BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan

daerah

dan

kebijakan

pembangunan

tahunan

pemerintah.

Selengkapnya tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut: 4.1. Tema Pembangunan Fokus pembangunan tahun 2013 ditujukan pada: 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan; dalam rangka mengejar target nasional sebesar 7% pada tahun 2015. 2) Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan), industri termasuk industri hasil pertanian dan pertambangan, perdagangan dan pariwisata serta mengembangkan

produk

unggulan

daerah

(produk

unggulan

skala

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten) melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM dan koperasi serta secara proaktif mempromosikan peluang investasi daerah. 3) penyediaan dan pemantapan infrastruktur dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan; termasuk beberapa kegiatan lanjutan: mendorong percepatan pembangunan jalan, pelabuhan perikanan, kawasan Agropolitan, kawasan Minapolitan dan pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lingga di Bukit Kanti; serta pengembangan sarana kepariwisataan. 4) Meningkatkan dan menggali sumbersumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagai implementasi fokus pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 58


sebagaimana tersebut diatas maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 adalah “ Pembangunan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah”. Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2013 mengacu pada: 1) target RPJPD Kabupaten Lingga tahun 2005-2025 periode ke 2 untuk tahun 2013 dimana tahun 2013 merupakan tahun ke 2 RPJMD 2010-2015 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan 5 tahun pertama; 2) Tingkat prioritas dari usulan musrenbang RKPD; 3) Pokokpokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 4) Memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 5) Realistis untuk dilaksanakan ; 6) Isu dan masalah mendesak saat ini yang perlu segera mendapat penanganan.

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga pada tahun 2013 masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang merupakan isu strategis berdasarkan review isu internasional (MDG’s), isu nasional (RPJMN), dan isu regional (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Lingga 2005-2025) pembangunan Kabupaten Lingga, antara lain : 1.

Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s), Konsep MDGs muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalanpersoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi



mendatang. Pencapaian target Millenium Development Goals yang akan berakhir pada tahun 2015, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lingga dapat mencapai 8 (delapan) tujuan bersama pembangunan manusia yaitu: menghilangkan angka kemikinan absolut dan kelaparan, memberlakukan pendidikan dasar yang universal, mengembangkan kesetaraan dan pembardayaan

perempuan,

menurunkan

angka

kematian

anak,

memperbaiki kesehatan maternal, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya serta menjamin kesinambungan lingkungann hidup.

2.

Globalisasi dan Perdagangan Bebas, Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan

Asia

Pacific

EconomicCooperation

(APEC),

pelaksanaan

perdagangan bebas (free trade) secara menyeluruh akan dilakukan pada Tahun 2020. Khusus untuk kawasan ASEAN kawasan perdagangan bebas (AFTA) tersebut akan mulai dilaksanakan Tahun 2010. Dimana, mobilitas barang dan orang antar negara maju dan negara berkembang sudah akan bebas dari hambatan bea masuk dan hambatan lainnya sehingga persaingan dalam bidang perdagangan, investasi, dan pasar kerja akan meningkat. Dalam situasi yang demikian, hanya kegiatan yang efisien dan mempunyai daya saing tinggi yang akan dapat bertahan. Kesepakatan perdagangan bebas ini juga menyangkut dengan mobilitas tenaga kerja akan bebas masuk ke Indonesia. Kondisi persaingan ini menjadi semakin tajam dan serius karena mulai Tahun 2010, telah disepakati pula bahwa ke dalam kesepakatan AFTA tersebut dimasukkan pula China sebagai negara anggota mitra dagang baru. Dengan demikian kawasan perdagangan bebas ini berkembang menjadi CAFTA yaitu China Asian Free Trade Area. Akibat masuknya China ini, maka persaingan menjadi ketat dan bersaing karena barang-barang produk China umumnya jauh lebih murah dibandingkan dengan dari produk negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.



3.

Pencapaian IPM yang masih Rendah, Indeks Pembangunan Manusia terutama bidang pendidikan relatif rendah. IPM Kabupaten Lingga secara persentase meningkat tetapi angka tersebut masih terjadi penurunan peringkat,saat ini Kabupaten Lingga berada pada posisi 4 di tingkat Provinsi dan posisi 231 di tingkat nasional, dengan nilai IPM 71,05 tahun sedangkan Provinsi Kepuluan Riau 74,54 dan nasional 71,76 pada tahun 2009. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan antar-kelompok masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai dan kualitas pendidikan masih relatif rendah. Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan terkendala dengan perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.

4.

Reformasi

Birokrasi,

Keberhasilan

proses

pembangunan

ekonomi

tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Lingga perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun kesadaran masyarakat Kabupaten Lingga untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan seiring jalan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.



5.

Kondisi Perekonomian Makro Yang Masih Rendah, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2008. Perekonomian Kabupaten Lingga pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63%. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 6,65% maka mengalami penurunan sebesar 0,02%, tetapi jika dilihat dari tahun 2005 maka perekonomian Kabupaten Lingga mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 0,58%. Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2005-2009 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Lingga yang sejahtera. Masih relatif banyak masyarakat Lingga yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus terus menerus dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi

yang

diinginkan

adalah

pertumbuhan

ekonomi

yang

mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Lingga (inclusive growth). 6.

Pembangunan yang Belum Memperhatikan Lingkungan, Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya

alam menyusut

lebih. Kerusakan

lingkungan

hidup

mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

7.

Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang



memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur.

Melalui pengkajian permasalahan yang berkembang baik secara nasional, regional

maupun

daerah,

serta

memperhatikan

pelaksanaan

program

pembangunan sampai akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2013 diarahkan pada :

1.

Pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

2.

Penyediaan dan pemantapan infrastruktur.

3.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

4.

Peningkatan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah.

5.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

6.

Meningkatkan pembinaan keagamaan dan pelestarian adat budaya Melayu.

7.

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dan lestari serta berkelanjutan melalui pengembangan agrominawisata.

8.

4.3.

Optimalisasi penerimaan daerah.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013

4.3.1. Pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.



1.

Tujuan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

2. Sasaran: meningkatnya perekonomian masyarakat; tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha; Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial ; penyetaraan gender dalam pembangunan; serta menurunnya angka kemiskinan daerah. 3.

Indikator: meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, pendapatan perkapita) dan menurunnya inflasi, angka pengangguran dan kemiskinan

4.

Target makro tahun 2013 antara lain : a. Pertumbuhan PDRB 6,69% b. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 13.848.873,73 c. Pertumbuhan Ekonomi 6,4% - 6,8% d. Tingkat Kemiskinan 10% e. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5% f. Partisipasi angkatan kerja laki-laki/pemuda 63%, perempuan 42%.

4.3.2. Meningkatkan Penyediaan dan pemantapan infrastruktur 1. Tujuan: meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan untuk mendukung aktivitas ekonomi sosial dan budaya; meningkatnya ketersediaan ketenagalistrikan;. 2. Sasaran: pembangunan dalam hal ini adalah terbangun dan terpeliharanya

infrastruktur

kebinamargaan,

pengairan,

keciptakaryaan untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan; Meningkatnya aksesibilitas kawasan untuk mendukung pengembangan wilayah.



3.

Indikator:

meningkatnya

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan energi . 4.

Target makro tahun 2013 antara lain : a. Kondisi Jalan Mantap 25 Km b. Jembatan yang dibangun 10 unit c. Panjang drainase 1.200 m d. Pelayanan Air Minum (SPAM IKK) 1 unit e. Pelayanan Air minum pedesaan 9 unit f. Persentase desa berlistrik 85%

4.3.3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 1.

Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

2.

Sasaran: meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan .

3.

Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.

Target makro tahun 2013 antara lain : a. Angka Melek Huruf 92 b. Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,25 c. Angka Harapan Hidup 70,58

4.3.4. Peningkatan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah. 1.

Tujuan: lancarnya hubungan transportasi dan komunikasi penduduk dan barang antar wilayah.

2.

Sasaran: meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara membuka wilayah-wilayah terisolasi serta mewujudkan pemerataan pembangunan.



3.

Indikator: semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.

4.

Target makro tahun 2013 antara lain : a.

Meningkatnya Rute yang dilayari angkutan kapal

b.

Menurunnya jumlah desa yang terisolir

c.

Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan.

4.3.5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.

Tujuan: mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional

2.

Sasaran: terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima; Menurunnya kejadian kriminal

(criminal

index)

dan

meningkatnya

penuntasan

kejahatan

(clearance rate).

3.

Indikator: meningkatnya IKM, jumlah SKPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik.

4.

Target makro tahun 2013 antara lain : a. Opini audit BPK = WDP b. SKPD yang telah menyusun LAKIP dengan ketentuan yang berlaku 80% c. Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan SPM 45%. d. Rasio PNS per jumlah penduduk = 1 : 130. e. Menurunnya kasus pengaduan. f. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Meningkatkan pembinaan keagamaan dan pelestarian adat budaya

4.3.6.

Melayu. 1. Tujuan: penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada budaya Melayu dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.



2. Sasaran: meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Melayu dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Melayu serta terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa. 3. Indikator: meningkatnya kegiatan seni dan budaya Melayu, menurunnya jumlah konflik keagamaan, meningkatnya grup seni dan budaya Melayu. 4. Target makro tahun 2013 antara lain :

a. Jumlah penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Melayu = 9 event. b. Jumlah lembaga keagamaan yang dibina pemerintah = 7 c. Jumlah konflik nuansa agama dan SARA= 0 d. Terjaganya kondisi kondusif dilingkungan masyarakat. e. Jumlah SDM dan grup seni dan budaya yang aktif = 102 f. Jumlah prestasi seni dan budaya ditingkat regional dan nasional = 5.

4.3.7.

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dan lestari serta berkelanjutan melalui pengembangan agrominawisata. 1. Tujuan:

Optimalisasi

pemanfaatan

sumberdaya

alam

untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi unggulan daerah guna mewujudkan kemandirian pembangunan ekonomi dengan

tetap

memperhatikan

lingkungan

hidup

(suistainable

development). 2. Sasaran:

terwujudnya

pusat-pusat

ekonomi

unggulan

daerah,

meningkatnya ketahanan pangan daerah, lestarinya lingkungan hidup . 3. Indikator: meningkatnya kontribusi PDRB sektor primer dan sekunder, meningkatnya

produksi

pangan

daerah,

jumlah

kawasan

agropolitan,minapolitan serta kawasan wisata daerah. 4. Target makro tahun 2013 antara lain :



a.

Terciptanya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

b. Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan yang datang . c.

Produktifitas padi atau bahan utama lokal = 40 Ton/Ha

d. Jumlah Produksi Perikanan meningkat.

4.3.8. Optimalisasi Penerimaan Daerah

1. Tujuan: Meningkatnya kapasitas (capability) keuangan pemerintah daerah. 2. Sasaran: terciptanya iklim investasi yang kondusif; meningkatnya penerimaan daerah. 3. Indikator: meningkatnya jumlah investasi, meningkanya PAD dan sumber-sumber penerimaan lainnya. 4. Target makro tahun 2013 antara lain : a.

PAD = Rp. 17.500.000.000,00-

b. Penerimaan daerah meningkat = 5%. c.

Pertumbuhan investasi = 10%.

Selanjutnya sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2013 tersebut, maka disusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2013

No

1

Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran Pembangunan Daerah

1

2

3

Meningkatnya ekonomi Masyarakat

tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Penyetaraan Gender dalam Pembangunan

Nama Program

SKPD Penanggung Jawab

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

BPMDes

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

BPMDes

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

BPMDes

Program Kemasyarakatan & Kesejahteraan Sosial

Bag. Kesmas

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Dinsos

Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

Dinsos

Program pengembangan industri kecil menengah

Disperindagkop

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Disperindagkop

Perlindungan konsumen dan pengamanan pangan

Disperindagkop

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Anak

BPPKB

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

BPPKB

Nakertrans

Nakertrans



4

5

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

BPPKB

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

BPPKB

Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

BPPKB

Program Keluarga Berencana

BPPKB

Program Pelayanan Kontrasepsi

BPPKB

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

BPPKB

Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU

BPPKB

program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

Dinsos Nakertrans

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Dinsos Nakertrans

Program Pengentasan Kemiskinan

Dinsosnakertra ns

Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial

Dinsosnakertra ns

Program Pendidikan Menengah

Diknas

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinkes

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinkes

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Dinkes



No

2


Penyediaan dan pemantapan infrastruktur


1

meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan energi .

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinkes

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Distanhut

Program Rumah Layak Huni

Distamben

Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

DKP

Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/desa pesisir

Disperindagkop

Nama Program


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PU

Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Baru

PU

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

PU

Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

PU

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

PU

Program Pengembangan pemukiman

PU

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PU



No

3


Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan


1

meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

PU

Program Pengendalian Banjir

PU

Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

PU

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PU

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

PU

Program Pembangunan Sanitasi

PU

Program Pengelolaan Sungai, Rawa, Danau, Embung dan Sumber Daya Air Lainnya

PU

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Distamben

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan Pertambangan, Energi dan Ketenagalitrikan

Distamben

Nama Program


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinkes

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dinkes

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinkes

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinkes



Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinkes

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinkes

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinkes

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinkes

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Dinkes

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinkes

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Dinkes

Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Dinkes

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

RSUD Dabo

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

RSUD Dabo

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

RSUD Dabo



2

meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan

Program Penembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK)

RSUD Dabo

Program Pembinaan dan Standarisasi Asuhan Keperawatan

RSUD Dabo

Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

RSUD Dabo

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Disdikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdikpora

Program Pendidikan Menengah

Disdikpora

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Disdikpora

Program Pendidikan Luar Sekolah

Disdikpora

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Disdikpora

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Disdikpora

Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Disdikpora

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Disdikpora

Program Pendidikan Tinggi

Disdikpora

Program Pendidikan Non Formal

Bag. Umum

Program Pelayanan Masyarakat

Disdikpora



No

4


Peningkatan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah.


1

meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara membuka wilayah-wilayah terisolasi serta mewujudkan pemerataan pembangunan

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Disdikpora

Peningkatan Sumber daya manusia didalam Gemar Membaca

KPA

Program Layanan Perpustakaan

KPA

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

KPA

Pengelolaan dan Pengolahan Arsip

KPA

Publikasi Arsip

KPA

Nama Program


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dishubkominfo

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dishubkominfo

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dishubkominfo

Program Pembangunan Sarana dan Fassilitas Perhubungan

Dishubkominfo

Program Penyusunan Rencana Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Komprehensif;

Dishubkominfo

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Dishubkominfo



Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

No

5

Prioritas Pembangunan Daerah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sasaran Pembangunan Daerah 1

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima

Nama Program


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Semua SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Semua SKPD

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Semua SKPD

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi

Bag. Ekonomi

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Bag. Ekonomi, Bappeda

Pendidikan dan Pelatihan

Bag. Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi

Bag. Pembangunan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Bag. Pembangunan, Disperindagkop

Program Kerjasama Pembangunan

Bag. Pembangunan

Program Peraturan Perundangundangan

Bag. PEmbangunan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bag. Organisasi, Bag. Perlengkapan,



Sekretariat Korpri Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik

Bag. Organisasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Bag. Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bag. Hukum, Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bag. Hukum

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Bag. Hukum

Program Penataan Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

Bag. Agraria

Program Pembangunan Dan Sistem Pendaftaran Tanah

Bag. Agraria

Program Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yan Handal

Bag. Agraria

Program Pengingkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Bag. Humas dan Protokoler

Program Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Bag. Humas dan Protokoler

Program Pembinaan dan Bimbingan Perangkat Daerah

Bag. Tapem

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Bag. Tapem

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Bag. Tapem



Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Bag. Tapem

Program Pengembangan SIM HP dengan menggunakan Teknologi Informasi /TI

Inspektorat

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Inspektorat

Program Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Inspektorat

Program Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat

Program Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Inspektorat

Program Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Inspektorat

Program peningkatan profesionalisme dan aparatur pengawasan

Inspektorat

Program Pendidikan Dan Kedinasan

BKD

Program dan Pendidikan Lintas SKPD

BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD, Sekretariat Korpri

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Dishubkominfo

Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

Dishubkominfo

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol



Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kesbangpol

Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Kesbangpol

Program penataan administrasi kependudukan

Disdukcapil

Program Pembangunan Sumber Daya Manusia

SatpolPP

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Setwan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kecamatan

Program peningkatan kualitas kelembagaan

Disperindagkop

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DP2KA

Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

DP2KA

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Bencana Alam

Program Kedaruratan dan Logistik

Bencana Alam

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Bencana Alam

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Bappeda

Program perencanaan pembangunan daerah

Bappeda, DP2KA

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Bappeda

Program Perencanaan Tata

Bappeda



Kota

2

Menurunnya

kejadian

kriminal (criminal index) dan

meningkatnya

penuntasan

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Bappeda

Pengembangan KCT

Bappeda

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Bappeda

Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Bappeda

Program perencanaan sosial budaya

Bappeda

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kesbangpol, Satpol PP

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)


Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Satpol PP

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Satpol PP

kejahatan

(clearance rate).

No

6

Prioritas Pembangunan Daerah meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan


meningkatnya perlindungan, pengembangan dan

Nama Program

Program Pengembangan Nilai Budaya

SKPD Penanggung Jawab Disbudpar, Bappeda



warisan budaya Melayu dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Melayu

pemanfaatan warisan budaya Melayu dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Melayu

2

No

7

Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dan lestari serta berkelanjutan melalui pengembangan

terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.


terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Disbudpar

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Disbudpar

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Disbudpar

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Disbudpar

Program Pengembangan Kemitraan

Disbudpar

Program Pembinaan Peningkatan Kualitas Keagamaan

Bag. Kesmas, Bag. Umum,

Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Keagamaaan

Bag. Umum

Program Penataan Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat

Kecamatan

Nama Program

Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal

SKPD Penanggung Jawab Distanhut



agrominawisata

2

meningkatnya ketahanan pangan daerah

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Distanhut

Program peningkatan produkstivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Distanhut

Program peningkatan produkstivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

Distanhut

Program peningkatan produkstivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan Menuju Swa Sembada

Distanhut

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Distanhut

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Distanhut

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Distanhut

Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian / Perkebunan

Distanhut

Pengembangan Perbenihan / perbibitan

Distanhut

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Distanhut

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Distanhut

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Distanhut

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Distanhut



Ternak Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal

Distanhut

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Distanhut

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

Distanhut

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Distanhut

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Distanhut

Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan Lapangan

Distanhut

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

DKP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

DKP

Program Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

DKP

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

DKP

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

DKP

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

DKP

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulaupulau Kecil

DKP



3

No

10

Prioritas Pembangunan Daerah Meningkatnya kapasitas (capability) keuangan pemerintah

lestarinya lingkungan hidup


terciptanya iklim investasi yang kondusif

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

DKP

Peningkatan Sumberdaya Manusia

Distanhut

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Distanhut

Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik

Distanhut

Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan

Distanhut

Pengkayaan Tanaman Hutan

Distanhut

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Distanhut

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Distanhut

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan Pertambangan, Energi dan Ketenagalitrikan

Distamben

Program Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan

Distamben

Nama Program

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SKPD Penanggung Jawab Badan Penanaman Modal dan Perizinan



daerah. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah


Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Disperindagkop

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Disperindagkop

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Disperindagkop

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

DP2KA


BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Recommend Documents