MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA III.M

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Otonomi Daerah

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA

• Pembinaan administrasi pejabat negara di

MALUKU

PAPUA

• Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan. • Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah. • Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah. • Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD.

Kementerian Dalam Negeri

• Penetapan APBD tepat waktu. Kementerian Dalam Negeri

• Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Otonomi Daerah

NUSA TENGGARA


• Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah. Otonomi Daerah

SULAWESI

• Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

• Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan. Otonomi Daerah

KALIMANTAN


• Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus. Otonomi Daerah

JAWA BALI

• Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). • Meningkatnya peran provinsi melakukan fasilitasi kepada kab/kota agar kab/kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). • Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.


• Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya PILKADA yang efisien.

III.M.1-1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

daerah dan DPRD. Sumberdaya Manusia • Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur. Sumberdaya Manusia • Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur.

Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi

• Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan/rekruitmen dan seleksi PNS. • Tersusunnya kebijakan (PP) tentang kebutuhan Pegawai (Formasi).


• Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Apartur Negara). • Tersusunnya kebijakan tentang pola karir dan penilaian kinerja PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP). • Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural. • Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. • Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara). • Tersusunnya kebijakan tentang pola karir dan penilaian kinerja PNS. • Terususunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP).

Sumberdaya Manusia • Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur.


• Tersusunnya kebijakan (UU/PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri. • Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS.

III.M.1-2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Sumberdaya Manusia


• Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi

Kementerian Hukum dan HAM

• Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik. Sinergitas Pusat dan Daerah • Peningkatan koordinasi dan evaluasi

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Meningkatnya keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, dan kesejahteraan rakyat. • Meningkatnya pemetaan terhadap publikasi peraturan perundang-undangan daerah oleh pemda dalam sistem informasi yang akurat dan up to date.



• Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. Sinergitas Pusat dan Daerah

SULAWESI

• Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, politik dan penerapan SPM di daerah.

• Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen. Sinergitas Pusat dan Daerah

KALIMANTAN


• Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik. Regulasi

JAWA BALI

• Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. • Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009. • Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Kemeng PAN dan Reformasi Birokrasi

Kemeng PAN dan Reformasi Birokrasi

• Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. • Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik. • Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

III.M.1-3



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan pelayanan satu pintu (OSS).

pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.

• Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik, dan antar instansi dan pemerintah daerah. Penegakan Hukum • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.

Kepolisian Negara RI Kejaksaan RI

• Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat. • Tersusunnya rencana peningkatan SDM penyidik dan penuntut di kejaksaan. • Terlaksananya pelatihan teknis penyidik dan penuntut di kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi

• Peningkatan pengembalian kerugian negara dari hasil eksekusi perkara yang telah inkrach. • Terlaksananya penanganan perkara TPK oleh APGAKUM yang disupervisi oleh KPK. • Terlaksananya penindakan kasus korupsi dan pemberantasan mafia hukum dan mafia kasus yang melibatkan personil KPK. • Terlaksananya penyelamatan aset/kekayaan negara melalui pencegahan TPK yang komprehensif dan integratif. • Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. • Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi/Satgas KPK di 33 Provinsi sampai dengan tahun 2014. • Meningkatnya kinerja hakim dan aparat peradilan.

Mahkamah Agung RI

• Terlaksananya penerapan SKMA Nomor 144 untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan sampai dengan tahun 2014. • Terbentuknya dan beroperasinya pengadilan tindak pidana korupsi pada 33 Provinsi sampai tahun 2014. Data Kependudukan • Pengelolaan informasi manajemen


• Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersediannya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

III.M.1-4



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

kependudukan.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH


INSTANSI PELAKSANA

Akses Pendidikan Dasar Menengah

Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama

• Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Menengah dan SMA.

SUMATERA

JAWA BALI

• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada

• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

• APM pendidikan • APM • APM dasar menjadi 96% pendidikan dasar pendidikan dasar pada tahun 2014. menjadi 96% menjadi 96% pada tahun pada tahun • APM pendidikan

III.M.1-5

MALUKU

PAPUA

• APM • APM pendidikan dasar pendidikan dasar menjadi 96% menjadi 96% pada tahun pada tahun



JAWA BALI

tahun 2014.

tahun 2014.

• APM pendidikan setingkat SMP menjadi 75%80% di 2014.

• APM pendidikan setingkat SMP menjadi 80%90% di 2014.

KALIMANTAN 2014. • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 72%77% di 2014.

SULAWESI 2014. • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 73%78% di 2014.

NUSA TENGGARA setingkat SMP menjadi 70%-76% di 2014.

• APK pendidikan setingkat SMA menjadi 70%-80% di 2014. • APK pendidikan • APK pendidikan • APK • APK setingkat SMA setingkat SMA pendidikan pendidikan menjadi 75%menjadi 75%setingkat SMA setingkat SMA 85% di 2014. 85% di 2014. menjadi 80%menjadi 75%90% di 2014. 85% di 2014.

Akses Pendidikan Dasar Menengah • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS. Akses Pendidikan Dasar Menengah • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah.

Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama

MALUKU 2014. • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 80%90% di 2014.

PAPUA 2014. • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 70%76% di 2014.

• APK pendidikan • APK pendidikan setingkat SMA setingkat SMA menjadi 70%menjadi 80%80% di 2014. 90% di 2014.

• Implementasi BOS.

• Menurunnya harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30%-50% selambat-lambatnya tahun 2012.

III.M.1-6

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH


INSTANSI PELAKSANA

Akses Pendidikan Dasar Menengah


• Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambatlambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar. Akses Pendidikan Tinggi • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi.

Metodologi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011. Metodologi • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum

SUMATERA


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Tersediannya sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.

• Meningkatnya • Meningkatnya APK APK pendidikan pendidikan tinggi menjadi tinggi menjadi 20%-30% di 19%-25% di 2014. 2014.

• Meningkatnya APK • Meningkatnya • Meningkatnya pendidikan tinggi APK pendidikan APK pendidikan menjadi 15%-20% tinggi menjadi tinggi menjadi di 2014. 15%-25% di 15%-25% di 2014. 2014.

• Meningkatnya • Meningkatnya APK pendidikan APK pendidikan tinggi menjadi tinggi menjadi 15%-25% di 23%-27% di 2014. 2014.

Kementerian Pendidikan Nasional

• Terselenggaranya penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011.


• Terselenggaranya penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014.

III.M.1-7



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. Pengelolaan • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul. Pengelolaan • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance.

Pengelolaan • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran.


• Meningkatnya peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul.

Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama • Meningkatnya peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance.

Kementerian Pedidikan Nasional Kementerian Agama

• Meningkatnya komite sekolah yang aktif untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran.

III.M.1-8

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan • Mendorong aktivasi peran dewan pendidikan di tingkat kabupaten. Kurikulum • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. Kualitas • Program remediasi kemampuan mengajar guru.

Kualitas • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Kementerian Pendidikan Nasional

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Meningkatnya dewan pendidikan yang aktif di tingkat kabupaten.

Kementerian Pendidikan Nasional • Terlaksananya penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.



• Terlaksananya Program Remediasi Kemampuan Mengajar Guru.

• Terlaksananya penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar.

III.M.1-9

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Kualitas • Sertifikasi ISO 9001:2008. Kualitas • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional. Kualitas • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014. Kualitas • Peningkatan perbandingan guru:murid.


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU


• Terlaksanannya Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, dan 100% SMK sebelum 2014.


• Meningkatnya kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional.

Kementerian Pedidikan Nasional

• 2 PT.

• 6 PT.

• 1 PT.


• 1 PT.

• Peningkatan ketersediaan dan kualitas PT.

• 1 PT

PAPUA

• Peningkatan ketersediaan dan kualitas PT.

• Meningkatnya perbandingan guru:murid. • SD/MI 1:32. • SMP/MTs1:40.

Kualitas • Memastikan tercapainya Standar


• Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

III.M.1-10

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Kementerian Agama

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 3 : KESEHATAN SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

INSTANSI PELAKSANA

Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan

SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

• Menurunnya tingkat kematian ibu di regional mengacu pada sasaran nasional, yaitu 118 per 100.000 kelahiran hidup.

III.M.1-11

PAPUA

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

INSTANSI PELAKSANA SUMATERA

• Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kesehatan Masyarakat

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

• Menurunnya tingkat kematian bayi di regional mencapai sasaran nasional (24 per 1.000 kelahiran hidup), khusus DIY <19 per 1.000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan • Cakupan imunisasi di tingkat regional harus mencapai sasaran nasional sebesar 90% pada tahun 2014.

• Pemberian imunisasi dasar kepada balita.

• Tersedianya akses air bersih di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%.



• Penyediaan akses sumber air bersih.

Kementerian PU

• Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%.

Kementerian PU

• Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%.


PAPUA

Kementerian PU

• Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas. Kementerian Kesehatan

• Meningkatnya akses sanitasi dasar di tingkat regional (terutama di Ibukota Provinsi) hingga mencapai sasaran nasional sebesar 75% penduduk sebelum tahun 2014. • Meningkatnya akses sanitasi dasar di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 75%. penduduk sebelum tahun 2014.

III.M.1-12


INSTANSI PELAKSANA

Sarana Kesehatan


SUMATERA

• Peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

Obat

• Perluasan asuransi kesehatan

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

• Meningkatny a kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di Makasar (Sulawesi Selatan).

• Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di DKI Jakarta, DIY, Denpasar.


• Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010. Asuransi Kesehatan Nasional

• Meningkatny a kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di Medan (Sumatera Utara).

JAWA BALI

• Pemberlakuan DOEN akan diterapkan secara nasional.


• 100% keluarga miskin memperoleh pelayanan asuransi pada 2011. • Secara bertahap seluruh keluarga Indonesia mendapatkan pelayanan asuransi antara tahun 2012-2014.

III.M.1-13

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

nasional melalui: i) pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin; ii) pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin; iii) pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Keluarga Berencana • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: pengembangan Kebijakan dan Pembinaan kesertaan ber KB. Pengendalian Penyakit Menular • Penurunan prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Penurunan kasus malaria

BKKBN Kementerian Kesehatan • 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta di 33 provinsi melayani KB. • 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta di 33 provinsi mendapatkan dukungan sarana dan prasarana.


Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:



• Menurunnya

• Menurunnya

III.M.1-14


Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan: • Menurunnya


Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan: • Menurunnya


(Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

INSTANSI PELAKSANA SUMATERA • Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendaliny a prevalensi HIV pada populasi dewasa

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.



• Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) di bawah 0,4 per 1000 pen-duduk (khusus Jatim dibawah 0.18 per 1000 penduduk.

• Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk.

• Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.

• Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.

• Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

• Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

III.M.1-15

• Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendaliny a prevalensi HIV pada populasi dewasa

• Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

• Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendaliny a prevalensi HIV pada populasi dewasa

PAPUA prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.



JAWA BALI

KALIMANTAN

(persen) hingga menjadi < 0,5. Perbaikan Gizi • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.


• Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.

SULAWESI

NUSA TENGGARA

(persen) hingga menjadi < 0,5. • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan giziburuk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <14 persen pada 2014, khusus DIY dibawah 10%.

• Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan giziburuk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.

III.M.1-16


MALUKU

PAPUA

(persen) hingga menjadi < 0,5. • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan giziburuk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.


• Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan giziburuk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS

Penanggulangan Kemiskinan • Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD).

INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Koordinator: Kantor Wapres, K/L pelaksana: Perum Bulog Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Komunikasi

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Asuransi kesehatan nasional bagi penduduk miskin, sasarannya ditetapkan berdasarkan data BPS. • Bantuan pangan. • Beasiswa anak berpendapatan rendah. • PAUD. • Pilot PKH di NAD,Sumut dan Sumbar pada 82 kecamatan.

• Pilot PKH ***) di • Pilot PKH di DKI, Banten, DIY Kalsel 37 dan Jatim pada 537 kecamatan kecamatan. Perluasan mulai Perluasan mulai

III.M.1-17

• Pilot PKH di Sulut dan Gorontalo 64 kecamatan. Perluasan

• Pilot PKH di NTB 61 kecamatan. Perluasan mulai 2011.

• Pilot PKH • Pilot PKH Akan Akan dimulai dimulai 2011 di 2011 di kecamatan kecamatan perkotaan lebih perkotaan lebih

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS

INSTANSI PELAKSANA SUMATERA dan Informatika PT Pos

Penanggulangan Kemiskinan • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*)

Kementerian Dalam Negeri • Anggaran PNPM Rp. Kementerian PU 3,45 T untuk Kemeneg Daerah 1.783 Tertinggal kecamatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penanggulangan Kemiskinan • Bantuan Sosial Terpadu

Perluasan mulai 2011.

JAWA BALI 2011.

KALIMANTAN 2011.

• Anggaran PNPM Rp. 4,28 T untuk 1.967 kecamatan.

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

mulai 2011.

• Anggaran PNPM Rp. 0,79 T untuk 574 kecamatan.

• Anggaran • Anggaran PNPM PNPM Rp. Rp. 0,96 T untuk 1,67 T untuk 393 kecamatan. 904 kecamatan.

dulu.


dulu.


• Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro.

• Terlaksananya redistribusi tanah

BPN

Keterangan: *) **)

PAPUA

Buku Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM 2010 Mandiri sudah diedarkan oleh Menko Kesra melalui surat No. S-114/Set/TP-PNPM/XI/2009. Rp. 9,9 T berupa APBN untuk BLM dan Rp. 2,2 berupa Pendampingan/TA (fasilitator dan biaya operasionalnya). Belum termasuk APBD yang senilai Rp. 2,63 T (BLM)

III.M.1-18

***)

Untuk PKH perluasan akan dilakukan mempertimbangkan kesiapan/ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS


Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian.

BPN Kementerian Kelautan dan Perikanan

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU No 41/2009. Wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria yang akan ditetapkan dalam turunan UU 41/2009. • Tersedianya rencana zonasi provinsi/kabupaten/kota, masterplan minapolitan, masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi, serta masterplan kawasan sentra produksi kelautan. • Kebijakan berupa regulasi.

Kementerian Pertanian

III.M.1-19

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS


Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian


• Perluasan areal pertanian (ha), NAD 100rb ,Riau 120rb, Jambi 80rb, Sumsel 80rb, Lampung 80rb, Bengkulu 80rb, Sumbar 60rb.


• Terkelolanya lahan pertanian di Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumbar.

• Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar.

Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

JAWA BALI

• Terkelolanya lahan pertanian, di Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,Bali.

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

• Perluasan areal pertanian (ha), Kaltim 100rb, kalsel 100rb, kalbar 80rb, kalteng 100rb.

• Perluasan areal • Perluasan pertanian (Ha), areal NTB 60rb, NTT pertanian 60rb. (Ha), Sulbar 100rb, Sulsel 100rb, Sulteng 100rb, Sultra 100rb.

• Terkelolanya lahan pertanian di Kaltim, kalsel, kalbar, kalteng.

• Terkelolanya lahan pertanian di Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra.

III.M.1-20

• Terkelolanya lahan pertanian di NTB, NTT.

MALUKU

PAPUA

• Perluasan areal pertanian (Ha), Maluku 100rb, Malut 100rb).

• Perluasan areal pertanian (ha), Papua 200rb, Papua Barat 100rb).

• Terkelolanya lahan pertanian di Maluku, Maluku Utara.

• Terkelolanya lahan pertanian di Papua, Papua Barat.



Infrastruktur

JAWA BALI

Kementerian Perhubungan

• Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

Kementerian Kelautan dan

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Terselengaranya pengadaan sarana transportasi perdesaan. • Lokasi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulaua Riau, Bangka Belitung, Lampung.

• Lokasi: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

• Meningkatnya

• Meningkatnya

• Meningkatnya

III.M.1-21

Lokasi: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo.

• Lokasi: NTB, NTT.

• Lokasi: Maluku, Maluku Utara.

• Lokasi: Papua, Papua Barat.

Terwujudnya

• Meningkatnya

• Meningkatnya

• Meningkatnya


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Perikanan

pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar. • Terwujudnya kecukupan kapal

JAWA BALI pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar. • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat

KALIMANTAN pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandar-an yang sesuai standar. • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat

III.M.1-22

SULAWESI

NUSA TENGGARA

Kapal perikanan Indonesia (yang laik laut laik tangkap dan laik simpan) alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP, PPS Kendari, PPS Bitung. Lokasi: Sulawesi

pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandar-an yang sesuai standar. • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi

MALUKU pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar. • Terwujudnya kecukupan kapal

PAPUA pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandar-an yang sesuai standar. • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.

penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.


Utara, Sulawesi Tenggara.

• Lokasi: Jawa Tengah,DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur (Pelabuhan Perikanan Samudra dan Pelabuhan Perikanan Nusantara), dan Banten, DIY, Bali.

• Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

• Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

III.M.1-23

NUSA TENGGARA standar di setiap WPP. • Lokasi: NTB, NTT.

MALUKU

PAPUA

perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.






JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung. Infrastruktur • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerahdaerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi.

Kementerian PU

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. • Pembangunan

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi.

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi.

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa.

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa.

• Rehabilitasi

• Rehabilitasi

III.M.1-24


• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. • Rehabilitasi


• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. • Rehabilitasi


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA / peningkatan Jaringan Rawa. • Rehabilitasi Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah.

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI / peningkatan Jaringan Rawa.

Jaringan Rawa.

Jaringan Rawa.

• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa.

• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa.

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah.

• Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah.

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah.

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah.

• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah.


III.M.1-25

• Rehabilitasi Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah.

NUSA TENGGARA Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah.

MALUKU / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah.

PAPUA Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah.



JAWA BALI

KALIMANTAN

PAPUA

• Pengelolaan air untuk pertanian. • Lokasi: Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumbar.

• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi

MALUKU

• Terwujudnya kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.


Infrastruktur

NUSA TENGGARA


• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. Kementerian Kelautan dan Perikanan

SULAWESI

• Lokasi: Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,Bali.

• Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim.

• Lokasi: Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra.



Kementerian ESDM • Terbangunnya pembangkit dan jaringan transmisi untuk sentra produksi pertanian.

III.M.1-26




JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

• Penyediaan jasa akses telekomunikas i di 3.472 desa.

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. Infrastruktur • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

• Penyediaan community access point (CAP) di 130 kecamatan.

• Penyediaan community access point (CAP) di 92 kecamatan.


• Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 4.713 desa.


• Penyediaan jasa akses internet di 1.273 kecamatan.

• Penyediaan jasa akses internet di 459 kecamatan.

• Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.

• Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.

• Penyediaan jasa akses internet di 1.251 kecamatan. • Penyediaan regional

III.M.1-27

• Penyediaan jasa akses internet di 599 kecamatan. • Penyediaan regional internet



• Penyediaan jasa akses internet di 268 • Penyediaan jasa akses kecamatan. internet di 108 • Penyediaan regional kecamatan. internet exchange di ibukota provinsi.

• Penyediaan regional internet

• Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 3.015 desa. • Penyediaan jasa akses internet di 260 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.



JAWA BALI

KALIMANTAN

internet exchange di ibukota provinsi. Penelitian dan Pengembangan • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.


• Penelitian dan Pengembanga n Peternakan dan Veteriner, Lokasi: Sumut. • Penelitian dan pengembanga n hortikultura, Lokasi: Sumbar. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian,

SULAWESI

NUSA TENGGARA

exchange di ibukota provinsi. • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner, Lokasi: Jabar, Jatim. • Penelitian dan pengembangan tanaman pangan, Lokasi:Jabar, Jatim.

• Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim.

• Penelitian dan pengembangan hortikultura, Lokasi: DKI, Jabar, Jatim.

III.M.1-28

• Penelitian dan pengembanga n tanaman pangan, Lokasi: Sulsel. • Penelitian dan pengembanga n tanaman perkebunan, Lokasi: Sulut. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian,

MALUKU

PAPUA

exchange di ibukota provinsi. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: NTB, NTT.

• Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Maluku, Maluku Utara.

• Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Papua, Papua Barat.


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Lokasi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Babel, Bengkulu.

JAWA BALI

KALIMANTAN

• Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, Lokasi: Jabar, Jatim. • Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, Lokasi: Jabar. • Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati, Lokasi: Jabar. • Penelitian dan

III.M.1-29

SULAWESI Lokasi: Sulut, Sulsel.

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

pengembangan pascapanen pertanian, Lokasi: Jabar. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten.

III.M.1-30

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Kementerian Kelautan dan Perikanan

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Terwujudnya sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif. • Meningkatnya jumlah ragam dan komoditas pengembangan teknologi pengolahan, jumlah laboratorium yang menerapkan metode pengujian, serta jumlah data monitoring jaminan mutu hasil perikanan. • Terwujudnya wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya. • Terciptanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan. • Terciptanya HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif. • Penelitian dan pengembangan Hasil Hutan.

Kementerian Kehutanan

• Penelitian dan pengembangan peningkatana produktivitas Hutan. Kemeng RISTEK LIPI

• Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. • Benih unggul berbasis biologi molekuler (tahan terhadap perubahan iklim). • Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia. • Keanekaragaman pangan (pengembangan bahan pangan nabati selain beras dan dukungan litbang untuk pengembangan peternakan).

III.M.1-31



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Pengembangan fasilitas laboratorium litbang bioteknologi peternakan modern untuk mendukung perbaikan kualitas dan produktivitas bibit unggul ternak nasional. • Pengembangan Teknologi Slow Release Fertilizer (SRF).

BPPT

• Pengembangan aplikasi teknologi Isotop dan radiasi untuk menghasilkan varietas unggul tanaman pangan.

BATAN Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi. • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah.


Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : • Pengembangan industri hilir komoditas beras, tepung Lokal, jagung, Kedelai, Buah Tropika, Biofarmaka, sawit, Kakao, Karet, Kopi, tebu, susu).

Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan :



• Pengembangan industri hilir komoditas beras, Tepung Lokal, jagung, Kedelai, Buah Tropika, Biofarmaka, sawit, Kakao, Kopi, tebu, susu).

• Pengembangan industri hilir • Pengembangan komoditas beras, industri hilir Buah Tropika, komoditas sawit, Kakao, Karet, beras, jagung, tebu). Buah Tropika, Kakao, Kopi, • Pengembangan tebu, susu). pengolahan hasil

• Pengembangan pengolahan hasil

• Pengembangan pemasaran

pertanian.

III.M.1-32

• Pengembangan pengolahan hasil pertanian.



• Pengembangan industri hilir komoditas beras, jagung, Kedelai, Kakao).

• Pengembangan industri hilir komoditas biofarmaka.



• Pengembangan pemasaran internasional.


Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : • Pengembangan industri hilir komoditas (sawit, kakao,karet, tebu). • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran internasional. • Pengelolaan


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran internasional. • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi : 79,6 jt T; Jagung: 27,2 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacangkacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 1,7 Jt

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

internasional. • Pengembangan pemasaran • Pengelolaan internasional. produksi tanaman serealia (padi : 25,8 • Pengelolaan jt T; Jagung: 2,1 Jt produksi • Pengelolaan T). tanaman produksi tanaman serealia (padi : serealia (padi : • Pengelolaan 41,95 jt T; 192,76 jt T; Jagung: produksi tanaman Jagung: 21,4 Jt 62,55 Jt T). kacang-kacangan T). dan umbi-umbian • Pengelolaan (Kedelai: 0,3 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman produksi kacang-kacangan • Pengelolaan tanaman dan umbi-umbian Penyediaan Benih kacang(Kedelai: 5,7 Jt T). Tanaman Pangan, kacangan dan Hortikultur, • Pengelolaan umbi-umbian Perkebunan dan Penyediaan Benih (Kedelai: 0,9 Jt Ternak. Tanaman Pangan, T). Hortikultur, • Pengembangan • Pengelolaan Perkebunan dan Sistem Agribisnis Penyediaan Ternak. Tanaman Buah pertanian.


III.M.1-33

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

produksi tanaman • Pengelolaan produksi • Pengelolaan serealia (padi tanaman serealia (padi produksi Maluku-Papua : : 13,7 jt T; Jagung: tanaman 1,5 jt T; Jagung 7,3 Jt T). serealia (padi Maluku-Papua : Maluku-Papua : • Pengelolaan produksi 0,3 jt T). 1,5 jt T; Jagung tanaman kacangMaluku-Papua : • Pengelolaan kacangan dan umbiproduksi tanaman umbian (Kedelai: 1,03 0,3 jt T). kacang-kacangan Jt T). • Pengelolaan dan umbi-umbian produksi • Pengelolaan (Kedelai: 0,07 Jt tanaman Penyediaan Benih T). kacangTanaman Pangan, kacangan dan • DFI Hortikultur, umbi-umbian Perkebunan dan (Kedelai: 0,04 Jt • Pengelolaan Ternak. Penyediaan Benih T). Tanaman Pangan, • Pengembangan • Pengelolaan Hortikultur, Sistem Agribisnis Perkebunan dan Tanaman Buah (Jeruk Penyediaan Ternak. 0,2 Jt T, Mangga: 1 Jt Benih Tanaman Pangan, T). • Pengembangan



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

Benih Tanaman (Jeruk 1,8 Jt T, T). • Pengembangan Pangan, Mangga: 0,2 Jt T). Sistem Agribisnis • Pengelolaan Hortikultur, Tanaman Buah Penyediaan • Peningkatan Perkebunan dan (Jeruk 3,8 Jt T, Benih Tanaman produksi, Ternak. Mangga: 9,5 Jt T). Pangan, produktivitas dan Hortikultur, mutu tanaman • Pengembangan • Pengembangan Perkebunan dan Sistem Agribisnis semusim. Sistem Ternak. Agribisnis Tanaman Sayuran • Peningkatan Tanaman Buah dan Biofarmaka produksi, • Pengembangan (Jeruk 2,9 Jt T, (bawang merah: 3,6 produktivitas dan Sistem Mangga: 0,8 Jt Jt T; Kentang: 3,3 Jt mutu tanaman Agribisnis T). T). rempah dan Tanaman Buah penyegar(Kakao 0,2 • Pengembangan (Jeruk 6,9 Jt T, • Peningkatan Jt T). Mangga: 0,7 Jt Sistem produksi, T). Agribisnis produktivitas dan • Peningkatan Tanaman mutu tanaman produksi ternak • Pengembangan Sayuran dan semusim (Tebu: 12 ruminansia dengan Sistem Biofarmaka Jt T). pendayagunaan Agribisnis (bawang merah: sumber daya lokal Tanaman • Peningkatan 0,1 Jt T; (sapi: 0,2Jt T). Sayuran dan produksi, Kentang: 0,8 Jt

III.M.1-34

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Sistem Agribisnis Hortikultur, • Pengembangan Perkebunan dan Tanaman Buah Sistem Agribisnis (Jeruk 0,05 Jt T, Tanaman Sayuran dan Ternak. Mangga: 0,03 Jt Biofarmaka (bawang • Pengembangan T). merah: 0,05 Jt T). Sistem • Peningkatan • Peningkatan produksi, Agribisnis Tanaman Buah produksi, produktivitas dan (Jeruk 0,06 Jt T, produktivitas dan mutu tanaman Mangga: 0,04 Jt mutu tanaman semusim. semusim. • Peningkatan produksi, T). • Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman rempah produksi, produktivitas dan penyegar(Kakao dan mutu 0,1 Jt T). tanaman • Peningkatan produksi semusim. ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,1Jt T).

• Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

• Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Kakao 0,1 Jt T).

• Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

T). • Peningkatan produksi ternak non • Peningkatan ruminansia dengan produksi, pendayagunaan produktivitas sumber daya lokal dan mutu (telur: 0,7 Jt T). tanaman • Peningkatan • Peningkatan semusim. produksi, produksi ternak • Peningkatan produktivitas ruminansia dengan Kualitas Pelayanan • Peningkatan dan mutu pendayagunaan karantina Pertanian. produksi, tanaman sumber daya lokal • Pemantapan sistem produktivitas semusim (Tebu: (sapi: 1,4Jt T). dan mutu penyuluhan 6 Jt T). tanaman rempah • Peningkatan pertanian. dan produksi ternak non • Lokasi: Kalbar, • Peningkatan penyegar(Kakao ruminansia dengan produksi, Kalteng, Kalsel, 4,3 Jt T). pendayagunaan produktivitas Kaltim. sumber daya lokal dan mutu • Peningkatan tanaman rempah (telur: 5 Jt T). produksi ternak dan penyegar ruminansia • Peningkatan (Kakao 1,4 Jt dengan Kualitas Pelayanan T). pendayagunaan karantina Pertanian. Biofarmaka (bawang merah: 0,2 Jt T; Kentang: 1,2 Jt T).

produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Kakao 0,3 Jt T).

III.M.1-35

NUSA TENGGARA

MALUKU

tanaman rempah • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dan penyegar(Kakao dengan 0,2 Jt T). pendayagunaan sumber daya lokal • Peningkatan (telur: 0,3 Jt T). produksi ternak ruminansia • Peningkatan Kualitas dengan Pelayanan karantina pendayagunaan Pertanian. sumber daya • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. lokal (sapi: 0,015Jt T). • Lokasi: NTB, NTT. • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,03 Jt T).

PAPUA pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,025Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,02 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Papua, Papua Barat.



JAWA BALI

KALIMANTAN

• Peningkatan • Pemantapan sistem produksi ternak penyuluhan ruminansia pertanian. dengan • Lokasi: Banten, pendayagunaan Jabar, Jateng, DIY, sumber daya Jatim,Bali. lokal (sapi: 0,5Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 1,5 Jt T).

SULAWESI sumber daya lokal (sapi: 0,2Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,7 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian.

• Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina

• Pemantapan sistem penyuluhan pertanian.

III.M.1-36

NUSA TENGGARA

MALUKU • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Maluku, Maluku Utara.

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Lokasi: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sultra, Gorontalo, Sulut.

Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi:Sumater a Utara, Sumatera Barat, NAD, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu. Kementerian Kelautan dan Perikanan

SULAWESI

• Terwujudnya kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable. • Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat. • Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

III.M.1-37



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin. • Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu. • Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan. • Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan. • Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan. • Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar.

• Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.

• Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta.


III.M.1-38

• Lokasi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara.

• Lokasi: NTB.





JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi.

Kementerian Kehutanan

• Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan. • Peningkatan usaha industri primer kehutanan. • Pengembangan Perhutanan Sosial. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi

Kementerian Keuangan

• Penyediaan pembiayaan yang terjangkau. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi. • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

• Pengawasan penyaluran kredit.

• Penyaluran subsidi benih tanaman pangan.


• Penyaluran pupuk bersubsidi. Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat. • Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

• Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DIY, DKI

• Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

III.M.1-39

• Lokasi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,





INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.

JAWA BALI Jakarta.

KALIMANTAN

SULAWESI

Selatan, Kalimantan Timur.

Gorontalo, Sulawesi Tenggara.

Kementerian Perindustrian

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Revitalisasi industri pupuk dan gula. • Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsisi dan Belanja Lain-lain (BSBL).


• Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP). Pangan dan Gizi

• Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non-pangan.


• Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan.

• Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. • Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. • Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar. Kementerian Kesehatan

• Diharapkan prevalensi kekurangan

• Diharapkan prevalensi kekurangan gizi di


III.M.1-40




• Diharapkan prevalensi kekurangan gizi



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

gizi di tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.

tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 14%, khusus DIY kurang dari 10%.

tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.


tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.


di tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.

• Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama Sulteng, Sultra, Gorontalo,

• Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama NAD, Sumut, Sumbar, Riau.

III.M.1-41

• Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama NTT.

• Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama Maluku.

• Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama Papua Barat.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Sulbar. Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional. • Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan. • Meningkatnya kualitas laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI. • Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.

Adaptasi Perubahan Iklim Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan


• Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta.


• Lokasi: Gorontalo, Sulawesi Tenggara.


• Lokasi: Maluku.

• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal. • Pengembangan pengelolaan lahan pertanian.

III.M.1-42

• Lokasi: Papua.



antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

• Lokasi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Babel, Bengkulu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

JAWA BALI • Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, Bali,Banten.

KALIMANTAN • Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim.

SULAWESI • Lokasi: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sultra, Gorontalo, Sulut.

NUSA TENGGARA

MALUKU



PAPUA • Lokasi: Papua, Papua Barat.

• Terwujudnya kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi. • Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. Lokasi: NAD, Sumatera Utara,

Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,

Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan

III.M.1-43

Lokasi: Gorontalo, Sulawesi Selatan,

Lokasi: NTB, NTT.

Lokasi: Maluku, Maluku Utara.

Lokasi: Papua, Papua Barat.


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.

JAWA BALI Banten, DIY, DKI Jakarta.

KALIMANTAN Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS


JAWA BALI

KALIMANTAN

III.M.1-44

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Tanah dan Tata Ruang • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Tanah dan Tata Ruang • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Jalan • Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19,370 km pada tahun

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemeneg LH, Kementerian Nakertrans, Kementerian PU, Kemeneg PDT Kementerian. Perhubungan, •Terbangunnya Jalan Lintas Kementerian PU Sumatera, sepanjang 6.081,50 km.

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Terlaksananya sinkronisasi kebijakan terkait tata ruang dan pertanahan.

• Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.

•Terbangunnya Jalan •Terbangunnya Jalan •Terbangunnya Lintas Jawa Bali, Lintas Kalimantan, Jalan Lintas sepanjang 1730,7 sepanjang 3.331,04 Sulawesi, km. km. sepanjang 3.978,34 km.

III.M.1-45

•Terbangunnya Jalan Lintas Nusa Tenggara, sepanjang 1.583,38 km.

•Terbangunnya Jalan Lintas Maluku, sepanjang 830 km.

•Terbangunnya Jalan Lintas Papua, sepanjang 1.835,16 km.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

2014.

Perhubungan • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.


•Pembangunan jalur •Peningkatan dan •Terbangunnya kereta api Lokasi: elektrifikasi jalan rehab jalan KA, Puruk Cahu KA, Lokasi: di Lokasi: di Bangkuang Bandung sepanjang Sumatera Utara (Kalimantan 42 km, jalur ganda dan 1.787,5 Tengah). ganda ManggaraiKm di Cikarang 34 Km, 1 Sumatera paket lingkar Selatan dan 32 Jabodetabek (28,9 km jalur ganda Km). di Sumatera Selatan. •Terbangunnya elektrifikasi jalan •Pembangunan KA sepanjang 68 Jalur Kereta km, Lokasi: Api dari Serpong - Maja Stasiun new track, Duri Araskabu ke Tangerang new Bandara track, CitayamKualanamu; Nambo. Pembangunan Jalur Kereta

III.M.1-46

•pembangunan •pembangunan pelabuhan pelabuhan penyeberangan, penyeberang an Lokasi: Wawerang Lokasi: Poso Baranusa dan Semau (Sulteng) - Kupang (NTT). Marisa (Gorontalo).

•pembangunan •pembangunan pelabuhan sungai pelabuhan Komor dan penyeberangan, Buagani. Lokasi: TapeleuKapaleo (Maluku Utara).


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Api Tanjung Enim-Kota Padang-Pulau Baai.

JAWA BALI

KALIMANTAN

•Terbangunnya jalur ganda Lokasi: Cirebon-Kroya (segmen I dan III serta lanjutan segmen II) sepanjang 134 km; Terbangunnya jalur ganda Lintas Selatan Jawa sepanjang 76 km (Kroya - Kutoarjo); Terbangunnya jalur ganda Lintas Utara Jawa sepanjang 98 km (lanjutan Tegal - Pekalongan dan Cirebon Brebes); Pengembang an Jaringan Kereta Api Perkotaan di Surabaya dan

III.M.1-47

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Bandung (elektrifikasi, jalur ganda, dll); Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta. •Pembangunan/ •Pembangunan/penin •Pembangunan dan Peningkatan gkatan Pelabuhan peningkatan kapasitas Lokasi: a.l. Pelabuhan Pelabuhan Lokasi: Tg.Priok, Tg.Emas, Lokasi: a.l. a.l. Pontianak, Tg.Perak, Lhoksemawe , Banjarmasin, Bojonegara, dan Belawan, Teluk Samarinda, Benoa serta Bayur, Dumai, Balikpapan, pelabuhan terpilih Pekan Baru, Tarakan serta lainnya. (Banten, Palembang, pelabuhan terpilih DKI Jakarta, Jawa Panjang, lainnya. Timur, Jawa Batam, (Kalimantan Barat, Tengah, dan Bali) Tg.Pinang serta Kalimantan Tengah, pelabuhan Kalimantan Selatan, terpilih lainnya; dan Kalimantan subsidi perintis

III.M.1-48

•Pembangunan dan •Pembangunan •Pembangunan dan •Pembangunan Peningkatan dan Peningkatan dan kapasitas Peningkatan kapasitas Pelabuhan Peningkatan Pelabuhan kapasitas Lokasi: Kupang serta kapasitas Lokasi: Sorong, Pelabuhan pelabuhan terpilih Pelabuhan Biak, Jayapura Lokasi: Ambon lainnya; subsidi Lokasi: a.l. serta pelabuhan dan Ternate perintis dan PSO Bitung, terpilih lainnya ; serta pelabuhan angkutan laut. Makassar serta 2) subsidi perintis terpilih lainnya. pelabuhan dan PSO terpilih lainnya; angkutan laut. subsidi perintis dan PSO angkutan laut. (Sulawesi


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA dan PSO angkutan laut. (Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kep. Riau)

Perhubungan • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.


•Terbangunnya Bandara Kualanamu; Subsidi angkutan perintis udara; Pembangunan/ Rehabilitasi Bandara: Lhoksukon, Rambele, Malikussaleh, Singkil / Lae Butar, Kuala Batee, Sultan Iskandar Muda , Maimun

JAWA BALI

KALIMANTAN Timur)

•Subsidi angkutan •Pengembang perintis udara; an/Rehabilitasi Pengembangan/ Bandara Husein Rehabilitasi Sastranegara, Supadio, Nusawiru, Pangsuma, Rahadi Cakrabhuwana, Osman, Susilo, Budiarto, Nangapinoh, Soekarno-Hatta, Singkawang II, Halim Perdanaku Kuala Kurun, suma, Adi Kuala Pembuang, Sumarmo, Ahmad Tjilik Riwut, H. Yani, Tunggul Asan, Iskandar, Wulung, Dewa Beringin, Sanggu / Daru, Adi Sutjipto, Sanggo, Tumbang Gading, Samba, Abdurahman Saleh, Syamsuddin Noor, Hadi Notonegoro,

III.M.1-49

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Selatan)

•Subsidi angkutan •Subsidi perintis udara; angkutan Pengembangan/ perintis udara; Rehabilitasi Pengembang an Selaparang, Brang Peningkatan Biji, M. Salahuddin, Sam Ratulangi, Lunyuk, Gewantana, Melongguane, Haliwen, Tardamu, Naha, Wunopito, Eltari, Djalaludin, Mau Hau , Wai Oti, Mutiara, H.Hasan Bubung, Aroeboesman, Kasiguncu, Komodo, Mali, Lalos, Pogogul, Rotelio (Soa), Syukuran Tambolaka, Aminuddin Satartacik, Mbai, Amir,Seko, Rampi,

•Subsidi angkutan •Subsidi perintis udara; angkutan Pengembangan/ perintis udara; Rehabilitasi Pengembangan/ Bandara Rendani, Rehabilitasi Domine Eduard Bula, Bobong, Osok, Utarom, Dobo, Falabisahaya Babo, Torea, Mangole, John Abresso, Merdey Becker - Pulau Bintuni, Kisar, Olilit – Kambuaya, Saumlaki, Kebar, Wasior, Saumlaki Baru, Anggi / Iray, Wahai, Ayawasi, Pattimura, Ijahabra, Dominicus, Inanwatan, Dumatubun, Teminabuan,



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

Saleh, Cut Nyak Dhien, Lasikin, Teuku Cut Ali, Kuala Namu, Silangit, Aek Godang, Binaka, Dr Ferdinand L. Tobing, Pulau Batu / Lasondre, Sibisa, Minangkabau, Rokot, Japura, Ranai, Seipakning – Bengkalis, Sultan Syarif Kasim II, Pasir Pengaraian, Hang Nadim, Kijang, Dabo, Seibati, Hj.AS.

Kangean, Blimbingsari, Bawean, Juanda, Trunojoyo, Ngurah Rai.

Batu Licin, Tanjung Warukin, Stagen, Sepinggan, Juwata, Kalimarau, Tanjung Harapan, Temindung, Sangkulirang, Melak, Yuvai Semaring, Long Ampung,Long Layu, Datah Dawai, Kotabangun, Long Bawan, Malinau, Nunukan.

Soroako, Hasanuddin, Pongtiku, Andi Jemma, Tampa Padang, Tampa Padang, Wolter Monginsidi, Beto Ambari, Sugimanuru.

III.M.1-50

NUSA TENGGARA Lekunik.

MALUKU

PAPUA

Bandaneira, Amahai, Liwur Bunga, Namrole, Dobo, Benjina, Namlea, Sultan Babullah, Oesman Sadik, Buli, Morotai, Dofa, Kuabang, Gebe, Emalamo (Sanana).

Werur, Frans Kaisiepo, Mozes Kilangin, Sentani, Mopah, Nabire, Wamena, Moanamani, Enarotali, Bomakia, Batom, Mulia, Dekai, Kokonau, Mararena, Mindip Tanah, Waghete, Agimuga, Angguruk, Bade, Beoga, Bilai, Borme, Dabra / Dabera, Jila Jita, Kimam / Kimaan, Lereh, Modio, Molof, Pagai, Senggeh /Senggi Sinak



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA (Tapulini), Sugapa, Tiom, Ubrub, Waris, Yuruf, Bilorai, Bokondini, Elelim, Ewer, Ilaga 1 ,Kaminggaru, Ilu, Kamur, Karubaga, Kebo, Kelila, Kepi, Kiwirok, Manggelum, Obano,Okaba, Oksibil, Senggo, Elelim, Ewer, Ilaga 1 Kaminggaru, Ilu, Kamur, Karubaga, Kebo, Kelila, Kepi, Kiwirok, Manggelum,

Hanandjoeddin, Depati Amir, Sultan Thaha, Depati Parbo Fatmawati Soekarno, Muko-Muko, Sultan .M. Badaruddin II, Silampari (Lubuk Linggau), Radin Inten II (Branti).

III.M.1-51



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA Obano, Okaba, Oksibil, Senggo, Muting, Numfor, Sarmi, Tanah Merah, Tjondronegoro – Serui.

Perhubungan

Perhubungan • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi.

•Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara utama.

•Pembangunan jalan akses menuju bandara Gorontalo.

Kementerian PU

•Pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu dan jalan akses Pelabuhan Belawan.

•Pembangunan jalan akses Tanjung Priok danjalan akses Juanda Surabaya.


•Pembangunan peralatan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah

•Pembangunan •Pembangunan •Pembangunan navigasi dan navigasi dan sistem navigasi dan sistem sistem telekomunikasi telekomunikasi telekomunikasi pelayaran (VTS pelayaran (VTS, pelayaran ,AIS) di wilayah AIS) di wilayah (VTS,AIS) di Kalimantan; Jawa dan Selat wilayah pengerukan alur Sunda; pengerukan Sulawesi; pelayaran di alur pelayaran di

• Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

III.M.1-52

•Pembangunan jalan akses menuju Bandara Internasional Lombok Baru.



•Pembangunan •Pembangunan •Pembangunan navigasi dan navigasi dan navigasi dan sistem sistem sistem telekomunikasi telekomunikasi telekomunikasi pelayaran (VTS,AIS) pelayaran (VTS, pelayaran di di wilayah Nusa wilayah Maluku AIS) di wilayah Tenggara terutama Papua dan dan Selat lombok; pemeliharaan alur pemeliharaan pemeliharaan alur


Perhubungan • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA


SUMATERA

JAWA BALI

Sumatera terutama di Selat Malaka dan Selat Sunda; pengerukan alur pelayaran di pelabuhan Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tg. Pinang.

pelabuhan Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, Benoa.

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi : di Lampung, Dabo dan Sibolga.

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Budiarto dan Cilacap.

KALIMANTAN pelabuhan Pontianak, Banjarnasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan.

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Sampit, Pangkalan Bun dan Budiarto.

III.M.1-53

SULAWESI

NUSA TENGGARA

pengerukan alur pelayaran di Bitung, Makassar.

pelayaran pelabuhan Kupang.

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: Gorontalo, Luwuk, Sangir Talaud dan

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: Tambolaka, Waingapu, Alor, Bima, Ruteng dan Atambua.

MALUKU alur pelayaran pelabuhan Ternate dan Ambon.

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Saumlaki.

PAPUA pelayaran pelabuhan Sorong, Biak, Jayapura.

•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Nabire, Waimena, Manokrawi, Jayapura, Sorong, Merauke dan



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

Poso. Perumahan Rakyat • Pembangunan rumah sehat bersubsidi; Pembangunan Rusunami dan twin blok berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman untuk keluarga yang kurang mampu.

Kementerian PU Kementerian Perumahan Rakyat

•Pembangunan •Pembangunan rusunawa : Kab. rusunawa : Serang, Kota Kota Banda Tangerang, DKI Aceh, Kota Jakarta, Kota Tanjung Balai, Bandung, Kota Kota Tebing Bogor, Kab. Tinggi, Kota Sukabumi, Kab. Binjai, Kota Cirebon, Kota Sibolga, Kota Depok, Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Padang, Kota Tasikmalaya, Bukit Tinggi, Semarang, Kab. Kota Bengkulu, Cilacapkota, Kota Surakarta, Kab. Pekanbaru, Karanganyar, Kab. Kota Sukoharjo, Kota Palembang, Pekalongan, Kab. Kota Pangkal Kudus, Kota Pinang, Kota Salatiga, Kab. Bandar Purwokerto Lampung. (Banyumas), Kota

•Pembangunan •Pembangunan •Pembangunan •Pembangunan rusunawa : rusunawa : Kota rusunawa : rusunawa : Kota Kota Ambon. Mataram, Kota Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Kupang. Kab. Luwu Banjarmasin, Kota •Pembangunan Timur, Kota Samarinda, Kota infrastruktur •Pembangunan Bitung, Kota Balikpapan, Kota kawasaninfrastruktur Manado, Kota Tarakan, Kota kawasan kawasan-kawasan Palu, Kota Bau- permukiman baru : Bontang permukiman Bau, Kota Kab. Lombok Barat, •Pembangunan baru : Kota Kendari, Kab. Kab. Lombok Timur, infrastruktur Tual, Kota Kolaka. Kab. Sumbawa, Kab. kawasan-kawasan Ambon, Kab. Sumba Timur, Kota permukiman baru : •Pembangunan Maluku Kupang, Kab. TTU. infrastruktur Kota Palangkaraya, Tengah, Kota kawasanKab. Kubu Raya, Ternate, Kab. kawasan Kab. Sambas, Kota Halteng, Kota permukiman Pontianak, Kab. Sofifi. baru : Kota Bengkayang, Kab. Makassar, Kota Kobar, Takalar, Kab. Banjarmasin, Wajo, Kota Barito Kuala, Manado, Kota Tapin, Banjarbaru,

III.M.1-54

PAPUA Maumere. •Pembangunan rusunawa : Kota Jayapura. •Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kota Timika, Kab. Sorong Aimas, Kab. Sorong.



JAWA BALI

Yogyakarta, Kab. •Pembangunan Sleman, Kab. infrastruktur Bantul, Kab. kawasanGresik, Kab. kawasan Lamongan, Kota permukiman Surabaya, Kota baru : Kota Malang, Kab. Banda Aceh, Jember, Kab. Sabang, Aceh Jombang, Kab. Barat Daya, Sidoarjo, Kab. Bireuen, Aceh Kediri. Singkil, Kab. Pesisir Selatan, •Pembangunan Kab. Solok infrastruktur Selatan, Kab. kawasan-kawasan Dharmasraya, permukiman baru : Kab. Tanah Kota Serang, Kab. Datar, Kab. Tangerang, Kota Pasaman, Kab. Pandeglang, Kota Pasaman Barat, Depok, Kab. Kota Padang, Bandung Barat, Kab. Kota Bandung, Kab. Bukittinggi, Majalengka, Kab. Pekanbaru, Sumedang,

KALIMANTAN

SULAWESI

Kota Balikpapan, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara.

Bitung, Kota Kotamobagu, Kab. Minut, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kota Palu, Kab. Banggai, Kab. Mamuju, Kab. Buton, Kota Kendari, Kab. Kolaka.

III.M.1-55

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Dumai, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kota Jambi, Kab. Sarolangun, Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. OKU, Kab. Ogan Ilir, Kota Lubuklinggau,

JAWA BALI

KALIMANTAN

Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kota Salatiga, Kab. Sleman, Bantul, Kulon Progo, Sumenep, Ngawi, Bangkalan, Pasuruan, Jember.

III.M.1-56

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

Kota Pangkalpinang, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan. Pengendalian Banjir • Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012.

Kementerian PU Pemda DKI

• Penyelesaian Banjir Kanal Timur, Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat dan Normalisasi Sungai Cisadane Hilir, Bekasi Hilir, Sunter, Cipinang, Cakung, Buaran, Jatikramat, Sabi, Dadap, Mookervart, dan Angke Hulu.

III.M.1-57

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA


Pengendalian Banjir • Penanganan secara terpadu daerah aliran sungai Bengawan Solo sebelum 2013.


Kementerian PU

JAWA BALI

KALIMANTAN

•Penanganan sedimen Waduk Wonogiri; Normalisasi Kali Mungkung, Grompol dan Sawur; Perbaikan dan Pengaturan Kali Kwadungan, Pembangunan Bojonegoro Barrage, Pembangunan Jabung Ring Dike, Normalisasi Kali Lamong, Pembangunan Bendung Gerak Sembayat, Konservasi Kali Tirtomoyo dan Kali Asin, Arboretum

III.M.1-58

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

Sumber Daya Air Bengawan Solo. Pengendalian Banjir

Kementerian PU

• Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai.

Mendukung Prioritas Ketahanan pangan nasional

Kementerian PU • Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi dan O & P Jaringan Irigasi.

• Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Mendukung Pencapaian Target MDGs

•Pengendalian banjir Lokasi: di Gorontalo; Pengendalian lahar/sedimen di Gunung Bawakaraeng provinsi Sulsel.

•Pengendalian •Pengendalian banjir banjir Lokasi: Lokasi: di kota di Kota Padang, Bandung, dan Palembang. Surabaya, Semarang. Pengendalian lahar/sedimen di Gunung Merapi.

Kementerian PU

• Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan target meningkat dan terjaganya air baku dengan kapasitas.

III.M.1-59

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

•Pembangunan •Pembangunan •Pembangunan Bendungan Bendungan Tritib Bendungan Paseloreng di Kalsel dan Jatigede Lokasi: di Lokasi: di Mrangkayu Lokasi: Jabar; Karian dan Sulsel. di Kaltim. Sindang Heula; Lokasi: di Banten, •Rehabilitasi •Rehabilitasi Diponegoro, Waduk/Embun Waduk/Embung Jatibarang, Pidekso, Merancang Lokasi: g Salamekko, Gondang, Kendang Lokasi: di di Kaltim. Lokasi: di Jateng, Sulsel. Bajulmati di Jatim.

•Pembangunan Bendungan Mujur dan Pandanduri Lokasi: di NTB. Pembangunan Bendungan Raknamo Lokasi: di NTT.

• Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Mendukung Pencapaian Target MDGs • Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

Kementerian PU

•Pembangunan Bendungan Tiro dan Rajui Lokasi: di NAD. •Rehabilitasi waduk Way Jepara dan Batutegi di Lampung.

•Rehabilitasi Waduk Malahayu, Darma dan Jatiluhur Lokasi: di Jabar; Waduk Krisak, Kedung Uling, Cengklik, Ketro, Penjalin, Cacaban, Tempuran,

III.M.1-60

•Rehabilitasi Waduk/Embung Batujae, Pengga, Tiu Kulit Lokasi: di NTB.

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Nglangon, Greneng, Simo, Sanggeh, Wadaslintang, Sempor, Plumbon, Gembong dan Wonogiri Lokasi: di Jateng; Waduk Gondang, Pacal, Karangkates, Selorejo, Wonorejo, Wlingi, Sengguruh, Sampean Baru, Lokasi: di Jatim. Telekomunikasi • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013.

•Penyediaan insentif bagi penyelenggara di 16 kota.


III.M.1-61





Telekomunikasi • Penyediaan Jasa Telekomunikasi.



JAWA BALI

KALIMANTAN

•Penyediaan jasa akses telekomunikasi 3.797 desa.



•Penyediaan jasa akses internet 1.251 kecamatan.

•Penyediaan jasa •Penyediaan jasa akses internet 1.273 akses internet 459 kecamatan. kecamatan.

•Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. •Penyediaan community access point 130 kecamatan.

SULAWESI


•Penyediaan jasa akses internet 599 kecamatan. •Penyediaan regional •Penyediaan regional internet exchange internet exchange •Penyediaan regional di ibukota provinsi. di ibukota provinsi. internet •Penyediaan exchange di community access ibukota point 92 provinsi. kecamatan.

III.M.1-62

NUSA TENGGARA

MALUKU

•Penyediaan jasa akses •Penyediaan jasa telekomunikasi 2.229 akses desa. telekomunikasi 1.286 desa. •Penyediaan jasa akses internet 268 kecamatan. •Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.

PAPUA


•Penyediaan jasa •Penyediaan jasa akses internet 260 akses internet kecamatan. 108 kecamatan. •Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.

•Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.



JAWA BALI

• Penyediaan Jasa Telekomunikasi.


•Penyediaan •Penyediaan community community access access point point 92 130 kecamatan. kecamatan.

Transportasi Perkotaan


•Pengembangan Sistem angkutan perkotaan Lokasi: di Medan termasuk pembangunan ITS (Intelligent Traffic System).

Telekomunikasi

• Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan.

Transportasi Perkotaan • Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail) selambatlambatnya 2014.


KALIMANTAN

•Pengembangan Sistemangkut-an perkotaan Lokasi: di Surabaya, Bandung dan Jakarta termasuk pembangunan ITS untuk Jabodetabek.

•Mass Rapid Transit Jakarta: •MRT Tahap I (Lebak Bulus Dukuh Atas) : Pekerjaan detail

III.M.1-63

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

engineering design dimulai Tahun 2010; Pekerjaan kon-struksi dimulai Tahun 2011 •MRT Tahap II (Dukuh Atas Kota): Studi Feasibility Study dimulai tahun 2009; Pekerjaan detail engineering design dimulai Tahun 2011; Pekerjaan kon-struksi dimulai Tahun 2013. •Monorail : •Pekerjaan penilaian inves-tasi yang telah dilakukan dan kebutuhan

III.M.1-64

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

penyelesaian dimulai tahun 2010; Pekerja-an lanjutan pembangunan dimulai tahun 2013.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS


INSTANSI PELAKSANA

III.M.1-65

MALUKU

PAPUA

SUMATERA Kepastian Hukum • Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan.

Kementerian Hukum dan HAM Kementerian PU BPN

Kepastian Hukum


JAWA BALI

KALIMANTAN

• Peningkatan Deregulasi Kebijakan.

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Rancangan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat di bidang POLHUKAM, Keuangan Perbankan, Industri dan Perdagangan, KESRA, Pertanahan, Tata Ruang dan LH.

• Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen. Kepastian Hukum

SULAWESI

• Penelaahan terhadap 20.000 Perda.

BKPM

• Pelimpahan dan pendelegasian wewenang: (a)16 Menteri dan Kapolri untuk perizinan dan nonperizinan usaha kepada Kepala BKPM; (b) 33 Gubernur melimpahkan wewenang perizinan dan nonperizinan urusan Provinsi kepada Kepala PDPPM (Perangkat Daerah Propinsi di bidang penanaman modal); (c) 497 Bupati/ Walikota melimpahkan perizinan dan nonperizinan urusan kabupaten/Kota kepada Kepala PDKPM (Perangkat Daerah Kab/Kota di bidang penanaman modal). • Adanya harmonisasi dan sinkronisasi: (a) Pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan dengan 17 sektor dan Polri; (b) Pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan dengan 33 Pemerintah Provinsi; (c) Pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan dengan 497 Pemerintah Kabupaten/Kota; (d) Peraturan sektoral di 17 sektor dan Polri di bidang penanaman modal. • Penyusunan 4 buah Peraturan Kepala BKPM tentang Norma, Standar, Prosedur danKriteria (NSPK) bidang penanaman modal. • Melakukan satu kajian per tahun atas isu yang terkait penanaman modal. • Perbaikan “rating” indikator kemudahan berusaha.

Kepastian Hukum

• Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan.

III.M.1-66




• Pengelolaan Pertanahan Provinsi.

JAWA BALI

KALIMANTAN

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Tersedianya Peta Pertanahan (di daerah).

Kepastian Hukum • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan.

SULAWESI

BPN • Terlaksananya legalisasi Aset Tanah UKM.

BPN

• Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang terintegrasi secara nasional. • Terlaksananya penanganan dan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan (di daerah).

Penyederhanaan Prosedur • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

BKPM

Penyederhanaan Prosedur

BKPM

• Implementasi SPIPISE di 33 propinsi dan, 404 kabupaten dan 93 kota.

• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. Penyederhanaan Prosedur • Administrasi Badan Hukum.

• Sosialisasi PTSP di 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. • Implementasi PTSP bidang penanaman modal di 33 provinsi, 404 kabupaten dan 93 kota. • Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PTSP bidang penanaman modal di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.

Kementerian Hukum dan HAM

• Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam hal waktu pendaftaran badan hukum, biaya pendaftaran, pelayanan jasa hukum PT, pelayanan jasa hukum PT lembaga keuangan dan fasilitas penanaman modal, pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan

III.M.1-67




JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

akuntabel. • Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara secara tepat waktu dan pelayanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat, serta peningkatan penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel. Logistik Nasional

• Pembangunan Pusat Pengendalian Harga dan Stok Komoditas (Early Warning System).

Kementerian Perdagangan

• Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok.

• Sistem Pelaporan On Line Harga dan Stok Komoditas. • Pembangunan Pusat Informasi Distribusi Nasional. • Pengamanan Distribusi bahan Pokok dan Barang Strategis sejumlah 10 komoditi.

Logistik Nasional

Logistik Nasional

•

23 Unit.

•

26 Unit.

•

13 Unit.

•

12 Unit.

•

8 Unit.

•

7 Unit.

•

Kemnko Perekonomian

• Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Logistik Nasional

• Revitalisasi Pasar Tradisional.


• Revitalisasi Pasar Tradisional.

• Rekomendasi kebijakan hasil koordinasi penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang diterapkan.


• Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan (Prioritas Nasional).

• Permenkeu, Perdirjen.

III.M.1-68

8 Unit.




LogistikNasional

JAWA BALI

KALIMANTAN

• Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan.

MALUKU

PAPUA

• Beberapa trayek perintis antara lain: Maluku Utara, Maluku.

• Beberapa trayek perintis antara lain: Papua Barat, Papua.

• Penerapan dan penataan sistem logistik nasional.


• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis). Logistik Nasional

NUSA TENGGARA


• Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. Logistik Nasional

SULAWESI


• Beberapa trayek • Pembangunan perintis antara kapal di DKI dan lain: Aceh, Riau, Subsidi perintis Sumbar, di Jawa Timur. Bengkulu.

• Beberapa trayek perintis antara lain: Kalbar, Kalteng, Kalsel.

• Beberapa trayek perintis antara lain: Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo.

• Beberapa trayek perintis antara lain: NTB, NTT.

• Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan. • Wilayah • Wilayah JawaSumatera antara Bali antara lain: lain: Tg Priok, Tg Lhokseumawe, Emas, Tg Perak, Belawan, Teluk Cigading dan Bayur, Dumai, Benoa.

• Wilayah Kalimantan antara lain: Pontianak, Banjarmasin,Samar inda, Balikpapan.

III.M.1-69

• Wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makasar.

• Wilayah Nusa Tenggara, antara lain Kupang.

• Wilayah Maluku, antara lain Ambon.

• Wilayah Papua antara lain: Sorong, Biak, Jayapura.




JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Preservasi jalan nasional lintas Sulawesi, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan perbatasan.

• Preservasi jalan nasional lintas Nusa Tenggara, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Pulau di Nusa tenggara, serta jalan strategis nasional.

• Preservasi jalan nasional lintas Maluku, Peningkata n kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Pulau di Kepulauan Maluku, serta jalan strategis nasional.

• Preservasi jalan nasional lintas Papua, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama 11 lintas di Papua dan Papua Barat, serta jalan strategis nasional.

Pekan Baru, Palembang, Panjang, batam, Tanjung Pinang. Logistik Nasional • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional.

Kementerian PU

• Preservasi jalan nasional lintas Sumatera, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas dan jalan strategis nasional.

• Preservasi jalan nasional lintas Jawa-Bali, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama litas pantai Utara Jawa dan jalan strategis nasional • Lokasi: Aceh, terutama lintas Sumatera Utara, Selatan Jawa, Sumatera Barat, serta Jambi, pembangunan fly Bengkulu, overan strategis Sumatera nasional. Selatan, Riau, Kepulaua Riau, • Lokasi: Banten, Bangka Jawa Barat, Jawa

• Preservasi jalan nasional lintas Kalimantan, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Selatan Kalimantan, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan perbatasan. • Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

III.M.1-70

• Lokasi: NTB, NTT

• Lokasi: Papua, Papua Barat



INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Belitung, Lampung

Logistik Nasional • Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan kapasitas jalan dan fasilitas jalan bebas hambatan dan perkotaan.

Kementerian PU

JAWA BALI

KALIMANTAN

Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur

Selatan, Kalimantan Timur

• Pembangunan • Pembangunan jalan tol Medanjalan tol di Kota Kuala Namu, Bandung, Jalan Jalan Akses tol CileunyiBandara Kuala SumedangNamu. Dawuan, SoloMantinganKertosono, dan SeranganTanjung Benoa

III.M.1-71

SULAWESI • Lokasi: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo • Pembangunan jalan akses bandara Gorontalo.

NUSA TENGGARA

MALUKU • Lokasi: Maluku

PAPUA




Logistik Nasional


• Pembangunan dan pengelolaan prasaranan dan fasilitas pendukung kereta api.

Sistem Informasi

• Terbangunnya jalur KA SimpangTanjung Api Api, Jalur KA Kota-PadangPulau bali.

JAWA BALI

KALIMANTAN

• Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan

MALUKU

PAPUA

Kementerian Perdagangan • Pelabuhan/ bandara internasional.


• Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai. Sistem Informasi

NUSA TENGGARA

• Jalur KA PasosoPelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan jalur ganda manggarai Cikarang.

• Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Sistem Informasi

SULAWESI

• Sistem Aplikasi IT.


• 3 lokasi (Pelabuhan Pekanbaru, Palembang, dan

• 2 lokasi (Pelabuhan DKI Jakarta dan Benoa).

• 3 Lokasi (Pelabuhan Pontianak, Samarinda, dan

III.M.1-72

• 2 Lokasi (Pelabuhan Bitung dan Makasar).

• 2 lokasi (Pelabuhan Ternate dan Ambon).

• 2 lokasi (Pelabuhan Jayapura dan Sorong).




pengerukan. Sistem Informasi • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik.

Sistem Informasi

Panjang).

• Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Banjarmasin).

Kementerian Komunikasi dan Informatika • Terlaksananya pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik secara nasional.

Kemenko Perekonomian

• Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW. Kawasan Ekonomi Khusus

JAWA BALI

• Rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW yang diimplementasikan.

Kementerian Perdagangan • Menunggu penetapan Dewan Nasional/ Timnas KEK.

III.M.1-73




Kawasan Ekonomi Khusus

JAWA BALI

KALIMANTAN


Kementerian Keuangan • Permenkeu, Perdirjen.


• Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan (Prioritas Nasional). Kawasan Ekonomi Khusus

PAPUA


• Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional.

Kawasan Ekonomi Khusus

MALUKU

• Terbangunnya KEK di 5 (lima) lokasi.

• Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai. Kawasan Ekonomi Khusus

NUSA TENGGARA

BKPM

• Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus

SULAWESI



• Rekomendasi kebijakan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang terimplementasi, dan peraturan pelaksana UU KEK yang

III.M.1-74




JAWA BALI

KALIMANTAN

• Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah. Kebijakan Ketenagakerjaan

• Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan.

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Maluku).

• Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Papua).

terselesaikan.

Kementerian NakerTrans

• Menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah. Kebijakan Ketenagakerjaan

SULAWESI

• Peraturan Ketenagakerjaan akan diterapkan secara nasional. • Penyelarasan Perda Ketenagakerjaan dengan peraturan perundangan.


• Lembaga • Lembaga bipartit bipartit meningkat 5% meningkat 5% (target nasional); (target nasional) Target diatas (Sumut, Sumsel, Nasional (DKI Kepri, Riau). Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, • Penerapan Jatim). mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan

• Penerapan mekanisme perundingan di seluruh provinsi

• Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Kaltim, Kalbar, Kalsel). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan

III.M.1-75

• Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (sulteng, Gorontalo). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan

• Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (NTB, NTT). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan industrial. • Tahun 2014 , 85%

• Penerapan mekanisme perundinga n di daerah rawan perselisiha

• Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan industrial. • Tahun 2014 ,




JAWA BALI

industrial di Sumatera Utara dan Riau.

terutama yang rawan perselisihan hubungan industrial (Jabar, Banten, DKI, Jatim).

• Tahun 2014 , 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan.

Kebijakan Ketenagakerjaan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard dan manajemen K3.

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

industrial.

perselisihan hubungan industrial.

perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan.


• Tahun 2014 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan.


Kementerian NakerTrans • Menurunnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

III.M.1-76

MALUKU n hubungan industrial. • Tahun 2014 , 85% perselisiha n HI diselesaika n diluar pengadilan.

PAPUA 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 8 : ENERGI SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS


JAWA BALI

KALIMANTAN

III.M.1-77

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Kebijakan


JAWA BALI

• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW).

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA


• Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional.

Kapasitas Energi

KALIMANTAN

• Kebijakan untuk koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi.

Kementerian ESDM

• PLTD (Unit/kW) • 4 unit, 1 MW di NAD 9 Unit, lokasi di Bali. Riau 4 Unit, Babel 13 Unit.

• PLTD • Kalbar 7 Unit, (Unit/kW) di Kalteng 5 Unit, Sulut 14 Unit, Kaltim 6 unit, Kalsel Gorontalo 6 4 Unit.

III.M.1-78

Unit, Sulteng 7 Unit, Sulsel 8 Unit, Sultra 10 Unit.

• PLTD (Unit/kW) di • Maluku 13 NTB 8 Unit, NTT 17 Unit, Malut Unit. 18 Unit.

• PLTD (Unit/kW) di Papua 22 unit.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Kapasitas Energi


MALUKU

PAPUA

• Transmisi Tenaga Listrik 1216 kms.



Kementerian ESDM

• Gardu induk 11700 MVA.

• Gardu induk 40.920 MVA.

• Gardu induk MVA.





Kementerian ESDM

• Gardu Distribusi 14105 Unit/ 725500 kVA.

• Gardu Distribusi 6280Unit/ 324750 kVA.

• Gardu Distribusi 6910Unit/ 340250 kVA.

• Gardu • Gardu Distribusi 4890 • Gardu • Gardu Distribusi Distribusi 9035 Unit/ 253750 kVA. Distribusi 2400 Unit/ Unit/ 439750 3725Unit/ 126250 kVA. kVA. 191000 kVA.

Kementerian ESDM

• JTM 46330 kms.

• JTM 19.320 kms.

• JTM 19350 kms.

• JTM 25580 kms.

• JTM 13355 kms.

• JTM 9650 kms.

• JTM 6450 kms.

Kementerian ESDM

• JTR 45990 kms.

• JTR 18.310 kms.

• JTR 19350 kms.

• JTR 24760 kms. • JTR 14410 kms.

• JTR 8360 kms.

• JTR 5850 kms.

1510

• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM. Kapasitas Energi

NUSA TENGGARA


• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA. Kapasitas Energi

SULAWESI

• Transmisi Tenaga • Transmisi Tenaga • Transmisi Tenaga Listrik 7.737 kms. Listrik 10381 Listrik 4144 kms. kms.

• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms). Kapasitas Energi

KALIMANTAN

Kementerian ESDM

• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms).

Kapasitas Energi

JAWA BALI

• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR.

III.M.1-79

670

130


Kapasitas Energi


JAWA BALI

Kementerian ESDM

• Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan.

• Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan.

• Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan, Lepas Pantai Indonesia Barat.

• Lepas Pantai • Lepas Pantai Timur Sulawesi Indonesia, Lepas Selatan, Lepas Pantai Indonesia Pantai Timur, Lepas Pantai Indonesia Indonesia Barat. Timur, Lepas Pantai Indonesia Barat.

• Lepas Pantai • Lepas Pantai Timur Timur Indonesia, Lepas Indonesia, Pantai Indonesia Lepas Pantai Timur. Indonesia Timur.

Kementerian ESDM

• Pengembangan Coal Bed Methane di Sumatera Selatan.

•

• Pengembangan Coal Bed Methane di Kalimantan Timur.

•

•

Kementerian ESDM

• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 1825 MW di tahun 2014.

• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 1525 MW di tahun 2014.

• Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka.

Energi Alternatif • Pengembangan Coal Bed Methane.

Energi Alternatif • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang.

KALIMANTAN

III.M.1-80

SULAWESI

NUSA TENGGARA

•

• Jumlah • Jumlah kapasitas kapasitas PLTP PLTP terpasang terpasang sebesar 71 MW di sebesar 125 tahun 2014. MW di tahun

MALUKU

• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 37

PAPUA

•



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

2014.

MALUKU

PAPUA

MW di tahun 2014.

• 397.550.

• 160.125.

• 188.400.

• 266.630.

• 156.568.

• 153.528.

• 66.708.

• Listrik Desa (EBT).

• 65.

• 43.

• 28.

• 51.

• 27.

• 33.

• 17.

• PLTS 50 Wp Tersebar.

• 9.910.

• 2.467.

• 5.220.

• 7.831.

• 4100.

• 5.030.

• 3.930.

• PLTS Terpusat 15 kW.

• 1.600.

• 1.280.

• 320.

• 3.940.

• 5000.

• 5.910.

• 4.200.

Energi Alternatif

Kementerian ESDM

• PLTMH (kW). • PLT Angin (kW). Energi Alternatif

Kementerian ESDM • Pembangunan unit pengolahan Biofuel di 5-6 desa terpilih.

• Pembangunan unit pengolahan Biofuel. Energi Alternatif • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi).


• Meningkatnya • Meningkatnya • Meningkatnya • Meningkatnya produksi, produksi, produksi, produksi, produktivitas dan produktivitas dan produktivitas dan produktivitas mutu tanaman mutu tanaman mutu tanaman dan mutu tahunan tahunan tahunan (Penyediaan tanaman (Penyediaan (Penyediaan Bahan bakar Bio tahunan Bahan bakar Bio Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp (Penyediaan Energi) yaitu Klp Energi) yaitu Klp Sawit: 0,03 Jt T; Bahan bakar Sawit: 89 Jt T; Sawit: 0,045 Jt Bio Energi)

III.M.1-81

• Meningkatnya • • Meningkatnya produksi, Meningkatny produksi, produktivitas dan a produksi, produktivitas dan mutu tanaman produktivitas mutu tanaman tahunan (Penyediaan dan mutu tahunan Bahan bakar Bio tanaman (Penyediaan Bahan Energi) yaitu Jarak tahunan bakar Bio Energi) Pagar: 27 Ribu T. (Penyediaan yaitu Klp Sawit: Bahan bakar 0,003 Jt T; Jarak


Energi Alternatif


JAWA BALI

KALIMANTAN

Jarak Pagar: 23 Ribu T.

T; Jarak Pagar: 17 Ribu T.

Jarak Pagar: 4 Ribu T.

SULAWESI

NUSA TENGGARA

yaitu Klp Sawit: 0,006 Jt T; Jarak Pagar: 40 Ribu T.

MALUKU Bio Energi) yaitu Jarak Pagar: 5 Ribu T.

PAPUA Pagar: 5 Ribu T.

BPN

• Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi).

• Terlaksananya identifikasi dan penertiban tanah terindikasi terlantar.

Konversi menuju penggunaan gas Pembangunan LPG miniplant.

Kementerian ESDM

• Pembangunan LPG miniplant Musi Banyuasin (Sumsel) (1 miniplant).

Konversi menuju penggunaan gas Pembangunan Jaringan Gas.

Kementerian ESDM

• Pembangunan • Pembangunan • Balikpapan, Jaringan Gas Kota Jaringan Gas samarinda dan Lhokseumawe, Kota Jakarta, Tarakan (@ 4000 Pekan Baru, Bekasi, Depok, SR). Prabumulih, Subang, Muara Enim, Semarang, Blora, Jambi dan Sidoarjo dan Lampung (@

III.M.1-82

• Sengkang (@ 4000 SR).

• Sorong (@ 4000 SR).


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA 4000 SR).

Konversi menuju penggunaan gas Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi).

Kementerian ESDM

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

Bangkalan (@ 4000 SR).

• Pembangunan • Pembangunan • Balikpapan SPBG (gas untuk SPBG (gas untuk SPBG). transportasi) transportasi) diPalembang diSurabaya (7 SPBG). (7 SPBG).

(7

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

III.M.1-83

MALUKU

PAPUA

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Perubahan Iklim • Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut.

Perubahan Iklim • Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun.


JAWA BALI

KALIMANTAN

Kemeneg Lingkungan Hidup

• Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kawasan gambut.

• Pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kawasan gambut.


• Terlaksananya kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dan pemantauan berdasarkan

• Terlaksananya kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dan pemantauan berdasarkan pendekatan ekosistem.

III.M.1-84

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA • Pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kawasan gambut (Papua).

• Meningkatnya hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun.

• Berupa kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

pendekatan ekosistem. Perubahan Iklim • Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi.

Perubahan Iklim : Konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir dan laut


Dep. Kelautan dan Perikanan



• Terkelolanya kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan biota perairan yang terancam punah.

• Pengelolaan dan pengembangan

III.M.1-85

PAPUA



konservasi kawasan dan jenis.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

• Lokasi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung.

• Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per

• Lokasi : Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur.

KALIMANTAN • Lokasi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.

SULAWESI

NUSA TENGGARA

• Lokasi : NTB, NTT. • Lokasi : Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulwesi Barat, Sulawesi Tenggara.

MALUKU • Lokasi : Maluku, Maluku Utara.

PAPUA • Lokasi : Papua, Papua Barat.


• Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

JAWA BALI

• Terlaksananya pengendalian Pencemaran Air dan Udara : dengan pemantauan industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri, dan manufaktur (202 Industri); Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas, serta industri manufaktur, agroindustri dan jasa; Peningkatan penaatan administrasi pengelolaan B3 dan Limbah B3, serta Penanganan kasus lingkungan.


• Tersedianya data dan informasi sebaran hotspot di 4 provinsi

• Penyediaan data dan informasi sebaran hotspot di 4 provinsi rawan kebakaran

III.M.1-86



tahun.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan • Pengendalian Pencemaran Udara : dengan : (a)Pemantauan industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri, dan manufaktur ; (b)Pemantauan kualitas udara di Kab/ Kota, (c)Pemantauan SPBU untuk mengetahui kualitas bahan bakar, (d)Pemantauan kinerja lalu lintas (kecepatan dan kerapatan lalu lintas),(e)Pemantauan penaatan terhadap ambang batas

JAWA BALI


• Terpantaunya penaatan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan (Medan, Palembang).

KALIMANTAN

SULAWESI

hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan mekanisme pencegahan kebakaran hutan, dan penanganan kasus lingkungan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur).

rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan mekanisme pencegahan kebakaran hutan, dan penanganan kasus lingkungan. • Terpantaunya penaatan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan.

• Terpantaunya penaatan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan (Palangkaraya).

III.M.1-87

• Terpantaunya penaatan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan (Manado, Makasar).

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan. Pengendalian Kerusakan Lingkungan : Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014

Departemen Kelautan dan Perikanan • Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan.

• Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan.

• Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak.

• Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan. Pengendalian Kerusakan Lingkungan


• Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya. Sistem Peringatan Dini • Penjaminan berjalannya fungsi

BMKG

• Persetujuan • Persetujuan Penetapan kelas Penetapan kelas air di tingkat Kab/ air di tingkat Kab/ Kota (DAS Kota (DAS Ciliwung, Kampar, Siak, Cisadane, Musi, Batanghari). Citarum, Progo, Bengawan Solo).

• Terwujudnya kesinambungan sistem

• Persetujuan • Persetujuan Penetapan kelas air di Penetapan tingkat Kab/ Kota kelas air di (DAS Barito). tingkat Kab/ Kota (DAS Mamasa).

• Terwujudnya kesinambungan sistem

III.M.1-88

• Terwujudnya • Terwujudnya kesinambungan kesinambungan sistem sistem pengamatan

• Terwujudnya kesinambung an sistem

• Terwujudnya kesinambungan sistem pengamatan



Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya.

Sistem Peringatan Dini

SUMATERA

JAWA BALI

pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.

pengamatan dan analisa data di bidang gempa zumi dan tsunami.

BMKG

• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.


Bakornas PB

• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat

• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat

• Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013.

• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.

pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.

dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.

• Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim.

Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya.

Penanggulangan Bencana

SULAWESI pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.

BMKG

• Penjaminan berjalannya fungsi

Sistem Peringatan Dini

KALIMANTAN


III.M.1-89




• Meningkatnya • Meningkatnya kapasitas aparatur kapasitas pemerintah dan aparatur masyarakat dalam pemerintah dan usaha pengurangan masyarakat

• Meningkatny a kapasitas aparatur pemerintah dan

• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan



dan bahaya kebakaran hutan.

Penanggulangan Bencana

Bakornas PB

• Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.

Kapasitas : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33

Dep.Kelautan dan perikanan

SUMATERA

JAWA BALI

dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.


• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.

KALIMANTAN


SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA


risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.

masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.

risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.

• Tersedianya • Tersedianya peralatan dan logistik peralatan dan di kawasan rawan logistik di bencana. kawasan rawan bencana.



• Terkelolanya kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta produk kelautan. • Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya. • Lokasi : Jawa

III.M.1-90




JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

MALUKU

PAPUA

Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, DIY, Banten.

propinsi • Pendayagunaan pesisir dan lautan. • Penelitian dan pengembangan IPTEK kewilayahan, dinamika dan sumber daya Non hayati pesisir dan laut.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASKAKONFLIK SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Kementerian NakerTrans

• Penyediaan Tanah Transmigrasi di 22 Kab.

JAWA BALI

KALIMANTAN • Penyediaan Tanah Transmigrasi di 17 Kab.

III.M.1-91

SULAWESI • Penyediaan Tanah Transmigrasi di 28 Kab.

NUSA TENGGARA • Penyediaan Tanah Transmigrasi di 21 Kab.



SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Kebijakan


• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 22 Kab.

• Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 17 Kab.

• Penyusunan • Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Pembangunan Kawasan Kawasan Transmigrasi dan Transmigrasi Penempatan dan Penempatan Transmigrasi di 21 Transmigrasi di Kab. 28 Kab.

• Penyusunan • Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Pembangunan Kawasan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi dan dan Penempatan Penempatan Transmigrasi di 13 Transmigrasi Kab. di 11 Kab.


• Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 22 Kab.



• Pembangunan • Pembangunan Permukiman Permukiman di di Kawasan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi di 13 di 11 Kab. Kab.


• Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 22 Kab.

• Fasilitasi Perpindahan • Fasilitasi • Fasilitasi Perpindahan • Fasilitasi dan Penempatan Perpindahan dan dan Penempatan Perpindahan Transmigrasi di 17 Penempatan Transmigrasi di 21 dan Kab. Transmigrasi di Kab. Penempatan 28 Kab. Transmigrasi

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Kebijakan

KALIMANTAN



JAWA BALI

III.M.1-92


• Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 13 Kab.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.

Kebijakan


• Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 22 Kab.



• Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.

• Perencanaan Teknis • Perencanaan • Perencanaan Teknis • Perencanaan Pengembangan Teknis Pengembangan Teknis Masyarakat dan Kawasan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Pengembangan Transmigrasi di 14 Kab. Masyarakat dan Transmigrasi di 14 Kab. Masyarakat dan Kawasan Kawasan Transmigrasi di 27 Transmigrasi di Kab. 11 Kab.


• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan

• Peningkatan Kapasitas • Peningkatan Sumber Daya Kapasitas Manusia dan Sumber Daya Masyarakat di Manusia dan Kawasan Masyarakat di

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.

Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong

PAPUA

di 11 Kab.


MALUKU

III.M.1-93



• Pengembanga • Pengembangan n Peran Serta Peran Serta Masyarakat Masyarakat dalam dalam Pembangunan Pembangunan Transmigrasi di 13 Transmigrasi Kab. di 11 Kab. • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.

• Peningkatan Kapasitas • Peningkatan • Peningkatan Sumber Daya Kapasitas Kapasitas Sumber Manusia dan Sumber Daya Daya Manusia dan Masyarakat di Manusia dan Masyarakat di Kawasan Masyarakat di Kawasan



pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Kebijakan

Transmigrasi di 31 Kab.

Transmigrasi di 14 Kab.

SULAWESI Kawasan Transmigrasi di 27 Kab.

NUSA TENGGARA Transmigrasi di 14 Kab.

MALUKU Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.

PAPUA Transmigrasi di 11 Kab.

• Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.

• Pengembangan Usaha • Pengembangan di Kawasan Usaha di Transmigrasi di 14 Kawasan Kab. Transmigrasi di 27 Kab.

• Pengembangan Usaha • Pengembanga • Pengembangan di Kawasan n Usaha di Usaha di Kawasan Transmigrasi di 14 Kawasan Transmigrasi di 11 Kab. Transmigrasi Kab. di 11 Kab.


• Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.

• Pengembangan Sarana • Pengembangan dan Prasarana di Sarana dan Kawasan Prasarana di Transmigrasi di 14 Kawasan Kab. Transmigrasi di 27 Kab.

• Pengembangan Sarana • Pengembanga • Pengembangan dan Prasarana di n Sarana dan Sarana dan Kawasan Prasarana di Prasarana di Transmigrasi di 14 Kawasan Kawasan Kab. Transmigrasi Transmigrasi di 11 di 11 Kab. Kab.


• Penyerasian

• Penyerasian

• Penyerasian


KALIMANTAN



JAWA BALI

III.M.1-94

• Penyerasian

• Penyerasian

• Penyerasian




Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-

KALIMANTAN Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.

SULAWESI Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 27 Kab.

NUSA TENGGARA Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.

MALUKU Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.

Kementerian PU


JAWA BALI

• Tersediannya sarana dan prasaran jalan di daerah perbatasan, pulau terdepan atau terluar.

Kementerian PU • Terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di bidang transportasi jalan perdesaan.

III.M.1-95

PAPUA Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

konflik.

Kebijakan



• Pembangunan 700 unit bus perintis, 20 unit kapal perintis, dan 18 pesawat perintis serta subsidi/ PSO di perintis 118 lintas darat per tahun, 17 provinsi/67 trayek laut per tahun, dan 17 provinsi/100 rute per tahun (Nasional).


• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus

• Terkelolanya sarana dan fasilitas bandar udara perintis, pelabuhan perintis, dan penyebrangan perintis.

Kementerian Kesehatan • Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan dan residen senior) di kab daerah tertinggal, perbatasan dan

III.M.1-96



• 46 kab.

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal,

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• 5 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.



KALIMANTAN

kepulauan (DTPK).

dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Kebijakan

JAWA BALI

• Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat melalui RS bergerak di kab daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

• 46 kab.

• 5 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.

Kementerian Kesehatan • Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas perawatan di kab daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

• 46 kab.

• 5 kab.

• 15 kab.

III.M.1-97

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

terdepan, terluar, dan pascakonflik. Kebijakan :

Dep Dalam Negeri

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Kebijakan : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

• Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan.

• Meningkatnya sarpras • Meningkatnya • Meningkatnya sarpras • Meningkatnya • Meningkatnya perbatasan antar sarpras perbatasan antar sarpras sarpras perbatasan negara dan pulauperbatasan antar negara dan pulauperbatasan antar negara dan pulau terluar dalam negara dan pulau terluar dalam antar negara pulau-pulau terluar rangka pelayanan pulau-pulau rangka pelayanan dan pulaudalam rangka umum pemerintahan. terluar dalam umum pemerintahan. pulau terluar pelayanan umum rangka dalam rangka pemerintahan. pelayanan pelayanan umum umum pemerintahan. pemerintahan.

Dep Kelautan dan Perikanan

• Terwujudnya pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan di antaranya terinvestasi.

• Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil.

III.M.1-98

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

Dep Kelautan dan Perikanan

• Pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Kementerian PU

• Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal di Kab. Pesisir Selatan; Kab. Solok Selatan; , Kab. Lingga; Kab. Anambas;, Kab. Banyuasin; Kab.

• Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal : Kab. Bengkayang; Kab. Kayong Utara; Kab. Gunung Mas; Kab. Pulau Pisang; Kab. HSU.

III.M.1-99

• Pembangunan • Pembangunan Prasarana dan Prasarana dan Sarana Sarana Permukiman di Desa Permukiman di Tertinggal : Kab. Desa Tertinggal Lombok Barat; Kab. : Kab. Polman; Lombok Utara; Kab. Kab. Mamuju; TTU; Kab. Sumba Kab. Bombana; Barat. Kab. Buton; Kab. Selayar; Kab. Banggai,

• Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal: Kab. MTB.

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

OKU; Kab. Ogan Ilir; Kab. Belitung; Kab. Bangka Selatan. Kebijakan

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Kab. Bangkep; Kab. Pangkep.

Kementerian PU

• Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Jaya; Pulau Rupat; Kws. Pasir Limau Kapas; Anambas; Kota Batam; Kab. Natuna.

• Pembangunan • Pembangunan Prasarana dan Sarana Prasarana dan Permukiman di Sarana Kawasan Perbatasan Permukiman di dan pulau kecil terluar Kawasan : Kab. Kapuas Hulu; Perbatasan dan Kab. Sambas; Kab. pulau kecil Sanggau; Kab. terluar : Kab. Sintang; Kab. Kep. Sitaro; Nunukan; Kab. Kutai Kab. Kep. Barat. Sangihe.

• Pembangunan • Pembangunan • Pembangunan Prasarana dan Sarana Prasarana dan Prasarana dan Permukiman di Sarana Sarana Kawasan Perbatasan Permukiman Permukiman di dan pulau kecil terluar di Kawasan Kawasan : Kab. Kupang; Kab. Perbatasan Perbatasan dan Rote Ndao; Kab. dan pulau pulau kecil terluar : Belu; Kab. Alor. kecil terluar: Kab. Boven Digul; Kab. MBD; Kab Raja Ampat Kab. MTB; Kp. Dorekar; P. Kab. Halut; Fani. Kawasan P. Morotai.

Kementerian PU

• Meningkatnya kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk me-nangani

• Meningkatnya kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan

• Meningkatnya • Meningkatnya • Meningkatnya Kapasitas produksi air Kapasitas kapasitas produksi minum terpasang produksi air air minum terpasang khusus untuk minum khusus untuk menangani kawasan terpasang menangani kawasan

• Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Kebijakan

SULAWESI

III.M.1-100

• Meningkatnya Kapasitas produksi air minum terpasang



pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

kawasan pemekaran, pulau terluar,perbatasan, terpencil.


JAWA BALI

Kemeng PDT

KALIMANTAN pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.

• Pengembangan • Pembangunan • Pengembangan kebijakan dan Prasarana dan kebijakan dan koordinasi daerah Sarana koordinasi daerah tertinggal di Permukiman di tertinggal di kawasan kawasan Desa Tertinggal : perbatasan di Kab perbatasan di Kab P. Pewahang, Bengkayang, Kapuas Kepulauan Riau. Kab. Serang; P. hulu, Sanggau, Tunda/ P. Panjang, Sintang. Kabupaten Jepara; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem.

III.M.1-101

SULAWESI khusus untuk menangani kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil : Sulut.

NUSA TENGGARA pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.

• Pengembangan • Pengembangan kebijakan dan kebijakan dan koordinasi koordinasi daerah daerah tertinggal tertinggal di kawasan di kawasan perbatasan di Kab perbatasan di Alor, Belu, Rote Kab Kep Ndao, Timor Tengah Sangihe & Utara. KepTalaud.

MALUKU khusus untuk menangani kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil: Maluku, Malut.

PAPUA pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.

• Pengembanga • Pengembangan n kebijakan kebijakan dan dan koordinasi koordinasi daerah daerah tertinggal di tertinggal di kawasan perbatasan kawasan Boven Digoel, perbatasan di Keerom, Merauke, Kab Kep Aru, Pegunungan Maluku Barat Bintang, Supiori, Daya, Maluku Raja Ampat. Tenggara Barat, Morotai.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA


• Rekomendasi dan Pilot Plan dalam Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air.

BPPT

Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Kerjasama Internasional • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.

BPPT • Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu.

Kementerian Dalam Negeri • Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALIND O, JBC RI-RDTL,

• Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) di Kalbar,

III.M.1-102

• Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) di NTT.

• Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO , JBC RI-RDTL,


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA JBC RI-PNG) di Riau, Kepri.

Kerjasama Internasional • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.


Kerjasama Internasional

Kementerian Pertahanan/ TNI

• Terbangunnya Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo) di Selat Malaka.


• Terbangunnya Kerjasama keamanan Laut dengan menggelar operasi bersama trilateral Coordinate Patrol Malsindo (IndonesiaMalaysiaSingapura.

Kementerian Pertahanan/

• Terbangunnya

JAWA BALI

KALIMANTAN Kaltim.

• Terbangunnya Kerjasama keamanan Laut dengan menggelar operasi bersama trilateral Coordinate Patrol Malsindo (IndonesiaMalaysia-Singapura.

III.M.1-103

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA JBC RI-PNG) di Papua.



• Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.

TNI

Kerjasama Internasional


• Terbangunnya Kerjasama Indonesia – India dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo).


• Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan dengan Indonesia.

• Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Kerjasama Indonesia – Thailand dalam penanganan pelintas batas. • Terbangunnya Kerjasama Indonesia – Filipina dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo.


III.M.1-104


• Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan




JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

dengan Indonesia. Kerjasama Internasional • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.

Kerjasama Internasional Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas. • Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan.


• Pengelolaan dan • Pengelolaan dan • Pengelolaan dan pengembangan pengembangan pengembangan konservasi konservasi konservasi kawasan kawasan dan jenis kawasan dan jenis dan jenis CTI CTI (Kepri). CTI (Bali). (Kaltim).

• Pengelolaan dan • Pengelolaan dan pengembangan pengembangan konservasi konservasi kawasan kawasan dan dan jenis CTI (NTT). jenis CTI (Sulut, Sultra).

• Pengelolaan dan pengembanga n konservasi kawasan dan jenis CTI (Maluku).


• Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing.

• Meningkatnya • Meningkatnya wilayah wilayah pengelolaan pengelolaan perikanan bebas IUU perikanan bebas fishing. IUU fishing. • Terpenuhinya sarana dan prasarana • Terpenuhinya pengawasan dengan sarana dan rancang bangun dan prasarana sistem pemantauan pengawasan yang terintegrasi dan dengan rancang tepat sasaran. bangun dan sistem • Meningkatnya pemantauan operasional kapal yang terintegrasi

• Meningkatnya • Meningkatnya wilayah wilayah pengelolaan pengelolaan perikanan perikanan bebas bebas IUU IUU fishing. fishing. • Terpenuhinya sarana dan • Terpenuhinya prasarana sarana dan pengawasan dengan prasarana rancang bangun dan pengawasan sistem pemantauan dengan yang terintegrasi rancang dan tepat sasaran. bangun dan sistem



• Terpenuhinya sarana dan prasarana • Terpenuhinya • Terpenuhinya pengawasan dengan sarana dan sarana dan rancang bangun dan prasarana prasarana sistem pemantauan pengawasan pengawasan yang terintegrasi dan dengan rancang dengan rancang bangun dan sistem bangun dan sistem tepat sasaran. pemantauan yang pemantauan yang • Meningkatnya terintegrasi dan terintegrasi dan operasional kapal

III.M.1-105

• Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Papua, Papua Barat).


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA tepat sasaran.

JAWA BALI tepat sasaran.

• Meningkatnya • Meningkatnya operasional kapal operasional kapal pengawas (Kep. pengawas (P. Anambas, Kep. Menjangan, P. Hinako, Serangan, KKLD Mentawai, P. Karang Gundul, Natuna, P. Karang Kep. Karimun Tembaga, Batam, Jawa, KKLD Kep. Simalue, Camara, P. KKLD Sokong Sapeken, Siembah, KKLD Serangan, KKLD P. Kaisak, P. Ciamis). Mundu, KKLD Sukanegara, KKLD Tapanuli Utara).

Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia,

Kementerian Dalam Negeri • Terfasilitasinya penguatan kelembagaan

KALIMANTAN pengawas (KKLD Kakaban, KKLD P. Sembilan, KKLD P. Kabung).

SULAWESI dan tepat sasaran. • Kerjasama Konservasi Nasional, Regional dan Internasional SSME (Sulawesi), BSME (Sulawesi).

NUSA TENGGARA pengawas (Kab. Sumbawa, KKLD P. Alor Besar, KKLD P. Kepa, KKLD P. Lawang, Kep. Kojadoi).

MALUKU pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

PAPUA • Meningkatnya operasional kapal pengawas ( KKLD Raja Ampat, KKLD Teluk Mayabilit).

• Meningkatnya operasional kapal pengawas (P. Ternate, P. Wetar).

• Meningkatnya operasional kapal pengawas (P. Marore, KKLD P. Liwung Tongkidi, Kep. Spermonde). • Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah

III.M.1-106

• Terfasilitasinya penguatan kelembagaan

• Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah

• Terfasilitasiny • Terfasilitasinya a penguatan penguatan kelembagaan kelembagaan



Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.

Keutuhan Wilayah

wilayah perbatasan antar negara di Kepri, Riau.

• Penyelesaian pemetaan wilayah

perbatasan antar negara di Kalbar, Kaltim.

SULAWESI wilayah perbatasan antar negara di Sulut.

NUSA TENGGARA

• Perundingan penetapan batas maritim IndonesiaSingapura sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.

Kementerian Luar Negeri

• Perundingan penetapan batas maritim IndonesiaVietnam sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.

• Perundingan • Perundingan penetapan batas penetapan batas maritim maritim IndonesiaIndonesiaVietnam sampai tahun Vietnam sampai 2014 sebanyak 10 tahun 2014 kali. sebanyak 10 kali.

Bakosurtanal

• Pemetaan batas wilayah negara

• Pemetaan batas wilayah negara (joint

III.M.1-107


MALUKU

perbatasan antar negara di NTT.


• Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.

Keutuhan Wilayah

KALIMANTAN

Kementerian Luar Negeri


Keutuhan Wilayah

JAWA BALI

wilayah perbatasan antar negara di Maluku.


• Pemetaan batas wilayah negara (joint

PAPUA wilayah perbatasan antar negara di Papua. • Perundingan penetapan batas maritim IndonesiaSingapura sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.

• Perundingan penetapan batas maritim IndonesiaVietnam sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.

•




perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.

Keutuhan Wilayah

(joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia dalam skala 1:50.000. Bakosurtanal


Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.

Bakosurtanal

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

mapping) koridor perbatasan darat RIPNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.

(joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia dalam skala 1:50.000.

mapping) koridor perbatasan darat RIPNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.

PAPUA (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia dalam skala 1:50.000.

• Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia, dan RIRDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.

• Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia, dan RIRDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.

• Pemetaan pulaupulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah kabupaten;

• Pemetaan pulau-pulau • Pemetaan pulau- • Pemetaan pulau-pulau • Pemetaan • Pemetaan pulauterluar; penataan batas pulau terluar; terluar; penataan batas pulau-pulau pulau terluar; provinsi/kab/kota; penataan batas provinsi/kab/kota; terluar; penataan batas pemetaan wilayah provinsi/kab/kot pemetaan wilayah penataan batas provinsi/kab/kota; provinsi; pemetaan a; pemetaan provinsi; pemetaan provinsi/kab/k pemetaan wilayah wilayah kabupaten; wilayah wilayah kabupaten; ota; pemetaan provinsi; pemetaan pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah wilayah wilayah kabupaten; kota; Border Sign pemetaan kota; Border Sign provinsi; pemetaan wilayah

III.M.1-108

• Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat • Pemetaan kecamatan RI-PNG, RIkawasan perbatasan Malaysia, dan darat RI-PNG, RIRI-RDTL skala Malaysia, dan RI1:50.000 dan RDTL skala 1:50.000 1:25.000. dan 1:25.000.

MALUKU

• Pemetaan kecamatan kawasan • Pemetaan perbatasan kecamatan kawasan darat RI-PNG, perbatasan darat RIRI-Malaysia, PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL dan RI-RDTL skala skala 1:50.000 1:50.000 dan dan 1:25.000. 1:25.000.


SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA SUMATERA pemetaan wilayah kota; Border Sign Post.

Keutuhan Wilayah


KALIMANTAN Post.

SULAWESI wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign Post.

NUSA TENGGARA Post.

MALUKU pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign Post.

PAPUA kota; Border Sign Post.

Bakosurtanal

• Perapatan Pilar Batas RIMalaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.

• Perapatan Pilar Batas • Perapatan Pilar • Perapatan Pilar Batas • Perapatan • Perapatan Pilar RI-Malaysia; Batas RIRI-Malaysia; Pilar Batas RI- Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas Malaysia; Perapatan Pilar Batas Malaysia; Perapatan Pilar RI-PNG; Perapatan Perapatan Pilar RI-PNG; Perapatan Perapatan Batas RI-PNG; Pilar Batas RI-RDTL. Batas RI-PNG; Pilar Batas RI-RDTL. Pilar Batas RI- Perapatan Pilar Perapatan Pilar PNG; Batas RI-RDTL. Batas RI-RDTL. Perapatan Pilar Batas RIRDTL.

Bakosurtanal

• Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.

• Perundingan Teknis • Perundingan • Perundingan Teknis • Perundingan Batas Darat; Teknis Batas Batas Darat; Teknis Batas Perundingan Teknis Darat; Perundingan Teknis Darat; Batas Maritim; Kajian Perundingan Batas Maritim; Kajian Perundingan LKI>200m. Teknis Batas LKI>200m. Teknis Batas Maritim; Kajian Maritim; LKI>200m. Kajian


Keutuhan Wilayah

JAWA BALI

III.M.1-109

• Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

LKI>200m. Keutuhan Wilayah

Bakosurtanal

• Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010. Keutuhan Wilayah

• Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.





BPN

• Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010. Daerah Tertinggal


• Tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).

• Pengembangan ekonomi lokal di kab daerah tertinggal.

Kemeneg PDT

• Pengentasan daerah tertinggal. • 46 kab.

Daerah Tertinggal

Kemeneg PDT

• 5 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.

• Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal di kab daerah tertinggal.

III.M.1-110



• Pengentasan daerah tertinggal. Daerah Tertinggal

• 46 kab.

Daerah Tertinggal

• 46 kab.

Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.

• 38 kab.

NUSA TENGGARA • 27 kab.

MALUKU • 16 kab.

PAPUA • 36 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.

• 5 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.

• Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih di kab daerah tertinggal.

Kemeneg PDT • 46 kab.

• 5 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.

• Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan di kab daerah tertinggal.

Kemeneg PDT

• Pengentasan daerah tertinggal.

• 15 kab.

SULAWESI

• Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal di kab daerah tertinggal. • 46 kab.


• 5 kab.

Kemeneg PDT


• 5 kab.

KALIMANTAN

• Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal di kab daerah tertinggal.

Kemeneg PDT

• Pengentasan daerah tertinggal.

JAWA BALI

• 46 kab.

• 5 kab.

• 15 kab.

• 38 kab.

• 27 kab.

• 16 kab.

• 36 kab.

• 12 kab.

• 27 kab.

• Permberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Kementerian Sosial • 68 kab.

• 19 kab.

• 38 kab.

III.M.1-111

• 44 kab.

• 19 kab.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011 • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan.

INSTANSI PELAKSANA SUMATERA Kemen budpar

JAWA BALI

KALIMANTAN

• Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pe-manfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi

III.M.1-112

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan, selesai tahun 2011). • Lokasi : Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011.

Kemen budpar

• Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah.

• Pengembangan Pe-ngelolaan Permuseuman. Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan

Perpusnas

• Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai melalui peningkatan jumlah perpustakaan yang memiliki perangkat e-library.

III.M.1-113



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011. • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi.

Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011.

Perpusnas • Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca melalui meningkatnya jumlah perpustakaan keliling dan umum. Lokasi: Kab/Kota dan Desa.

• Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca. Sarana : Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaranseni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012.

Kemen budpar • Meningkatnya apresiasi , kreativitas dan produktivitas para pelaku seni melalui fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya. Lokasi: Kab/Kota

• Pelestarian dan Pengembangan

III.M.1-114



JAWA BALI

KALIMANTAN

Kesenian.

Sarana : Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaranseni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012. • Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Kemen budpar

• Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman melalui fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya.

III.M.1-115

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Lokasi : Pusat (Jakarta). Penciptaan : Pengembangan kapastitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan pengunaan oleh masyarakat luas.

Kemen budpar

• Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi (Bd).

Penciptaan : Pengembangan kapastitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas. • Penelitian dan Pengem-bangan

Kemen budpar

• Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi.

• Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi.

• Lokasi : Balai Arkeologi Medan, Balai Arkeologi Palembang.

• Lokasi : Balai Arkeologi Bandung, Balai Arkeologi Yogyakarta, Balai Arkeologi Denpasar.

• Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. • Lokasi : Balai Arkeologi Banjarmasin.

• Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan.

III.M.1-116

• Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. • Lokasi : Balai Arkeologi Makasar, Balai Arkeologi Manado.

• Meningkatn • Meningkatnya penelitian dan ya penelitian pengembangan dan bidang arkeologi. pengembang an bidang • Lokasi : Balai arkeologi. Arkeologi Jayapura. • Lokasi : Balai Arkeologi Ambon.



Kemen budpar

• Pengembangan Perfilman

• Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni. • Lokasi : Pusat (Jakarta).

• Pelestarian dan Pengembangan Kesenian.

Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.

KALIMANTAN

• Lokasi : Pusat (Jakarta).

Bidang Kebudayaan (Bd). Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.

JAWA BALI

Kemen budpar

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional. • Lokasi : Pusat

III.M.1-117

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA



Nasional. Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya. • Peningkatan Sensor Film. Inovasi Teknologi : Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim. • Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan.

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

• Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan

• Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya

MALUKU

PAPUA

(Jakarta). Kemen budpar

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film. • Lokasi : Pusat (Jakarta). • Rekomendasi dan • Rekomendasi dan • Rekomendasi dan inovasi teknologi inovasi teknologi inovasi teknologi perlindungan pantai, perlindungan perlindungan energi terbarukan, pantai, energi pantai, energi pengawasan, terbarukan, terbarukan, eksplorasi, pengawasan, pengawasan, eksploitasi, eksplorasi, eksplorasi, instrumentasi eksploitasi, eksploitasi, kelautan, maritim, instrumentasi instrumentasi mitigasi/ adaptasi kelautan, kelautan, bencana dan maritim, mitigasi/ maritim, mitigasi/ perubahan iklim yang adaptasi bencana adaptasi bencana meningkatkan dan perubahan dan perubahan efisiensi pengelolaan iklim yang iklim yang sumber daya meningkatkan meningkatkan

III.M.1-118

• Rekomendasi • Rekomendasi dan inovasi teknologi dan inovasi perlindungan teknologi pantai, energi perlindungan terbarukan, pantai, energi pengawasan, terbarukan, eksplorasi, pengawasan, eksploitasi, eksplorasi, instrumentasi eksploitasi, kelautan, maritim, instrumentasi mitigasi/ adaptasi kelautan, bencana dan maritim, perubahan iklim mitigasi/ yang meningkatkan adaptasi efisiensi bencana dan


INSTANSI PELAKSANA SUMATERA efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan.

JAWA BALI efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan. • Lokasi : DKI Jakarta, Jawa Barat.

KALIMANTAN kelautan. • Lokasi : Kalimantan Barat, Kalilmantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.

III.M.1-119

SULAWESI perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan. • Lokasi:Sulawes i Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara.

NUSA TENGGARA kelautan. • Lokasi : NTB, NTT.

MALUKU perubahan iklim yang meningkatka n efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan.

PAPUA pengelolaan sumber daya kelautan.

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS LAINNYA: BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Politik, Hukum dan Keamanan • Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA Kementerian Pertahanan/TNI

SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

• Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan Dalam Negeri. • Pengembangan Prototype Alutsista Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Integratif Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Matra Darat Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Matra Laut Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Matra Udara Dalam Negeri. • Membentuk lembaga clearing house untuk pengelolaan industri pertahanan. • Pembentukan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Industri Pertahanan.

Politik, Hukum dan Keamanan • Pemberdayaan Industri Strategis

KRT

• Meningkatnya dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan.

III.M.1-120

PAPUA



SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Bidang Pertahanan. Politik, Hukum dan Keamanan

BPPT • Terlaksananya Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT (Pesawat Udara Nir Awak / PUNA).

• Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan. Politik, Hukum dan Keamanan

Seluruh K/L dan Pemda

• Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

• Kebijakan dan kelembagaan dalam rangka pencegahan korupsi. • Transparansi administrasi publik, efektivitas kewajiban pelaporan kepada publik, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi. • Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan. • Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. • Memperkuat mekanisme pengawasan. • Fasilitas sistem pelaporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. • Reformasi kelembagaan, bisnis proses dan peningkatan manajemen SDM. • Konsolidasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan strategi pemberantasan korupsi serta kormonev pemberantasan korupsi. • Penyusunan mekanisme kampanye terpadu pencegahan korupsi dan dan proses pembelajaran anti korupsi. • Memperkuat badan anti korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi. • Penyusunan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan etika pemerintahan dan integritas pejabat sektor publik. • Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2014.

Politik, Hukum dan Keamanan

Mahkamah Agung

• Peningkatan penanganan kasus korupsi, pemberantasan mafia hukum dan mafia kasus.

III.M.1-121

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS • Penindakan dan Penanganan Korupsi.

Politik, Hukum dan Keamanan : Kebijakan Penguatan dan Perlindungan HAM • Penguatan Perlindungan HAM.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA Kejaksaan Agung Kepolisian Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hukum dan HAM Mahkamah Agung Komnas HAM

SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Peningkatan upaya pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). • Pembenahan mekanisme perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. • Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi strategi nasional pemberantasan korupsi 2010-2025. • Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM. • Penyusunan kebijakan terkait penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM. • Pemantapan pelaksanaan RAN-HAM di pusat dan daerah. • Perbaikan kebijakan dan mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. • Pengembangan mekanisme mediasi, penyelesaian alternatif dan pengembangan sistem pemulihan korban kasus HAM.

Politik, Hukum dan Keamanan : Penyelesasian Kasus Pelanggaran HAM • Penguatan Perlindungan HAM. Perekonomian

Komnas HAM Kejaksaan Agung Mahkamah Agung Kementerian Perindustrian

• Pengembangan Industri Perekonomian • Diplomasi Perdagangan Internasional.

• Pemantapan hasil investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. • Jumlah perkara pelanggaran HAM yang disidik dan diserahkan kepada Pengadilan HAM. • Terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM sampai dengan tahun 2014. • Terwujudnya pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden N0. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

Kementerian Perdagangan • Meningkatnya peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional.

III.M.1-122

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Perekonomian


NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Meningkatnya upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kementerian Agama

• Tewujudnya pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada tahun 2010 (nasional).

Kementerian Agama • Terwujudnya peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Umat Beragama (FKUB) (nasional).

• Peningkatan kerukunan beragama. Kesejahteraan Rakyat : Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap

SULAWESI

Kementerian Nakertrans

• Pelaksanaan ibadah haji. Kesejahteraan Rakyat

KALIMANTAN

• Meningkatnya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan.

• Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kesejahteraan Rakyat

JAWA BALI

Kementerian Nakertrans

• Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perekonomian

SUMATERA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum. • Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi. • Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.

III.M.1-123



SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

berbagai tindak kekerasan • Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Kesejahteraan Rakyat : Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.

• Perlindungan Anak. Kesejahteraan Rakyat Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun

Kemenbudpar • Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun (nasional).

III.M.1-124



SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Pengembangan pariwisata. Kesejahteraan Rakyat Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif


• Pengembangan pariwisata. Kesejahteraan Rakyat Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata


• Pengembangan pariwisata. Kesejahteraan Rakyat Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang competitive di kawasan Asia

Kemenbudpar

• Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun (nasional).

• Pengembangan pariwisata.

III.M.1-125


Kesejahteraan Rakyat Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011


JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Kemenpora

• Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga yang ditandai oleh tercapainya posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games 2011 (nasional).

• Program Pembinaan Olahraga Prestasi.

Kesejahteraan Rakyat Peningkatan perolehan medali di Asian Games Tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012

SUMATERA

pada tahun

Kemenpora • Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, yang ditandai oleh meningkatnya perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 (nasional).

• Program Pembinaan Olahraga Prestasi.

III.M.1-126

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Character Building melalui gerakan, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan


SUMATERA

JAWA BALI

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Kemenpora • Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan yang ditandai antara lain dengan meningkatnya character building, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaaan (nasional).

• Program Pelayanan Kepemudaan. Kesejahteraan Rakyat Revitalisasi Gerakan Pramuka • Program Pelayanan Kepemudaan.

Kemenpora • Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, yang ditandai dengan terlaksananya revitalisasi gerakan pramuka (nasional).

III.M.1-127

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA III.M

Recommend Documents