BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 sebagai arah pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”. Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut : 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera. 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat. 3. Kearifan

Lokal

sebagai

Basis

Tercapainya

Masyarakat

Sejahtera

dan

Bermartabat. Pengertian masing-masing

unsur

frasa visi tersebut adalah sebagai

berikut : 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang terpenuhi

kebutuhan

dasar

meliputi

sandang,

pangan,

papan,

dapat dan

memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat, yang dimaksud adalah

kondisi

Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya

berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainya, potensi sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan.

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

IV. 1


Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut :


IV. 2


Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran serta Strategi Pembangunan TUJUAN MISI 1

SASARAN

STRATEGI

: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat


a. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang

mapan dan berkelanjutan, yang mecakup system, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip good governance. b. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); c. Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat; d. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

a. Menciptakan sistem penyelengaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi akuntabiltas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi kinerja SKPD,dan perwujudan egovernment. b. Menciptakan kelembagaan pemerintahan yang responsif dan mampu menyelenggarakan Tupoksi secara maksimal melalui penetapan perangkat kebijakan tentang pelaksanaan good governace, dan penataan SOTK yang ramping namun kaya fungsi. c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek serta pembinaan moral dan mental aparatur. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, optimalisasi kinerja penyelenggaran pelayanan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik. e. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah serta pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan. f. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan prinsipprinsip pengawasan dan pengendalian yang efektif, peningkatan kualifikasi dan jumlah aparatur pengawas serta peningkatan cakupan pemeriksaan. g. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui

IV. 3


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kinerja BUMD. h. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik kewenangan wajib maupun pilihan melalui pengembangan potensi daerah, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. i. Optimalisasi pengelolaan arsip melalui peningkatan kualitas pendataan, pemeliharaan dan akuisisi arsip.

MISI 2

: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS PADA PEMERATAAN WILAYAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas b. c.

d. e.

f.

g.


infrastruktur perhubungan dan transportasi. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman.

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan dan peningkatan kuantitas sarana keselamatan lalu lintas serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat. b. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya. c. Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan, peningkatan partisipasi masyarakat untuk turut serta memilihara jalan dan jembatan. d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi rusak dan pemeliharaan secara intensif serta pembangunan saluan irigasi baru serta optimalisasi peran dan partisipasi P3A (Paguyuban Petani Pemakai Air). e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian yang berkualitas melalui pengintegrasian penataan kawasan industri dan perdagangan, penataan pedagang kakilima,

IV. 4


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

f.

g.

h.

i.

j.

k.


peningkatan kualitas pasar tradisional, optimalisasi pasar agro dan pengaturan serta pengendalian pasar retail modern. Meningkatkan jumlah rumahtangga berlistrik melalui Pengembangan jaringan PLN ke desa yang terjangkau PLN dan pengembangan sumber energi listrik terbarukan (mikro hidro) bagi desa yang tidak atau belum terjangkau PLN. Meningkatkan pemerataan penyediaan air bersih ke pelosok desa melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan sumber-sumber air bersih berbasis potensi/kearifan lokal, peningkatan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas sanitasi melalui pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui pembuatan tempat pembuangan sampah sanitary landfill, dan pengelolaan sampah dengan metode 3R. Meminimalisir penggunaan lahan tidak sesuai dengan tataruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan lahan, peningkatan komitmen dan pengawasan pemerintah serta penegakan hukum dalam pelaksanaan perda tataruang. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD), peningkatan komptensi aparatur desa, peningkatan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan dari bupati kepada pemerintah desa.

IV. 5


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI l.

Meningkatkan penanganan kerusakan hutan melalui peningkatan peran LMDH, dan penegakan hukum. m. Mengurangi lahan kritis melalui peningkatan kesadaran dan konservasi lahan serta dalam pemanfaatan lahan secara bijaksana. n. Meningkatkan keasrian dan keindahan ruang terbuka hijau dengan pengelolaan pertamanan. o. Meningkatkan jumlah dan pengelolaan penerangan jalan umum dan meterasasi. MISI 3

: MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

a. Meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

b. Meningkatkan pemerataan

ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.


a. b. c. d.

Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak. Menurunnya angka gizi buruk. Menurunnya angka kesakitan penduduk. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda. e. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan dan kemitraan seluruh elemen masyarakat serta peningkatan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan. b. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa. c. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui perencanaan yang komprehensif. d. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme. e. Meningkatkan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi

a. Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana

a. Meningkatkan pemerataan sarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah, melalui perbaikan ruang kelas yang rusak, pembangunan ruang kelas baru, kerjasama dengan pihak swasta dan komite sekolah serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sekitar untuk perintisan adanya perguruan tinggi di Kajen.

dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal. b. Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. c. Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan

IV. 6


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. d. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik. e. Meningkatnya minat baca masyarakat.

b. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang biayanya terjangkau, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. c. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemberian biasiswa dan kesempatan untuk studi lanjut dan mengikuti pendidikan dan latihan. d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan, serta bursa kerja kerja on line. e. Meningkatkan minat baca melalui pembangunan dan pengembangan perpustakaan masyarakat, pengadaan kegiatan yang mendorong minat baca masyarakat, peningkatan koleksi buku perpustakaan. f. Mengoptimalkan pengelolaan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat.

c. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Menurunnya jumlah penduduk miskin. b. Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS

a. Mengoptimalkan PSKS (Potensi, Sumberdaya Kesejahteraan Sosial) melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal

a. Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian,

a. Mengoptimalkan lembaga dan organisasi kesenian dalam meningkatkan potensi kesenial lokal, pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat.

e. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim

a. Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku. b. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana pada


organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. b. Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

IV. 7


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. c. Meningkatkan kelestarian arsip daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana kearsipan serta peningkatan kapasitas arsiparis. d. Mengoptimalkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui peningkatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten. e. Meningkatkan kualitas transmigrasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigrans, peningkatan kinerja aparat penyelenggara transmigrasi dan koordinasi antar daerah asal dan tujuan transmigrasi.

MISI 4

: FASILITASI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PADA UMKM, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

a. Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

a. b. c. d.

b. Meningkatkan produktivitas

a. Meningkatnya produktivitas pertanian. b. Meningkatnya produktivitas peternakan. c. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap

pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian,


Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya perekonomian

dan budidaya.

kinerja Koperasi dan UMKM. produktivitas Industri Kecil. aktivitas perdagangan. kontribusi pariwisata terhadap Kabupaten Pekalongan

a. Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan. b. Meningkatkan kapasitas industri kecil dan menengah melalui fasilitasi akses permodalan, temu usaha dan penguatan pemasaran. c. Meningkatkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB melalui perbaikan sarana dan prasrana perdagangan, penyusunan kebijakan distribusi barang dan jasa, pengembangan jaringan kerjasama perdagangan baik intern maupun ekstern. d. Meningkatkan destinasi wisata melalui optimalisasi pengelolaan obyek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. a. Meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian melalui optimalisai distribusi saprodi pertanian dan peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen

IV. 8


TUJUAN perikanan dan peternakan

MISI 5

d. Peningkatan produktivitas perkebunan dan

kehutanan

STRATEGI usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. b. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir. c. 7. Meningkatan Prodiktivitas Perkebunan dan kehutanan melalui optimalisasi perkebunan rakyat dan hutan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan dan kehutanan.

: MENDORONG IKLIM INVESTASI BERBASIS POTENSI DAN BUDAYA DAERAH.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah

MISI 6

SASARAN

a. Meningkatnya potensi produk unggulan daerah. b. Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal.

a. Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perijinan penanaman modal. b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal. c. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan.

: MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN ADIL PADA MASYARAKAT.

Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas


a. Meningkatnya penegakan hukum dan

perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. b. Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat. c. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal. d. Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

a. Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum, pengawasan intensif oleh masyarakat dalam penegakan hukum, peningkatan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. b. Meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan pada kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/kelurahan dengan Kepolisian. c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta

IV. 9


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI perlindungan anak melalui penguatan kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak, serta pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

MISI 7

: MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.

Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya


a. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat. c. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. d. Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.

a. Meningkatkan kinerja aktivitas kelembagaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. b. Meningkatkan forum-forum publik sebagai media komunikasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan keterbukaan di kalangan masyarakat, partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk kearifan lokal. c. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan berpolitik di masyarakat melalui pengembangan kader-kader sosial masyarakat, dan optimalisasi partai politik. d. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan potensi swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode 3R (reduce, reuse dan recycle), serta memanfaatkan peluang kerjasama antar daerah.

IV. 10


B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dibagi dalam 4 (empat) tahapan

pembangunan

yang

meliputi

tahap

pertama,

Konsolidasi

dan

Pemantapan Program (2011 -2012), tahap kedua, Pengembangan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (2012-2014), tahap ketiga percepatan program prioritas (2014-2015) dan tahap keempat

Pemantapan Pencapaian Kabupaten

Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016). Penekanan fokus dimaksud

bukan berarti menegaskan aspek lain, dan

muara dari semua sasaran yang ingin dicapai atau the ultimate goal-nya adalah kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan,

sehingga

dalam

setiap

pentahapan dapat dimaknai upaya perwujudan ultimate goal dimaksud. Perincian setiap pentahapan tersebut terlihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut : Tabel 4.2 Sinkronisasi Pentahapan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pekalongan PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2011-2016

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

1.

Tahap Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011 – 2012)

Pada tahap ini prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi aparatur maupun kelembangaan, serta pemantapan kemampuan para pelaksana dalam implementasi program, termasuk program-program yang bersifat prioritas.

2.

Tahap Pengembangan Infrastruktur Pada tahap ini pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan diarahkan pada pengembangan Masyarakat (2012 – 2014) infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yaitu jalan, jembatan, irigasi, air bersih, lingkungan hidup, listrik, perdagangan, industri, kearsipan, investasi, kesehatan, dan pendidikan. Melalui pengembangan infrastruktur diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan investasi, produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perlindungan tenaga kerja dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan

NO.

Rancangan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

IV. 11


NO.

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2011-2016

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

3.

Tahap Percepatan Prioritas Program Pada tahap ini program dan kegiatan Kabupaten Pekalongan Sejahtera pembangunan diarahkan pada upaya (2014 - 2015). percepatan pencapaian programprogram prioritas telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan e-government, penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil, peningkatan investasi, pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penguatan forum masyarakat sebagai media komuniasi publik, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata.

4.

Tahap Pemantapan Pencapaian Pada tahap ini program dan kegiatan Kabupaten Pekalongan Sejahtera pembangunan diarahkan pada upaya (2015 - 2016). pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut adalah pemantapan penanggulangan kemiskinan, pemantapan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan kualitas produktifitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pengendalian lingkungan hidup Sumber : RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang bersinergi dengan pembangunan nasional dan provinsi, RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 disusun dengan : 1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional dan provinsi; 2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016;


IV. 12


3. Memperhatikan capaian kinerja tahun 2014 dan prakiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015; 4. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal; 5. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; 6. Memperhatikan keterkaitan antar sektor dan wilayah secara lebih efektif dan efisien guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi penataan ruang; 7. Percepatan implementasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan Kabupaten; 8. Optimalisasi pelayanan publik guna mengembangkan potensi dan daya saing daerah; 9. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh

stakeholder

guna

mendorong

peran

aktif

masyarakat

dalam

pengambilan kebijakan pembangunan; 10. Memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim; 11. Memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan; 12. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan

daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya

dalam

menentukan

prioritas

pembangunan

tahunan

Kabupaten Pekalongan disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Memiliki

dampak

langsung

dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat (IPM) Kabupaten Pekalongan, 2. Memiliki daya ungkit dan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaransasaran pembangunan dengan sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, 4. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama, 5. Realistis untuk dilaksanakan. Dengan melihat dasar pertimbangan tersebut di atas maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 disusun untuk merespon isuisu strategis yang teridentifikasi antara lain : 1. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran


IV. 13


Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

TAHUN

KEMISKINAN (%) KAB. PROV. PEKALONGAN JATENG

2011 2012 2013 2014 2015 2016

15,00 13,86 13,51 11,05 *) 9,37 *) 8,75 *)

TPT (%) KAB. PROV. PEKALONGAN JATENG

16,21 14,98 14,44 13,58 9,05-8,75 8,60-8,35

6,12 5,07 4,75 6,03 *) 3,94 *) 3,94 *)

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

2.

5,93 5,63 6,02 5,68 4,93-4,62 4,66-4,43 *) Data Sementara

Masih perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 TAHUN

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) KAB. PEKALONGAN PROV. JATENG

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,77 5,32 5,45 5,85 *) 5,85 *) 6,00 *)

6,03 6,34 5,81 5,47 6,0-6,5 6,1-6,6

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

3.

Masih perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, air bersih dan sanitasi)

4.

Masih perlunya peningkatan infrastruktur dan pemerataan pembangunan wilayah

5.

Perlunya pemantapan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance)

6.

Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana alam Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka penyusunan

prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan a.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur serta efisiensi birokrasi termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel.


IV. 14


b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan. c.

Peningkatan sosialisasi peraturan-peraturan terkait desa sehingga dapat menciptakan suasana kondusif serta tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan.

2. Bidang Perekonomian dan Keuangan a.

Dalam rangka peningkatan PAD, pemerintah perlu segera melakukan kajian potensi serta optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD.

b. Pembinaan,

pendampingan,

pemberdayaan,

dan

kemudahan

dalam

mengakses permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM. c.

Pengembangan

dan

pemberdayaan

tempat

tujuan

wisata

untuk

meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. d. Pemberdayaan bagi kelompok petani dan nelayan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan alat, pupuk dan bibit serta fasilitasi pasca panen untuk meningkatkan produktifitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan. e.

Peningkatan efektifitas pemantauan harga dan operasi pasar sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, dan stabilitasi harga pangan pokok di pasar.

f.

APBD kita terbatas, tidak semua dapat dibiayai dari APBD. Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah harus ditingkatkan , sinergi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat guna mendapatkan dukungan anggaran, sinergi dengan stakeholder untuk menggerakkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan kerjasama pemerintah -Swasta dalam konsep Public Private Partnership.

g.

Mendorong penggunaan dana desa sebagai akibat adanya UU Desa untuk dapat

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya

ekonomi produktif pedesaan, khususnya pembangunan pertanian dalam arti luas.

3. Bidang Lingkungan Hidup a.

Optimalisasi pengendalian perijinan terhadap usaha yang berpotensi merusak/mencemari lingkungan, maupun yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

b. Optimalisasi pengelolaan sampah mulai dari sumber/penghasil sampai TPA c.

Pengendalian pertambangan sirtu dan tanah urug serta illegal loging agar tidak merusak lingkungan, disertai upaya konservasi guna pemulihan kualitas lingkungan hidup


IV. 15


d. Pengendalian kegiatan industri yang menghasilkan limbah, sehingga ramah lingkungan. e.

Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menangani lahan kritis, rob dan abrasi pantai, kerusakan ekosistem pesisir serta meningkatkan sebaran dan proporsi RTH.

f.

Pemerintah harus berupaya memberikan dukungan nyata terhadap masyarakat,

dunia

usaha,

dan

lembaga

pendidikan

yang

mampu

mengimplementasikan pembangunan yang berwawasan LH

4. Bidang Infrastruktur a.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tahun ke 5, diperlukan percepatan pembangunan insfrastruktur sebagai upaya akses

pendukung

lingkungan

pasca

perekonomian banjir,

daerah

longsor,

rob

serta di

peningkatan

pemulihan

beberapa

kualitas

wilayah

Kab.

Pekalongan. b. Pembangunan infrastruktur jalan, listrik, saluran air di daerah atas agar menjadi perhatian sehingga mobilitas dan akses perekonomian lebih lancar. c.

Pembangunan Infrastruktur hendaknya dititik beratkan pada peningkatan kondisi jalan, drainase dan jembatan di daerah rawan kemacetan, rawan banjir dan rawan longsor, serta pembangunan

irigasi pendukung

pertanian seperti bendungan, waduk, embung dan normalisasi sungai – sungai di daerah rawan banjir. d. Optimalisasi sarana trasportasi antar desa yang diharapkan dapat meningkatkan aksebilitas serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. e.

Pemerataan PJU di wilayah Kabupaten Pekalongan serta menambah PJU di daerah rawan kejahatan / jauh dari pemukiman, termasuk lingkungan kantor Pemerintah Daerah.

f.

Sebagai salah satu upaya pengurangan angka kemiskinan termasuk pencapaian target MDG’s yang menjadi komitmen daerah dan nasional, maka penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi perdesaan – perkotaan agar ditingkatkan.

g.

Perbaikan

kondisi

fisik

dan

infrastruktur

pasar

tradisional

untuk

meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat a.

Pemerataan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendidikan formal, non formal maupun informal (Negeri/Swasta), termasuk di dalamnya pemerataan pemberian bantuan DAK pendidikan, guna meningkatkan prestasi pendidikan di Kab. Pekalongan.


IV. 16


b. Peningkatan kualitas SDM & kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan sosial utamanya bagi masyarakat rentan c.

Sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlu disusun program dan kegiatan prioritas yang mampu mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan, peningkatan kompetensi tenaga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, optimalisai peran BLK, perluasan kewirausahaan serta peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah. Demikian juga perlu adanya akurasi data warga miskin sehingga pemberian bantuan untuk warga miskin tidak salah sasaran.

d. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui revitalisasi program KB dan peningkatan kepesertaan KB Pria, KB Mandiri, KB Perusahaan, dan penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). e.

Perlunya konsultasi yang lebih intensif ke Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi penerapan program-program Nasional terkait pengentasan kemiskinan di daerah seperti : KIS, KIP, RASKIN.

f.

Optimalisasi pelaksanaan program BPJS.

g.

Peningkatan pelayanan di Puskesmas dan RS Pemerintah. Kemudian sesuai pentahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten

Pekalongan Tahun 2011 – 2016, pembangunan Kabupaten Pekalongan pada tahun

2016

memasuki

Tahapan

Keempat

Kabupaten Pekalongan Sejahtera.

yaitu

Pemantapan

Pada tahap ini

program

Pencapaian

dan kegiatan

pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan

dalam

rangka

menuju

terwujudnya

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 adalah : 1. Pemantapan penanggulangan kemiskinan, fokus pada : a.

Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi daerah;

b. Percepatan

terciptanya

kesetaraan

dan

keadilan

gender

serta

perlindungan terhadap perempuan dan anak; c.

Akselerasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

d. Peningkatan

efektivitas

program

dan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan. 2. Pemantapan pelayanan kesehatan, fokus pada : a.

Percepatan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap;

b. Percepatan pemenuhan jumlah tenaga medis dan para medis; c.

Akselerasi Peningkatan kapasitas Desa Siaga dan Kelurahan Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.


IV. 17


3. Peningkatan kualitas sarana & prasarana pendidikan, fokus pada : a.

Percepatan peningkatan Kualifikasi Pendidik PAUD/TK/RA;

b. Percepatan Peningkatan pemertaan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; c.

Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

d. Pengembangan budaya membaca di kalangan masyarakat; e.

Percepatan perwujudan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya sebagai daerah penyangga.

4. Pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, fokus pada : a.

Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah;

b. Fasilitasi

peningkatan

kualitas

pelayanan

perijinan

UMKM,

akses

permodalan usaha dan pemasaran produk UMKM; c.

Pengembangan kelembagaan koperasi dan perluasan usaha koperasi.

5. Peningkatan kualitas produktifitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, fokus pada : a.

Pemantapan

peningkatan

produksi,

mutu

dan

pemasaran

produk/komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis; b. Akselerasi peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. 6. Pengendalian

lingkungan

hidup,

fokus

pada

peningkatan

kualitas

lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan potensi swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode 3R (reduce, reuse dan recycle), serta memanfaatkan peluang kerjasama antar daerah. Disamping 6 (enam) prioritas pembangunan tersebut, pada tahun 2016 masih melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan fokus pada : 1. Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan; 2. Peningatan kuantitas rumah tangga berlistrik; 3. Peningkatan pemerataan penyediaan air bersih ke pelosok desa melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan sumbersumber air bersih berbasis potensi/kearifan lokal, peningkatan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih; serta 4. Peningkatan kualitas jaringan irigasi.


IV. 18


Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 Mendukung pencapaian sasaran 9(sembilan) agenda Nawa Cita berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasionall dalam RPJMN 2015-2019 dengan skala prioritas : 1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilainilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara. 2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera 3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah 4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Rancangan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 TEMA : Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap Prioritas Pembangunan : 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengganguran berdimensi kewilayahan; 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah; 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar; 4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah; 5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana; 6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

RKPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 TEMA : Pemantapan Pencapaian Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal melalui Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Prioritas Pembangunan : 1. Pemantapan penanggulangan kemiskinan 2. Pemantapan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas sarana & prasarana pendidikan 4. Pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil 5. Peningkatan kualitas produktifitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan 6. Pengendalian lingkungan hidup 7. Pengembangan infrastruktur

IV. 19

BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents