PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Bogor pada periode 2010 – 2014 adalah: 1) Transportasi, 2) Kemiskinan, 3) Kebersihan dan 4) Pedagang Kaki Lima. Prioritas pembangunan tersebut merupakan lanjutan penanganan 4 (empat) prioritas pembangunan yang sama pada periode 2004 – 2009, mengingat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dipandang perlu untuk dilanjutkan, diperbaiki maupun ditambahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 7.1. TRANSPORTASI

Pelaksanaan pembangunan transportasi yang tertuang dalam Misi 2 bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, mempunyai sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas dan terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu. Strategi Pembangunan periode 2010 – 2014 lebih diarahkan pada aspek seperti tabel 7.1 berikut.

BAB VII PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Tahap Pertama adalah penataan infrastruktur (Jalan dan Terminal) b. Tahap Kedua adalah traffic engineering (penataan sistem lalu lintas). c. Tahap Ketiga adalah penataan angkutan umum Tabel 7.1.

Strategi Penataan Transportasi Tahun 2010 2014

Aspek Sarana prasarana transporta si Perhubun gan

2010 Penataa n Jalan




2014

Penataa n Angkuta n Umum Penataa n Sistem Lalu LIntas

Penataa n Termina l Penataa n Angkuta n Umum Penataa n Sistem Lalu LIntas



Penataa n Termina l Penataa n Angkuta n Umum

Untuk Pengembangan jaringan jalan, difokuskan pada : a. Pembangunan jalan R-3 (Seksi Vila Duta – Parungbanteng, Seksi Parungbanteng – Tajur) b. Pembangunan inner ring road (Seksi Tajur – Jl Detur)

RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014

VII-2


c. Peningkatan kemantapan jalan (zero pot hole) d. Peningkatan status jalan Untuk pengembangan terminal ke depan difokuskan kepada terminal penumpang dan terminal barang, yakni : a. Terminal penumpang terdiri dari revitalisasi Terminal Baranangsiang dan pembangunan terminal perbatasan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. b. Pembangunan terminal barang di arah Selatan dan Utara Kota Bogor untuk dapat membatasi jenis kendaraan besar yang masuk ke pusat kota. Untuk penataan angkutan umum, difokuskan pada : a. Shift angkutan umum b. Gasifikasi angkutan umum c. Rerouting angkutan umum d. Pengoperasian taksi e. Pengembangan angkutan massal Untuk manajemen rekayasa lalu lintas, difokuskan pada pengaturan lebih lanjut 11 (sebelas) titik kemacetan dan titik lainnya serta pengembangan fasilitas pendukung yakni : a. Penataan kawasan rawan macet b. Pembangunan pedestrian c. Penyediaan jalur sepeda d. Pembangunan dan pengembangan fasilitas lalulintas e. Penataan dan pembangunan fasilitas parkir f. Penerapan area traffic control system (ATCS)


VII-3


Adapun kesebelas titik kemacetan tersebut yakni : a. Simpang Tanjakan Empang b. Simpang Lawang Saketeng c. Simpang Gunung Batu d. Jembatan Merah e. Simpang Asem f. Sukasari (Depan Shangrila) g. Simpang Bank Jabar h. Simpang Paledang i. Simpang Taman Topi j. Simpang Suryakencana k. Jalan Otto Iskandardinata Dengan demikian kebijakan penanganan transportasi adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penataan lalu lintas di kawasan rawan kemacetan. Penanganan transportasi melalui program prioritas lebih ditekankan kepada menambah jaringan jalan lingkar dan peningkatan kualitas jalan yang diiringi dengan penataan lalu lintas dan angkutan umum. Adapun program prioritas pada transportasi adalah sebagai berikut: 7.1.1. Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan, dengan sasaran:


Jembatan, dan Drainase,

VII-4


a. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan jalan, drainase dan jembatan, dengan indikasi kegiatan penyusunan FS, DED, AMDAL jalan, drainase dan Jembatan b. Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan, jembatan dan drainase, dengan indikasi kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, jembatan dan drainase c. Terbangunnya jalan, jembatan dan drainase, dengan indikasi kegiatan : 1) Pembangunan ruas jalan sepanjang 25,03 km : pembangunan inner ring road (Muarasari Wangun) panjang 2 km, ROW = 40 m; Pembangunan lanjutan jalan R3 (Vila Duta – Tajur) panjang 5,5 km; dan Pembangunan jalan lainnya 2) Pembangunan drainase jalan sepanjang 12,5 km 3) Pembangunan jembatan 4) Pembangunan trotoar, seluas 1.330 m2 2. Program Peningkatan Jalan, Jembatan, dan Drainase, dengan sasaran : a. Meningkatnya ketersediaan perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan, dengan indikasi kegiatan penyusunan DED untuk peningkatan jalan, drainase dan jembatan b. Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase, dengan indikasi kegiatan pembebasan lahan untuk peningkatan jalan, jalan dan drainase


VII-5


c. Meningkatnya daya dukung dan kapasitas beban lintas jalan, drainase dan jembatan, dengan indikasi kegiatan peningkatan ruas jalan sepanjang 68,4 km : peningkatan daya dukung beban ruas jalan, jembatan dan drainase dan pelebaran ruas jalan, jembatan dan drainase 3. Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Drainase, dengan sasaran : a. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pemeliharaan jalan, drainase dan jembatan, dengan indikasi kegiatan penyusunan DED, untuk pemeliharaan jalan, drainase dan jembatan b. Terpeliharanya jalan, jembatan dan drainase secara rutin dan berkala, dengan indikasi kegiatan : 1) Pemeliharaan rutin dan berkala jalan 2) Perbaikan dan pemeliharaan trotoar dan kerb 3) Perbaikan dan pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong 7.1.2. Urusan Perhubungan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan, dengan indikasi kegiatan : 1) Penyediaan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota 2) Penyediaan dan pemutakhiran data bidang perhubungan


VII-6


3) Perencanaan teknis sarana prasarana perhubungan (FS, DED, AMDAL) 4) Evaluasi kinerja lalu lintas dan angkutan jalan 5) Penyediaan standar pelayanan minimum perhubungan b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan, dengan indikasi kegiatan : 1) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 2) Peningkatan Pengelolaan terminal, perparkiran c. Tersedianya sarana prasarana perhubungan, dengan indikasi kegiatan : 1) Pengadaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana perhubungan 2) Penyediaan/pemeliharaan/revitalisasi terminal, parkir, stoplet, halte, jembatan penyeberangan orang 2. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran penataan lalu lintas di lokasi rawan kemacetan, dengan indikasi kegiatan : a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di zona kemacetan b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana pengaman lalu lintas c. Penetapan zona selamat sekolah d. Pengamanan lalu lintas pada hari besar 3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan sasaran :


VII-7


a. Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum, dengan indikasi kegiatan : 1) Penyelenggaraan angkutan umum massal 2) Penataan rute angkutan kota 3) Pengendalian perijinan angkutan umum 4) Penataan angkutan umum (taksi, minibus) b. Meningkatnya kedisiplinan pengemudi, dengan indikasi kegiatan : 1) Penegakan hukum lalu lintas 2) Pembinaan lalu lintas 3) Lomba tertib lalu lintas 4) Pembinaan dan pemilihan pengemudi angkutan teladan dan SPAU 7.2. KEMISKINAN

Kemiskinan masih merupakan masalah sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Bogor menjadi kota jasa yang bersih, indah, aman dan nyaman. Jumlah orang miskin di Kota Bogor sebanyak 43.749 pada tahun 2007 dengan kriteria yang dikeluarkan oleh Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor untuk penetapan keluarga miskin, yaitu : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2/ orang. 2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah /bambu /kayu murahan.


VII-8


3. Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak berasal dari listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindungi /sungai/ air hujan. 7. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya sampai Sekolah Dasar (SD) /tidak tamat SD /tidak sekolah. 8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 9. Tidak pernah atau hanya sekali dalam seminggu mengkonsumsi daging/susu/ayam. 10. Tidak pernah atau hanya sekali dalam setahun membeli pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga 11. Sekali atau dua kali dalam sehari makan untuk setiap anggota rumah tangga. 12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha per buruh/ tani /nelayan/ buruh bangunan /buruh perkebunan /pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan. 13. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal sebesar Rp. 500.000 (seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor atau pun barang modal lainnya). 14. Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik.


VII-9


Model intervensi yang akan dilakukan pada periode 2010 - 2014 adalah memberikan bantuan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini harus didukung oleh kuatnya database keluarga miskin yang harus diintervensi sesuai dengan permasalahannya. Penanganan kemiskinan bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja namun tanggungjawab seluruh masyarakat pula. Oleh sebab itu penananan yang baik dan tidak tumpang tindih antara peran SKPD dengan pemangku kepentingan lainnya serta adanya link and macth antar pihak. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan akurat yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor dan pihak Kelurahan serta Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan selanjutnya, peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor yang telah disusun, harus optimal. Dari berbagai jenis kegiatan intervensi yang telah dilakukan pada tahun 2005 – 2009, beberapa kegiatan masih dapat diteruskan pada periode 2010 - 2014, namun dengan fokus pendampingan dan penguatan kelembagaan serta penguatan monitoring dan evaluasi agar menjadi lebih mandiri, dengan tahapan seperti tercantum pada tabel 7.2 berikut ini.


VII-10


Tabel 7.2.

Tahapan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 - 2014

Aspek Lembaga Perguliran Modal Kegiatan Ekonomi Sosial Sarana Prasarana Pendukun g

2010 Channeling

2011 Penguatan

2012 Penguatan

2013 Penguata n

2014 Penguata n

Pendampin gan dan Modal Usaha Bantuan Bantuan

Pendamping an dan Modal Usaha

Pendampin gan

Mandiri

Mandiri

Bantuan Bantuan

Bantuan Bantuan

Bantuan Bantuan

Bantuan Bantuan

Monitoring dan Evaluasi



Monitorin g dan Evaluasi

Monitorin g dan Evaluasi

Penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pelayanan atau bantuan bagi orang miskin dan program pemberdayaan orang miskin. Kelompok pertama lebih bersifat charity pembagian raskin, bantuan langsung tunai, biaya sekolah, pengobatan gratis (gakin), dan bantuan sarana/prasarana (perumahan, jalan lingkungan, dan sebagainya). Pelaksanaan program ini diukur dari jumlah orang miskin yang dilayani atau terintervensi dibandingkan dengan keseluruhan target yang ingin dicapai, bukan dari perubahan status orang miskin (menjadi tidak miskin). Program pemberdayaan sangat bervariasi mulai dari pelatihan, pendampingan sampai bantuan modal (kerja). Hasil yang ingin dicapai adalah perbaikan kapasitas,


VII-11


kemampuan dan pengalaman sehingga orang miskin mampu mandiri untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Ukuran keberhasilan program adalah banyaknya orang miskin yang menjadi tidak miskin atau paling tidak terlepas dari belenggu utama penyebab kemiskinan. Sebagian besar program lebih menuju kepada pengembangan kapasitas sehingga tidak selalu dapat menghilangkan kemiskinan. Program pembentukan kesempatan tidak banyak dilakukan. Pencapaian dari program ini relatif kecil. Adapun program dan urusan yang mendukung penanggulangan kemiskinan sebagai berikut : 7.2.1. Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran program meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikasi kegiatan peningkatan distribusi, mutu, dan ketersediaan pangan masyarakat, melalui penyediaan beras bagi masyarakat miskin (raskin). 7.2.2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan, dengan sasaran pengembangan sikap dan mental wirausaha, dengan indikasi kegiatan pelatihan dan pembinaan LKM UEK-SP, biaya operasional dan subsidi pendamping UEK-SP, pelatihan pengelola ekonomi masyarakat syariah, penilaian kinerja pengurus UEK-SP, Pelatihan pengelola ekonomi syariah masjid.


VII-12


7.2.3. Urusan Perumahan Rakyat Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan sasaran tertatanya kawasan perumahan kumuh untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan, dengan indikasi kegiatan : a. Perbaikan rumah tidak layak huni b. Penataan kawasan kumuh (urban renewal) 7.2.4. Urusan Pendidikan 1. Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sasaran meningkatnya akses layanan dan mutu pendidikan anak usia dini (pra sekolah), dengan indikasi kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarna PAUD dan Pelatihan Tutor PAUD 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ,dengan sasaran meningkatnya akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan dasar 9 tahun, dengan indikasi kegiatan Beasiswa bagi siswa gakin tingkat SD/MI/SMP/MTs 3. Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran meningkatnya akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan menengah, dengan indikasi kegiatan beasiswa bagi gakin tingkat SMA/MA/SMK 4. Program Pendidikan Non-Formal, dengan sasaran meningkatnya akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan nonformal (Paket A,Paket B, Paket C), dengan indikasi kegiatan: a. Pelaksanaan Kejar Paket A dan Pelatihan Tutor b. Pelaksanaan Kejar Paket B dan Pelatihan Tutor


VII-13


c. Pelaksanaan Kejar Paket C dan Pelatihan Tutor d. Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 7.2.5. Urusan Kesehatan 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin, dengan indikasi kegiatan pelayanan rujukan masyarakat miskin dan jamkesmas. 2. Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan sasaran: a. Meningkatnya kunjungan ibu hamil ke sarana pelayanan kesehatan b. Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan c. Meningkatnya kunjungan neonatal ke tenaga kesehatan d. Meningkatnya kunjungan bayi yang dibawa ke tenaga kesehatan Indikasi kegiatan program ini yakni Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 3. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas gizi balita b. Meningkatnya cakupan Vitamin A Balita c. Meningkatnya cakupan zat Besi pada Ibu hamil d. Meningkatnya konsumsi garam beryodium e. Meningkatnya balita yang dipantau pertumbuhannya f. Meningkatkan perbaikan gizi siswa sekolah melalui UKS


VII-14


Indikasi program ini yakni Peningkatan Status Gizi Masyarakat 4. Program pengembangan lingkungan sehat, dengan sasaran : a. Meningkatnya sanitasi dasar perumahan, penyehatan TTU dan TPM, dengan indikasi kegiatan yakni pembangunan sarana prasarana sanitasi masyarakat b. Penyehatan TTU dan TPM, dengan indikasi kegiatan pelayanan puskesmas, jasa pelayanan, pembinaan, manajemen dan peningkatan SDM 5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dengan sasaran: a. Mencegah atau menurunkan berjangkitnya penyakit menular, dengan indikasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular b. Mencegah atau menanggulangi penyakit tidak menular, dengan indikasi kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular 7.2.6. Urusan Pemberdayaan Perlindungan Anak

Perempuan

dan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan sasaran: a. Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS), dengan indikasi kegiatan peningkatan P2WKSS b. Meningkatnya keluarga sehat sejahtera di Kota Bogor, dengan indikasi kegiatan pelatihan pemberdayaan


VII-15


masyarakat bagi kader PKK dan pelatihan usaha PKK dan para akseptor

7.2.7. Urusan Sosial 1. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan social lainnya, dengan sasaran meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya indikasi kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial 2. Program Pembinaan Anak Terlantar , dengan sasaran terbinanya anak terlantar, dengan indikasi kegiatan penanganan anak terlantar dan rehab gedung PMKS serta pembangunan rumah singgah 3. Program Pembinaan Penyandang Cacat, Trauma Dan Korban Bencana, dengan sasaran : a. Terbinanya para penyandang cacat, trauma, dan korban bencana, dengan indikasi kegiatan Penanganan penyandang cacat, trauma dan bencana b. Menurunnya jumlah penyandang penyakit sosial, dengan indikasi kegiatan penanganan masalah penyakit sosial 7.3. KEBERSIHAN

Bogor

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota berdasarkan program dan kegiatan yang telah


VII-16


dilaksanakan tahun 2005 – 2009, maka untuk tahun 2010 – 2014 disusun strategi prioritas pembangunan kebersihan di Kota Bogor pada Misi 2 yang bertujuan menjadikan lingkungan bersih dan berkelanjutan, dengan sasaran terwujudnya pengelolaan persampahan yang terpadu. Adapun strategi yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan persampahan. Prioritas penanganan kebersihan ditekankan pada peningkatan kapasitas pelayanan persampahan, pengoptimalan TPA Galuga dan persiapan dukungan pada TPA Nambo, serta peningkatan sistem pengelolaan dengan konsep 3R, yakni sebagai berikut : 1. Pengurangan jumlah sampah terangkut ke TPA melalui penanganan sampah di sumber berbasis masyarakat (3R) 2. Optimalisasi TPA Galuga melalui : a. Penanganan pasca bencana b. Penataan TPA Galuga : 1) Pengelolaan sesuai MOU 2) Pengelolaan pasca penutupan 3. Penyiapan TPA skala kota (TPPAS) dan dukungan terhadap TPA Regional Nambo 4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah : a. Pewadahan (tong sampah, TPS, container) b. Pengangkutan (dump truk, arm roll dan gerobak) c. Pengelolaan (transfer depo, TPA) 7.3.1. Urusan Lingkungan Hidup


VII-17


Program pengembangan kinerja pelayanan persampahan, dengan sasaran: a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana persampahan, dengan indikasi kegiatan : 1) Penyediaan, peremajaan, pemeliharaan sarana pengangkutan sampah (dump truk, compactor, kontainer, gerobak sampah, armroll, motor sampah) 2) Penyediaan sarana pengelolaan sampah b. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah di TPA, dengan indikasi kegiatan : 1) Penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Galuga 2) Perbaikan pengelolaan sampah di TPA Galuga 3) Persiapan dukungan pada TPA Nambo (Stasiun Peralihan Antara) c. Tersedianya TPPAS, dengan indikasi kegiatan : 1) Persiapan TPPAS (Penyusunan DED, Amdal, pembebasan lahan) 2) Pembangunan TPPAS (jalan akses, sarana pemrosesan pengolahan sampah, IPAL) d. Peningkatan pengelolaan sampah 3R, dengan indikasi kegiatan : 1) Pengelolaan sampah dan penyediaan sarana prasarana sampah program 3R 2) Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri


VII-18


7.4. PEDAGANG KAKI LIMA

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor tumbuh dan berkembang pesat hingga menimbulkan banyak permasalahan. Sebagaimana lazimnya, PKL menempati lapak yang peruntukannya bukan untuk berdagang seperti trotoar, badan jalan, emperan toko, taman (ruang terbuka), dan terminal. Akibatnya, fungsi peruntukan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tampak kesemrawutan, kemacetan, dan kekotoran. Pada gilirannya, kota jauh dari keteraturan, kebersihan dan keindahan. Oleh karena itu, PKL harus ditata sehingga tidak menimbulkan permasalahan tersebut. Dalam menangani PKL akan berhadapan dengan banyak pertentangan dan perlawanan baik dari pihak PKL maupun pihak lain (LSM) dengan dalih mulai dari kesulitan tempat berusaha sampai pada isu hak azasi manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa penataan PKL harus dilakukan secara cermat, terencana dan berbasis hukum. Paradoks terjadi dalam semua upaya, di satu sisi penegakan hukum peruntukan tempat atau lokasi berhadapan dengan kewajiban membangun perekonomian rakyat secara luas di sisi yang lain. Prioritas perlu ditetapkan ketika dua tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Tujuan penataan PKL adalah terwujudnya Kota Bogor yang bersih, indah dan nyaman bebas dari PKL berdasarkan


VII-19


peraturan dan perundang-undangan. Sasaran penataan PKL adalah Kota Bogor bersih, bebas macet dan kumuh akibat PKL serta tertatanya PKL yang tidak mengganggu ketertiban umum Berdasarkan pengalaman tahun 2005 – 2009, secara umum strategi penataan PKL (sektor informal) adalah mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan strategi : a. Menata ruang kegiatan sektor informal yang ada b. Mengalokasikan ruang baru untuk kegiatan sektor informal c. Melibatkan masyarakat dalam pengendalian ruang untuk sektor informal Sedangkan rencana penataan PKL dilaksanakan dengan melalui: a. Menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan b. Menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal c. Membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang d. Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal e. Mengintegrasikan kegiatan sektor formal dan sektor informal


VII-20


f.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal g. Mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk mengalokasikan ruang bagi kegiatan sektor informal Strategi yang dapat ditempuh penanganan PKL tahun 2010 - 2014 difokuskan pada : a. Penataan Lokasi PKL 1) Penegasan titik lokasi PKL, berikut dengan pengaturan jenis komoditas, model desain berjualan, dan waktu berjualan. 2) Mewajibkan pengembang menyediakan pasar tradisional skala lingkungan di perumahan-perumahan 3) Mewajibkan pusat perbelanjaan modern menyediakan ruang untuk PKL khususnya makanan dengan insentif yang menarik 4) Meredisain pasar yang ada agar nyaman bagi penjual dan pembeli khususnya komoditas hasil pertanian 5) Pendataan registrasi PKL untuk mengendalikan jumlah PKL, dengan memberikan tanda khusus resmi b. Penertiban PKL 1) Penertiban PKL yang lebih tegas di luar lokasi titik PKL (strickly forbidden area) khususnya di Jalan Arteri dan Kolektor 2) Target penertiban PKL yakni 21 titik lokasi c. Pembinaan PKL 1) Pembinaan dan penyuluhan peningkatan displin PKL


VII-21


2) Pembinaan dan pemantauan kebersihan, keamanan dari komoditas yang dijual PKL dengan target 300 PKL 3) Kelembagaan pengelolaan •

Perlu dibentuk tim kerja khusus penanganan PKL .

•

Rencana kerja serta monitoring evaluasi yang terjadwal dan terukur

•

Dalam

pemantauan

dan

penertiban

PKL

dilaksanakan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat •

Perlu ada peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2005 khususnya kebijakan dan kriteria lokasi PKL

mengenai

Dalam melaksanakan penataan PKL, melibatkan lintas urusan yaitu sebagai berikut: 7.4.1. Urusan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan sasaran program tertatanya dan terbinanya pedagang kaki lima, dengan indikasi kegiatan pembinaan PKL dan penyuluhan peningkatan disiplin PKL.

7.4.2. Urusan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas taman kota dan


VII-22


taman lingkungan (termasuk lokasi eks penertiban PKL pada 17 lokasi). 7.4.3. Urusan Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran penataan lalu lintas di lokasi zona PKL, dengan indikasi kegiatan : a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di zona PKL b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana pengaman lalu lintas 7.4.4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Keamanan Ketentraman Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan sasaran menurunnya lokasi rawan PKL, dengan indikasi kegiatan penertiban PKL


VII-23

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents