Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Upaya Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah
Ditjen Peraturan Perundang-undangan – Jakarta, 5 Juli 2011 Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Latar Belakang • •
•
• •
Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam rangka menjaga dan mengawal kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan (prioritas pembangunan nasional); Terdapat kecenderungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah agenda pembangunan ke depan; Banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang semata-mata hanya dimaksudkan untuk mengejar peningkatan sumber pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dan upaya penciptaan iklim usaha dan iklim investasi; Upaya pemerintah mengatasi permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini (existing regulation); Perlu langkah-langkah yang inovatif dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan yang diindikasikan bermasalah/berpotensi menghambat prioritas pembangunan nasional, salah satunya melalui REFORMASI REGULASI. 1
Permasalahan • Peraturan perundang-undangan
yang pembentukannya belum sepenuhnya mengacu pada agenda perencanaan pembangunan;
•
• •
• • • •
Adanya legal planning gap antara usulan RUU yang tertuang dalam RKP dengan Prolegnas; Pemahaman tentang jenis peraturan perundang-undangan dan kesesuaian materi muatannya belum dipahami sepenuhnya oleh K/L pemrakarsa; Peraturan yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir, dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya, termasuk antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi;
Masih rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan, mengakibatkan ketidakefektifan atau inefisiensi pelaksanaan dan pada akhirnya menciptakan beban tambahan bagi masyarakat; Sarana dan prasarana belum memadai (belum memiliki database yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pembentukan peraturan); Kurangnya kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan reformasi regulasi; Ego sektoral masih sangat tinggi. 2
Konsekuensi
• • • • • •
Beban masyarakat membayar lebih dari pada yang seharusnya Inefisiensi anggaran: biaya investasi; implementasi dan penegakan hukum
Menurunnya minat investasi, terutama foreign direct investment Daya saing investasi merosot akibat tak ada kepastian hukum Hilangnya kesempatan dan lapangan kerja
Hilangnya kesempatan untuk melakukan program pembangunan lain: pengentasan kemiskinan; kesehatan; dsbnya.
3
REFORMASI REGULASI Definisi: Perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas perundang-undangan, mendukung terselenggaranya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien. Tujuan: Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan keberadaannya memang benar-benar dibutuhkan serta dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional. Out-put:
• •
Kuantitas: jumlah regulasi yang lebih rasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Kualitas : regulasi yang efektif, efisien serta mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan.
Out-comes: Terwujudnya kepastian hukum dan pencapaian prioritas pembangunan nasional
6
Dampak Lainnya •
Terwujudnya iklim kerja dan kinerja penyelenggara negara yang lebih baik;
• • • •
Efisiensi anggaran negara; Meningkatnya investasi; Meningkatnya lapangan kerja; Meningkatnya tingkat kesejahteraan.
9
Reformasi Regulasi
Simplifikasi Regulasi
Existing
Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP)
Pengelolaan Kerangka Regulasi dalam Dokumen Perencanaan
Future
Model Analisa Kerangka Regulasi (MAKARA)
10
Simplifikasi Regulasi
8
ALUR KERANGKA REGULASI RKP
PUSAT
RPJMN
Usulan Kerangka Regulasi RKP: K/L – Dit. Sektor Bappenas (Matriks/ Form Kebutuhan KR)
ANALISIS DAPP-Dit.Sektor (MAKARA)
• Bilateral Meeting (Bappenas & K/L) • Berita Acara Kerangka Regulasi yang disepakati
RKPD
DAERAH
RPJMD
Usulan Kerangka Regulasi RKPD: SKPD – Biro/ Bag Hukum – BAPPEDA (Matriks/ Form Kebutuhan KR)
ALOKASI BUDGET Pusat: Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan
ANALISIS Biro Hukum – Bappeda (MAKARA)
• Bilateral Meeting (Bappeda & SKPD) • Berita Acara Kerangka Regulasi yang disepakati
ALOKASI BUDGET: BAPPEDA
9
FORMAT INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI
No
REGULASI
POTENSI MASALAH
KETERANGAN
K/L TERKAIT
Jenis Regulasi Judul Regulasi
Pasal/Ketentuan
Konflik Inkonsisten Duplikasi Multi-tafsir Tidak Operasional
10
Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP) Pusat Judul Peraturan Perundang-undangan: (UU/PP/Perpres/Permen): Analisis No
a
Ruang Lingkup Kriteria
Ya/Tidak
Kriteria
Pertanyaan
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
Landasan Peraturan Hukum perundang(Legal Basis) undangan ini tidak bermasalah
Apakah pengaturan (pasal, ayat, penjelasan) dalam peraturan perundangundangan ini konsisten, tidak duplikasi, tidak multitafsir, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya baik yang setingkat maupun lebih tinggi? Materi muatan Apakah materi muatan dalam Peraturan Peraturan PerundangPerundangundangan ini telah mengacu undangan ini sesuai kepada pengaturan tentang dengan materi materi muatan Peraturan muatan peraturan Perundang-undangan perundangsebagaimana diatur dalam undangan UU No.10 Tahun 2004? sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004
11
Analisis No B
Ruang Lingkup Kriteria Kebutuhan (Needs)
Kriteria
Pertanyaan
Peraturan perundang-undangan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat/ pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan tidak ada alternatif diluar peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut
Apa sajakah permasalahan strategis yang ingin diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan ini? Apakah masalah tersebut masih relevan saat ini? Apakah tidak ada bentuk lain untuk mengatasi permasalahan strategis di atas selain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan ini? Apakah solusi pemecahan masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini sudah mampu mengatasi permasalahan strategis yang ingin diatasi?
Ya/Tidak Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
12
Analisis
No
Ruang Lingkup Kriteria
Kriteria
Pertanyaan
Kemampuan peraturan perundang-undangan untuk memberi arah dan tujuan strategis yang jelas (signifikasi terhadap upaya non diskriminatif, good governance, pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup)
Adakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini yang mengandung pengaturan yang diskriminatif (memberikan perlakuan berbeda, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung terhadap warga negara yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik)? Adakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini yang mendukung promosi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi? Adakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini yang mendukung partisipasi masyarakat (misal: dunia usaha) untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional? Adakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan perubahan iklim?
Ya/Tidak
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
13
Analisis
No C
Ruang Lingkup Kriteria Implementasi
Ya/Tidak
Kriteria Peraturan perundangundangan ini berdaya guna
Pertanyaan
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
Apakah implementasi/penegakan peraturan perundang-undangan ini diatur dengan jelas (kelembagaan/personil yang melaksanakan, mekanisme pelaksanaan/penegakan)? Apakah penerapan peraturan perundang-undangan ini tidak memerlukan banyak persyaratan dan atau personil yang memberatkan/membebani keuangan negara? Apakah penerapan peraturan perundang-undangan ini tidak memberatkan masyarakat, baik secara ekonomi/keuangan maupun sosial kemasyarakatan?
14
Analisis
No
Ruang Lingkup Kriteria
Ya/Tidak
Kriteria
Pertanyaan
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
Apakah capaian yang dihasilkan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan ini cukup signifikan? Kesimpulan: Rekomendasi: Pelaksana Analisis Tanggal
15
RENCANA TINDAK REGULASI Regulasi yang Diindikasikan Menghambat Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Analisa/ Permasalahan
Upaya Yang dilakukan
Strategi Penyelesaian
Waktu Pelaksanaan
K/L Terkait
Tindak Lanjut/ Rekomendasi
16
MATRIKS/FORMULIR KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI K/L PENGUSUL : DIREKTORAT MITRA DI BAPPENAS : NASKAH AKADEMIK/RUU :
NO 1 1
RUU yang Diusulkan 2 RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria
CONTOH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT………………………. ADA/TIDAK ADA
Argumentasi Pentingnya RUU yang Diusulkan 3 Bahwa untuk mendukung dan menggerakkan pembangunan ekonomi nasional, diperlukan investasi dalam jumlah yang tidak sedikit.
Keterkaitan dengan Peraturan Perundangundangan Lain 4 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
Substansi Inti yang Diatur (permasalahan inti yang ingin diatasi atau diselesaikan) 5 Pemberian HGU atas tanah dengan jangka waktu yang lebih panjang (95 tahun)
Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Sasaran
Keterangan
6
7
1. Buku 1 a. Prioritas: Prioritas 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha)
Bahwa di lingkungan global, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah dalam jangka waktu yang lebih lama memberikan daya tarik bagi investasi, terutama dari luar negeri.
b. Substansi Inti:
Bahwa di lingkungan Negara anggota Asean, HGU atas tanah diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan rata-rata 90 tahun.
c. Kegiatan Prioritas:
Bahwa untuk menjadikan Indonesia tetap kompetitif dalam menarik investasi, maka HGU atas tanah dapat diberikan dalam waktu yang lebih panjang. Bahwa Pasal 22 (1a) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan HGU atas tanah untuk jangka waktu 95 tahun telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.
Pengaturan Hak Guna Usaha atas Tanah
Revisi UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria d. Sasaran: Teramandemen/ terevisinya UU No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.
Bahwa pasal 29 ayat (1;2;3) UU No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok-pokok Agraria hanya memberikan HGU untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Bahwa untuk menjadi kompetitif, maka pasal 29 ayat (1;2;3) UU 5 tahun1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang hanya memberikan HGU untuk jangka waktu paling lama 35 tahun perlu diamandemen/direvisi sehingga menjadi 95 tahun.
17
Model Analisa Kerangka Regulasi (Makara) – RKP Unit Kerja RUU yang diusulkan K/L terkait
: : :
Kelengkapan Dokumen Naskah Akademik Naskah RUU Penilaian RUU Ruang Lingkup No. Kriteria A. Maksud dan tujuan pembentukan
[ ada/tidak ada] [ada/tidak ada]
Kriteria
Perintah Normatif Eksplisit Diperintahkan oleh UUD 1945 Diperintahkan oleh UU lainnya Diperintahkan oleh putusan MK Ratifikasi Perjanjian Internasional Pencabutan Perppu*
Pertanyaan Sebutkan pasal UUD 45 yang memerintahkan pembentukan RUU? Sebutkan UU yang memerintahkan pembentukan RUU? Sebutkan putusan MK yang memerintahkan pembentukan RUU? Sebutkan perjanjian internasional yang perlu diratifikasi dengan RUU? Sebutkan Perpu yang ditolak DPR?
Perintah Normatif Implisit Konsekuensi putusan Pengujian Undang-Undang MK
Sebutkan putusan PUU MK yang memerlukan pembentukan RUU?
Analisis
Keterangan
Penilaian RUU Ruang Lingkup No. Kriteria
Kriteria Perintah Normatif Implisit Kesesuaian dengan RPJM
Pertanyaan
Analisis
Keterangan
RUU yang diusulkan termuat dalam RPJM?
RUU yang diusulkan sesuai dengan prioritas nasional Kebutuhan Kebijakan
Sebutkan prioritas nasional yang terkait dengan RUU?
RUU yang diusulkan memang dibutuhkan/ diperlukan oleh masya-rakat/pembangunan untuk mengatur/ mengatasi permasalah-an yang ingin diatasi dan tidak ada alternatif diluar Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan tersebut
Apakah masalah dan fakta-fakta yang mendukung tertuang secara jelas dalam NA dan RUU?
Apakah ada bentuk lain untuk mengatasi permasalahan selain melalui pembentukan UU? Apa sajakah solusi yang ada dalam RUU dan apakah solusi tersebut sudah mampu mengatasi masalah? Apakah solusi dalam RUU tidak menimbulkan masalah baru? Apakah solusi tidak merupakan duplikasi dari UU atau peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada? Apakah materi pengaturan sesuai dengan materi muatan UU?
19
Penilaian RUU Ruang Lingkup No. Kriteria B. Potensi Dampak terhadap Keuangan Negara
Kriteria
Pertanyaan
Analisis
Keterangan
Potensi Beban bagi Keuangan Negara Pembentukan kelembagaan baru Apakah RUU ini membentuk lembaga baru?
Penyediaan sarana prasarana baru Pembentukan peraturan pelaksanaan
Penyediaan alokasi anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu. Penambahan beban bagi pengeluaran rutin pemerintah
[ya] Apabila “ya”, Bagaimana [tida pengaruh stuktur k] organisasi lembaga yang dibentuk dalam RUU terhadap anggaran? Ketentuan apa yang membutuhkan penyediaan sarana pra sarana baru? Apa saja jenis peraturan perundangundangan yang harus dibentuk? Berapa banyak? Apa saja bidang pembangunan yang membutuhkan penyediaan anggaran baru?
Apa saja beban pengeluaran rutin baru yang timbul akibat dari RUU ini?
Potensi Manfaat bagi Keuangan Negara Potensi Manfaat Apa bentuk potensi manfaat yang langsung bagi keuangan negara (misal Pajak atau PNBP? Apa bentuk potensi manfaat yang tidak langsung bagi keuangan negara?
20
Penilaian RUU Ruang Lingkup No. Kriteria C.
Kriteria
Potensi Manfaat Sektor Perekonomian Nasional dan Pengaruhnya bagi Pembangunan Nasional Sektor Sosial Kemasyarakatan
Sektor Lingkungan Hidup Sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Rentan Sektor otonomi daerah dan pelayanan publik
Pertanyaan
Analisis
Keterangan
Apa saja sektor perekonomian nasional yang berpotensi mendapat manfaat dari RUU? Siapa pelaku ekonomi yang berpotensi mendapat manfaat Apa bentuk manfaat terhadap sektor sosial kemasyarakatan (misal: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dll)? Siapa unsur masyarakat yang berpotensi mendapat manfaat? Apa bentuk manfaat terhadap sektor lingkungan hidup? Apa bentuk manfaat terhadap sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Rentan? Apa bentuk manfaat terhadap sektor otonomi daerah dan pelayanan publik?
21
Penilaian RUU Ruang Lingkup No. Kriteria D. Potensi Kerugian bagi Pembangunan Nasional
Kriteria
Pertanyaan
Sektor Perekonomian Nasional
Apa bentuk kerugian terhadap sektor perekonomian nasional?
Sektor Sosial Kemasyarakatan
Apa bentuk kerugian terhadap sektor sosial kemasyarakatan?
Sektor Lingkungan Hidup
Apa bentuk kerugian terhadap sektor lingkungan hidup?
Sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Minoritas
Apa bentuk kerugian terhadap sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Minoritas
Sektor otonomi daerah dan pelayanan publik
Apa bentuk kerugian terhadap sektor otonomi daerah dan pelayanan publik?
Analisis
Keterangan
Kesimpulan: Rekomendasi:
Pelaksana Analisis
Tanggal
22
Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP) Perda Judul Perda: Analisis No. A
Ruang Lingkup Kriteria Landasan Hukum (Legal Basis)
Ya/Tidak Kriteria Perda ini tidak bermasalah
Materi muatan yang diatur telah sesuai dengan materi muatan Perda sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004
Pertanyaan Apakah pengaturan (pasal, ayat, penjelasan) dalam Perda ini konsisten, tidak duplikasi, tidak multitafsir, serta tidak bertentang-an dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang setingkat maupun lebih tinggi? Apakah materi muatan perda ini dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, atau tugas pembantuan, atau menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
23
Analisis No.
B
Ruang Lingkup Kriteria
Kebutuhan (Needs)
Ya/Tidak Kriteria
Perda ini memang dibutuhkan oleh masyarakat/pembangun an untuk mengatasi permasalahan yang ada dan tidak ada alternatif diluar Perda untuk mengatasi permasalahan tersebut
Pertanyaan
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
Apa sajakah permasalahan strategis yang ingin diselesaikan oleh Perda ini? Apakah masalah tersebut masih relevan saat ini? Apakah tidak ada bentuk lain untuk mengatasi permasalahan strategis di atas selain melalui pembentukan Perda? Apakah solusi pemecahan masalah yang diatur dalam Perda sudah mampu mengatasi permasalahan strategis yang ingin diatasi?
Kemampuan Perda untuk memberi arah dan tujuan strategis yang jelas (signifikasi terhadap kerukunan antar warga, pelayanan publik, ketertiban umum, non diskri-minatif, good governance, pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup)
Adakah ketentuan dalam Perda ini yang mendukung upaya pemerin-tah untuk membina kerukunan antar warga (mengembangkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dan kerjasama antar warga)? Adakah ketentuan dalam Perda ini yang mendukung pelayanan publik (kegiatan memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik) secara cepat, efisien dan efektif?
24
Analisis No.
Ruang Lingkup Kriteria
Ya/Tidak Kriteria
Pertanyaan
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
Adakah ketentuan dalam Perda ini yang mendukung promosi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi?
Adakah ketentuan dalam Perda ini yang mendukung pelaku usaha untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional? Adakah ketentuan dalam Perda ini yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan perubahan iklim? C
Implementasi
Perda ini berdaya guna
Apakah implementasi/penegakan Perda ini diatur dengan jelas (kelembagaan/personil yang melaksanakan, mekanisme pelak-sanaan/penegakan)?
Apakah penerapan Perda tidak memerlukan banyak persyaratan dan atau personil yang memberat-kan/membebani daerah dan atau keuangan daerah?
25
Analisis Ya/Tidak No.
Ruang Lingkup Kriteria
Kriteria
Pertanyaan
Ya
Tidak
Analisis
Keterangan
Apakah penerapan Perda tidak memberatkan masyarakat, baik secara ekonomi/keuangan mau-pun sosial kemasyarakatan? Apakah capaian yang dihasilkan oleh pembentukan Perda ini cukup signifikan?
Kesimpulan: Rekomendasi: Pelaksana Analisis Tanggal
26
FORMULIR KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI RKPD
No.
Raperda yang Diusulkan
Argumentasi Pentingnya Raperda
Keterkaitan dengan Peraturan Perundangundangan lain
1
2
3
4
Substansi Inti Yang Diatur (Permasalahan Strategis yang ingin diatasi atau diselesaikan
Kesesuaian dengan Prioritas dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD)
Keterangan
5
6
7
27
Model Analisa Kerangka Regulasi (Makara) - RKPD SKPD Pengusul : …………………………………………………………………………. Judul Raperda yang diusulkan : ………………………………………………………………………….
Kelengkapan Dokumen Naskah Akademik Naskah Raperda Penilaian RUU No. Ruang Lingkup Kriteria A. Maksud dan
tujuan pembentukan
[ada/tidak ada] [ada/tidak ada] Kriteria
Perintah Normatif Eksplisit Diperintahkan oleh UU/PP/Perpres/Permen Diperintahkan oleh Perda lainnya Perintah Normatif Implisit Sebagai konsekwensi Putusan MA. Konsekuensi Pembatalan Perda oleh Pemerintah
Kesesuaian dengan RPJMD Raperda yang diusulkan sesuai/ mendukung prioritas daerah yang tercantum di RPJMD Kebutuhan Kebijakan Raperda yang diusulkan memang dibutuhkan/diperlukan oleh masyarakat/pembangunan untuk mengatur/mengatasi permasalahan yang ingin diatasi dan tidak ada alternatif diluar Perda untuk mengatasi permasalahan tersebut
Pertanyaan
Analisis
KET
Sebutkan pasal UU/PP/Perpres/Permen yang memerintahkan pembentukan Raperda. Sebutkan pasal Perda yang memerintahkan pembentukan Raperda. Sebutkan Putusan MA yang memutuskan uji materi Perda terkait Sebutkan Peraturan yang membatalkan Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Raperda baru (memperbaiki sebagian atau seluruh materi peraturan daerah yang dibatalkan). Apakah Raperda sudah diusulkan dalam RPJMD? Sebutkan prioritas pembangunan daerah yang terkait/sesuai dengan Raperda. Sebutkan permasalahan strategis (urgent/mendesak/krusial) di daerah yang perlu diatasi dengan membentuk Raperda Apakah Naskah Akademik telah memuat dan menjelaskan latar belakang masalah yang dihadapi dan ingin diselesaikan oleh Pemda? Apakah ada cara lain untuk mengatasi permasalahan strategis di atas, selain dengan membentuk Raperda? 28
No.
Ruang Lingkup Kriteria
Kriteria
Pertanyaan
Analisis
KET
B.
Potensi Dampak terhadap Keuangan Daerah
Apa sajakah cara-cara mengatasi masalah (solusi) yang disebutkan di dalam Raperda? Apakah solusi tersebut sudah mampu mengatasi masalah strategis di atas? Apakah solusi dalam Raperda tidak menimbulkan masalah baru? Apakah solusi tidak merupakan duplikasi dari Perda atau peraturan perundangundangan lain yang sudah ada? Apakah muatan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang setingkat ataupun yang lebih tinggi? Apakah materi pengaturan sesuai dengan materi muatan Perda? Potensi Beban bagi Keuangan Daerah Pembentukan Apakah Raperda ini [ya] Apabila “ya”, Bagaimana pengaruh stuktur kelembagaan baru membentuk lembaga baru? organisasi lembaga yang dibentuk dalam (ditambahkan kolom Raperda terhadap anggaran? [tidak] ada/tidak) Penyediaan sarana Ketentuan apa di dalam Raperda yang membawa konsekwensi penyediaan prasarana baru sarana prasarana baru? Sebutkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Pembentukan peraturan Apa saja jenis peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan pelaksanaan (Peraturan Desa) yang harus dibentuk? Sebutkan. Kepala Daerah, dan Peraturan Desa) Penyediaan alokasi Apakah Raperda membawa konsekwensi penyediaan anggaran pada bidang anggaran pada bidangpembangunan tertentu? Jika ya, sebutkan bidang pembangunan dimaksud. bidang pembangunan tertentu. Penambahan beban bagi Apa saja beban pengeluaran rutin yang timbul akibat dari Raperda ini? pengeluaran rutin pemerintah daerah Potensi Manfaat bagi Keuangan Daerah Potensi Manfaat
C.
Potensi Manfaat dan Pengaruhnya bagi Pembangunan Daerah
Sektor Perekonomian
Apa bentuk potensi manfaat yang langsung bagi keuangan daerah (misal Pajak, Retribusi, penghematan keuangan daerah, dll)? Apa bentuk potensi manfaat yang tidak langsung bagi keuangan daerah? (misal: peningkatan investasi, peningkatan infrastruktur, dll) Apa sektor perekonomian yang berpotensi mendapat manfaat dari Raperda.
29
No.
Ruang Lingkup Kriteria
Kriteria
C.
D.
Pertanyaan
Analisis
KET
Siapa pelaku ekonomi yang berpotensi mendapat manfaat
Potensi Kerugian bagi Pembangunan Daerah
Sektor Sosial Kemasyarakatan
Apa bentuk manfaat terhadap sektor sosial kemasyarakatan? (Misal: terhadap kerukunan antar warga masyarakat, ketenteraman/ ketertiban umum; terhadap hak-hak masyarakat di bidang ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, dll), politik, budaya, dll)
Sektor Lingkungan Hidup Sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Rentan Sektor otonomi daerah dan pelayanan umum Sektor Perekonomian
Apa bentuk manfaat terhadap sektor lingkungan hidup.
Sektor Sosial Kemasyarakatan
Apa bentuk kerugian terhadap sektor sosial kemasyarakatan? (Misal: terhadap kerukunan antar warga masyarakat, ketenteraman/ ketertiban umum; terhadap hak-hak masyarakat di bidang ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, dll), politik, budaya, dll) Apa bentuk kerugian terhadap sektor lingkungan hidup?
Sektor Lingkungan Hidup Sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Minoritas Sektor otonomi daerah dan pelayanan umum
Apa bentuk manfaat terhadap sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Rentan (tidak bersifat diskriminatif)? Apa bentuk manfaat terhadap sektor otonomi daerah dan pelayanan publik? Apa bentuk kerugian terhadap sektor perekonomian?
Apa bentuk kerugian terhadap sektor Hak Asasi Manusia/Perempuan dan Kelompok Minoritas (mengandung sifat diskrimitatif).
Apa bentuk kerugian terhadap sektor otonomi daerah dan pelayanan publik?
Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan: Rekomendasi: Pelaksana Analisis Tanggal
30
terima kasih 31
