BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

Sasaran pembangunan daerah tahun 2012 ditetapkan dalam rangka upaya pencapaian visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD 2010-2015. 1. Visi Visi pembangunan Kabupaten Semarang sampai tahun 2015 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA, dimana ditandai dengan kondisi daerah sebagai berikut : Mandiri : artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta salingberinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama

yang

saling

mendukung

dan

menguntungkan

dalam

kehidupan

bermasyarakat baik secara vertical maupun horizontal. Tertib : artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat di tunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Sejahtera : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera. 2. Misi Guna mewujudkan Visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012

IV - 1

memperoleh

pekerjaan.

Guna

keperluan

tersebut

perlu

didukung

dengan

ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. 2.

Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumberdaya daerah terutama yang rentan terhadapan kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lainlain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3.

Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4.

Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infratruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktifitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.


IV - 2

5.

Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada adanya kerja sama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak.

6.

Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya.

A. Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan misi pembangunan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran : a. Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; c. Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan prefentif kesehatan di masyarakat); d. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih; e. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar; f. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera; g. Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di wilayah selatan. 2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, dengan sasaran : a. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan; b. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal;

c. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan

Spiritual Quotient;


IV - 3

d. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; e. Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing; f.

Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;

g. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama. 3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dengan sasaran : a. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; b. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; c. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran; d. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian; e. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; f.

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;

g. Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga

keuangan

mikro

antara

lain

melalui

kemitraan

bisnis

dan

pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). 4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran : a. Mantapnya

administrasi

pemerintahan

dalam

penerapan

Information

Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); b. Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan; c. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

satuan

kerja

perangkat daerah; d. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; e. Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui


IV - 4

perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; f.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

g. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu. 5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, dengan sasaran : a. Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang; b. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel; c. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; d. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi. 6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, dengan sasaran : a. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; b. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian; c. Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan; d. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai; e. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi; f.

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

g. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik; h. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan. 7. Mewujudkan peranserta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak - hak anak, dengan sasaran : a. Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup. c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta. d. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.


IV - 5

8. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran : a. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam. b. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. c. Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. d. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat. e. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam usaha pertanian f.

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

B. Prioritas Pembangunan Penyusunan prioritas tahun 2012 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan. Sebagai pelaksanaan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD 2010-2012, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2012, berpedoman pada kebijakan pembangunan tahun ke-2 RPJMD dengan fokus : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. 2. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terutama di kawasan perdesaan dan perbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. 3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik aparat maupun masyarakat. 4. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui UMKM secara mandiri. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tersebut dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, pelaksanaan pembangunan tahun 2012 Kabupaten Semarang mengambil tema “PENGUATAN PELAYANAN DASAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA” Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan 2012 dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut :


IV - 6

1. Tingkat urgensitas dan pengaruhnya terhadap penyelesaian, penanganan isu strategis daerah, dan standar pelayanan minimal terutama dalam hal : a. peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan; b. mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat. c. penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi swasta; d. mendorong pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Penetapan lokasi kegiatan pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan desa berkembang/tertinggal. 3. Kemampuan daerah, baik dalam hal pendanaan, ketersediaan dan potensi sumber daya. Dengan pertimbangan tersebut diatas maka dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2012, sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan dan Sosial a. Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan. b. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum. c. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja. d. Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender. e. pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 2. Bidang Pengembangan Wilayah a. Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. b. Penyediaan

sarana

publik

perkotaan

dalam rangka

peningkatan kualitas

lingkungan perkotaan. c. Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.


IV - 7

3. Bidang Ekonomi a. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal. b. Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan. c. Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan untuk setiap prioritas pembangunan adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Tahun 2012 Kabupaten Semarang NO 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan.

PROGRAM PRIORITAS a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pengawasan Obat dan Makanan d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata m. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata n. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan o. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita p. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


INDIKATOR KINERJA 2012

- Angka Kematian Ibu (AKI) 118/100.000 kh

- Angka Kematian Bayi (AKB); 8,11/1.000 kh

- Prosentase Balita Gizi Buruk 0,12%

- Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan 100%

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%

- Cakupan pertolongan persalinan

-

-

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 93,75% Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 48% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Jamkesmas 17,94%, Jamkesda 9,26% Cakupan kunjungan bayi 91% Rasio Posyandu per 1.000 balita, 22 Ratio puskesmas per 1.000 penduduk 0,38% Rasio dokter per 1.000 penduduk 0,21% Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk 0,28%

IV - 8

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PRIORITAS


q. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan r. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Pendidikan Luar Biasa f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Prosentase penduduk berusia -

-

-

-

3

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

lebih dari 15 th melek huruf 99,87% Angka Partisipasi Pendidikan anak usia dini 36,42% Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/PaketA 95,05%, SMP/MTs/Paket B 81,67%, dan SMA/SMK/MA/Paket C 39,50% Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI 104,91%, SMP/MTs 95,91% dan SMA/SMK/MA 49% Angka putus sekolah (APS) SD/MI 0,11%, SMP/MTs 0,58% dan SMA/SMK/MA 0,85% Angka kelulusan (AL) SD/MI 99,97%; SMP/MTs 99,50% dan SMA/SMK/MA 99,02% Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91%; dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 68,30% Guru yang berpendidikan S1/DIV, TK/RA, SD/MI 43%, SMP/MTs 86%, SMA/MA/SMK 54% Ruang kelas SD/MI sesuai standard 64,59% Ruang kelas SMP/MTs sesuai standard 88,90% Ruang kelas SMA/SMK sesuai standard 38 % Persentase guru bersertifikat pendidik SD/MI 55%, SMP/MTs 60 %, SMA/SMK 54%.

- Tingkat partisipasi angkatan kerja 86,95%

- Pencari kerja yang ditempatkan 17,01%

- Rasio penduduk yang bekerja 51,85%

- Angka Sengketa pengusahapekerja per tahun 4,80%

- Keselamatan dan perlindungan 65%


IV - 9

NO 4

5

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

PROGRAM PRIORITAS


a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak f. Program Keluarga Berencana g. Program Kesehatan Reproduksi Remaja h. Program pelayanan kontrasepsi i. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri j. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat k. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR l. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS m. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak n. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga o. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

- Rata-rata jumlah anak per

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi d. Program kerjasama informsi dan media massa e. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur f. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur g. Program Perencanaan h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah j. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

- Adanya Sistem informasi


keluarga 3,35 orang

- Rasio akseptor KB 105% - Keluarga Pra KS dan KS1 24 dan 20%

- Cakupan peserta KB aktif 81,5% - Persentase partisipasi -

-

perempuan di lembaga pemerintah 5,40% Rasio KDTR 0,015 Persenrase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur 0,97% Partisipasi angkatan kerja perempuan 26,65 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 0,020%

Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintahan Adanya Website milik pemerintah daearah 100 sub domain Jumlah jaringan komunikasi 100 unit Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 87% Kepemilikan KTP 649.127 orang Kepemilikan Akte kelahiran per 1.000 penduduk 725 orang Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan Rasio Pasangan berakte nikah 56% Rasio bayi berakte kelahiran 100%

IV - 10

NO

6


Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat

PROGRAM PRIORITAS


k. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan l. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa m. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH n. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan o. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan p. Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah q. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah r. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa s. Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan t. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (kepegawaian) u. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (kepegawaian) v. Program Penataan Administrasi Kependudukan w. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak x. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan y. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak z. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan aa. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembanguna bb. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Angka pertumbuhan penduduk

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong c. Program Pembangunan turap/talud/brojong d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

- Panjang jalan kabupaten dalam


1,30%

- Penerapan arsip secara baku pada SKPD 52%

- Sistem informasi manajemen -

pemda 9 buah Jumlah pajak daerah 9 jenis Jumlah retribusi daerah 19 jenis Penegakan perda189 kasus Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100%

kondisi baik 60%

- Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase (minimal 1,5 meter) 19% - Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 56,05% - Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk 60%

IV - 11

NO

7


Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan

PROGRAM PRIORITAS


f. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan g. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan h. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya k. Program penyediaan dan pengolahan air baku l. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya m. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah n. Program pengendalian banjir o. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh p. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan q. Program pengaturan Jasa Kontruksi r. Program pemberdayaan jasa kontruksi s. Program pengawasan jasa kontruksi

- Drainase dalam kondisi

a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Lingkungan Sehat Perumahan c. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran f. Program pengelolaan areal pemakaman

- Menurunnya Ruang publik yang

-

-

baik/pembuangan air tidak tersumbat 61% Luas daerah irigasi dalam kondisi baik 50,69% Jumlah arus penumpang angkutan umum 9.172.552 org Jumlah KIR angkutan umum yang terlayani 2.852 unit Pemasangan rambu-rambu 614 buah Rasio ijin trayek1,20% Jumlah uji kir angkutan umum 2.852 kendaraan. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 1 tipe B dan 4 tipe C Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan 0,0053% Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 9.192.640 orang, 236.345 ton. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara terminal pertahun 9.192.640 orang, 236.345 ton. Angkutan darat 0,0185. Kepemilikan KIR angkutan umum 7.702 kendaraan Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)30 menit

berubah peruntukannya

- Tersedianya Gelanggang/balai

remaja untuk kegiatan pemuda

- Tersedianya lapangan olah raga yang memadai

- Persentase Rumah tangga

pengguna air bersih 85,34%

- Lingkungan pemukiman kumuh .997 ha

- Rasio rumah layak huni 67,69% - Rumah tangga bersanitasi 42,54%

- Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik 99%

- Rasio permukiman layak huni 69,34%

- Lingkungan permukiman20.325 ha

- Rasio tempat pemakaman

umum persatuan penduduk 89,08%


IV - 12

NO 8

PRIORITAS PEMBANGUNAN Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup

PROGRAM PRIORITAS


a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan h. Program Pengendalian kebakaran hutan i. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) j. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan k. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

- Persentase penanganan sampah 78,96%

- Rasio tempat pembuangan -

-

9

Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

a. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah. d. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UMKM. e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. h. Program Pengembangan Kemitraan i. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


sampah (TPS) per satuan penduduk 0,18% Persentase penduduk berakses air minum 71,20% Persentase luas pemukiman yang tertata 45,59% Cakupan pantauan pencemaran status mutu air 9 titik Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 14 ha Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL 13 pelaku usaha Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan 10 kasus Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan 57,50% Luas wilayah produktif 43,339 ha Luas wilayah industri 1.723 ha Luas wilayah kebanjiran 0,18 ha(perkotaan) Luas wilayah kekeringan 4.107 ha Luas wilayah perkotaan 8.604,286 ha Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW

- Bertambahnya jumlah koperasi 660 unit

- Persentase Koperasi aktif 86,87%

- Peningkatan koperasi aktif 573 unit

- Jumlah UKM non BPR/LKMUKM 26.135 orang

- Terbinanya pelaku UKM 6.729 orang

- Kontribusi sektor Lembaga

Keuangan, Jasa dan persewaan terhadap PDRB Rp. 629.789,2 juta - Usaha Mikro dan Kecil 25,70% - Jumlah BPR/LKM 914 buah

IV - 13

NO


PROGRAM PRIORITAS


j. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah k. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor l. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri m. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi n. Program Peningkatan Produksi Pangan o. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani p. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan q. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan r. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan s. Program Pemberdayaan Penyuluh Prtanian/Perkebunan t. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan u. Program Rehabilitas Hutan dan lahan v. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak w. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan x. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan y. Program Pengembangan Budidaya Perikanan z. Program Pengembangan Perikanan Tangkap aa. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan bb.Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan cc. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dd.Program Pengembangan Agribisnis ee. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 10

Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan

a. Program Promosi Investasi dan Kerja Sama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor e. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan


- Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) 6 buah

- Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN,PMA) Rp. 157 M

- Lama proses perijinan 3 s/d 14 hari

- Pameran/ekspo 2 kali - Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Rp. 7,3 m

IV - 14

NO 11

PRIORITAS PEMBANGUNAN Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

PROGRAM PRIORITAS a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program pembinaan anak terlantar d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial h. Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan j. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan k. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa l. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa m. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan



- Rasio tingkat kemiskinan 30% - Rasio Posyandu aktif 99,6% - Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 37 buah. - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 1,54%

IV - 15

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

Recommend Documents