BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

A. Visi dan Misi Sasaran pembangunan daerah tahun 2014 ditetapkan dalam rangka upaya pencapaian visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD 2010-2015. 1. Visi Visi

pembangunan

Kabupaten

Semarang

sampai

tahun

2015

adalah

TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA, dimana ditandai dengan kondisi daerah sebagai berikut: Mandiri : artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib : artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Sejahtera

: artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-

hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera. 2. Misi Guna mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: a)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014

IV - 1

Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. b)

Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan

sumberdaya

daerah

terutama

yang

rentan

terhadapan

kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya. c)

Menciptakan

pemerintahan

yang

katalistik

dan

dinamis

dengan

mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk

mewujudkan

pemerintahan

yang

demikian

dibutuhkan

sistem

kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif. d)

Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta


IV - 2

mendorong investasi di daerah. e)

Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada adanya kerja sama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat

di

semua

lapisan

tanpa

membedakan

gender

dengan

memperhatikan hak-hak tumbuhkembangnya anak. f)

Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sesuai dengan misi pembangunan RPJMD 2010-2015, dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran: a)

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;

b) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; c)

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);

d) Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih; e)

Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;

f)

Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;

g) Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di wilayah selatan. 2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, dengan sasaran: a)

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;

b) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal; c)

Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan

Spiritual Quotient; d)

Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia


IV - 3

usaha dan dunia industri; e)

Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing;

f)

Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;

g)

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.

3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dengan sasaran: a)

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing;

b) Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; c)

Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;

d)

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

e)

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;

f)

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;

g)

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga

keuangan

mikro

antara

lain

melalui

kemitraan

bisnis

dan

pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responsibility (CSR)). 4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran: a)

Mantapnya

administrasi

pemerintahan

dalam

penerapan

Information

Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); b) Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan; c)

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

satuan

kerja

perangkat daerah; d) Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; e)

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal;


IV - 4

f)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

g) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu. 5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, dengan sasaran: a) Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang; b) Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel; c)

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;

d) Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi. 6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, dengan sasaran: a)

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;

b) Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian; c)

Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;

d) Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai; e) Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi; f)

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

g) Terpenuhinya kebutuhan energi listrik; h) Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan. 7. Mewujudkan peranserta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, dengan sasaran: a)

Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;

b) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup; c)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta;

d) Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat. 8. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran: a)

Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam;

b) Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; c)

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan;

d) Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat; e) Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam usaha pertanian;


IV - 5

f)

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

C. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2014 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan. Sebagai pelaksanaan tahun 2014-2015 RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, maka fokus kebijakan pembangunan penyusunan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Memantapkan pemanfaatan sumberdaya daerah secara berkelanjutan serta pengembangan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui UMKM yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri.

2.

Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.

3.

Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berpedoman pada fokus kebijakan pembangunan tersebut dan memperhatikan

arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional, kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, maka pelaksanaan pembangunan tahun 2014 Kabupaten Semarang mengambil tema: ”PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH YANG DIDUKUNG PENINGKATAN PEMERATAAN PELAYANAN DASAR MENUJU PERWUJUDAN KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA” Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan 2014 dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian, penanganan isu strategis daerah dan standar pelayanan minimal terutama dalam hal: a)

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan;

b) Mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat; c) Penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi swasta; d) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan


IV - 6

e) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 2. Penetapan lokasi kegiatan pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah perbatasan dan desa berkembang/tertinggal. 3. Kemampuan daerah, baik dalam hal pendanaan, ketersediaan dan potensi sumberdaya. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2014, sebagai berikut: 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, dengan arah kebijakan:  Peningkatan

layanan

kesehatan

yang

berkualitas

dan

merata

dengan

menitikberatkan pada upaya promotif, preventif, dan kuratif.  Penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan di wilayah selatan. 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dititikberatkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha, dengan arah kebijakan:  Peningkatan layanan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan merata terutama bagi anak anak tanpa terkecuali. 3. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan lembaga desa/kelurahan dan masyarakat serta perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal, dengan arah kebijakan:  Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan tidak mampu.  Peningkatan ekonomi melalui pelatihan ketrampilan untuk keluarga miskin. 4. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan Koperasi, UMKM dan jaringan klaster, dengan arah kebijakan:  Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui peningkatan SDM, penyediaan akses permodalan dan perluasan pemasaran hasil UMKM dengan mengoptimalkan peran koperasi, sentra dan klaster. 5. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, dengan arah kebijakan:  Penguatan ketahanan pangan melalui Pengembangan diversifikasi pangan lokal  Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas melalui intensifikasi,

pemenuhan

sarana

produksi

dan

pelestarian

lahan

untuk

mewujudkan kesejahteraan petani.


IV - 7

6. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan, dengan arah kebijakan:  Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, optimalisasi kelembagaan, dan standarisasi manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan prima dan reformasi birokrasi. 7. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian penyelenggaraan penataan ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi, dengan arah kebijakan:  Standarisasi pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan investasi daerah.  Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  Peyediaan data dan informasi yang jelas dan akurat serta mudah diakses sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan. 8. Penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, serta wilayah perbatasan yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan arah kebijakan:  Meningkatkan kualitas prasarana wilayah diperkotaan dan

perdesaan terutama

daerah perbatasan dan daerah miskin untuk mendukung peningkatan daya saing daerah.  Mendorong partisipasi swasta (CSR) dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penguatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan dasar. 9. Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak serta pengarusutamaan gender yang mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dengan arah kebijakan:  Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui program lintas sektor yang sinergi 10. Pengembangan dan perlindungan budaya, karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat jati diri, dengan arah kebijakan:  Penguatan budaya lokal melalui pengembangan pariwisata dan perlindungan hak cipta.  Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui inovasi dan penerapan teknologi tepat guna


IV - 8

11. Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:  Pengelolaan sumber daya alam dan limbah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta mengurangi resiko bencana Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan untuk setiap prioritas pembangunan adalah sebagaimana Tabel 4.1. berikut ini :


IV - 9

Tabel 4.1. Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2014 Kabupaten Semarang PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014

Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata dengan menitikberatkan pada upaya promotif, preventif, dan kuratif.

                


IV - 10

Angka Harapan Hidup : 72,5 tahun Angka Kematian Ibu (AKI) : 107/100.000 kh Angka Kematian Bayi (AKB) : 8,06/1.000 kh Angka Kematian Balita (AKABA) : 5,2/1.000 kh Persentase Balita Gizi Buruk : 0,11% Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan : 100% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani : 100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan : 94,50% Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) : 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA : 60,00% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD : 100% Cakupan kunjungan bayi : 92% Rasio Posyandu per satuan balita : 22/1.000 balita Ratio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk : 0,38/1.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk : 0,004/1.000 penduduk Rasio dokter per satuan penduduk : 0,23/1.000 penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk : 0,3/1.000 penduduk

PRIORITAS PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014      

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dititikberatkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha;


Cakupan puskesmas : 136,84% Cakupan puskesmas pembantu : 28,94% Rata-rata jumlah anak per keluarga : 3 orang Rasio akseptor KB : 107% Keluarga Pra KS dan KS1 20% dan 22% Cakupan peserta KB aktif : 82,5%

Penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan di wilayah selatan

Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan rumah sakit

Peningkatan layanan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan merata terutama bagi anak anak tanpa terkecuali

 Persentase penduduk berusia lebih dari 15 th melek huruf : 99,97%  Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini : 39,36%  Angka partisipasi murni (APM) : - SD/MI/Paket A: 95,11% - SMP/MTs/Paket B : 81,78% - SMA/SMK/MA/Paket C : 39,90%  Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI : 104,95% - SMP/MTs : 96% - SMA/SMK/MA : 51%  Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI : 0,11% - SMP/MTs : 0,45% - SMA/SMK/MA : 0,75%  Angka kelulusan (AL) : - SD/MI : 99,97% - SMP/MTs : 99,60% - SMA/SMK/MA : 99,04%

IV - 11


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Angka melanjutkan (AM) : - dari SD/MI ke SMP/MTs : 91,50% - dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 68,80%  Guru yang berpendidikan S1/D-IV : - TK/RA, SD/MI 52% - SMP/MTs 90% - SMA/MA/SMK 97%  Persentase guru bersertifikat pendidik : - SD/MI 72% - SMP/MTs 74% - SMA/SMK 78%.  Ruang kelas SD/MI sesuai standard : 82,23%  Ruang kelas SMP/MTs sesuai standard : 89,75%  Ruang kelas SMA/SMK sesuai standard : 40%  Jumlah perpustakaan : 1.108 unit  Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun : 97.236 orang  Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah: 30.400 judul; 63.732 eksemplar

Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan lembaga desa/kelurahan dan masyarakat serta perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal;


Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan tidak mampu.

IV - 12

 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin : - Jamkesmas : 18,91% - Jamkesda : 9,97%  Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan : 92,85%  Prosentase penduduk miskin : 7,16%  Rasio Posyandu aktif : 100%  Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi : 39 buah.


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial: 2,06%  Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) : 235 orang  Jumlah LSM : 9 orang  Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat : Rp. 7.987.952.723

Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan Koperasi, UMKM dan jaringan klaster;

Peningkatan ekonomi melalui pelatihan ketrampilan untuk keluarga miskin.

 Pelatihan ketrampilan aplikatif bagi warga miskin : 380 orang

Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui peningkatan SDM, penyediaan akses permodalan dan perluasan pemasaran hasil UMKM dengan mengoptimalkan peran koperasi, sentra dan klaster

            


IV - 13

Bertambahnya jumlah koperasi : 700 unit Persentase Koperasi aktif : 85,19% Peningkatan koperasi aktif : 596 unit Jumlah UKM non BPR/LKMUKM : 26.561 orang Terbinanya pelaku UMKM : 7.278 orang Jumlah BPR/LKM : 954 buah Kontribusi sektor Lembaga Keuangan, Jasa dan persewaan terhadap PDRB Rp. 798.660 juta Usaha Mikro dan Kecil : 27,40% Ekspor bersih perdagangan : US$ 262.791.150 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal : 77,04% Kontribusi sektor industri terhadap PDRB : Rp. 6.357.431,1juta Pertumbuhan industri : 7,90% Cakupan bina kelompok pengrajin : 52,50%

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014

Penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan diversifikasi pangan lokal

 Ketersediaan pangan utama : 164,04%  Pola pangan harapan : 88 skor

Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas melalui intensifikasi, pemenuhan sarana produksi dan pelestarian lahan untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

 Produktivitas bahan pangan utama : - Padi 57,52% - Jagung 48,44% - Kedelai 14,10%  Produksi bahan pangan utama : - Padi 218.000 ton - Jagung 80.886 ton - Kedelai 1.172 ton  Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB : Rp. 1.326.008 juta  Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB : Rp. 172.817,5 juta  Cakupan bina kelompok tani : 9,24%  Produksi perikanan budidaya : 4.489 ton  Produksi perikanan tangkap : 1.258,7 ton  Cakupan bina kelompok nelayan : 38 kelompok  Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB : Rp. 30.208,4 juta  Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB : Rp. 100.227,4  Regulasi ketahanan pangan : 1 Regulasi  Populasi Ternak : - Sapi potong 60.771 ekor - Sapi perah 39.223 ekor - Ayam Ras Petelur (layer) 2.233.232 ekor - Ayam Ras Pedaging (Broiler) 12.740.783 ekor

IV - 14


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Produksi Ternak : - Sapi potong 1.689.506 kg - Ayam Ras Broiler 6.495.600 kg - Telur Ayam Ras Petelur 348.384.164 kg - Susu Sapi : 32.427.948 Liter

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan;


Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, optimalisasi kelembagaan, dan standarisasi manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan prima dan reformasi birokrasi.

IV - 15

 Peningkatan kemampuan pejabat struktural melalui Diklat Pimpinan : - Tk II : 4 org - Tk III : 10 org - Tk IV : 30 org - Prajabatan : 476 org  Peningkatan kemampuan aparat teknis melalui Bimbingan dan Diklat Teknis : 150 org  Peningkatan kemampuan aparat melalui jenjang pendidikan formal (tugas/ijin belajar) : 5 org  Jumlah jaringan komunikasi : 200 unit  Jumlah surat kabar nasional/lokal : 12 buah  Jumlah penyiaran radio/TV lokal : 9 buah  Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk: 95%  Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk : 943 orang  Rasio pasangan ber-akte Nikah : 58,70%  Rasio bayi berakte kelahiran : 100%  Kepemilikan KTP : 702.031 orang  Penerapan KTP Nasional berbasis NIK : 100%  Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,30%  Buku Kabupaten Dalam Angka : 6 dokumen  Buku PDRB Kabupaten : 3 dokumen


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA : 1 buku  Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD: 1 buku  Transmigrasi swakarsa : 38,46%  Pertumbuhan ekonomi : 5,61%  PDRB ADHB : Rp. 17.189.645,2 juta  PDRB ADHK : Rp. 6.839.026,3 juta  PDRB ADHB per kapita : Rp. 18.330.171  PDRB ADHK per kapita : Rp. 6.791.013  Jumlah pajak daerah : 10 jenis  Jumlah retribusi daerah : 19 jenis  Penerapan pengelolaan arsip secara baku : 80%  Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan : 3 kegiatan

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian penyelenggaraan penataan ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi;


Standarisasi pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan investasi daerah.

 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) : 8 buah  Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN,PMA) Rp. 173 Milyar  Lama proses perijinan 3 s/d 14 hari  Pameran/ekspo : 2 kali  Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Rp. 8 M

Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW  Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan: 72,50%  Luas wilayah produktif : 44,015 ha  Luas wilayah industri : 1.855 ha  Luas wilayah kebanjiran : 0,14 ha (perkotaan)  Luas wilayah kekeringan : 4.035 ha  Luas wilayah perkotaan : 8.744,286 ha

IV - 16


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk: 84%  Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk : 103,38%  Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan : 13,481%  Angka kriminalitas : 540 kasus  Jumlah demo : 22 kegiatan  Kegiatan pembinaan politik daerah : 2 kegiatan  Cakupan patroli petugas Satpol PP : 501 kegiatan  Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) : 88%  Penegakan Perda : 182 kasus

Penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, serta wilayah perbatasan yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi;


Peyediaan data dan informasi yang jelas dan akurat serta mudah diakses sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan.

 Website milik Pemerintah Daerah : 35 sub domain  Ketersediaan database kependudukan skala provinsi: 100%  Sistem informasi manajemen Pemda : 11 buah  Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah : 1 paket

Meningkatkan kualitas prasarana wilayah diperkotaan dan perdesaan terutama daerah perbatasan dan daerah miskin untuk mendukung peningkatan daya saing daerah.

 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik : 65%  Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : 70%  Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) : 67%  Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (lebar > 1,5m) : 26%  Drainase dalam kondisi baik : 65%  Luas irigasi dalam kondisi baik : 69,39%

IV - 17


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik : 65,61%  Persentase Rumah tangga pengguna air bersih: 90,01%  Persentase penduduk berakses air minum : 83,12%  Rasio rumah layak huni : 78,80%  Rumah tangga bersanitasi : 55,09%  Rasio permukiman layak huni : 76,23%  Lingkungan permukiman : 20.975 Ha  Lingkungan permukiman kumuh : 972 Ha  Persentase luas permukiman yang tertata : 51,46%  Jumlah arus penumpang angkutan umum : 9.352.406 org  Jumlah KIR angkutan umum yang terlayani : 2.922 unit  Pemasangan rambu-rambu : 686 buah  Rasio ijin trayek : 1,10%  Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 1 tipe A dan 4 tipe C  Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan : 0,0052%  Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum: 9.342.112 orang, 240.187 ton.  Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun : 9.342.112 orang, 240.187 ton.  Angkutan darat : 0,0185%  Kepemilikan KIR angkutan umum : 7.981 kendaraan  Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) : 30 menit  Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk: 91,07%


IV - 18


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Menurunnya Ruang publik yang berubah peruntukannya  Tersedianya Gelanggang/balai remaja untuk kegiatan pemuda  Jumlah gedung olahraga : 1 buah  Rasio ketersediaan daya listrik : 100%  Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik : 99%  Kontribusi sektor listrik, gas dan air minum terhadap PDRB : Rp. 198.663juta  Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik : 98%

Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak serta pengarusutamaan gender yang mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

Pengembangan dan perlindungan budaya, karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat jati diri;


Mendorong partisipasi swasta (CSR) dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penguatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan dasar. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui program lintas sektor yang sinergi

Penguatan budaya lokal melalui pengembangan pariwisata dan perlindungan hak cipta.

IV - 19

Penegakan Perda tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan.  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah : 5,44%  Rasio KDRT : 0,015%  Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur: 0,96%  Partisipasi angkatan kerja perempuan : 29%  Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan : 0,030%  Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK : 8.001 kelompok  PKK aktif : 100%  Kunjungan wisata : 1.285.084,6 orang  Jumlah, kelas dan jenis restoran : 199 unit  Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel : 315 hotel


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB : Rp. 2.881.763 juta  Jumlah grup kesenian : 1.154 grup  Jumlah gedung kesenian : 1 buah  Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya : 10 kali  Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya : 5 buah  Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan : 34 lokasi  Jumlah organisasi pemuda : 17 buah  Jumlah kegiatan kepemudaan : 12 kegiatan; 13 lokasi; 300 orang  Jumlah organisasi olahraga : 140 buah  Jumlah kegiatan olahraga : 32 cabang  Jumlah klub olahraga : 1.250 buah

Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.


Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui inovasi dan penerapan teknologi tepat guna

   

Pengelolaan sumber daya alam dan limbah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta mengurangi resiko bencana

 Persentase penanganan sampah : 79,20%  Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk : 0,23%  Cakupan pantauan pencemaran status mutu air : 9 titik  Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air : 14 ha

IV - 20

Tingkat partisipasi angkatan kerja : 87,15% Pencari kerja yang ditempatkan : 19,95% Rasio penduduk yang bekerja : 52,10% Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun : 3,70%  Keselamatan dan perlindungan : 73%


ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 2014  Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL : 13 pelaku usaha  Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan : 10 kasus  Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran : 100%  Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) : 1,03%  Cakupan pelayanan bencana kebakaran : 0,00032%  Rehabilitasi hutan dan lahan kritis : 25,20%  Pertambangan tanpa ijin : 6 unit  Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB : Rp. 18.519,9juta  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) : 1 kegiatan


IV - 21

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Recommend Documents