BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam periodesasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar, tahun 2016 merupakan fase transisi yang ditandai dengan berakhirnya periode RPJMD 2011-2016 dan dimulainya periode RPJMD tahun 2016-2020. Dalam kaitan masa transisi rencana pembangunan daerah tersebut, prioritas beserta fokus pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2015, rancangan program indikatif di tahun 2016 yang bersifat lintas wilayah dan lintas waktu (multiyears) dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, telaah arahan strategis pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019 dan isu-isu kebijakan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bab ini akan dimuat dua hal, yakni : pertama, menyangkut arah pembangunan (termasuk di dalamnya yang mencerminkan isu pembangunan) dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan di lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan daerah kabupaten blitar tahun 2016; dan kedua, adalah penetapan prioritas pembangunan daerah kabupaten blitar tahun 2016.
198
4.1 Isu-isu Pembangunan 2016 (Arah Pembangunan) a. Isu-isu Pembangunan Nasional (arah pembangunan Kab Blitar dari Telaah Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali dalam dokumen RPJMN Dalam rangka penetapan prioritas pembangunan kabupaten blitar tahun 2016 perlu ditinjau perspektif dan sudut pandang pembangunan nasional terhadap kabupaten blitar pada periode pembangunan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah jawa-bali dalam dokumen RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa: 1. Kabupaten Blitar Ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dengan strategi Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Penyediaan sistem pemantauan gunung api. 2. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Jawa-Bali Periode 2015-2019, dimana Blitar sebagai Pusat kegiatan Wilayah (II/C/2). Penekanan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional terhadap keberadaan kabupaten blitar didasarkan pada karakteristik dan sekaligus potensi-potensi yang bisa dikembangkan kabupaten blitar dalam kerangka sebuah sistem pembangunan nasional. b. Isu-isu Pembangunan Jawa Timur (Arah Pembangunan Wilayah Blitar dalam Dokumen RPJMD Jawa Timur)-cluster regional kelud Berikutnya, hal yang juga penting ditelaah dalam rangka penetapan prioritas pembangunan kabupaten blitar tahun 2016 adalah cakupan rencana pembangunan provinsi jawa timur dalam menempatkan kabupaten blitar sebagai ruang pembangunan. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa timur tahun 2014-2019
disebutkan
bahwa
Kabupaten
Blitar
merupakan
ruang
pembangunan yang dikelompokkan dalam cluster pengembangan regional
199
kelud. Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang terdiri dari : o Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kediri : Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung o Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Blitar yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar Berdasarkan arahan wilayah pengembangan, maka Cluster Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar dengan arahan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan 4. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa 5. Pemertahanan kawasan pertanian 6. Pengembangan energy baru terbarukan 7. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan 8. Pembangunan infrastruktur transportasi 9. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana 10. Pengembangan kegiatan dikawasan perkotaan yang meliputi perikanan, industry, dan perdagangan jasa 11. Peningkatan kegiatan yang diarahkan pada perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata pantai dan perikanan. 12. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional.
200
c. Isu-isu Pembangunan Kabupaten Blitar (Arah Pembangunan Kab Blitar 2016 Berdasarkan RPJMD Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan pembangunan daerah, rencana pembangunan kabupaten blitar tahun 2016 harus memperhatikah isu-isu yang akan dipakai sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta akan menjadi landasan kebijakan dan program tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 telah memberikan arahan terkait beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian bersama terutama pada tahun 2016 sebagai tahun transisi sebelum ditetapkannya RPJMD tahun 2016-2021 antara lain: 1. Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Kecamatan Kanigoro. 2. Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan sirip-siripnya. 3. Pelurusan Jalur Blitar - Malang. 4. Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok. 5. Perncanaan Pembangunan Bandara. 6. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok 7. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan kanigoro 8. Pembangunan Pasar Agrobisnis di Kecamatan Ponggok 9. Kawasan Pengembangan minyak atsiri 10. Pengembangan Program Putri Kencana 11. Perencanaan dan Pembangunan Pabrik Gula 12. Penyelesaian Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo. Arah Pembangunan Berdasarkan Isu-Isu Kebijakan Nasional (ASN, Desa, pemda) Selain mendasarkan pada beberapa telaah dokumen perencanaan yang ada di level kabupaten, Provinsi, maupun lingkup nasional, prioritas pembangunan
201
kabupaten blitar tahun 2016 juga memperhatikan identifikasi isu-isu strategis sebagai akibat implementasi kebijakan-kebijakan public yang diberlakukan secara nasional yang turut memberi pengaruh pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten blitar. Berdasarkan analisis tersebut setidaknya terdapat kebijakan yang dipahami sangat strategis dan berpotensi memberi implikasi penting, yakni kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi UU No 23 Tahun 2014, kebijakan, implementasi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar 2016 Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2015, rancangan program indikatif di tahun 2016 yang bersifat lintas wilayah dan lintas waktu (multiyears) dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, telaah arahan strategis pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, dan analisis isu-isu kebijakan nasional, maka prioritas pembangunan daerah kabupaten blitar tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut : a. Reformasi Administrasi Pemerintahan Reformasi administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai prioritas dengan mempertimbangkan esensi dan urgensinya sebagai prasyarat dasar (basic requirement)
dan
instrument
(tools)
untuk
menjalankan
roda
pembangunan. Dengan kata lain, sungguhpun pelaku pembangunan sudah tidak terbatas hanya pada pemerintah, tetapi sangat mustahil menjalankan pembangunan tanpa melakukan berbagai kebijakan reformasi dari sektor pemerintah itu sendiri. berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang
202
pemerintahan daerah dan UU….tentang Aparatur Sipil Negara juga semakin menguatkan pentingnya prioritas reformasi administrasi pemerintahan. Prioritas reformasi administrasi pemerintahan dapat diarahkan dengan fokus pembangunan, antara lain : 1. Penataan Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah (implikasi implementasi UU 23 Tahun 2014) 2. Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Kecamatan Kanigoro 3. Implementasi UU ASN 4. Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan (good governance) b. Penguatan kapasitas untuk pembangunan desa Pembangunan desa dalam agenda pembangunan lingkup nasional ke depan akan menjadi isu strategis seiring dengan efektifnya implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Komitmen pembangunan desa dari pemerintah supra desa (termasuk pemerintah kabupaten) harus dibangun dengan fungsi fasilitasi finansial dan pembinaan desa. Prioritasnya adalah bagaimana kapasitas pembangunan desa dapat terbangun. Pemerintah kabupaten harus tetap memainkan peran penting dalam rangka fasilitasi, pembinaan, dan penciptaan relasi sinergis rencana dan hasil pembangunan desa dalam kerangka pembangunan kabupaten. Prioritas penguatan kapasitas untuk pembangunan desa dapat dikembangkan dengan fokus pembangunan : 1. Peningkatan Kapasitas Finansial Pemerintahan dan Pembangunan Desa 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Desa 3. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Desa 4. Integrasi Pembangunan Desa dan Kabupaten 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Pembangunan sosial-ekonomi dan infrastruktur pedesaan
203
c. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur Berdasarkan analisis atau telaah secara mendalam atas apa yang menjadi penekanan dalam RPJMD Provinsi Jawa timur 2014-2019, RPJPD Kabupaten Blitar
Tahun
2005-2025,
dan
RPJMD
Kabupaten
Blitar
2011-2016,
pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara garis besar ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan bahkan mendapatkan proporsi yang lebih dibanding arahan strategis lainnya. Pembangunan ekonomi dalam prioritas ini disandingkan dengan pembangunan infrastruktur dengan logika berpikir bahwa pembangunan
ekonomi
baik
dengan
orientasi
pertumbuhan
maupun
pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat blitar membutuhkan dukungan infrastruktur. Dengan demikian jenis infrastruktur yang dimaksud dalam prioritas ini adalah pembangunan infrastruktur yang mampu digunakan untuk akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kabupaten blitar. Mempertimbangkan telaah dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang ada, prioritas pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kabupaten Blitar pada tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan fokus pembangunan, antara lain : 1. Peningkatan pembangunan sektor pertanian dan Pemertahanan kawasan pertanian 2. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru dan pengembangan kawasan perdagangan 3. Pencapaian daya saing perekonomian melalui SDA dan SDM serta peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi 4. Terpadunya industri manufaktur dengan pertanian serta terpenuhinya ketersediaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan dunia usaha 5. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok 6. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan kanigoro 7. Pembangunan Pasar Agrobisnis di Kecamatan Ponggok 8. Kawasan Pengembangan minyak atsiri
204
9. Ketersediaan jaringan infrastruktur transportasi dan pelayanan telematika 10. Perncanaan Pembangunan Bandara 11. Perencanaan dan Pembangunan Pabrik Gula 12. Penyelesaian
Pembangunan
Pangkalan
Pendaratan
Ikan
(PPI)
Tambakrejo d. Peningkatan pelayanan publik dan infrastuktur dasar Keberadaan
pemerintah
dengan
semua
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan public dalam hal ini didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Proses penyelenggaraan pelayanan public merupakan ranah
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
yang
menginteraksikan
pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar dalam hal ini juga dipahami sebagai bentuk pelayanan public. Penyediaan infrastruktur dalam prioritas ini adalah jenis infrastruktur yang diperuntukkan
untuk
penyediaan
infrastruktur
sektor
infrastruktur
pengelolaan
penanggulangan
kesehatan,
bencana,
layanan
infrastruktur
sampah, dan
public
sektor
infrastruktur
infrastruktur
dasar,
pendidikan,
mitigasi
lainnya
seperti
yang
dan lebih
diorientasikan pada motif sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur dasar dapat diarahkan pada fokus pembangunan, antara lain : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Membangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan 3. Peningkatan cakupan Pelayanan kesehatan
205
4. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui penyediaan sistem pemantau gunung api 5. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana
206
