagunaan pulau-pulau kecil

Tercapaianya 200 pulau kecil yang terkelola melalui pemetaan potensi, fasilitasi penyediaan infrastruktur, fasilitasi perbaikan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana serta terfasilitasi investasi

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan infrastruktur secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 pulau

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Peningkatan Operasional Pemantauan SD Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas Illegal fishing

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat yang diawasi

Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenujinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur yang diawasi Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu: Kapal pengawas (unit)

I.L-138

1 WPP (140 hari operasi) 2 WPP (140 hari operasi) 1

NO (1)

XIX XIX.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Infrastruktur Pengawasan

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) Speedboat pengawasan (unit) Stasiun radar satelit (unit) VMS offline (unit) Kantor dan bangunan pengawas (unit) Dermaga (unit) Pos pengawas (unit)

waktu

XX.1 XX.2

(5) 5 0 0 2 2 3


PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial



XX

TARGET TAHUN 2012


Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.187 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayani akses internet (5.748 desa) Prosentase ibukota provinsi yang memiliki nusantara internet exchange

100%

792,21 *

Kemenkominfo

Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota provinsi Jumlah Desa Informasi

50%

86

205,40

Kemenkes

24

991,00

100% 50%

200 desa

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

I.L-139

NO


(5) 9.236

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 1.000,00**

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif

3.820

95,25

Kemenkes

Tersedianya permukiman dan infrastruktur (Unit)

2670

125,36

Kemensos

Pemberian jaminan hidup (KK)

5180

72,47

Kemendagri

SASARAN

INDIKATOR

(3) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas

(4) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

(1) XX.3

(2) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

XXI


XXI.1

XXII XXIII.1 XXIII XXIII.1

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

TARGET TAHUN 2012


2.550

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas, dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT

PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara

Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara

Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.

Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan

Jumlah Kab/kota di wilayah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

I.L-140

3 paket

75% 15

NO


(1)

(2)

XXIV XXIV.1

XXIV.2

SASARAN (3) Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEK MALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

INDIKATOR (4) Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG




PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN Pengelolaan Batas Wilayah Darat

Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan batas negara wilayah darat

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi,

Tersusunnya Data/bahan kebijakan/masukan dan rekomendasi Pengelolaan Batas Wilayah Darat

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Batas Wilayah Darat

2 Dokumen dan 6 Rekomendasi

12 Laporan

Tersedianya Sarana Prasarana Batas Wilayah Darat

200 unit

Terbangunnya tanda batas wilayah darat (tugu, BSP, Balkont)

100 unit

I.L-141

BNPP

12,00

BNPP

1 Draft peraturan

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Darat

Tersusunnya Dokumen/rekomendasi Masukan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

15,00

3 dokumen dan 4 Rekomendasi

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

INDIKATOR (4) Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara Tersusunnya laporan konferensi/sidang/riset/survey perundingan batas negara wilayah laut dna udara Tersedianya Sarana Prasarana pendukung pengelolaan basis data batas negara wilayah laut dan udara (tindak lanjut Perpres No. 12 /2010 pasal 21) Terbangunnya sistem informasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara (tindak lanjut Perpres No.12/2010 pasal 21) Terpeliharanya titik referensi sebagai acuan titik dasar batas negara wilayah laut dna udara

XXIV.3

Pengelolaan Lintas Batas Negara

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan lintas batas, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan lintas batas negara.

Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi Masukan Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara

I.L-142



4 laporan

2 laporan

2 unit

1 sistem

7 patok/pilar 7 Dokumen dan 20 Rekomendasi untuk 20 Lokpri

36,00


NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Lintas Batas Negara

Tersusunnya Laporan Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara

TARGET TAHUN 2012 (5) 2 draf peraturan 12 Laporan Monev dan 1 Laporan Bintek pada 32 Lokpri untuk 4 Desa masingmasing 7 orang. (896 orang)

Tersusunnya Laporan Konfrensi/Sidang/Perundingan Batas Negara

6 laporan

Tersedianya Sarana Prasarana Batas Negara

100 unit

Terbangunnya Sarana Prasarana Batas Negara

I.L-143

7 PLB di 7 Kab/Kota



NO (1) XXIV.4

XXIV.5

XXIV.6

XXIV.7

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Pengelolaan Infrastruktur Fisik

SASARAN

INDIKATOR

(3) Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat

(4) Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (jumlah dokumen)

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev penataan ruang kawasan

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan,

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat

Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi masukan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut


INSTANSI PELAKSANA (7) BNPP

1 peraturan 9 laporan

15,00

BNPP

2 dokumen dan 7 rekomendasi 4 laporan

12,00

1 dokumen dan 2 rekomendasi

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

8 laporan

Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan

3 dokumen

I.L-144


9,00

BNPP

NO (1)

XXIV.8

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan

SASARAN (3) dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan.

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan.

INDIKATOR (4) Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi/Kooedinasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan (jumlah laporan) Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi/Rumusan Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan (dengan 6 K/L dan 12 Provinsi) dan Koordinasi pelaksanaan (dengan 10 Prov) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Tersusunnya Peraturan/Pedoman/Petunjuk Teknis Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Tersusunnya Laporan Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan

I.L-145

TARGET TAHUN 2012 (5) 1 peraturan



4 laporan

2 laporan

2 dokumen

5 laporan

1 dokumen

2 laporan

9,00

BNPP

NO (1) XXIV.9

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan

SASARAN (3) Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

INDIKATOR (4) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Tersedianya Informasi Kecamatan Perbatasan

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan



INSTANSI PELAKSANA (7) BNPP

1 paket informasi 5 laporan

* Alokasi untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 792,21 milyar merupakan bagian dari alokasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika pada Prioritas 6. ** Alokasi pagu tahun 2012 untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) telah terdapat pada Prioritas 4

I.L-146


PROGRAM AKSI BIDANG KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI

Tema Prioritas

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Penanggung Jawab Bekerjasama dengan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Negara Riset dan Teknologi

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

44.000

21,5

Kemenbudpar

72,6

Kemenbudpar

I

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI, DAN PERFILMAN

I.1

Peningkatan Sensor Film

I.2

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni

Jumlah film/video/iklan lulus sensor Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya: Di Propinsi

14

Di Kabupaten/Kota

238

Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai

20

Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah

2

Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya

25

I.L-147

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah fasilitasi festival film dalam dan luar negeri

11

33,4

Kemenbudpar

Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman

18

Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia

2

13,3

Kemenbudpar

Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya

2

Jumlah museum yang direvitalisasi

12

75,5

Kemenbudpar

Jumlah museum berskala nasional

2

I.3

Pengembangan Perfilman Nasional

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional

II

PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJARAHAN, KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

II.1

Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

II.2

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah

III

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

III.1

Peningkatan Kapasitas Pemuda

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq

3.180

6,0

Kemenpora

III.2

Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

3.180

6,0

Kemenpora

IV

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

IV.1

Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

IV.2

Meningkatnya litbang bidang arkeologi

Jumlah litbang di bidang arkeologi

148

47,5

Kemenbudpar

Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan

13

9,0

Kemenbudpar

I.L-148

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah usulan unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi (PN11)

8

2,5

KRT

Jumlah karyasiswa S2

20

35,0

KRT

Jumlah karyasiswa S3

10

Jumlah rekomendasi kebijakan

1

8,0

KRT

Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah paket penelitian

4 12

18,0

KRT

Jumlah paket insentif difusi iptek (PN11)

50

95,0

KRT

Jumlah paket insentif kapasitas iptek sistem produksi (PN11) Jumlah paket riset dasar

119 39

Jumlah paket riset terapan

130

V


V.1

Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif (PN11) Peningkatan kapasitas SDM iptek (beasiswa) (PN11)

Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif Meningkatnya kapasitas SDM iptek

Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis Insentif Riset SINAS

Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

V.2

V.3 V.4 V.5

Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Terlaksananya insentif difusi iptek Terlaksananya riset dasar dan terapan di bidang iptek

I.L-149

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6,7

BPPT

Penelitian dan Pengembangan Iptek RANCANG BANGUN PROBE USG

1 1

5,5

BPPT

Pengkajian Pengembangan E-KIOSK untuk layanan pemerintahan Pengkajian Pengembangan M-Government untuk layanan pemerintahan Pengkajian Pengembangan E-Voting Pengkajian Pengembangan Layanan Data Pemerintahan untuk Masyarakat Pengembangan Sistem Pengenal Wicara B.Indonesia untuk risalah dan resume otomatis dengan fitur: Speaker Adaptation dan Diarization

1 1 1 1 2

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN AUDIT TIK, LISTRIK, GULA

3

5,0

BPPT

Pendaftaran HKI

32

1,4

LIPI

Paket teknologi/HKI teradopsi

5

1,8

VI VI.1

VI.2

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11)

Termanfaatkannya Inkubasi Teknologi untuk membangun sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintahan serta tumbuhnya usaha / industri inovatif pada Pengembangan infrastruktur inkubasi.Sinergi kemitraan dan temu bisnis Alih Teknologi, Aksesibilitas Produksi Massal, Supra dan Infrastruktur pendukung Penguatan Kelembagaan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)

Terlaksananya penerapan teknologi informasi dan komunikasi

VI.3

Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (PN11)

VII

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK

VII.1

Pengembangan Inovasi

Terlaksananya penerapam audit teknologi

Tumbuhnya wirausahawan baru yangberbasis inovasi teknologi

Manajemen Pengetahuan Inkubasi Teknologi

I.L-150

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2,5

LIPI

VII.2

Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (PN 11)

Pengembangan dan perlindungan bahasa masyarakat lokal (Pencegahan kepunahan bahasa masyarakat lokal)

Unit usaha UMKM Inovatif baru Teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi

2 5

Tenant jumlah buku identifikasi bahasa-bahasa lokal yang hampir punah

1 5

I.L-151

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS LAINNYA

PROGRAM AKSI BIDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Tema Prioritas

-

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bekerjasama dengan

-

NO (1) I


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(2)

(3)

(4)

(5)


3 Paket

25

Kemhan

15,8%

1.600

Kemhan

Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.

45%

20,2

Mabes TNI

Persentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutukan

45%

35

Mabes TNI


PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMHAN

I.1

Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan

Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

II

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN

II.1

Produksi Alutsista Industri dalam negeri

III

PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF

III.1

Ops Gaktib dan Ops Yustisi.

III.2

Operasi intelijen Strategis

Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan. Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.

Jumlah pengembangan prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri

Jumlah dan jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri

I.L-152

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


41%

60

TNI AD

30%

378

BIN

1

4,6

Lemsaneg

14,3 %

200,0

Polri

3

10,0

Polri

100%

50,0

Polri

IV IV.1

V

Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat

Persentase kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri

VI

PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL

VI.1

Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi

VII

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLRI

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

VIII

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN

IX.1

Pembuatan Prototype

Meningkatkan kemandirian Alut Polri produksi dalam negeri

Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota

VII.1

IX

(7)

PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT

V.1

VIII.1

INSTANSI PELAKSANA

Meningkatkan kemandirian Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat

Jumlah Alut Polri produk industri dalam negeri yang diserahkan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah

Jumlah Prototype alat yang dihasilkan/diuji

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme

Crime clerance tindak pidana terorisme tingkat nasional

I.L-153

NO (1) X X.1


SASARAN

(2) (3) PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengembangan nilai-nilai Terlaksananya penyusunan kebijakan, kebangsaan dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah XI XI.1

XI.2 XI.3

XII XII.1

1 Modul wawasan kebangsaanl



9,1

Kemendagri

2,312

KEMENKO POLHUKAM

20 kali

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan terorisme Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan BNPT Jumlah pemantauan dan pendeteksian potensi tindak terorisme, pencegahan, penanggulangan terorisme dan radikalisasi Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan Jumlah pemantauan dan evaluasi

12 kali 4 kali 12 kali 12 kali

126,882

12 kali 4 kali

0,627

4 kali prakarsa

9,422

PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Jumlah koordinasi teknis Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri

I.L-154

25 kali 14 posisi 7 kali

Kemenlu

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

XIII

Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

XIV

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

XV XV.1

XV.2

(4) Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

TARGET TAHUN 2012 (5) 3 kali




XIII.1

XIV.1

INDIKATOR

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan

Pengembangan Prototipe Sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetry, Control and Command (TCC).

Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah riset bersama

1 2

5,0

KRT

Perancangan Sistem dan Wahana, testing PUNA

1

1,8

BPPT

Jumlah Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka Pemajuan Ham

14

0,4

Kemenhukham

Jumlah Kerjasama Dalam Negeri Dalam Rangka Implementasi Ham/ Ranham

50

0,5

Jumlah harmonisasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan Dalam Perspektif Ham

36

0,5

Jumlah Analisis Laporan Pelaksanaan Instrumen Ham Internasional dan Naskah Akademik Instrumen Ham Internasional Jumlah modul dan panduan HAM, bahan ajar HAM, dan tenaga Penguatan HAM

8

0,5

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM Kegiatan kerjasama HAM

Kegiatan Penguatan HAM

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrument HAM internasional

Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kotamadya telah mengikuti

I.L-155

4 dan 30

0,4

Kemenhukham

NO


(1)

(2)

SASARAN (3) pelatihan HAM

XV.3

XV.4

Kegiatan Diseminasi HAM

Kegiatan Informasi HAM

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM

INDIKATOR (4) Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah I Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah II Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah III Jumlah Kl Atau Daerah yang telah memperoleh Diseminasi HAM Jumlah Penyuluh Ham Jumlah Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi Ham

(5)

XVI


(7)

0,9 5 0,5

34

1,0

90 3

0.3 0.1

Jumlah metodologi dan bahan diseminasi HAM

4

0.1

Jumlah Data implementasi HAM yang diolah

80 80

0.8 0.1

2400

0.1

8 dan 12

0.3

430 org

31,3

Jumlah Evaluasi dan Laporan Tentang Ham Jumlah Akses Jalur Informasi Ham Melalui Internet

INSTANSI PELAKSANA

2

3

Jumlah Informasi HAM melalui Helpdesk, Media Cetak dan Elektronik XVI.1

TARGET TAHUN 2012

Kemenhukham

Kemenhukham

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG Peningkatan Profesionalitas

Tersedianya sumber daya aparatur

Pelatihan bagi Program pendidikan calon hakim terpadu (Magang & Diklat) Untuk 2 Angkatan

I.L-156

MA-RI

NO


SASARAN

(1)

(2) Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

XVII

PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG

XVII.1

XVIII XVIII.1

XVIII.2

Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

(3) hukum yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah Pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi Tipikor dan materi Terkini lainnya

(5) 1.000 org

Jumlah penyelesaian perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu Jumlah penyelesaian tunggakan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu Jumlah penyelesaian minutasi, pemberkasan dan pengiriman perkara sampai ke Pengadilan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu

5600 pkr

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

112.300 pkr

Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan tingkat pertama

2.138.100 pkr



9,9

MA-RI

45,8

MA-RI

24,7

MA-RI

3600 pkr 9500 pkr

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

I.L-157

3.798 pkr 352 satker 39 satker

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

XIX XIX.1

XIX.2

XX XX.1

INDIKATOR (4) Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan

TARGET TAHUN 2012 (5) 20 zitting plaatz



PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama


Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah penyelenggaraan sidang keliling

94.763 pkr

10,6

MA-RI

11,8

MA-RI

3,3

MA-RI

94.763 pkr 494 pkr 9.850 perkara 273 lokasi

Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu

46 satker

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer

3.530 pkr

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN Peningkatan Manajemen Peradilan Militer


Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Penyusunan kebijakan manajemen tata laksana dan administrasi tenaga teknis di lingkungan peradilan Militer

I.L-158

3.530 pkr 259 pkr

60 2

NO


SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN

XX.2

XX.3

XXI XXI.1

Peningkatan Manajemen Peradilan TUN

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan TUN


Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis di lingkungan peradilan TUN Pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan pengadilan TUN Penyelenggaraan sidang keliling (detasering) di lingkungan pengadilan TUN dan Militer Penyelenggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan TUN

TARGET TAHUN 2012 (5) 90 1.621 pkr



5,8

MA-RI

1,7

MA-RI

8,61

Kejagung

1.621 pkr 1.162 pkr

2

160 60 128 pkr 23 satker 5 satker

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan

I.L-159

80 pkr 3 pkr 2 pkr

NO (1) XXI.2


SASARAN

INDIKATOR

(2) Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

(3) Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.

(4) Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

XXI.3

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

XXII

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI

XXII.1

Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kej ati, Kejari dan Cabjari

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan

I.L-160

TARGET TAHUN 2012 (5) 80 pkr


INSTANSI PELAKSANA (7) Kejagung

2 pkr

1.300 pkr

136,69

Kejaksaan RI

1 laporan

3,04

Kejagung

2 rancangan peraturan

MATRIKS BUKU I RKP 2012 PRIORITAS LAINNYA

BIDANG PEREKONOMIAN

Tema Prioritas

-

Penanggung Jawab


Bekerjasama dengan

-

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional

35

52,6

Partisipasi aktif pada perundingan Perdagangan Internasional Jumlah posisi runding yang disusun

55

Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri

15

Jumlah sosialisasi hasil kerjasama Perdagangan Internasional

9

Jumlah publikasi kerjasama perdagangan internasional yang diterbitkan

15

I I.1


PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar

1.L-161

55

Kemendag

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

(1) II II.1

(2) (3) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi dan Terbentuknya kawasan industri Penumbuhan Industri Hasil berbasis MSM di 3 propinsi Hutan dan Perkebunan

III

PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SELAMA PROSES PENYIAPAN, PEMBERANGKATAN DAN KEPULANGAN

Jumlah instansi dan perusahaan terkait Jumlah kawasan yang terbentuk (dekon) Jumlah dokumen Study pengembangan

100 3 3



4,0

Kemenperin

III.1

Pembinaan dan Pengembangan EGovernment

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50%

Jumlah KL/Pemda yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen TKI

5 instansi

57,86*

Kemenkominfo

III.2

Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

100,51 juta jiwa di 300 kab/kota

3,6

Kemendagri

III.3

Pengelolaan Informasi Kependudukan

Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional & atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publikI

9 K/L

3,0

Kemendagri

III.4

Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan

Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak

157,8

Kemenkumham

Persentase (%) Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjangan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal

1.L-162

60%

NO (1)

III.5 III.6 III.7

III.8

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Fasilitas Keimigrasian

Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI Penyiapan pemberangkatan

Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) terbatas dan visa untuk negara tertentu yang Memenuhi Standar Dengan Data Akurat Persentase (%) pengendalian pemberian izin masuk, izin bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase (%) Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase (%) pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat Persentase (%) pengendalian pelayanan paspor bagi jemaah haji dan pelayanan pendaratan di atas alat angkut yang memenuhi standar Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel % calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota

(5)

duplikasi

Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim

Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk Pekerja Migran yang

1.L-163



60% 60% 60% 60% 8 100% calon TKI terlayani

92,7

Kemenakertrans

700 ribu TKI

5,5

BNP2TKI

100% TKI

3,85

BNP2TKI

700 ribu TKI

18,15

700 ribu TKI

5,5

70%

0,8

Menko Perekonomian

NO (1)

III.9

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) untuk Pekerja Migran Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa

SASARAN (3) Pembiayaan Kredit untuk Pekerja Migran Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

III.11 III.12

III.13


Diimplementasikan Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa) Jumlah pengaduan yang diproses Kualitas pelayanan hotline service Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi

III.10


Pengamanan Keberangkatan Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga

Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga

Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Terlayaninya Korban Tindak Kekerasan dan Pemulangan Pekerja Migran/Pekerja Migran Bermasalah yang dideportasi sampai di Provinsi asal

Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah sosial yang berhasil dilindungi (jiwa) Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa) Jumlah pekerja migran yang bermasalah sosial yang mendapat bantuan UEP (jiwa)

1.L-164

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

2,0

BNP2TKI

100% pengaduan terproses

19,0

100% TKI yang diproses

4,7

70% orang teradvokasi

5,0

90% TKI bermasalah ditangani 70%

5,5 6,6

BNP2TKI

3.500 TKI

2,2

BNP2TKI

2 dokumen

1,88

Menko Kesra

62,0

Kemensos

100%

24.000 1.500 1.350

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

III.14 IV IV.1

IV.2

IV.3

Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi

INDIKATOR (4) Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan UEP (jiwa) Jumlah persentase pekerja migran bermasalah yang dibantu pemulangan ke provinsi asal (%) Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal

TARGET TAHUN 2012 (5) 1.600



75% 100% TKIB deportasi terlayani

5,8

Kemendagri

70%

0,8

Menko Perekonomian

Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran Amandemen UU 100% peraturan turunan tersusun13 atase

92,7

Kemenakertrans

6 kali

221,85

Kemenlu

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI

Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan

Tersedianya regulasi yang melindungi TKI

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya Amandemen UU 39/2004 Persentase peraturan turunan amandemen UU

Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Jumlah Citizen Services yang diperkuat Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

1.L-165

26 Citizen Services 8498

NO


SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi

TARGET TAHUN 2012 (5) 41,20 %



3500

* Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan E-Government di Prioritas 6, sedangkan SIM TKI hanya merupakan salah satu indikator

1.L-166

MATRIKS BUKU I RKP 2012 PRIORITAS

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAINNYA

Tema Prioritas Penanggungjawab Bekerja Sama Dengan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Budpar, KPP&PA, Kementerian PORA

PAGU INDIKATIF 2012

No.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(MILYAR RP) (6)

I I.1

I.2

Pelayanan Haji dan Umrah

Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah

Rehabilitasi Asrama Haji (Unit)

15

19,5

33

38,8

Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah

Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Provinsi) Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan) Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (jemaah)

33

16,4

Kementerian Agama

221.000

140,0

Kementerian Agama

70

182,31


79,7

Kementerian Budpar

I.3 II

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

III. III.1.

(7)

Program Penyelenggaraan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Haji Dan Umrah

Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah

II.1

INSTANSI PELAKSANA

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan saat pelaksanaan dan pasca haji kesehatan haji sesuai standar Angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah

Kementerian Agama

2,3

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata

Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

I.L-167

29

No. (1) III.2. III.3. III.4

III.5


SASARAN

IV.3

Jumlah daerah yang memiliki profil investasi pariwisata

7

52,4

Kementerian Budpar

1. Jumlah standard kompetensi pariwisata 2. Jumlah standard usaha pariwisata 3. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata (ribu orang) 1. Jumlah kegiatan penyusunan informasi dan pencitraan destinasi 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)

8 5 20

36,8

Kementerian Budpar

4

39,6

Kementerian Budpar

1,9

Kementerian PP dan PA

2,1


3,3


Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender

IV.2

(7) Kementerian Budpar

Jumlah desa wisata

IV.1

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di partisipasi perempuan di bidang politik dan bidang politik dan pengambilan keputusan

INSTANSI PELAKSANA

(MILYAR RP) (6) 121,5

(3) Meningkatnya jumlah desa wisata

Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

PAGU INDIKATIF 2012

(5) 978

(2) Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata Pengembangan Standardisasi Pariwisata

IV.

TARGET 2012

INDIKATOR (4)

25

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

-

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan

K/L

1

Prov

2

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan

K/L

1

Prov

5

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan

I.L-168

1

No. (1)

IV.4

IV.5

IV.6

IV.7

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) pengambilan keputusan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

(3)

(4)

(5)

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang

3

Prov

6

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan

1 K/L

1

Prov

5

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan tindak kekerasan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan K/L kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Prov

-

Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan

4

Prov

8 -

K/L

1

Prov

5

I.L-169

K/L


2,0


17,0


10,3


2,3


7,4


33

K/L

Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

(MILYAR RP) (6)

3

-

Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

IV.8

K/L

PAGU INDIKATIF 2012

10

No.


SASARAN

(1)

(2)

(3)

V.

Program Perlindungan Anak

V.1

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

(4) kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak anak Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan

VI.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

VI.1

Pembinaan Administrasi PKUB

VI.2

Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural

VI.3

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

VII. VII.1

TARGET 2012

INDIKATOR

(5)

PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP) (6)


Prov

15

1 1 6 1 2

2,1

K/L Prov K/L Prov


Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket)

1

0,8

Kementerian Agama

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Paket)

1

3,5

Kementerian Agama

Tersedianya dana operasional FKUB Tk provinsi Tersedianya dana operasional FKUB Tk Kabupaten Terlaksananya pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya pemulihan pasca konflik

Operasional FKUB Tkt provinsi (FKUB) Operasional FKUB Tkt Kabupaten (FKUB) Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota (unit)

33 461 20

26,7

Kementerian Agama

Pembinaan dan pengembangan KUB (kegiatan)

15

1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional 2. Jumlah penyelenggaraan perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia tourism promotion representative officers) di luar negeri

49

114,4

Kementerian Budpar

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission) dan festival di tingkat internasional

I.L-170

12

PAGU INDIKATIF 2012

No.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(MILYAR RP) (6)

67

65,3

Kementerian Budpar

10 16 86 1,05

42,0

Kementerian Budpar

142,7

Kementerian Budpar

8 52

45,6

Kementerian Budpar

1

77,8

Kementerian Budpar

Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)

1.175

9,3

Kementerian Budpar

Jumlah lulusan pendidikan pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata (orang)

1.383

172,5

Kementerian Budpar

VII.2. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri VII.3 VII.4

VII.5

VII.6

VIII.

Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri

Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata

Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional. 1. 2. 1. 2.

Jumlah naskah analisa pengembangan informasi pasar nusantara Jumlah naskah analisa pengembangan informasi pasar mancanegara Peningkatan Publikasi Pariwisata Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Jumlah media pemasaran dan penayangan iklan pariwisata Indonesia Indonesia Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (juta eksemplar) 3. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping) Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan 1. Jumlah promosi pada international MICE event Insentif, Konferensi, dan Pameran Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, 2. Jumlah pendukungan event MICE (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Conference, and Exhibition/MICE) nasional dan internasional Exhibition/MICE) di Indonesia Dukungan Manajemen dan Dukungan Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan Jumlah dukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi Teknis Lainnya Direktorat Jenderal evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan pariwisata Pemasaran kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata


143

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

VIII.1. Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata VIII.2. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

I.L-171

PAGU INDIKATIF 2012

No.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(MILYAR RP) (6)

Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup perdamaian, dan lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan 1. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan

6.000

34,3

Kementerian Pora

100

9,1

Kementerian Pora

1.000 500 1.000

81,9

Kementerian Pora

7.500

6,0

Kementerian Pora

3.000 4

15,2 527,5

Kementerian Pora Kementerian Pora

520 2

452,0

Kementerian Pora

IX

(7)

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

IX.1.

Peningkatan Wawasan Pemuda

IX.2.

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

IX.3.

Pengembangan Kepramukaan

Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepramukaan

IX.4.

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda

IX.5. IX.6.

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

X.

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

X.1.

INSTANSI PELAKSANA

Pengembangan Olahraga Prestasi

Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan, 3. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan Jumlah pemuda kader kepemimpinan

1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Olympic Games dan Paralympic Games

I.L-172

[Type text]

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) [Type text] Jl. Taman Surapati No. 2 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936207 Fax (021) 3145374 www.bappenas.go.id

MATRIKS PRIORITAS NASIONAL

Recommend Documents