BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014 harus sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. RKP tahun

pusat

2014

mengambil

tema

pembangunan

“Memantapkan

Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”. Unsur-unsur pokok dalam tema RKP 2014, meliputi 3 hal sebagai berikut. 1. Pemantapan Perekonomian Nasional; 

Peningkatan daya saing;



Peningkatan ketahanan ekonomi;



Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; 

Pembangunan SDM;



Penurunan kemiskinan dan pengangguran;



Mitigasi bencana;



Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. 

Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;



Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 11 prioritas nasional dan 3 bidang lainnya. Prioritas nasional dan isu strategis tahun 2013 mencakup 11 prioritas yaitu (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; (k) kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Sedangkan ketiga bidang lainnya meliputi (i) bidang politik, hukum, dan keamanan; (ii) bidang perekonomian; (iii) bidang kesejahteraan rakyat.

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

IV - 1

Gambar 4. 1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2014 sesuai dengan RPJM

Selanjutnya, prioritas nasional tersebut dijabarkan kembali dalam prioritas dan isu strategis RKP 2014 sebagai berikut. Gambar 4. 2 Lima Belas Isu Strategis ( dari 43 isu strategis yang difokuskan pendanaannya) dalam RKP 2014


IV - 2

Berdasarkan tema RKP Nasional dan isu strategis nasional diatas, maka sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain: 1.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6, 6 sampai dengan 6, 8 persen.

2.

Penurunan angka pengangguran menjadi 5, 0 sampai dengan 6, 0 persen.

3.

Penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 persen.

4.

Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen.

Dalam mendukung pencapaian RKP Tahun 2014, maka beberapa isu strategis pemerintah daerah antara lain (1) Penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD; (2) Optimalkan Program Pembangunan Pro-Rakyat, Keadilan untuk Semua, Dan MDG’S Melanjutkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010; (3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (4) Tingkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (5) Penanganan Stabilitas Politik Dalam Negeri; (6) Penegasan Batas Antar Daerah; (7) Dukungan Terhadap Pelaksanaan Pnpm Mandiri Perdesaan; (8) Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah; (9) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sedangkan prioritas pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi yaitu berupa penanganan jalan strategis nasional ruas Gardu Atak-Kawah Ijen-Jambu sepanjang 73,65 Km yang terletak di Kab. Bondowoso dan Banyuwangi, merupakan jalur potensial untuk mendukung Kawah Ijen sebagai daerah tujuan wisata dan untuk mensukseskan program pemanfaatan energi panas bumi (geothermal). Hal ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas wisata dan lalulintas ekonomi serta mensukseskan program pemanfaatan energi panas bumi (geothermal). Disamping itu, proritas nasional lainnya, terutama dalam lingkup infrastruktur daerah juga meliputi transportasi darat berupa Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi; kedua PELABUHAN LAUT berupa Pembangunan Pelabuhan Boom Kab. Banyuwangi (lanjutan pemb. breakwater) dan ketiga Pembangunan Bandara Blimbingsari Kab. Banyuwangi. Sejalan dengan tema pembangunan pemerintah pusat, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah “Memantapkan Stabilitas Dan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Global Untuk Kemakmuran RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014

IV - 3

Rakyat Jawa Timur Yang Lebih Baik” yang dijabarkan ke dalam unsur pokok tema yaitu: 1. Stabilitas Daerah a.

Harmonisasi horizontal dan vertikal

b.

Keamanan, ketentraman dan ketertiban

c.

Dinamika poltik yang kondusif

d.

Reformasi

Birokrasi

(administrasi)

yang

efisien,

efektif

dan

Pemberantasan Korupsi e.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

2. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Global a.

Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif

b.

Peningkatan daya saing global daerah

c.

Perluasan Jaringan Internasional untuk pariwisata, perdagangan dan investasi (Tourism, Trade and Investment)

d.

Perkuatan pasar domestik

e.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk investasi

f.

Fokus Target Group pada UMKM dan Koperasi

3. Peningkatan Kemakmuran Rakyat a.

Percepatan Penurunan Kemiskinan

b.

Percpatan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

c.

Percepatan Peningkatan IPM

d.

Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan

e.

Pengurangan Disparitas antar Wilayah dan Kelompok Pendapatan

f.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk pelayanan dasar

Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja agregat, maka isu strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut.


IV - 4

Gambar 4. 3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Selanjutunya, berdasarkan pembangunan wilayah, isu strategis di Jawa Timur terbagi dalam 3 isu strategis, yakni Pembangunan Kawasan Jawa Timur Bagian Utara, Pembangunan Kawasan Jawa Timur bagian Selatan dan Percepatan pengembangan wilayah Suramadu. Secara rinci isu startegis pada masing-masing kawasan beserta tujuan dan usulan kegiatan strategis adalah sebagai berikut. Tabel 4. 1 Isu Startegis Pembangunan Wilayah Tahun 2014 NO

ISU STRATEGIS

1.

ISU STRATEGIS 1: Pembangunan Kawasan Jawa Timur Bagian Utara

2.

ISU STRATEGIS 2: Pembangunan Kawasan Jawa Timur

TUJUAN

USULAN KEGIATAN STRATEGIS

Mendukung penguatan pusat pertumbuhan di pulau Jawa sesuai dengan MP3EI, dan diarahkan untuk mendukung pembangunan wilayah Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan yang menjadi orientasi, pasar, dan rujukan pembangunan wilayah Indonesia Timur.

1. Pembangunan prasarana jalan: tol Gresik-Tuban, tol LegundiBunder, simpang susun ke terminal uhan Tel Lamong 2. Pembangunan prasarana kereta api double track SurabayaBojonegoro, rel menuju Tel Lamong, Tj Perak-Kalimas 3. Pembangunan prasarana perhubungan laut: pelebaran alur pelayanan barat Sby, trestle-dermaga laut Tj tembaga Probolinggo Mendukung pembangunan 1. Penyelesaian jalur lintas selatan pusat-pusat pertumbuhan 2. Pembangunan ekonomi wilayah Jawa Timur prasaranaperhubunganudara:


IV - 5

NO

ISU STRATEGIS bagian Selatan

TUJUAN

USULAN KEGIATAN STRATEGIS

bagian Selatan 3.

4.

5. 3.

ISU STRATEGIS 3: Percepatan pengembangan wilayah Suramadu

Mendukung pengembangan wilayah Suramadu sebagai Pusat Pengembangan Perekonomian Jawa Timur.

1.

2.

3. 4.

fasilitasoperasional Abdurrahman Saleh Malang Pembangunan bandara baru di Kertosono atau daerah sekitarnya sebagai back-up bandara di Malang Pembangunan prasarana penahan gelombang laut di Banyuwangi Pengembangan pelabuhan barang di Pacitan Pembangunan prasarana jalan lintas utara Madura, lintas utara-selatan Madura, lintas selatan Madura, perluasan tol jembatan suramadupelabuhan terminal Prasarana perhubungan: pelabuhan peti kemas Socah Madura, pelabuhan regional di Sampang, prasarana u/ pulaupulau kecil, pengembangan bandara Trunojoyo Pembangunan prasarana air minum dan air baku Pembangunan tenaga listrik tambah suplai PLN, prasarana listrik di pulau-pulau kecil

Sedangkan isu strategis untuk pembangunan sektoral tahun 2014 meliputi 6 isu strategis dengan rincian sebagai berikut. Tabel 4. 2 Isu Strategis Pembangunan Sektoral No 1

2

3

4

5

Isu Strategis Pembangunan Sektoral Pemenuhan surplus padi melalui revitalisasi waduk, pemeliharaan dan revitalisasi jaringan usaha tani serta perluasan areal Mendukung pelestarian dan Pengendalian banjir sekaligus penyediaan air baku perlindungan lingkungan hidup: Mendukung pelaksanaan Inventarisasi data persektor, penyiapan sistem RAD-GRK perencanaan, pengendalian, monev, dan peningkatan kapasitas kab/kota. Mendukung peningkatan Peningkatan prasarana kesehatan termasuk RSU MDG Kesehatan dan di Jawa Timur sebagai rujukan utama nasional Pendidikan dari wilayah Indonesia bagian timur, pengendalian penyakit menular dan buta aksara Mendukung penurunan Pembangunan permukiman layak huni serta kemiskinan pembangunan rumah susun sewa, dan penyediaan air minum Mendukung Ketahanan Pangan


IV - 6

No 6

Isu Strategis Pembangunan Sektoral Mendukung MP3EI dan Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, Pembangunan KA, perhubungan laut di utara Jatim; Prasarana jalan, Kawasan perhubungan udara, perhubungan laut di selatan Jatim; Prasarana jalan, perhubungan udara, perhubungan laut, air bersih/minum, energi, di Madura

Kebijakan pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut di atas, tentunya akan membawa pengaruh sosial, ekonomi, dan politik dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi, tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014 adalah “Mewujudkan Banyuwangi Lebih Baik Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pariwisata dan UMKM”

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015. Hal ini akan memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan kepala daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD 2010 – 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.


IV - 7


IV - 8

Tabel 4. 3 HubunganVisi/Misi dan Tujuan/SasaranPembangunan Kabupaten Banyuwangi Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia No

Misi

Tujuan

Sasaran

1.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai; 3. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan 4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum

2.

Mewujudkanaksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Menurunnya angka buta aksara; Meningkatnya angka partisipasi pendidikan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Meningkatnya kesadaran moral peserta didik; Menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral Meningkatnya usia harapan hidup; Menurunnya angka kematian bayi; Menurunnya jumlah kematian maternal; Menurunnya angka kematian ibu melahirkan; Menurunnya anak balita di bawah garis merah; Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan; Meningkatnya peserta KB aktif; Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;

IV - 9

Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia No

Misi

Tujuan

Sasaran 15. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan; 16. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional; 17. Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren

3.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi

1. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.. 2. Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian 3. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan 4. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN 5. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya 6. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM 7. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi 8. Tersusunnyaregulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik 2. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan

1. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata; 3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta


IV - 10

Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia No

Misi

Tujuan prasarana fisik

5.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan


1. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sasaran prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi 5. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai 6. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif 7. Meningkatnya jumlah jalan poros desa 1. Menurunnya tingkat pengangguran; 2. Menurunnya angka kemiskinan; 3. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender 4. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat; 5. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan 6. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

IV - 11


IV - 12

Tabel diatas sudah sangat jelas menghubungkan antara visi kepala daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dijabarkan dalam lima misi utama yaitu: a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance); b. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya; c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal; d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik; e. Mewujudkan sumberdaya pembangunan

kesejahateraan daerah

masyarakat

berbasis

berkelanjutan,

melalui

pemberdayaan

berkeadilan,

dan

optimalisasi masyarakat, berwawasan

lingkungan. Sejalan dengan misi tersebut maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran seperti yang terlihat dalam tabel. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dijadikan suatu

pedoman

untuk

menentukan

indikator

kinerja

dan

juga

aspek

keberhasilannya. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2014 adalah sebagai berikut:


IV - 13

Tabel 4. 4 Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Visi: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan KualitasSumberDayaManusia MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) Tujuan

Sasaran

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai; 3. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan;

4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum.


Strategi

Arah kebijakan

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik , bersih dan efektif (good Governance)

1. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, khususnya antara eksekutif dan legislatif, di dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis yang ada di dalam masyarakat; 2. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan baik pada proses perencanaan dan implementasinya.

Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pengembangan sistem rekrutmen; 2. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian berbasis analisis kebutuhan dan merit system; 3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui program training dan retraining, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing; 4. Membangun disiplin, etos kerja, dan budaya organisasi pegawai; 5. Pengembangan sistem renumerasi dan penggajian berbasis kinerja.

Meningkatan Kesadaran Hukum

1. Peningkatan koordinasi di dalam pemberian penyuluhan hukum dengan berbagai instansi terkait dan organisasiorganisasi masyarakat; 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan internalisasi peraturan perundang-undangan secara terpadu; 3. Penegakan hukum (law enforcement) dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

IV - 14

MISI II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1. Menurunnya angka buta aksara; 2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan;

Meningkatkan dan Pendidikan Berakhlak

Akses Kualitas Yang

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan; Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

4. Meningkatnya kesadaran moral peserta didik; 5. Menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral;

Mengembangkan Pendidikan Berbasis Moral dan Keagamaan

6. Meningkatnya usia harapan hidup; 7. Menurunnya angka kematian bayi; 8. Menurunnya jumlah kematian maternal;

1. Peningkatan muatan pendidikan berbasis moral dan keagamaan di dalam pendidikan sekolah, khususnya di dalam bentuk contoh-contoh kongkrit (uswatun hasanah); 2. Pengintegrasian pendidikan berbasis umum dan keagamaan.

1. Peningkatan upaya kesehatan melalui: Peningkatan Meningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

9. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;


1. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah; 2. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3. Penyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal; 4. Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal; 5. Penataan sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, transparan dan akuntabel; 6. Pemberian insentif kepada guru ngaji; 7. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga.

IV - 15

kesehatan ibu dan anak; Peningkatan status gizi bagi balita; Pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; Peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan;Pengawasan penyehatan makanan dan minuman; Peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi; Peningkatan akses dan mutu pelayanan KB;

2. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan melalui peningkatan

10. Menurunnya anak balita di bawah garis merah;

program-program pembiayaan kesehatan yang berpihak pada keluarga miskin & hampir miskin yang tidak mampu membiayai pengobatan;jamkesmas dan jamkesda bagi keluarga miskin; pembiayaan program kesehatan inovasi lokal (JPKMB, Puskesmas berhati MP3, puskesmas PLUS, Harga PAS, Gemmass, dll); peningkatan anggaran kesehatan secara proporsional (sesuai UU 36 tahun 2009 ttg kesehatan); peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.

11. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; 12. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan; 13. Meningkatnya peserta KB aktif; 14. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;

Pemenuhan ketersediaan, keterjangakauan dan pemerataan farmasi melalui peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi; peningkatan ketersediaan obat generik; peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat / farmasi di masyarakat; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat; peningkatan pemakaian obatan-obatan tradisional.

15. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan;

Penyempurnaan Manajemen Kesehatan dan Informasi Kesehatan melalui peningkatan pengelolaan manajemen kesehatan; Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); Penelitian dan pengembangan kesehatan.

16. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional;

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan melalui Pemerataan penyebaran tenaga medis dan para medis di daerah-daerah; Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan; Peningkatan persebaran tenaga kesehatan.

17. Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta

Pemberdayaan Masyarakat dalam kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Polindes, Desa Siaga, Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja), Toga (taman obat keluarga); Peningkatan peran serta organisasi-organisasi masyarakat,


IV - 16

Poskestren.

seperti Pesantren, dan LSM dalam upaya kesehatan masyarakat; Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih

MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal Tujuan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian;

Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian

1. Pengembangan produk-produk unggulan sektor pertanian di masing-masing desa (one village one product) 2. Mengembangkan usaha agrobisnis pedesaan 3. Pemberdayaan petani

2. Meningkatnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;

Mengembangkan Industri Olahan dan KreatifBerbasis Pertanian

1. Penumbuh kembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian; 2. Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktivitas kerja

Bertani Selaras Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan dan Hutan

1. Pengelolaan pertanian berwawasan lingkungan 2. Pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara 3. Peningkatan peran kelembagaan dan posisi tawar petani dan nelayan 4. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian produktif 5. Peningkatan upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung 6. Pelaksanaan rehabilitasi hutan

3. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan (pertanian dalam arti luas);

4. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN;


Meningkatkan Investasi

IV - 17

1. Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif bagi datangnya investor dan berkembangnya dunia usaha.. 2. Peminimalisiran ekonomi biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha; 3. Pengembangan pelayanan satu atap di dalam perjinan dan pengelolaan investasi;

4. Penyempurnaan kelembagaan yang menangani investasi agar berdaya saing efisien, transparan dan non diskriminatif; 5. Penyediaan dan pengoptimalisasian ICT (Information Communication and Technology)

Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

1. Pengembangan dan pembangunanpusat-pusat wisata unggulan 2. Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis 3. Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengusaha wisata dalam bidang promosi wisatadan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional

6. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM.

Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster

1. Peningkatan profesionalisme pengelola Koperasi 2. Pembangunan kompentensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM 3. Pemfasilitasian kebutuhan modal bagi Koperasi dan UMKM 4. Pengembangan bisnis UMKM dengan pendekatan kluster 5. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM

1. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi;

Mengembangkan Jejaring antar Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta KekuatanKekuatan Ekonomi

2. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah.

Menyusun Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah

5. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya;

2. Meningkatkanpembang unanekonomiterintegra si

MISI IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik


IV - 18

1. 2.

Peningkatan jejaring antar daerah; Peningkatan integrasi antar daerah, provinsi dan

pusat; 3. Peningkatan jejaring antar pelaku ekonomi 1. Penyusunan regulasi tentang kompetisi kegiatan ekonomi di daerah dan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi kerakyatan daerah; 2. Penyusunan regulasi untuk penguatan ekonomi kerakyatan;

Tujuan

Sasaran 1. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik

Arah kebijakan

Meningkatkan Akses Transportasi dan Informasi

1. Pembangunan jalan akses daerah terisolir; 2. Peningkatan sarana informasi dan alat trasportasi; 3. Peningkatan penggunaan informasi dan alat transportasi

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerahdaerah tujuan wisata;

Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata

3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

Perbaikan dan pengembangan DAM dan saluran irigasi

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, bendungan, dan jembatan

5. Meningkatknya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

7. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana

Strategi

Mengembangkan Infrastruktur dan Tata Ruang 2. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

6. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif

1. Penataan ulang tata ruang atau rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi; 2. Penegakan implementasi tata ruang atau rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang telah dibuat dan ditetapkan

1. Meningkatnya jumlah jalan poros desa

Pembangunan poros-poros desa, untuk kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan;


IV - 19

mengurangi

fisik MISI V : Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan Tujuan

Sasaran 1. Menurunnya tingkat pengangguran;

2. Menurunnya angka kemiskinan;

Meningkatkan 3. Meningkatnya program-program kesejahteraan melalui pembangunan yang berbasis optimalisasi sumberdaya pada pengarusutamaan gender; daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 4. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;

5. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan;


Strategi

Arah kebijakan 1. 2. 3. 4.

Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemetaan kemiskinan dan pengangguran; Penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan; Penyusunan rencana strategis mengatasi pengangguran; Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mengatasi kemiskinan melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (TKPK).

Mengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

1. Pengarusutamaan isu gender di dalam berbagai kebijakan pemerintah dan kurikulum sekolah; 2. Pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan kekerasan domestik dan perdagangan manusia dan TKW ilegal; 3. Peningkatan program-program pembangunan terhadap perlindungan anak; 4. Pengembangan pembinaan kepada anak korban kekerasan, anak jalanan dan perdagangananak.

Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat; 2. Penyederhanaan prosedur pemberian jaminan sosial; 3. Pengembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan bagi orang-orang yang tidak beruntung secara sosial ekonomi.

Memberdayakan Kelompok Masyarakat

1. Penumbuhan pengembangan kesadaran dalam masyarakat akan pentingya kebersamaan; 2. Pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok petani, pengrajin dan kelompok-kelompok lain;

IV - 20

3. Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada di dalam masyarakat.

6. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.


Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal

IV - 21

1. Penumbuhan minat masyarakat terhadap budaya lokal; 2. Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal; 3. Pengadaan pelatihan, festival budaya, dan kesenian lokal; 4. Penetapan kurikulum lokal (budaya, seni) dalam pendidikan; 5. Pengembangan ruang apresiasi terhadap budaya lokal.

4.2.

Prioritas Pembangunan Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 pada dasarnya adalah

gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan memiliki keterhubungan satu sama lain. Keterkaitannya dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 4. 5 Prioritas Pembangunan Daerah No

Program Prioritas (RPJMD)

1.

Peningkatan akses pendidikan yang bermoral dan berakhlak

2.

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan

3.

Revitalisasi sektor pertanian

4.

Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

5.

Pengembangan wisata berbasis kearifan lokal

6.

Pelestarian dan pengembangan budaya lokal

7. 8.

Peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

9.

Pengembangan infrastruktur dan tata ruang

10.

Peningkatan akses transportasi dan informasi

11. Pengembangan jejaring kekuatan ekonomi


Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2014  Pengurangan disparitas partisipasi dan kualitas pendidikan  Peningkatan fungsi pelayanan pendidikan  peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan  Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas  Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan  Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata  Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan  Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan alat kesehatan  Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata  Revitalisasi Pertanian  SL-PTT; Padi, Jagung, Kedelai  Pengamanan Pasca Panen  Penguatan Penyuluhan Peningkatan kunjungan wisatawan dan pemasaran destinasi wisata

Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan koperasi  Optimalisasi kinerja pelayanan infrastruktur  Optimalisasi kinerja pelabuhan maupun bandara  Peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur  Peningkatan dan perluasan IV - 22

   12. Peningkatan investasi 

13. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

  

14. Pemberdayaan kelompok masyarakat 

Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Pengembangan program perlindungan dan 16. jaminan sosial Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan, 17. dan hutan Peningkatan kapabilitas birokrasi dan 18. kualitas layanan publik 15.

19.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

Selanjutnya

masing-masing

prioritas

infrastruktur dan layanan broadband Penelaahan dan perubahan kebijakan dan aturan terkait PTSP Peningkatan promosi investasi daerah terintegrasi Peningkatan kualitas infrastruktur strategis (Bandara, Pelabuhan, Terminal, jalan) Peningkatan akses ketersedian lahan usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah Peningkatan keamanan usaha Pengintegrasian perencanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan Peningkatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan koordinasi kelembagaan lintas SKPD serta peningkatan intensitas peran dan fungsi TKPKD

Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perlindungan anak Perlindungan lingkungan dan konservasi SDA  penataan kepegawaian daerah  realokasi penempatan pegawai  Memperkuat manajemen SDM pegawai  Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi pegawai  Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai

pembangunan

daerah

diatas

dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut.


IV - 23

Tabel 4. 6 Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2014 No

Prioritas Pembangunan

Program Pembangunan Daerah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

Peningkatan akses pendidikan dan kualitas SDM

Program Pendidikan Menengah Atas

Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Madrasah Diniyyah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pelayanan Manajemen Pendidikan

2

Peningkatan layanan dan sarana serta kualitas


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kinerja

SKPD Penanggung Jawab

Indikator

Target

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

56.62

Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.03

Dinas Pendidikan

0.39

Dinas Pendidikan

99.75 96.18 98.73 74.22 108.86 100

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

0.72

Dinas Pendidikan

96.23

Dinas Pendidikan

46.32 64.29 98,98-98,54

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

99.69

Dinas Pendidikan

89.51

Dinas Pendidikan

1.94

Dinas Kesehatan

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs APM SD APM SMP APK SD APK SMP Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA APM SMA APK SMA AMH

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rasio posyandu per satuan balita

IV - 24

No

Prioritas Pembangunan kesehatan masyarakat

Program Pembangunan Daerah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Kinerja Indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR/mil) Angka Kematian < 48 jam (NDR/mil)

Target


142.18

Dinas Kesehatan

80

Dinas Kesehatan

96.7

Dinas Kesehatan

100

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

15

Dinas Kesehatan

90 100 48.39 65% 8 hari 45 kali 3 hari

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD

30 50

RSUD

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

01:14.6

Dinas Kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk

7.66

Dinas Kesehatan

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

7.66

Dinas Kesehatan

IV - 25

No


Program Pembangunan Daerah Program Penyehatan Lingkungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kesehatan Lansia Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3

Pengembangan teknik dan peningkatan produktivitas pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Progam Peningkatan Produksi


Kinerja Indikator Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

Target


2.68

Dinas Kesehatan

Jml Rumah Sakit

11

Dinas Kesehatan

Jml Puskemas, Pustu, Pusling

216

Dinas Kesehatan

Jml Tenaga Medis

270

Dinas Kesehatan

Keperawatan (perawat dan bidan)

1270

Dinas Kesehatan

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

43

Dinas Kesehatan

Tenaga kesehatan

80

Dinas Kesehatan

Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

37 43

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

16.82

Dinas Kesehatan

44.53

Dinas Kesehatan

4.98

Dinas Kesehatan

67.65

49.37

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

9.15

Kontribusi Produksi kelompok

4.2

IV - 26

Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan Dinas Pertanian,

No


Program Pembangunan Daerah Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Piaraan (Anjing, Kucing) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

4

5

6

Peningkatan kesadaran budaya masyarakat,kunjungan wisatawan dan pemasaran destinasi wisata

Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan koperasi

Peningkatan kualitas infrastruktur publik


Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran

Kinerja Indikator petani terhadap PDRB

Target

Cakupan bina kelompok petani

26.75

Dinas Peternakan

Nilai Tukar Petani

111

Dinas Peternakan

SKPD Penanggung Jawab kehutanan dan perkebunan

Peternakan Peternakan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kunjungan wisata Domistik Kunjungan wisata Mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

8x

Disbudpar

10

Disbudpar

29

Disbudpar

951,198 24,729

Disbudpar Disbudpar

3.71%

Disbudpar

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)

80.70%

D.Koperasi & UMKM

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

25,000

D.Koperasi & UMKM

Jumlah BPR/LKM

2,600

D.Koperasi & UMKM

Usaha Mikro dan Kecil

52

D.Koperasi & UMKM

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek

IV - 27

1568444

Dishub kominfo

0.00034

Dishub kominfo

No


Program Pembangunan Daerah Drainase/gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Penglolaan Air Baku Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran Program Pengelolaan Area Pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang

Kinerja Target

Jumlah uji kir angkutan umum

1.404

Dishub kominfo

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

02/01/2008

Dishub kominfo

Angkutan darat

0.001

Dishub kominfo

Kepemilikan KIR angkutan umum

37.61%

Dishub kominfo

20 menit

Dishub kominfo

37500

Dishub kominfo

Pemasangan Rambu-rambu

0.05

Dishub kominfo

lahan bersertifikat

15%

Dishub kominfo

Penyelesaian kasus tanah Negara

100%

Dishub kominfo

Penyelesaian izin lokasi

97.40%

Dishub kominfo

50%

Dishub kominfo

4,815

Dishub kominfo

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang



Indikator

IV - 28

No

7

8


Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Pengurangan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM


Program Pembangunan Daerah Terbuka Hijau (RTH) Program Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Program Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kinerja Indikator

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

IV - 29

Target


1

BAPPEDA

50

BAPPEDA

240

Disnakertrans

1

BAPPEDA

90

BPMPD

No


Program Pembangunan Daerah

dan kesempatan kerja

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan para Penyandang Kemampuan Khusus (diffable) dan Eks-trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

9

Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perlindungan anak


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Strategis Program Transmigrasi Lokal dan Regiona Program Perumahan Keluarga Miskin (Gakin) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Kinerja Indikator

Target


Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM

90

BPMPD

217

BPMPD

LPM Berprestasi

60

BPMPD

PKK aktif

100

BPMPD

Posyandu aktif

100

BPMPD

85

BPMPD

80

BPMPD

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Transmigran swakarsa

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT

IV - 30

20.2

Disnakertrans

15.7

B. PPKB

86

B. PPKB

0.008

B. PPKB

No


Program Pembangunan Daerah Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender Program Pengembangan dan Perlindungan Anak

10

Perlindungan lingkungan dan konservasi SDA


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pengembangan Energi Program Pembinaan dan

Kinerja Indikator Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Target


0.56

B. PPKB

16.14

B. PPKB

38.4

B. PPKB

89.3

B. PPKB

Persentase penanganan sampah

52.5

Badan Lingkungan Hidup

Persentase Luas pemukiman yang tertata

50


Pencemaran status mutu air

91


Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

87


75.76


0.6


Penegakan hukum lingkungan

95


Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

84


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

IV - 31

No

11


Peningkatan layanan masyarakat dalam sektor publik

Program Pembangunan Daerah Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kinerja


Indikator

Target

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

01:00.9

Satuan.Pol PP

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

73.91

BakesbangPol

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

80 buah

BakesbangPol

Pertumbuhan ekonomi

6,42-6,6

Lintas SKPD

Kemiskinan

14.5

Lintas SKPD

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

ada

BadanPelayananPerizinan Terpadu

Penegakan PERDA

95%

Bag. Pemerintahan

Cakupan patroli petugas Satpol PP

240

Satuan.Pol PP

95%

Satuan.Pol PP

0.0012

BakesbangPol

90%

BakesbangPol

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

IV - 32

No


Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pendidikan kedinasan Program Penataan Administrasi Kependudukan


Kinerja Indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Target 97%

Sistim Informasi Manajemen Pemda

11

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

79%

IV - 33

SKPD Penanggung Jawab Bag.Pemerintahan Dishub kominfo BAPPEDA

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents