BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

A.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 disusun dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Semarang

Tahun

2005-2025

Tahap

III

(2015-2019)

dan

masih

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 selama belum tersusunnya RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Dalam RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Kabupaten Semarang adalah “Kabupaten Semarang Yang Adil, Mandiri dan Sejahtera”. Makna visi pembangunan Kabupaten Semarang digambarkan sebagai berikut:  Adil, adalah seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan

sosial,

pendidikan

dan

kesehatan

dan

mengemukakan

pendapat,

melaksanakan politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.  Mandiri, adalah mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenal bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah baik konstelasinya,

perimbangannya

maupun

nilai-nilai

yang

mendasari

dan

mempengaruhinya.  Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Sejahtera

secara

lahiriah

dapat

diartikan

dengan

semakin

meningkatnya

kemakmuran masyarakat. Beberapa indikator yang meningkatnya daya beli, serta tersedianya pelayanan publik yang dibutuhkan, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi maupun komunikasi. Sementara sejahtera secara batiniah adalah terciptanya ketentraman, keamanan serta kerukunan hidup bermasyarakat dan terjaminnya kesempatan aktualisasi diri di Kabupaten Semarang Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan SDM di berbagai bidang yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesehatan, produktifitas dan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

selalu

berkembang.

Dengan

memantapkan

tatanan

sosial

politik

kemasyarakatan akan tercermin dengan meningkatnya budaya penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

IV - 1

fungsi-fungsi publik dan mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera melalui pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. Membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. Kemandirian perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan

yang

memperhatikan

kepentingan

masyarakat

sehingga

terjamin

kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang dapat mendorong kegiatan pertanian dalam arti luas, dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan pembangunan

berwawasan

lingkungan.

Pengembangan

kepariwisataan

untuk

meningkatkan ragam serta kualitas produk pariwisata dan meningkatkan daya saing produk lokal agar dapat berkompetisi dengan produk daerah/negara lain. 3. Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Menciptakan

kualitas

ketatalaksanaan

pelayanan

pemerintah

daerah

publik

dan

sistem

kelembagaan

yang

bersih,

efisien,

efektif,

dan

transparan,

profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan kebocoran anggaran. 4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah Pembangunan sarana dan prasarana umum serta infrastruktur daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang memadai, layak dan merata sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat perkembangan perekonomian daerah. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar dilaksanakan untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar pendidikan dan kesehatan, kebutuhan hunian bagi masyarakat, mengendalikan pertumbuhan permukiman padat dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang terpadu, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan menggunakan dana pemerintah maupun swasta atau dalam bentuk bekerjasama dengan pihak lain, dimaksudkan

untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung

yang memadai guna menarik investasi. Untuk mendukung kelancaran perekonomian perlu peningkatan pembangunan sarana transportasi seperti jalan, terminal, moda transportasi serta keamanan dan kenyamanan transportasi yang dapat dinikmati semua masyarakat Kabupaten Semarang. Mengembangkan sistem transportasi daerah yang efisien dan efektif, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

IV - 2

terjangkau dan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu dan selaras dengan pengembangan wilayah. Di bidang komunikasi, ketersediaan sarana komunikasi yang merata bagi masyarakat lebih ditingkatkan yang disertai dengan regulasi yang jelas. 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Adanya kepastian hukum dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga dapat menjamin berlangsungnya pembangunan daerah. Kondisi yang demikian

akan

perlindungan

memberikan

kepada

jaminan

seluruh

terhadap

lapisan

keamanan,

masyarakat

ketertiban

termasuk

dalam

dan upaya

peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan dan anak. 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan

sumber

meningkatkan

daya

alam

kesejahteraan

dan

lingkungan

masyarakat

hidup

dengan

dimaksudkan

tetap

untuk

memperhatikan

kelestariannya. Menyediakan ruang hijau sebagai paru-paru kota terutama di lingkungan padat dalam rangka menjaga lingkungan di Kabupaten Semarang. Mengembangkan

pariwisata

dan

pemeliharaan

obyek

wisata

alam

untuk

meningkatkan daya tarik obyek wisata serta pelestarian lingkungan. Pengembangan usaha

pertanian

dengan

pendekatan

kewilayahan

terpadu

dengan

konsep

pengembangan agribisnis. Meningkatkan produktivitas petani dengan pengolahan lahan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan. Mengembangkan daerah yang berpotensi

erosi

dengan

pembuatan

hutan

lindung.

Pengembangan

metode

pengolahan di sektor pertanian yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfatkan struktur tanah yang ada. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka panjang Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Semarang yang Adil, Mandiri dan Sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B.

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Guna pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, ditetapkan 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah. Pembangunan daerah Tahun 2016 merupakan tahun pertama Tahap III RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada peningkatan daya saing daerah, peningkatan kesejahteraan

masyarakat,

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

dan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2016 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional, kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, maka pelaksanaan pembangunan tahun 2016 Kabupaten Semarang mengambil tema: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

IV - 3

”Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung oleh Kualitas Sumberdaya Daerah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik” Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan 2016 dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian, penanganan isu strategis daerah dan standar pelayanan minimal terutama dalam hal: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan; b. Mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat; c. Penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi swasta; d. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.

Penetapan lokasi kegiatan pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi, wilayah perbatasan dan desa berkembang/tertinggal.

3.

Kemampuan daerah (pendanaan, ketersediaan dan potensi sumber daya). Dengan pertimbangan tersebut di atas maka dirumuskan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Semarang Tahun 2016, sebagai berikut: 1.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses penyelenggaraan pendidikan. b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan. c. Peningkatan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal. d. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. e. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan seni dan kebudayaan. f. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses penyelenggaraan kesehatan. g. Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. h. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. i. Peningkatan kesehatan ibu dan anak. j. Peningkatan gizi masyarakat dan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit. k. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. l. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus ketrampilan.

2.

Peningkatan

pemenuhan

hak

dasar

dan

kesejahteraan

dalam

rangka

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan

pemenuhan

hak

dasar

dan

kesejahteraan

penanggulangan kemiskinan. b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. Peningkatan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. d. Perwujudan norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

IV - 4

3.

Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi dan inovasi daerah, dengan arah kebijakan meliputi: a. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur destinasi wisata, desa wisata dan ekowisata. b. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi dan UMKM. c. Peningkatan teknologi tepat guna, kreasi dan inovasi daerah sesuai kearifan lokal.

4.

Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, dengan arah kebijakan meliputi: a. Peningkatan produktivitas dan konservasi lahan pertanian. b. Peningkatan produksi dan mutu produk pertanian. c. Peningkatan SDM, kelembagaan dan akses permodalan sektor pertanian. d. Peningkatan sarana prasarana dalam mendukung ketersediaan pangan. e. Peningkatan diversifikasi usaha pertanian dan pangan lokal.

5.

Peningkatan pemerataan pembangunan insfrastruktur yang berkualitas, dengan arah kebijakan meliputi: a. Peningkatan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi. b. Peningkatan akses pada wilayah tertinggal dan perbatasan. c. Peningkatan sarana prasarana irigasi. d. Penataan sistem transportasi antar moda pengembangan angkutan cepat massal di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di pedesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas. e. Penanganan ruas jalan bernilai strategis tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah. f. Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian. g. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan. h. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan. i. Peningkatan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan.

6.

Peningkatan pembangunan perumahan dan sanitasi yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan meliputi: a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni. b. Pengembangan lingkungan permukiman sehat. c. Peningkatan ketersediaan drainase permukiman perkotaan. d. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum. e. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik. f. Peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan. g. Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan.

7.

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan meliputi: a. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. b. Peningkatan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan mineral. c. Peningkatan pendayagunaan dan konservasi sumberdaya air. d. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.


IV - 5

e. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan rawa. f. Pengembangan upaya penanganan dan mitigasi bencana alam. g. Peningkatan pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan kritis. h. Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 secara terpadu. 8.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan meliputi: a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata. b. Penerapan electronic government dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemerataan pelayanan publik. c. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu dalam mendukung investasi. d. Perwujudan

aparatur

pemerintahan

yang

tanggap

terhadap

perubahan

paradigma pemerintahan melalui disiplin, kompetensi dan profesionalisme. e. Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan yang optimal. f. Perwujudan kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap pengaruh perubahan poleksosbudhankam. 9.

Pembangunan daerah dan peningkatan investasi berbasis tata ruang, dengan arah kebijakan meliputi: a. Pembangunan wilayah secara terpadu. b. Peningkatan penataan ruang.

10. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan arah kebijakan meliputi : a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. b. Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal. 11. Perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak anak dalam rangka Perwujudan Kabupaten Layak Anak, dengan arah kebijakanmeliputi : a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender. b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup. c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak - hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta. d. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Forum Komunikasi Anak (FAKAS). 12. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa, dengan arah kebijakan meliputi : a. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa. b. Optimalisasi

pemanfatan

kekayaan

dan

potensi

desa

sebagai

sumber

pendapatan. c. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

IV - 6

d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan kerja sama antara desa/daerah. Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan untuk setiap prioritas pembangunan adalah sebagaimana Tabel 4.1. berikut ini:


IV - 7

Tabel 4.1. Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Tahun 2016 Kabupaten Semarang

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan pemerataan dan perluasan akses penyelenggaraan pendidikan

Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal


INDIKATOR 2016 Angka Partisipasi PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Ruang kelas SD/MI sesuai standar Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah anggota perpustakaan Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

IV - 8

SATUAN

TARGET 2016

%

60,50

% % %

95,17 81,82 45,00

% % % % % % Unit Orang Judul Eksemplar Orang

100,00 96,04 60,00 91,75 97,50 98,12 1.120 145.115 37.923 74.868 10.842

% % %

100,00 99,99 99,96

% % %

0,10 0,30 0,70

PRIORITAS PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR 2016 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka melek huruf usia > 15 th Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan olahraga Jumlah klub olahraga Guru yang berpendidikan S1/DIV - TK/RA, SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Jumlah grup kesenian Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan: - Benda - Bangunan/Situs - Kawasan

Peningkatan pemerataan dan perluasan akses penyelenggaraan kesehatan


SATUAN % % % Buah Buah Keg; Lok; Orang Cabang Buah

TARGET 2016 92,25 75,20 99,98 18 150 9; 9; 320 32 1.200

% % %

80,00 94,00 98,00

% % % Group Kali Buah

61,50 61,00 39,00 2.610 36 0

Buah Buah Buah

980 87 2

Cakupan kunjungan rawat jalan

%

15,00

Cakupan kunjungan rawat inap

%

1,50

IV - 9


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan

INDIKATOR 2016 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien: A. RSUD Ungaran a. BPJS - Masyarakat Miskin (PBI/Penerima Bantuan Iuran) - Non PBI b. Jamkesda B. RSUD Ambarawa a. BPJS - Masyarakat Miskin (PBI/Penerima Bantuan Iuran) - Non PBI b. Jamkesda C. Dinas Kesehatan a. Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN b. Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD c. Jumlah peserta Jamkesda Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Cakupan puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio posyandu per satuan balita


IV - 10

SATUAN

TARGET 2016

Pasien

7.354

Pasien Pasien

16.256 1.018

Pasien

13.296

Pasien Pasien

40.934 3.748

Orang

270.834

Orang

37.458

Orang Per 100.000 Penduduk Per 100.000 Penduduk Per 100.000 Penduduk % % Per 100.000 Penduduk Per 1.000 Balita

7.000 35,38 40,43 0,404 136,84 28,94 31,00 22,00



Peningkatan kesehatan ibu dan anak

Peningkatan gizi masyarakat dan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit


INDIKATOR 2016 Persentase puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi Angka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Ibu (AKI) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Persentase kunjungan neonatal pertama (KN 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase balita yang datang ditimbang (D/S) Persentase balita yang naik berat badannya (N/D) Perentase balita bawah garis merah (BGM) Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul Vit. A satu kali per tahun Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul Vit. A dua kali per tahun Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit. A Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe Persentase bayi (0-6 bulan) yang mendapat ASI eksklusif Persentase desa dengan garam beryodium baik Persentase keluarga sadar gizi Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase kecamatan bebas rawan gizi Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan KLB desa/kelurahan yang ditangani <24 jam

IV - 11

SATUAN %

TARGET 2016 26,92

Tahun Per 1.000 KH Per 1.000 KH Per 100.000 KH % %

72,50 12,00 11,85 117,00

% % % % % %

95,00 100,00 86,00 80,00 3,00 99,80

%

99,50

% % %

94,00 87,00 44,00

% % % % %

92,00 45,00 100,00 100,00 100,00

%

100,00

95,00 95,00



INDIKATOR 2016 Angka keberhasilan pengobatan (Succes Rate/SR) penderita TB Persentase klien HIV/AIDS yang dilayani Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun Angka kesakitan DBB (incidence rate)

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus ketrampilan

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal Rasio penduduk yang bekerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Perkiraan angka perselisihan pengusaha dengan pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan Perlindungan Tingkat pengangguran terbuka

Pembinaan sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Transmigrasi umum Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase angka kemiskinan

IV - 12

SATUAN

TARGET 2016

%

80,00

% %

100,00 ≥2

Per 100.000 Penduduk %

40,00 100,00

%

60,00

%

40,00

% % %

52,35 76,00 2,44

% %

22,00 72,00

%

4,15

Buah % KK dan Jiwa % %

30 2,20 6 dan 24 93,00 7,00


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Perwujudan norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera

Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi dan inovasi daerah

Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur destinasi wisata, desa wisata dan ekowisata

Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi dan UMKM


INDIKATOR 2016

SATUAN

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Pra Keluarga Sejahtera Cakupan peserta KB aktif Rata-rata kemampuan seorang Ibu melahirkan sampai masa reproduksi habis (TFR) Unmetneed (Pasangan Usia Subur yang tidak ikut KB) Kunjungan wisata Jumlah, kelas dan jenis restoran Jumlah, kelas dan jenis penginapan/ hotel Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, Hotel & Restoran) – ADHB Desa Wisata Destinasi wisata yang dibina (pembinaan dan konvensi kelompok sadar wisata)

Jiwa % % % Jiwa

Daya tarik wisata Jumlah koperasi Jumlah koperasi aktif *) Penambahan koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKUKM *) Terbinanya pelaku UMKM Jumlah BPR *) Jumlah LKM *) Kontribusi sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan terhadap PDRB - ADHB Usaha mikro dan kecil Ekspor bersih perdagangan Usaha informal/PKL terbina Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB - ADHB

IV - 13

TARGET 2016 2 5,00 27,00 80,00 2

% Orang Unit Hotel Rp. (Juta)

10,00 1.435.600 220 264 3.388.646,36

Desa Kelompok Konvensi Lokasi Unit Unit Unit Unit Orang Unit Unit Rp. (Juta)

35 4 9 24 452 175 10 63.724 405 2 476 1.040.009,79

Unit US $ 000 Unit Rp. (Juta)

63.724 327.905,90 100,00 8.916.288,04



Peningkatan teknologi tepat guna, kreasi dan inovasi daerah sesuai kearifan lokal

Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan

Peningkatan produktivitas dan konservasi lahan pertanian


INDIKATOR 2016 Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin UMKM yang memperoleh fasilitasi pengembangan usaha Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui kemitraan Renovasi pasar tradisional Jumlah revitalisasi pasar Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumberdaya Jumlah pelaku usaha yang memperoleh bimbingan dan konsultasi pemanfaatan E-Commerce Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi penerapan HKI dan standarisasi SNI Produktivitas tanaman pangan padi dan lainnya: - Padi - Jagung - Ubi kayu - Ubi jalar Produksi padi dan tanaman pangan lainnya: - Padi - Jagung - Ubi kayu - Ubi jalar Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Ketersediaan pangan utama Pola pangan harapan Regulasi/kebijakan ketahanan pangan Penanganan daerah rawan pangan

IV - 14

SATUAN

TARGET 2016

% % Orang

1,50 18,00 50

UMKM Pasar Lokasi IKM

20 7 1 80

UMKM

20

Pelaku Usaha

50

Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha

5,67 4,56 19,08 19,51

Ton Ton Ton Ton Rp. (Juta)

227.231 73.495 43.244 19.544 498.549,66

Rp. (Juta)

49.465,94

Kg/Kap/Th Skor Buah Lokasi

176,93 90 1 1



Peningkatan produksi dan mutu produk pertanian


INDIKATOR 2016 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Populasi ternak: - Sapi potong - Sapi perah - Kerbau - Kuda - Kambing - Domba - Babi - Kelinci - Ayam petelur - Ayam broiler - Ayam buras - Itik - Puyuh Produksi Ternak: - Daging sapi - Daging kambing - Daging domba - Daging Ayam petelur - Daging Ayam broiler - Daging ayam buras - Telur ayam ras - Telur ayam buras - Telur Itik - Telur puyuh - Produksi susu

IV - 15

SATUAN

TARGET 2016

% Rp. (Juta)

18,00 22.427,40

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

53.135 27.609 3.168 497 136.999 191.346 17.300 9.375 1.813.048 7.501.700 860.408 92.963 238.931

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Butir Butir Butir Liter

2.444.835 275.724 219.367 1.834.412 5.396.098 324.632 286.045.945 28.098.677 4.717.590 20.495.032 24.705.915



Peningkatan SDM, kelembagaan dan akses permodalan sektor pertanian Peningkatan sarana prasarana dalam mendukung ketersediaan pangan Peningkatan diversifikasi usaha pertanian dan pangan lokal Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Peningkatan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi Peningkatan akses pada wilayah tertinggal dan perbatasan

INDIKATOR 2016 Produksi perikanan: - Kolam - Karamba apung - Karamba tancap Kontribusi sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Cakupan bina kelompok tani Cakupan binaan kelompok nelayan Jumlah lumbung pangan daerah Kreasi pangan lokal Festival pangan Cakupan Wilayah Jaringan Komunikasi Jumlah jalan terbangun di wilayah tertinggal dan perbatasan Jumlah jembatan terbangun di wilayah tertinggal dan perbatasan

SATUAN

TARGET 2016

Ton Ton Ton Rp. (Juta)

3.216,43 448,41 654,43 286.256,34

Rp. (Juta)

11.979,50

% Kelompok Unit

10,00 30 2

Kali Kali

1 1

Wilayah

19

Ruas

10

Buah

5

Peningkatan sarana prasarana irigasi

Luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi Rasio jaringan irigasi (primer dan sekunder) Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik

Penataan sistem transportasi antar moda pengembangan angkutan cepat massal di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di pedesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas

Jumlah angkutan pedesaan

Kendaraan

508

Jumlah angkutan pedesaan dalam kota

Kendaraan

520


IV - 16

Ha % %

17.102 0,37 44,88


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Penganganan ruas jalan bernilai strategis tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah

Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan

Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan

Peningkatan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016

INDIKATOR 2016 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (selain jalan lingkungan permukiman) Jalan penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend > 40 km/jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (lebar <1,5m) Tersediaya Dokumen Tatalog/RILLAJ Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Pemasangan rambu - rambu Jumlah jalan terbangun, ditingkatkan/ direhabilitasi Panjang jalan terbangun, ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah jembatan terbangun, ditingkatkan, direhabilitasi Jumlah prasarana dan sarana publik dan pemerintahan yang ditingkatkan

IV - 17

SATUAN

TARGET 2016

%

68,00

%

80,00

%

75,00

%

30,00

Buku Orang % Kendaraan Terminal Km/Unit Orang

1 7.598.271 0,00024 9.251 1 TIPE A 7 TIPE C 1.588,08/339.652 7.598.271

Orang

6.757.625

% % Menit Buah Ruas Km Buah

0,10 16,90 30 400 110 55 15

Unit

5

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan pembangunan perumahan dan sanitasi yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan aksebsibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni

Pengembangan lingkungan permukiman sehat Peningkatan ketersediaan drainase permukiman perkotaan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik Peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan

Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan Peningkatan upaya pengelolaan sumber daya alam dan mineral


INDIKATOR 2016 Peningkatan rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan permukiman Lingkungan permukiman kumuh Jumlah lokasi yang ditingkatkan kualitas kesehatan lingkungannya Jumlah drainase perkotaan yang ditingkatkan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase penduduk berakses air minum Pembangunan IPAL Komunal Domestik Persentase penanganan sampah Persentase penanganan sampah (wilayah perkotaan) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk perkotaan Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik Kontribusi listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB ADHB Pembangunan biogas kotoran ternak sapi

SATUAN

TARGET 2016

% % % Ha Ha Titik

80,00 77,00 77,00 20.953,00 960,00 20

Titik

5

%

84,00

% Unit

84,00 1

% % %

17,49 82,00 0,68

%

1,28

% % Unit Rp. (Juta)

100,00 99,00 296.570 360.374,63

Unit

2

Pertambangan tanpa ijin

Unit

6

Cakupan Pantauan pencemaran status mutu air

Titik

12

IV - 18


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan pendayagunaan dan konservasi sumber daya air

Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan rawa Pengembangan upaya penanganan dan mitigasi bencana alam

INDIKATOR 2016

Titik

20

Unit Ha

200 42,85

Titik

3

Cakupan pemulihan kerusakan ekosistem Rawa Pening Jumlah cakupan wilayah layanan bencana

Titik

3

Pengembangan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana kebakaran Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat Simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik bencana Cakupan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan kritis Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan Industri yang sudah memiliki ijin TPS limbah B3 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL


TARGET 2016

Penambahan bangunan sipil teknis berupa sumur resapan Biopori manual Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pemulihan kerusakan ekosistem SDA

Jumlah kegiatan Tim Reaksi Cepat

Peningkatan pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan kritis Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 secara terpadu

SATUAN

IV - 19

Wilayah/ Kecamatan Kali

19 2

Desa

2

Orang

8

Kec dan Desa/Kel Kali

19 dan 235 1

Kali

4

Titik

5

Sengketa

10

Industri

8

Pelaku Usaha

55

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan kapasitas SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

INDIKATOR 2016 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Penerapan pengelolaan arsip secara baku Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tersertifikasinya tanah penduduk miskin Pendampingan Pilkada Pemberdayaan Kecamatan Pendampingan dan Monev Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah PNS Kabupaten Semarang Jumlah Polisi Pamong Praja Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang terbina Jumlah Pos Kamling Jumlah patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Cakupan Penegakan Perda

Penerapan electronic government dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemerataan pelayanan publik


Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV Nasional Website milik pemerintah daerah Sistem informasi manajemen pemda Jumlah aplikasi e-baperjakat Jumlah aplikasi e-personal system Jumlah aplikasi e-filling Kepemilikan KK

IV - 20

SATUAN

TARGET 2016

Kegiatan % Unit Buku

2 60,00 38 100

Sertifikat

400

Kegiatan Kegiatan Kali/ Kecamatan Orang Orang %

3 1 1/19 10.300 108 0,824

Unit Kegiatan %

3.426 2 96,00

%

97,00

Unit Buah Buah Buah Sub Domain Buah Buah Buah Buah %

73 2/8 3/5 3 29 13 1 1 1 100,00



Peningkatan pelayanan perijinan terpadu dalam mendukung investasi

Perwujudan aparatur pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan paradigma pemerintahan melalui disiplin, kompetensi dan profesionalisme


INDIKATOR 2016

SATUAN

Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan Surat Kematian Angka pertumbuhan penduduk Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan Kenaikan/ penurunan nilai Realisasi PMDN Jumlah perizinan dasar Jumlah perizinan usaha Jumlah non perizinan dasar dan perizinan usaha Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

% % % % Dokumen Dokumen Buah Rp. Milyar Hari Rp. Milyar Buah Buah Buah Buah

Jumlah pejabat fungsional bidang pengawasan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengawasan Jumlah fungsional tertentu Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM Tk. II Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM Tk. III Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsi Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani Jumlah PNS yang mendapat penghargaan

IV - 21

%

TARGET 2016 95,00 65,00 91,00 0,76 6 3 10 175 3 sd 14 10 470 591 544 40 2,20

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

18 18 6.500 2 9 34 500 90

Orang

10

Orang

150


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja diukung pengendalian dan pengawasan yang optimal

Perwujudan kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap pengaruh perubahan poleksosbudhankam


INDIKATOR 2016

SATUAN

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pertumbuhan ekonomi PDRB ADHB PDRB ADHK PDRB ADHB Per Kapita PDRB ADHK Per Kapita Jumlah Pengaduan Kasus Persentase Pengaduan Kasus yang tertangani Persentase Hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP Jumlah pelaksanaan pemeriksaan khusus (LHP) Jumlah pengawasan Internal berkala Jumlah sosialisasi pengawasan/pemantauan Jumlah laporan keuangan SKPD yang direview Persentase hasil review laporan Keuangan yang ditindaklanjuti oleh SKPD Jumlah LAKIP SKPD yang direview Persentase hasil review LAKIP yang ditindaklanjuti SKPD Jumlah demo Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap ormas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)

Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

2

% % Rp. (Juta) Rp. (Juta) Rp. Rp. LHP % %

80,00 5,5 – 6,0 21.360.263,44 7.660.307,22 22.059.667,40 7.816.716,40 8/8 100,00 79,63

IV - 22

TARGET 2016

Keg LHP LHP Laporan Laporan %

180 56 96 96 20 100,00

Laporan %

35 100,00

Kali Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

20 6 2 2 1



Pembangunan daerah dan peningkatan investasi berbasis tata ruang

Pembangunan wilayah secara terpadu Peningkatan penataan ruang

Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal Perlindungan perempuandan pengarusutamaan gender sertapemenuhan hak anak dalam rangka Perwujudan Kabupaten Layak Anak

Peningkatan partisipasi masyarakat tanpa membedakan gender

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta


INDIKATOR 2016

SATUAN

Kawasan wilayah terpadu Koordinasi penataan ruang Ijin pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Terfasilitasinya kerjasama dengan daerah lain, pemerintah desa, dunia usaha/pihak ketiga/Perguruan Tinggi Jumlah peran serta masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan Jumlah Ormas Jumlah swadaya masyarakat yang masuk dalam APBDes untuk pembangunan (dari Pendapatan Asli Desa) Jumlah desa yang sudah dapat memanfaatkan potensi lokal

Kawasan Kali Buah Dokumen Dokumen

Jumlah LSM *) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/kelurahan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Posyandu aktif

Kelompok %

110 7,60

% Kelompok

39,50 235

Kelompok % % %

8.001 100,00 0,012 36,00

%

100,00

%

0,86

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

IV - 23

TARGET 2016 1 6 12 0 15

%

80 ,00

Ormas %

129 40,00

%

60,00


Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Forum Komunikasi Anak (FAKAS) Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa Optimalisasi pemanfaatan kekayaan dan potensi desa sebagai sumber pendapatan Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan kerjasama antara desa/daerah


INDIKATOR 2016 Pembinaan Forum Anak Desa

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Tertib administrasi pengelolaan kekayaan desa Peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi masyarakat dan pemerintah desa Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Desa

IV - 24

SATUAN Kelompok

TARGET 2016 21

%

60,00

%

60,00

Kelompok %

208 10,00


IV - 9

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents