BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

A. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

– 2016 telah ditetapkan visi

pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 sebagai arah pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut : 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera. 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat. 3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat. Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat, yang

dimaksud

adalah

kondisi

Kabupaten

Pekalongan

yang

masyarakatnya berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainya, potensi

sumberdaya

alam

serta

potensi

sistem

sosial

budaya

masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan. Hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan di Kabupaten Pekalongan secara

rinci terlihat dalam Tabel 4.1 sebagai

berikut : Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

1.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat

2.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

a. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mecakup system, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip good governance. b. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); c. Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat; d. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi. b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. c. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa. d. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat. e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa.

Lampiran I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

IV. 2


NO

MISI

TUJUAN

SASARAN g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman.

3.

4.

Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal

Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM,

a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

a. Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak. b. Menurunnya angka gizi buruk. c. Menurunnya angka kesakitan penduduk. d. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda. e. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.

b. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.

a. Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal. b. Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. c. Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. d. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik. e. Meningkatnya minat baca masyarakat.

c. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Menurunnya jumlah penduduk miskin. b. Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS

d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal

a. Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. b. Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

e. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim

a. Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam

a. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM. b. Meningkatnya produktivitas


IV. 3


NO

MISI pertanian, peternakan dan perikanan

TUJUAN rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

SASARAN Industri Kecil. c. Meningkatnya aktivitas perdagangan. d. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan

b. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan

a. Meningkatnya produktivitas pertanian. b. Meningkatnya produktivitas peternakan. c. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. d. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan

5.

Mendorong iklim investasi berbasis potensi dan budaya daerah

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah

a. Meningkatnya potensi produk unggulan daerah. b. Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal.

6.

Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat

Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas

a. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. b. Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat. c. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal. d. Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

7.

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya

a.

Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat. c. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. d. Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.


IV. 4


B. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 Dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dibagi dalam 4 (empat) tahapan pembangunan yang meliputi tahap pertama, Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011 -2012), tahap kedua, Pengembangan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (2012-2014), tahap ketiga percepatan

program

prioritas

(2014-2015)

dan

tahap

keempat

Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016). Penekanan fokus dimaksud bukan berarti menegasikan aspek lain, dan muara dari semua sasaran yang ingin dicapai atau the ultimate goalnya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam setiap pentahapan dapat dimaknai upaya perwujudan ultimate goal dimaksud. Perincian setiap pentahapan tersebut terlihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut : Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD) TAHUN 2011-2016

1.

Tahap Konsolidasi dan Program (2011 – 2012)

Pemantapan

2.

Tahap Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (2012 – 2014)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Pada tahap ini prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi aparatur maupun kelembangaan, serta pemantapan kemampuan para pelaksana dalam implementasi program, termasuk program-program yang bersifat prioritas. Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada pengembangan infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yaitu jalan, jembatan, irigasi, air bersih, lingkungan hidup, listrik, perdagangan, industri, kearsipan, investasi, kesehatan, dan pendidikan. Melalui pengembangan infrastruktur diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan investasi, produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perlindungan tenaga kerja dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan


IV. 5


PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD) TAHUN 2011-2016

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

3.

Tahap Percepatan Prioritas Program Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2014 2015).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya percepatan pencapaian program-program prioritas telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan e-government, penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil, peningkatan investasi, pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penguatan forum masyarakat sebagai media komuniasi publik, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata.

4.

Tahap Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 2016).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut adalah pemantapan penanggulangan kemiskinan, pemantapan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan kualitas produktifitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pengendalian lingkungan hidup

NO

Sumber : RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016

Kemudian

sesuai

pentahapan

pembangunan

dalam

RPJMD

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, pembangunan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 memasuki Tahapan Ketiga menuju Tahapan Keempat, yaitu Percepatan Prioritas Program Kabupaten Pekalongan Sejahtera; dan Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera maka prioritas penyusunan perencanaan program diarahkan untuk :


IV. 6


1. Percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan e-government, penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil, peningkatan

investasi,

peningkatan

Kerjasama

pengurangan Antar

Daerah

kerusakan (KAD),

lingkungan,

penguatan

forum

masyarakat sebagai media komuniasi publik, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata. 2. Pemantapan

penanggulangan

kemiskinan,

pemantapan

pelayanan

kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan kualitas produktifitas

pertanian,

perikanan,

peternakan,

perkebunan

dan

kehutanan serta pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Pekalongan disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Memiliki dampak langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten Pekalongan, 2. Memiliki daya ungkit dan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, 4. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama, 5. Realistis untuk dilaksanakan. Dengan melihat dasar pertimbangan tersebut di atas makan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 akan disusun untuk merespon isu-isu strategis yang teridentifikasi antara lain : 1. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran


IV. 7


Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 KEMISKINAN (%)

TPT (%)

TAHUN

KAB. PEKALONGAN

PROV. JATENG

KAB. PEKALONGAN

PROV. JATENG

2011 2012 2013* 2014** 2015***

15,00 13,86 12,72 11,05 9,37

16,21 14,98 14,44 11,58-11,37 9,05-8,75

6,12 5,07 4,75 3,96 3,94

5,93 5,63 6,02 5,31-4,77 4,93-4,62

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan Tahun 2013

2. Masih perlunya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 PERTUMBUHAN EKONOMI (%) TAHUN

KAB. PEKALONGAN

PROV. JATENG

2011 2012 2013* 2014** 2015***

4,77 5,32 5,53 5,60 5,85

6,03 6,34 5,8 5,9 -6,4 6,0-6,5

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan Tahun 2013

3. Masih perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, air bersih dan sanitasi) 4. Masih

perlunya

peningkatan

infrastruktur

dan

pemerataan

pembangunan wilayah 5. Perlunya pemantapan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 6. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana alam


IV. 8

Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2015

RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

RKPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

TEMA : Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional

TEMA : Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat

TEMA : Percepatan pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, Invetasi dan Produktivitas Daerah Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berdaya Saing

Proritas pembangunan : 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Sarana dan Prasarana 4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Politik 7. Pertahanan dan Keamanan 8. Hukum dan Aparatur 9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Prioritas Pembangunan : 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas; 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastuktur yang makin optimal mendukung pengembangan dan daya saing wilayah; 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang dengan tetap menjaga kelestarian dan kesesuaian fungsinya; 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah;

Prioritas Pembangunan : 1. Sosial 2. Pemerintahan 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Infrastruktur 6. Koperasi dan UMKM 7. Investasi 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanian 10. Pariwisata


Dari Tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan dan isu-isu strategis yang ada, Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini : 1.

Sosial Prioritas pembangunan bidang sosial dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah; b. Peningkatan akses bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah. c. Peningkatan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; d. Melindungi

kelompok-kelompok

minoritas

atas

dominasi

kelompok lain. e. Optimalisasi pengelolaan sistem keamanan lingkungan oleh masyarakat dan Penguatan kelembagaan masyarakat f.

Peningkatan

pelaksanaan

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan g. Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat h. Percepatan peningkatan perlindungan hak-hak anak. i.

Percepatan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

j.

Akselerasi

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan 2.

Pemerintahan Prioritas pembangunan bidang pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan Penerapan e-government di lingkungan setda dan SKPD strategis (16 SKPD). b. Evaluasi SOTK dan kelembagaan penyelenggara pemerintahan. c. Penyempurnaan

kualitas

pelayanan

publik

pada

kantor

pelayanan terpadu dan unit pelayanan lainnya; d. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi


IV. 10


e. Percepatan penerapan e-government di seluruh SKPD. f.

Pemantapan

pengembangan

sistem

dan

mekanisme

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. g. Pemantapan kompetensi dan kapasitas aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. h. Pemantapan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. i.

Percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD.

j.

Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi daerah

3.

Kesehatan Prioritas pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kesadaran imunisasi pada masyarakat. b. Peningkatan pelayanan bagi balita gizi buruk dan kurang. c. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). d. Percepatan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap. e. Percepatan pemenuhan jumlah tenaga medis dan para medis. f.

Akselerasi Peningkatan kapasitas Desa Siaga dan Kelurahan Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.

4.

Pendidikan Prioritas

pembangunan

bidang

pendidikan

dilaksanakan

dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan kecakapan hidup. b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam minat baca c. Fasilitasi kelompok-kelompok olahraga sebagai pengembangan jasmani manusia. d. Percepatan peningkatan Kualifikasi Pendidik PAUD /TK /RA. e. Percepatan Peningkatan pemertaan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.


IV. 11


f.

Akselerasi

peningkatan

sarana

dan

prasarana

penunjang

pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. g. Pengembangan budaya membaca di kalangan masyarakat. h. Percepatan perwujudan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya sebagai daerah penyangga. i.

Pengembangan dan pemantapan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok kesenian (baik tradisional, religius, modern).

5.

Infrastruktur Prioritas pembangunan bidang infrastruktur dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kuantitas rumah tangga berlistrik. b. Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan

6.

Koperasi dan UMKM Prioritas

pembangunan

bidang

Koperasi

dan

UMKM

dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah; b. Pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir c. Pemantapan pemberian ketrampilan kewirausaahan bagi pemuda untuk memperluas kesempatan kerja. 7.

Investasi Prioritas pembangunan bidang investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Peningkatan jumlah investasi baik PMA, PMDN dan non fasilitas. b. Peningkatan

kualitas

pelayanan

perijinan

investasi

yang

berorientasi pada kepuasan pelanggan; c. Akselerasi

Peningkatan

jumlah

investasi

baik

PMA,

PMDN

maupun non fasilitas.


IV. 12


8.

Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengurangan kerusakan lahan dan hutan. b. Peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu. c. Akselerasi Perwujudan desa atau kelurahan siaga bencana

9.

Pertanian Prioritas pembangunan bidang pertanian dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Pengembangan

usaha

peternakan

dan

peningkatan

produk

unggulan peternakan terutama ternak besar; b. Pemantapan

peningkatan

produksi,

mutu

dan

pemasaran

produk/komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis. c. Akselerasi peningkatan produktivitas perikanan budidaya 10. Pariwisata Prioritas pembangunan bidang pariwisata dilaksanakan dengan arah kebijakan : Peningkatan jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah

Sejalan dengan tujuan dan target sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, maka arah pembangunan Kabupaten Pekalongan

tahun

2015

adalah

untuk

menjaga

kesinambungan

pembangunan daerah dan dan mendukung pencapaian tujuan provinsi dan nasional dengan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan yang mengarah pada pro poor, pro job, pro growth dan pro enviroment, memperhatikan target Millenium Development Goals (MDGs), keadilan untuk semua (justice for all) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta memperhatikan antar sektor dan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kecamatan.


IV. 13

BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Recommend Documents