BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 4.1. Agenda dan Strategi Pembangunan daerah Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada tahun 2011 tidaklah ringan, rintangan, tantangan dan hambatan seperti adanya bencana alam, tanah longsor, banjir, angin beliung, yang sulit untuk diprediksi, kondisi perekonomian lokal yang tidak menentu sebagai akibat adanya goncangan perekonomian global yang berlanjut pada krisis energi dan pangan yang terjadi pada akhir tahun 2006-2007 yang lalu, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional yang berdampak pula pada perekonomian daerah Kabupaten Ponorogo. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansiil di Amerika serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisis Global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di barbagai negara termasuk Indonesia. Dallam memasuki tahun 2009 tekanan tersebut terus perlu diwaspadai karna perekonomian dunia yang tidak menentu yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional. Pada pertengahan tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat berdampak pada meningkatnya beban bagi masyarakat yakni naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL). Adanya kenaikan TDL mempunyai multyfliyer effect yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sehingga diperlukan agenda pembangunan yang jelas serta pendekatan-pendekatan dan strategi yang yang sesuai dan dapat mendukung, mendorong dalam melaksanakan programprogram pembangunan pada tahun 2011. 4.1.1

Agenda Pembangunan Daerah Agenda utama Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 merupakan upaya pemerintah kabupaten ponorogo untuk lebih memberikan perhatian lebih dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapai dalam tahun 2011 yaitu:

RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2011. 1212

Bab IV_ Halaman 92

a. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, dan pemberian Kepastian Akses Kesehatan terutama bagi Masyarakat Miskin b. Memacu produk unggulan pertanian, yang menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai ikon Wilayah Agropolitan, Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, Pengembangan Iklim dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan c. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional d. Peningkatan Peranan dan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa e. Pengembangan stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga menjadi daya tarik sektor pariwisata

4.1.2

Strategi Pembangunan Daerah Strategi

merupakan

cara

umum

yang

paling

praktis

dalam

mengembangkan seluruh potensi lokal dengan cara global yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo saat ini. Setidaknya ada beberapa strategi yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, mengolah dan mencari solusi berbagai persoalan dan pengembangan potensi sosial di Kabupaten Ponorogo antara lain : 1. Reinforcement. Strategi ini digunakan untuk memperkuat basis-basis potensi sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo. Berbagai potensi sosial yang sudah mapan yang ditandai dengan munculnya kantongkantong aktifitas sosial lebih diperkuat dengan harapan dapat menjadi lebih meningkat dan berimplikasi semakin luas. Tidak saja pada level lokal, namun diharapkan bias berimplikasi pada level regional, nasional ataupun internasional. 2. Pemberdayaan dan Pendampingan. Ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengurangi berbagai keterbelakangan dan dependensi kehidupan masyarakat.

Dengan

strategi

pemberdayaan


dapat

diharapkan

Bab IV_ Halaman 93

memunculkan berbagai jenis varietas baru dalam segala lini kehidupan. Ini didasarkan pada argument bahwa salah satu keterbelakangan masyarakat karena adanya ketergantungan pada mode of production yang menyebabkan melemahnya aspek-aspek kreativitas. 3. Titik berat pembangunan mengarah ke wilayah perdesaan. Kondisi ini semakin dirasakan sebagai hal yang mendesak karena adanya ketimpangan dan kesenjangan yang nyata antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut pada Pemerintahan Tahun 2010-2015 titik berat pembangunan di Ponorogo berada di perdesaan. Hal ini bukan berarti pembangunan wilayah perkotaan akan diabaikan, akan tetapi prosentase pembangunan wilayah pedesaan akan lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan. 4. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development). Dalam pendekatan ini mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri, keluarga dan lingkungannya. 5. Pembangunan ekonomi melalui pendekatan Pro Growth, Pro Job dan Pro-Poor. Melalui strategi pro growth, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Ponorogo yang dapat dilepaskan dari perangkap

kemiskinan,

serta

memperkuat

perekonomian

untuk

menghadapi berbagai goncangan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi progrowth, pro jobs, dan pro poor, telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan. Secara lebih terperinci, dalam agenda pro growth, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 2005-2009, laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2005 perekonomian Kabupaten Ponorogo mampu tumbuh sebesar 4,11%, tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 4,93%


Bab IV_ Halaman 94

dan pada tahun 2007 kembali naik menjadi 6,56%. Naum dengan adanaya krisis energi dan pangan yang melanda dunia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan hingga hanya tumbuh 5,68%. Goncangan krisis global nampaknya belum bisa mendongkrak pertumbuhan Kabupaten Ponorogo hingga pada tahun 2009 hanya mampu tumbuh sebesar 5,16% namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hanya 4,50% dan Propinsi jawa Timur yang hanay pada kisaran 5,06% merupakan prestasi yang patut kita hargai dan diapresiasi. 6. Pembangunan dengan melibatkan peran wanita (Pengarus Utamaan Gender) Sebagai warga negara, wanita dan laki-laki dalam hukum dan perundang undangan tidaklah berbeda. Namun demikian sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri selama ini secara umum peran wanita masih termarginalkan utamanya dalam proses pembangunan. Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan meningkatkan peran gender menjadi suatu dimensi yang integral mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program nasional merupakan strategi pengarus utamaan gender (PUG). Strategi ini dibangun dengan tujuan pokok adalah tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, dengan harapan tercipta kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, social, ekonomi, budaya, memperoleh rasa aman dan nyaman serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

Strategi untuk mencapai keadilan dan

kesetaraan gender dalam perspektif gender adalah mengintegrasikan persepektif gender ke dalam kebijakan, program-program, proyek-proyek, aktifitas pembangunan disemua sektor pemerintahan, mengadopsi persepektif gender ke dalam siklus perencanaan, Mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka kerja perencanaan pembangunan yang


Bab IV_ Halaman 95

responsif terhadap gender. memperhitungkan dampak dari peran gender dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses dan manfaat khususnya dampak negatif terhadap perempuan serta menciptakan suasana kondusif agar PUG lebih mudah diterima dan dilaksanakan. 7. Keseimbangan

pemerataan

pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi, melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan

sumber

daya,

dan

mengarahkan

proses

yang

mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Prakarsa dan kreativitas rakyat merupakan sumber daya pembangunan yang utama.

Kesejahteraan material dan spiritual mereka merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Strategi pembangunan Kabupaten Ponorogo 2011 menekankan pada pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Upaya pembangunan diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus

ditingkatkan

kemampuannya

dengan

mengembangkan

dan

mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya. Secara praktis, upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.


Bab IV_ Halaman 96

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat, bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (nguwongke-uwong). Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan, rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Konsekuensinya, dibutuhkan restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, meso, dan makro, sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi mereka tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur meso dan makro. Struktur meso yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten/kota dan provinsi, sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan, umumnya, lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas, karena itu perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, motivator, koordinator, edukator, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tak langsung. Pada saat yang bersamaan, peran organisasi lokal, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya, didorong sebagai agen pelaksana perubahan dan pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan pembangunan ditangani oleh masyarakat sendiri atas fasilitasi dari pemerintah. Pemberdayaan rakyat adalah sebuah strategi pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centered, participatory, empowering, dan sustainable. Konsep ini lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih


Bab IV_ Halaman 97

lanjut (safety net). Konsep ini berkembang dari upaya mencari strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya inclusive democracy, appropriate economic growth, kesetaraan gender, dan intergenerational equity. Strategi pemberdayaan rakyat dalam proses pembangunan Kabupaten Ponorogo dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo 2010-2015 yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat ini dijalankan melalui model dual track strategy, di mana di satu sisi berupaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui keberpihakan kepada rakyat miskin (pro-poor) untuk menuju masyarakat Ponorogo sejahtera, makmur dan berakhlak, aman, berbudaya dan berkeadalian. Di sisi lain berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Strategi pemberdayaan rakyat berupaya melepaskan diri dari perangkap trade off pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pemberdayaan rakyat beranggapan, dengan pemerataan akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Karena, pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Yang harus dicari adalah pola pertumbuhan yang tepat, yakni bukan yang vertikal menghasilkan trickle-down, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (horizontal flows), yakni broadly based, employment intensive, dan tidak terkompartementalisasi. Berbagai studi menunjukkan, produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah memberikan sumbangan lebih besar pada pertumbuhan dibandingkan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya


Bab IV_ Halaman 98

lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi juga dengan devisa yang lebih kecil. Pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo 2010-2015 menempatkan strategi pro-poor sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, serta usaha mikro dan kecil menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor tersebut. Pemerataan pendapatan, melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, revitalisasi kelautan dan masyarakat pesisir, reformasi agraria, dan pengembangan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentas penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Upaya memberdayakan rakyat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian, ia sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat (empowering). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Upaya pemberdayaan paling pokok adalah melalui peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan (input) pemberdayaan juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar,


Bab IV_ Halaman 99

baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya relatif amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi yang partisipatoris. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaannya menghadapi yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan rakyat bukan membuat mereka menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Pembangunan Kabupaten Ponorogo saat ini sedang mengalami tantangan serius berupa masalah kemiskinan dan ketertinggalan, serta dampak krisis ekonomi nasional maupun global. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini merupakan akibat masalah fundamental dan keadaan khusus (shock). Masalah fundamental itu adalah tantangan internal --berupa kesenjangan yang ditandai pengangguran, ketertinggalan, dan kemiskinan-- serta tantangan eksternal yakni


Bab IV_ Halaman 100

upaya meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Sedangkan keadaan khusus (shock) adalah berbagai bencana alam yang datang bersamaan krisis ekonomi dan moneter. Karena itu, kebijakan pembangunan Kabupaten Ponorogo harus ditempatkan dalam tatanan strategi pemberdayaan masyarakat (civil society) untuk menuntaskan berbagai tantangan pembangunan. Pembangunan adalah milik rakyat, karenanya agenda pemulihan ekonomi harus berpihak kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Strategi pemberdayaan penyelenggaraan

rakyat

harus

kebijakan

dipahami ekonomi

dan

melalui

menjadi

komitmen

sistem

perencanaan

dalam dan

penganggaran pembangunan, maupun melalui upaya pemihakan pada ekonomi rakyat yang masih tertinggal dan rawan kondisi krisis. Upaya pemberdayaan rakyat dalam pembangunan Kabupaten Ponorogo merupakan perwujudan paradigma pembangunan yang berorientasi kepada rakyat (people centered development). Strategi pemberdayaan rakyat menekankan langkah nyata pembangunan yang demokratis, yang berindikasikan proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar. Proses yang diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati. Sejalan dengan itu, strategi pembangunan Kabupaten Ponorogo menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Ini merupakan penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis. Penajaman arah baru pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan struktur masyarakat yang muncul dari kemampuan masyarakat sendiri. Mengingat potensi dan kemampuan masyarakat yang tidak sama, maka arah dan kebijakan pembangunan Jawa Timur dirumuskan dengan strategi pemberdayaan dan pemihakan kepada rakyat miskin (pro-poor) untuk menuju Masayarakat Ponorogo yang sehatera, makmur, berakhlak, berbudaya dan berkeadilan.. Menumbuhkan gerakan demokrasi berbasis masyarakat dalam kebijakan pembangunan menjadi keniscayaan, terutama dengan mengagendakan pemetaan


Bab IV_ Halaman 101

untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi rakyat miskin, dan gerakangerakan sosial kerakyatan di tingkat lokal serta akar rumput, untuk mendorong berbagai jenis gerakan sosial kerakyatan itu mentransformasikan diri menjadi gerakan sosial politik demi peningkatan kesejahteraan mereka. Menumbuhkan berbagai asosiasi dan organisasi gerakan sosial di tingkat akar rumput dianggap penting karena mereka mencerminkan respons yang otentik dan berhubungan dengan kepentingan-kepentingan langsung rakyat miskin. Di dalam konteks inilah betapa perlu perhatian diarahkan kepada berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian pandangan yang sama untuk merevitalisasi demokrasi melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai ranah publik di tingkat lokal dan akar rumput, yaitu lembaga-lembaga dan praktik-praktik sosial politik yang menjaga kepentingan publik yang terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat dalam merespons fenomena otonomi dan demokratisasi lokal, sebagai bagian dari penguatan kembali kapasitas rakyat untuk terlibat secara lebih substantif dalam proses demokrasi. Kabupaten

Ponorogo

sudah

saatnya

mengembangkan

proses

demokratisasi partisipatoris, sebagai gerakan sosial baru, dan sebagai “jalan lain menuju kesejahteraan rakyat” dengan mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya pada aras politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam entitas masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokrasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang. Dalam perspektif seperti ini, semua wacana dan praktik pembangunan Kabupaten Ponorogo selayaknya bersifat polisentris dengan membangun kepercayaan, bahwa kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput memiliki kemampuan sendiri menyelesaikan daftar masalah yang terus berkembang yang mereka hadapi. Wacana peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem yang demokratis partisipatoris akan memberi ruang kondusif bagi kerja sama lokal dalam semangat good governance antara birokrasi, institusi publik, dan masyarakat, sekaligus


Bab IV_ Halaman 102

membangun relasi saling memperkuat antara lembaga-lembaga pemerintah daerah otonomi, institusi publik lokal, dan asosiasi-asosiasi masyarakat di akar rumput yang kondusif demi mengembangkan sistem pendidikan yang murah dan bermutu, membangun institusi pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, memperluas lapangan kerja, demi meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pendeknya, demi memberantas kemiskinan. Dalam konteks pemahaman demokrasi partisipatoris sedemikian itu merupakan sebuah konsep bagaimana mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog menjadi relevan sebagai sarana mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo 2010-2015. Suatu konsep pembangunan yang berpihak pada rakyat, propoor, dengan memberi penekanan prioritas pada program pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua demi peningkatan kualitas sumber daya manusia; program pembangunan kesehatan yang murah dan berkualitas demi meningkatkan produktivitas sumber daya manusia; dan perluasan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian (agroindustri/agrobisnis), di mana sebagian terbesar masyarakat miskin Kabupaten Ponorogo berada, serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk mencegah kerugian-kerugian sosial-ekonomi rakyat. Kesadaran membangun demokrasi partisipatoris sedemikian itu menjadi landasan utama dan peluang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan lebih baik, dan menghapus marginalisasi, devaluasi, deprivation, dan silencing, serta segala bentuk diskriminasi.

4.2. Prioritas Program Pembanguan Daerah Guna mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional maka penyusunan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 meperhatikan pula Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas didukung Pemantapan Tata Kelola Sinergi Pusat dan Daerah” yang dijabarkan kedalam 11 prioritas pembangunan nasional yang meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan tata Kelola; (2) Pendidikan; (3)


Bab IV_ Halaman 103

Kesehatan; (4) Penanggulanganb Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7)Ikoim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana (10) Daerah Tertingga, terdepan, terluar dan pasca konflik serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi tegnologi. Disamping itu juga memperhatikan prioritas lainya dibidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas dibidang Perekonomian serta Prioritas lainnya dibidang Kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Disamping memperhatikan prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2011, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2011 juga memperhatikan tema pembangunan Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yaitu “ Pemertaan pembangunan dan Percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung pemantapan tata kelola kepemerintahan dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang lebih baik” yang dijabarkan kedalam 18 Prioritas pembangunan yaitu: 1. Peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Perluasan lapangan kerja 4. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatan kesejateraan sosial rakyat 6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan Agroindustri-Agrobisnis 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8. Peningkatan Investasi ekspor non migas dan pariwisata 9. Peningkatan Daya saing Industri Manufaktur 10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang


Bab IV_ Halaman 104

12. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik 13. Peningkatan kualitaskesalehan sosial demi terjaganya harmini sosial 14. Penigkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di segala bidang dan terjaminnya kesetaraan gender 15. peningkatan peran pemuda dan olah raga 16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan Hak azasi Manusia 17. Peningkatan Kemananan dan ketertiban, dan penanggulanganb kriminalitas 18. Percepatan penagnan rehabilitasi dan rekontruksi sosial dan dampak lumpur panas lapindo.

Mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2011 baik secara nasional dan maupun Propinsi Jawa Timur maka tema pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2011 dalam rangka menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro daerah adalah “Pemberdayaan masyarakat yang didukung tata kelola pemerintah yang baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ” yang dirumuskan kedalam 15 prioritas pembangunan yaitu: 1. Perbaikan Infrastruktur Penyediaan infrastruktur yang memadai adalah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Oleh karena infrastruktur utama yang akan mendapat prioritas pada tahun 2010-2015 adalah : 

Pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat perdesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi produktif perdesaan serta daerah-daerah cepat tumbuh, agrobisnis dan agroindustri,



Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai sarana pendukung mobilitas, transfortasi,


Bab IV_ Halaman 105

komunikasi antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa, antar lingkungan dalam keadaan baik. Pembangunan rumah sakit umum ”dr. Hardjono” merupakan prioritas sebagai



bentuk peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan utamanya pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin. Pembangunan waduk Bendo di desa Bendo Kecamatan Sawoo, sebagai



penyedia air baku yang akan mendorong dan mengembangkan sektor pertanian di Ponorogo khususnya dan di daerah sekitar.. Secara teknis, waduk Bendo dapat mengairi lahan pertanian seluas sekitar 8000 Ha. tersebar di Kabupaten Ponorogo, Magetan dan Madiun. Waduk Bendo juga sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah banjir yang sampai saat ini masih sering dirasakan di beberapa wilayah Kabupaten Ponorogo, Madiun, Magetan dan Ngawi. Pembangunan jalan tembus lingkar Wilis yang meliputi jalur Ngajuk-Madiun-



Ponorogo (NGADIPONO), jalur Kediri-Ponorogo melalui Kecamatan Pudak dan jalur Ponorogo-Sooko-Trenggalek-Tulungagung akan diprioritaskan untuk mempermudah akses perekonomian antara Kabupaten Ponorogo dengan Daerah sekitarnya. Pemeliharaan di bidang irigasi, Jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan



Jaringan irigasi tingkat desa (Jides) guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian menuju pertanian yang tangguh berbasis agroindustri dan agrobisnis. 2. Peningkatan Pelayanan Publik Kondisi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo saat ini belum optimala dan masih perlu banyak pembenahan. Masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan administrasi kependudukan, berupa lambannya penerbitan dokumen-dokumen kependudukan. Program kedepan Pemerintah Daerah

membuat regulasi untuk mempermudah masyarakat memperoleh

pelayanan yang murah, ramah, cepat, tepat dan akuntabel berupa : 

Membuat regulasi untuk memperingan pembiayaan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta mempermudah


Bab IV_ Halaman 106

dan memperingan pembuatan akte kelahiran yang mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Mempercepat proses dan kemudahan dalam setiap perijinan yang ada di Kabupaten Ponorogo dalm mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan iklim berusaha.

3. Pengembangan Pariwisata Dalam bidang pariwisata dan pelestarian budaya, pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2015 akan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut : 

Wisata Kampung Reyog sebagai upaya untuk melestarikan seni budaya reyog sebagai budaya asli Ponorogo sekaligus sebagai obyek wisata baru..



Penangkaran Burung Merak merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melestarikan burung Merak dari kepunahan serta pendukung bahan baku utama kerajinan seni Reyog di Kabupaten Ponorogo.



Pengembangan sektor pariwisata lebih diarahkan pada optimalisasi Telaga Ngebel sebagai tujuan utama wisata di Ponorogo. Disamping itu, obyek wisata lain juga terus dikembangkan, misalnya wisata religi di Masjid Tegalsari di Kecamatan Jetis sebagai peninggalan sejarah Islam di Ponorogo, makam Bathorokatong di Kelurahan setono Kecamatan Jenangan, serta Sendang Waluyo Jati di Kecamatan Sooko sebagai tempat ziarah umat Katholik. Potensi wisata alam seperti Air terjun Plethuk di Desa Jurug Kecamatan Sooko, wisata alam Kucur di kecamatan Badegan dan bebrapa wisata alam lain yang dimiliki Ponorogo juga terus digali dan dikembangkan untuk mendukung obyek wisata yang telah ada.



Agenda Tahunan Grebeg Suro terus dikembangkan, guna menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara.



Peningkatan SDM pelaku sektor wisata akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya minat wisatawan untuk datang menikmati ragam wisata di Kabupaten Ponorogo.


Bab IV_ Halaman 107



Pelestarian dan pengembangan seni Reyog sebagai identitas budaya Ponorogo akan dilakukan dengan serius, melalui peningkatan kecintaan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap seni Reyog Ponorogo.

4. Pelayanan Kesehatan Keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan tidak lepas dari peran serta pemerintah Daerah kabupaten Ponorogo dan partisipasi Masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia fasilitas-fasilitas kesehatan senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Kasadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat dengan naiknya prosentase jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah maupun swasta. Hal ini juga berkaitan dengan program bantuan yang digulirkan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan keringanan biaya dalam bidang kesehatan seperti, Jamkesmas, Jamkesda dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas mulai puskesmas pembantu, puskesmas perawatan, puskesmas keliling hingga piliklinik kesehatan desa. Disamping itu kapasitas rumah sakit juga terus ditingkatkan kemampuannya, terutama dalam meningkatkan daya tampung untuk perawatan maupun peningkatan fasilitas pelayanan medik, seperti ruang operasi, UGD, ruang isolasi, unit transfusi darah (UTD) dan Laboratorium Kesehatan. Pembangunan rumah sakit baru mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan pembangunan di bidang kesehatan antara lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diupayakan terus menerus serta perlu ada keseimbangan antara tindakan yang dilakukan Pemerintah dan Kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat antara lain adalah


Bab IV_ Halaman 108

Mortalitas (Kematian), Angka Kelahiran Kasar, Morbiditas/ Angka kesakitan dan Status Gisi.

Dibidang kesehatan, program yang akan dilakukan lima tahun mendatang adalah : 

Kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar kesehatan di tingkat Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas berupa pembebasan pembiayaan.



Perluasan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)/pembebasan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.



Perluasan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya ruang rawat inap kelas 3 bagi masyarakat miskin.



Pengelolaan manajemen yang lebih profesional dan ramah pelayanan untuk pusat layanan kesehatan masyarakat.



Penyediaan anggaran yang cukup yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah untuk kebutuhan peningkatan kesehatan masyarakat.



Penambahan Anggaran untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit endemis setiap tahun.

5. Peningkatan Akses Pendidikan Sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan kedepan. Pendidikan merupakan dasar pengembangan kepribadian dan pola fikir yang kreatif, inovatif sekaligus kontruktif dalam upaya menumbuhkan produktifitas seseorang dalam menciptakan tenaga pembangunan yang terampil, handal yang akan mempengaruhi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Sektor pendidikan di Kabupaten Ponorogo sampai saat ini, masih perlu ditingkatkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Jika dilihat dari segi jumlah, sekolah tingkat SD sampai dengan SMU/ SMK yang mencapai status sekolah standard nasional maupun internasional masih sangat minim. Untuk kualitas maupun kuantitas pendidikan baik SD, SMP, SMU dan SMK dalam lima tahun ke depan dapat terus dipacu dan dikembangkan pencapaiannya. Dan semua tingkatan dari SD sampai SMU/SMK bahkan sekolah berbasis keagamaan seperti


Bab IV_ Halaman 109

Tsanawiyah, Aliyah mempunyai sekolah rintisan sekolah berstandard nasional maupun international. Angka buta huruf masih juga menjadi masalah di Ponorogo, karena masih termasuk daerah dengan angka buta huruf yang masih cukup banyak di tingkat Propinsi Jawa Timur. Langkah ke depan tentunya diprioritaskan kejar paket, pendidikan non formal dan peningkatan budaya rasa malu untuk buta aksara, sehingga ada motivasi dan kemauan yang kuat dari masyarakat untuk ikut program pendidikan. Selain itu penekanan program pendidikan juga meliputi :  Pemenuhan/penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam lima tahun kedepan.  Penekanan pembiayaan masuk sekolah dengan membuat kebijakan agar sekolah menekan biaya masuk sekolah.  Penuntasan angka buta huruf dengan memperbanyak program Kejar Paket.  Peningkatan profesionalitas, kompetensi dan kesejahteraan guru yang proporsional.  Peningkatan Sarana dan Prasarana belajar mengajar dengan penekanan lebih pada pengadaan laboratarium sekolah dan alat peraga praktek untuk penambahan keahlian pelajar.  Pengembangan Sekolah Kejuruan yang berbasis talent, link and match. 6. Revitalisasi Pertanian Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo bermata pencaharian dari sektor Pertanian dalam arti luas yang meliputi sub-sub sektor yakni pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan dan kehutanan. Pembangunan pertanian diarahkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan

Kabupaten

berswasembada pangan

Ponorogo

sebagai

daerah

yang

mampu

dan sekaligus sebagai daerah yang memberikan

kontribusi ditingkat propinsi Jawa Timur yang cukup besar. Disamping itu pertanian kedepan juga diarahkan untuk menuju agroindustri dan agrobisnis dengan menetapkan dan memfokuskan daerah-daerah tertentu sebagai sentrasentra produksi pertanian

yang disesuaikan dengan kondisi topografi dan

agroklimat, Kecamatan Pudak, Sooko, Pulung sebagai daerah penghasil tanaman sayur sayuran dan hortikultura seperti wortel, kobis, bawang pre, bawang putih,


Bab IV_ Halaman 110

bawang merah, jeruk, buah naga. Kecamatan Pudak, Sooko dan Pulung sebagai sentra pengembangan sapi perah maupun penggemukan sapi. Kecamatan Ngebel sebagai sentra pengembangan buah durian, manggis yang mempunyai ciri khas serta kopi. Kecamatan Ngrayun sebagai penghasil janggelan dan panili. Kecamatan Balong sebagai sentra produksi jeruk Siam. Kecamatan Sooko, Pulung, Jenangan sebagai tempat pengembangan perikanan air tawar. 7. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkeadilan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo Sejak tahun 2005- 2009 menunjukkan regresi linear menanjak positif. Pada tahu 2005 dan 2008 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pada bulan maret dan bulan oktober 2005 terjadi kenaikan BBM dan pada tahun 2008 terjadi kenaikan BBM kembali serta terjadi krisis global yang melanda seluruh dunia sehingga berpengaruh nyata terhadap kegiatan ekonomi secara global, nasional regional dan local daerah. Kenikan harga BBM merupakan pemicu utama (push factor) yang mendorong kenaikan barang-barang lanilla di pasaran. Multifilyer efek yang terjadi hádala biaya transfortasi menjadi naik sehingga menghambat distribusi barang-barang. Dengan adanya kegiatan pembangunan telah mempengaruhi kegiatan masyarakat pada tingkat atas sampai bawah baik di perkotaan maupun di pedesaaan. Kegiatan pembangunan telah merangsang kegiatan berproduksi penduduk yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat petumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat dilakukan dengan cara peningkatan sektor-sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Ponorogo. Sektor Pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Ponorogo sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu: Sektor Pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan). Sektor ini mepunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hampir 27.96 % dari total PDRB Kabupaten Ponorogo. Selain mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo, sektor pertanian juga menjadi


Bab IV_ Halaman 111

sumber penghasilan dan mata pencaharian utama masyarakat Ponorogo. Dari sini tidak terlalu berlebihan jika dalam lima tahun ke depan sektor ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui anggaran belanja serta pembenahan regulasi pertanian sesuai kewenangan pemerintah lokal. Problem utama sektor ini mulai dari pembiayaan produksi sampai dengan pasca produksi, yaitu dari problem pengadaan pupuk, pengadaan benih sampai dengan tata niaga pasca panen. Meskipun produk pertanian sangat tergantung dari kebijakan atau regulasi dari Pemerintah Pusat, akan tetapi konsep ke depan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi regulasi-regulasi tersebut dengan cara memberikan kemudahan melalui pengamanan serta kontribusi APBD yang cukup, sehingga dari sistem distribusi pupuk sampai dengan sistem penyangga harga panen, akan meringankan beban petani serta meningkatkan pendapatan petani. Pada sektor pertanian kenaikan BBM merangsang kenaikan harga pupuk dan alat-alat pertanian serta bibit tanaman pertanian sehingga berdampak terhadap tingkat produksi. Harga pupuk yang dirasakan lebih mahal dari biasanya menyebabkan petani berupaya menghemat penggunaan pupuk dengan mengurangi takaran penggunaan pupuk tanamannya, hal ini berakibat pertumbuhan tanaman kurang maksimal lagi dari semestinya. Mahalnya alat-alat produksi ( saprodi ) menyebabkan pengolahan lahan dan perawatan tanaman kurang maksimal juga. Kenaikan harga bibit tanaman menyebabkan petani memilih bibit yang lebih rendah kualitasnya/ bukan bibit unggul karena biaya pembelian bibit yang terbatas, hal ini berpengaruh pada masa tumbuh dan berkembangnya tanaman yaitu kerentanan tanaman teserang hama penyakit serta jumlah produksi perbibit lebih sedikit daripada bibit unggul yang menyebabkan total produksi kurang maksimal. Untuk sektor peternakan dan perikanan, ditekankan pada pola produksi potensi peternakan dan perikanan, dengan cara pemberian kemudahan serta pemerataan pengembangannya tidak hanya di daerah tertentu saja. Selain telaga Ngebel, sektor perikanan dapat dikembangkan di daerah yang mempunyai air cukup, waduk, embung dan aliran sungai yang berpotensi. Pengembangan peternakan juga masih dimungkinkan pengembangannya di daerah yang belum


Bab IV_ Halaman 112

tersentuh untuk produksi peternakan sapi, kambing dan ternak lainnya, sehingga ke depan daerah Ponorogo menjadi sentra ternak yang cukup besar. Sektor Perdagangan dan Jasa juga cukup besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo, sehingga sangat perlu untuk mendapat perhatian lebih. Dalam lima tahun ke depan diharapkan sektor riil yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat menjadi penyangga ekonomi di tingkat mikro atau industri kelas menengah dan kecil, seperti halnya di daerah tetangga kita Tulungagung. Jika sektor ini menjadi berkembang, akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sektor ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 25,18 % dari total PDRB Kabupaten Ponorogo. Hal yang perlu dibenahi adalah pola pelatihan ketrampilan, peningkatan pengetahuan manajemen, membuat jaringan pasar yang kuat, akses perolehan modal yang mudah, serta yang paling pokok adalah menumbuhkan jiwa wirausaha yang tinggi bagi masyarakatnya. Penyediaan anggaran lebih diarahkan pada pemberian subsidi dan optimalisasi tempat-tempat yang dapat menciptakan wira usaha baru seperti Balai Latihan Kerja (BLK), kursus pendidikan ketrampilan, sekolah sekolah kejuruan yang di tingkatkan untuk dapat membuka chanelling kepada pusat usaha di luar daerah. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, adanya kenaikan harga BBM berdampak tidak langsung terhadap kenaikan harga barang-barang. Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang lebih dominan dalam memindahkan barangbarang dagangan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan sarana transportasi. Distribusi barang dagangan akan sangat signifikan terpengaruh oleh kenaikan biaya/ongkos transportasi. Kenaikan ongkos transportasi secara otomatis menaikkan biaya perdagangan/harga barang-barang. Pada subsektor hotel juga terkena imbas secara tidfak langsung dengan adanya kenaikan harga-harga yang diperlukan dalam pemenuhan akomodasi perhotelan. Hal ini berakibat adanya penyesuaian tarif akomodasi hotel sehingga berakibat terhadap konsumen atau tamu sehingga berakibat terhadap konsumen atau tamu yang ingin menginap di hotel. Pada subsektor restoran, adanya kenikan BBM berdampak signifikan dan terasa sekali pada terkereknya harga-harga barang


Bab IV_ Halaman 113

yang diperdagangkan. Karena kenaikan harga BBM berakibat pada ongkos angkutan perdagangan. Penciptakan iklim investasi yang kondusif dan pembenahan tahapan perizinan dengan memotong proses yang menghambat alur investasi atau penyederhanaan prosedur perizinan, dapat menjadi daya rangsang meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Ponorogo. Pembenahan Infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, di mana infrastruktur untuk akses ekonomi yang tinggi perlu ditingkatkan baik akses jalan, maupun fasilitas umum lainnya. 8. Penciptaan Lapangan Kerja Pengembangan iklim ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perbaikan kebijakan pasar kerja dan iklim usaha. Iklim ketenagakerjaan yang baik pada gilirannya akan membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pasar kerja yang baik akan memberikan keseimbangan dalam struktur biaya produksi yang membawa perusahaan menjadi kuat

menghadapi

persaingan,

yang

selanjutnya

berdampak

kepada

berkembangnya investasi serta penciptaan lapangan kerja baru. Sebelum terjadinya krisis yang saat ini berlangsung, masalah pengangguran sudah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi seluruh daerah-daerah di Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, upaya tersebut belum memberikan hasil yang berarti. Kini, ditambah dengan terjadinya krisis global, Indonesia termasuk didalamnya kabupaten Ponorogo makin dihadapkan pada masalah yang lebih besar. Sebagai dampak krisis, banyak negara mengalami perlambatan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor Indonesia (terutama Amerika Serikat atau AS, Jepang, dan Uni Eropa) akan menurun. Kondisi ini pada gilirannya akan membawa dampak penurunan permintaan produk barang dan jasa dari Indonesia. Hal ini jelas akan berpengaruh pada industri dalam negeri yang pada akhirnya akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut ikut mendorong tingginya angka kemiskinan dan rentannya kesejahteraan


Bab IV_ Halaman 114

masyarakat. Serangkaian upaya dan paket kebijakan diperlukan untuk mencegah kemungkinan yang lebih buruk pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan

merupakan

aspek

pokok

dalam

pembahasan

kesejahteraan penduduk karena sesungguhnya kesempatan kerja merupakan keperluan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Masalah angkatan kerja tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta ketersediaan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang setiap tahunnya terus bertambah. Perluasan kesempatan kerja adalah penting, disebabkan bukan saja kesempatan kerja memiliki nilai ekonomi, melainkan juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam arti partisipasi. Untuk mengantisipasinya diperlukan informasi tentang ketenagakerjaan, seperti data penduduk usia kerja, angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja dan angka pengangguran.

Sejauh mana keterlibatan penduduk dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam bursa kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk usia kerja meliputi penduuk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Sementara itu, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari pekerjaan, sehingga angkatan kerja merupakan penduduk potensial yang siap dan terjun dalam kegiatan ekonomi. Penduduk kabupaten Ponorogo mayoritas mengelompok pada usia muda, dan ini berpengaruh terhadap besarnya jumlah angkatan kerja. Prosentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki bukan angkatan kerja sebagian besar dikarenakan bersekolah, sedangkan penduduk perempuan dikarenakan mengurus rumah tangga.


Bab IV_ Halaman 115

Dalam seminggu, rata-rata jam kerja penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas sebesar 35,56 jam. Lapangan usaha yang paling banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas adalah bidang pertanian dengan presentase sebesar 62,73%. Diikuti dengan sektor jasa 9,03%, perdagangan 8,67%, industri 7,49%, konstruksi 5,92%, transportasi 3,62%, keuangan 1,57%, pertambangan 0,61% dan sektor listrik, gas dan air sebesar 024%. Untuk penduduk perempuan lapangan usaha yang paling banyak dilakukan adalah pertanian sebesar 54,65%. Diikuti dengan sektor perdagangan , jasa, industri, pertambangan dan galian, keuangan, konstruksi, serta sektor listrik, gas dan air. Sedangkan jenis pekerjaan utama yang paling banyak dilakukan oleh penduduk baik laki-laki maupun perempuan adalah bidang pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh potensi wilayah kabupaten Ponorogo merupakan adaerah persawahan. Disamping itu tingkat pendidikan, kemampua/ skill yang dimiliki oleh penduduk dan kondisi perekonomian daerah juga berpengaruh terhadap jenis lapangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Melalui indikator TPAK dapat ditunjukkan persentase penduduk yang telah siap terlibat dalam kegiatan ekonomi (aktif secara ekonomis). Secara umum TPAK Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima tahun) terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat pada grafik, TPAK tahun 2008 sebesar 69,89 persen, yang menunjukkan sekitar 70 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomis mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 75,70% .Perubahan besaran TPAK tersebut menggambarkan adanya fluktuasi jumlah angkatan kerja yang antara lain dipengaruhi oleh usia penduduk, status perkawinan dan tentunya kesempatan kerja yang ada. Kesempatan kerja dan pengangguran merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan bertolak belakang. Kesempatan kerja yang luas akan mengurangi jumlah pengangguran, begitu pula sebaliknya. Dari sisi ketenagakerjaan, kesempatan kerja ekuivalen atau berbanding lurus dengan jumlah mereka yang bekerja, sedangkan pengangguran adalah mereka yang sedang mencari kerja


Bab IV_ Halaman 116

atau sedang mempersiapkan usaha termasuk yang pesimis untuk mendapatkan kerja atau yang belum mulai bekerja. Sehingga dapat dikatakan tidak semua penduduk usia kerja yang tidak bekerja termasuk pengangguran. Indikator yang dapat digunakan

untuk

menggambarkan

aspek

kesempatan kerja dan pengangguran adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TKK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja terhadap keseluruhan angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan tingkat penyerapan terhadap angkatan kerja. Sementara TPT adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2009 telah mengalami penurunan yang cukup significant dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai angka 3,73 persen, pada tahun 2008 mencapai 4,78 persen. Besarnya jumlah pengangguran ini diantranya disebabkan oleh: 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini terjadi karna jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. 2. Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja yang ada. 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang 4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia 5. Penyediaan ndan pemanfaatan tenaga kerja anatar daerah tidak seimbang.

Salah satu sasaran pembangunan ketenaga kerjaan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penempatan dan penggunaan SDM serta peningkatan hasil-hasilnya apabila dikembangkan secara efektif akan sangat mendukung proses gerak langkah pembangunan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak semata terlihat pada tercapainya hasil-hasil pembangunan, akan tetapi juga banyaknya SDM yang


Bab IV_ Halaman 117

terlibat di dalamnya. Pada kenyataannya tidak mudah mengadakan penyediaan lapangan kerja bagi golongan penduduk usia angkatan kerja yang setiap tahunnya semakin bertambah. Menurut konsep Labor Force (yang telah disempurnakan), penduduk umur 10 tahun ke atas dapat dirinci menjadi Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan (BAK). Angkatan Kerja adalah penduduk umur 10 tahun ke atas yang yang bekerja, mencari pekerjaan dan sementara tidak bekerja. Sedangkan penduduk umur 10 tahun ke atas yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan mempunyai aktivitas lain dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang cukup penting karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Beberapa faktor penting yang perlu dikaji dalam aspek ketenagakerjaan antara lain adalah keadaan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, staus pekerjaan dan lamanya jam kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi Angkatan Kerja yang dinyatakan dalam persen, dengan demikian TPAK dapat menggambarkan berpa persen penduduk umur 10 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja pada waktu tertentu. Indikator lainnya dalam bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di kalangan angkatan kerja. Terlihat dari table bahwa angka TPT di Kabupaten Ponorogo tahun 2009 sekitar 3.45 persen, yang berarti dari 100 angkatan kerja secara rata-rata terdapat antara 3 sampai 4 orang yang sedang mencari pekerjaan. Kondisi lapangan kerja di Ponorogo dalam lima tahun ini masih besar jumlah pengganggurannya, hal ini dapat dilihat dari angka angkatan kerja terbuka yang mencapai sekitar 4,087 persen, karena usia angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Dengan angka pengangguran yang tinggi, maka tingkat kerawanan sosial juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun ke depan adalah


Bab IV_ Halaman 118

mengurangi tingkat pengangguran dengan tindakan yang nyata terhadap simpulsimpul pengangguran. Pengurangan penggangguran akan dapat mendorong terjadinya kondisi yang cukup kondusif di Ponorogo, serta bisa menumbuhkan peluang usaha dan membuka lapangan kerja. Oleh sebab itu diperlukan penciptaan dunia usaha di tingkat mikro dan menengah melalui pembenahan pada bidang peningkatan sumber daya dan ketrampilan, menciptakan sentra usaha potensial di setiap kecamatan serta pembukaan pangsa pasar yang kompetitif di semua jalur tingkatan. Hal yang perlu juga dibenahi adalah konsep pertumbuhan ekonomi bidang perdagangan dan jasa. Selain itu perlu juga adanya pembenahan pola-pola pelatihan ketrampilan, peningkatan pengetahuan manajemen, membuat jaringan pasar yang kuat, akses perolehan modal yang mudah, serta yang paling pokok adalah menumbuhkan jiwa interpreunership yang tinggi bagi masyarakat. Penyediaan anggaran lebih diarahkan pada pemberian subsidi dan optimalisasi tempat-tempat yang dapat menciptakan kewirausahaan baru, seperti Balai Latihan Kerja, kursus pendidikan ketrampilan, sekolah kejuruan agar dapat mebuka chanelling kepada pusat usaha di luar daerah. Dengan demikian maka akan muncul dunia usaha baru, dan tentunya akan membuka peluang usaha yang berpengaruh pada menurunnya angka pengangguran, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Untuk pembukaan lapangan kerja baru juga dapat direalisasikan melalui optimalisasi hasil pendapatan TKI yang sangat besar untuk mengerakkan pembangunan, dimana hasil devisa TKI di Ponorogo diperkirakan kurang lebih

Rp.

900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyard) pertahun. Ini merupakan potensi yang cukup besar dan dapat dinjadikan investasi guna dikembangkan menjadi modal usaha bagi TKI pasca kepulangannya. Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitasi dengan pemberian pengetahuan managemen usaha dan ketrampilan. 9. Pengentasan Kemiskinan Dari sisi kuantitas, angka kemiskinan yang ada di Ponorogo dalam kurun lima tahun terakhir ini (tahun 2005-2010) masih cukup besar. Kondisi ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program


Bab IV_ Halaman 119

lima tahun ke depan pada tahun 2010-2015 diharapkan dapat berkurang sehingga pada tahun 2015 dibawah sebesar 10 %, yaitu melalui program pendekatan secara lintas bidang dan sektor, karena dengan kebijakan yang parsial tentunya tidak akan efektif bahkan cenderung sia-sia. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang terkoordinasi di segala bidang, baik itu pembangunan pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik dan pembangunan budaya serta pembangunan hukum, hal ini dilakukan untuk mencapai keharmonisan

dan efektifitas program. Dalam upaya

melaksanakan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Wakil Bupati. Pembentukan TKPK merupakan bentuk komitmen pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bentuk sinergi dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan akan dicapai apabila terjadi peningkatan pembangunan di bidang : 1.

Pembangunan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan sebagainya. Bidang ini harus terpenuhi dan di tingkatkan dalam rangka membentuk pembangunan manusia yang baik.

2.

Pembangunan ekonomi ditingkatkan melalui bidang infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, peningkatan perdagangan dan jasa, pertanian yang menyeluruh, pariwisata, ketahanan fiscal atau ketahanan anggaran, pembangunan bidang ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

3.

Pembangunan Sosial, pembangunan bidang ini di tingkatkan melalui penguatan masyarakat dengan pola pemberdayaan masyarakat yang mandiri, perlindungan sosial (akses pendidikan, kesehatan yang cukup terjangkau), bantuan sosial, pelayanan sosial /publik. Pembangunan ini untuk memenuhi rasa keadilan sosial dimasyarakat .


Bab IV_ Halaman 120

4.

Pembangunan Budaya, pembangunan ini merupakan salah satu bagian yang penting meliputi pencapaian good governace, anti korupsi, budaya kearifan lokal. Semua ini ditingkatkan dalam rangka membentuk nation and character building atau pembentukan karakter bangsa yang berbudaya.

5.

Pembangunan Politik, di tingkatkan pembangunan politik yang bermartabat, beretika guna mencapai kondisi demokrasi yang berbudaya.

6.

Pembangunan Hukum, kepastian hukum di setiap sendi kemasyarakatan dan pemerintahan, sehingga timbul rasa adil, rasa aman dan keamanan dimasyarakat.

10. Pembinaan Keagamaan Pembinaan keagamaan akan terus ditingkatkan, dengan fokus perhatian pada penciptaan rasa persatuan dan toleransi untuk saling menghormati antar umat beragama. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai kondisi demikian, program yang akan dilakukan adalah : 

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Penyediaan tempat-tempat ibadah yang memadai.



Meningkatkan kerukanan antar umat bergama melalui peningkatan peran tokoh–tokoh lintas agama, serta memanfaatkan peran aktif perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

11. Pengembangan Fasilitas Olah Raga Apabila kita melihat sejarah, pada tahun tahun yang silam, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Daerah yang melahirkan atlet-etlet nasional. Oleh karena itu fasilitas olahraga harus mendapatkan perhatian, untuk mengembalikan kejayaan olahraga di Kabupaten Ponorogo. Stadion Bathoro Katong sebagai pusat kegiatan olahraga perlu untuk diperbaiki, bahkan kalau memungkinkan dibangun kembali. Sarana dan prasarana sebagai pelengkap fasilitas stadion Batoro Katong sangat diperlukan sebagai penunjang pengembangan atlit atlit daerah agar mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional bahkan di tingkat internasional. Dalam pemerintahan ke depan,


Bab IV_ Halaman 121

untuk mencapai prestasi olah raga perlu dibangun sentral olah raga (stadion) yang lebih baik, memadai dan berstandard nasional. 12. Pelestarian Lingkungan Hidup Program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan terus dimantapkan melalui konsistensi terhadap rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pencemaran lingkungan, terutama limbah industri terus diintensifkan dengan mewajibkan seluruh industri mempunyai pengolahan limbah sendiri. Revitalisasi lahan, terutama lahan kritis perlu dilakukan untuk meminimalisir bencana yang diakibatkan oleh buruknya pengelolaan lahan. 13. Pengembangan Perkoperasian dan UKM Sebagai soko guru perekonomian, koperasi perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Begitu juga UKM harus selalu mendapatkan penanganan yang serius agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pergerakan koperasi dan UKM di Kabupaten Ponorogo perlu ditingkatkan kembali. Kemampuan koperasi untuk menyerap berbagai kepentingan ekonomi masyarakat kelas bawah perlu mendapat peluang regulasi yang lebih kondusif. Selain itu, orientasi koperasi dan UKM yang masih cukup konvensional harus dikembangkan kepada orientasi yang lebih profesional. Beberapa hal lain yang bisa dilakukan dalam koperasi adalah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk perluasan segmen usaha. 14. Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan desa berupa PKK dan Posyandu yang ada di masyarakat. Masyarakat dibimbing dan dibantu agar mampu mandiri secara ekonomi dan diberikan ketrampilan dan pelayanan dasar kesehatan. Pemerintah desa dan kelurahan pada dasarnya merupakan ujung tombak pemerintah yang berada di bawah yang harus dikelola secara baik. Kondisi yang kurang kondusif pada pemerintahan tersebut akan berdampak pada kondisi pada tingkat kabupaten. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten harus melakukan penbinaan dan supervisi terhadap pengelolaan pemerintahan termasuk juga


Bab IV_ Halaman 122

kesejahteraan aparat dan pamong desa. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pemberdayaan perempuan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Advokasi terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Perempuan seharusnya bukan hanya didudukkan sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (human traficking) terhadap perempuan dan anak. 15. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondisi Kamtibmas di Kabupaten Ponorogo pada saat ini

sangat

kondusif. Oleh karena itu kondisi ini harus terus dipelihara malalui peningkatan peran serta seluruh masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing.


Bab IV_ Halaman 123

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Recommend Documents