BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

A. Visi dan Misi Sasaran pembangunan daerah tahun 2015 ditetapkan dalam rangka upaya pencapaian visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD 2010-2015. 1.

Visi Visi

pembangunan

TERWUJUDNYA

Kabupaten

KABUPATEN

Semarang

SEMARANG

sampai

YANG

tahun

MANDIRI,

2015

adalah

TERTIB

DAN

SEJAHTERA, yang ditandai dengan kondisi daerah sebagai berikut: Mandiri

: artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta

saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama

yang

saling

mendukung

dan

menguntungkan

dalam

kehidupan

bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib

: artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan

masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Sejahtera : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hakhak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera. 2.

Misi Guna mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015

IV - 1

b. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka

lapangan

kerja

bagi

dirinya

dan

orang

lain

dalam

rangka

meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya

daerah

terutama

yang

rentan

terhadapan

kelestarian/kerusakan

lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya. c. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk

mewujudkan

pemerintahan

yang

demikian

dibutuhkan

sistem

kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif. d. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam

rangka

mendukung

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

dan

memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah. e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung

pada

adanya

kerja

sama

yang

sinergi

antar

semua

pelaku

pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh-kembangnya anak.


IV - 2

f. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sesuai dengan misi pembangunan RPJMD 2010-2015, dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran: a. Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; c. Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat); d. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih; e. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar; f. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera; g. Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di wilayah selatan. 2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, dengan sasaran: a. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan; b. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal; c. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spiritual Quotient; d. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; e. Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing; f. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja; g. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama. 3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, dengan sasaran: a. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; b. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; c. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;


IV - 3

d. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian; e. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; f. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal; g. Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility (CSR)). 4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran: a. Mantapnya

administrasi

pemerintahan

dalam

penerapan

Information

Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); b. Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan; c. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah; d. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; e. Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; f. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; g. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu. 5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, dengan sasaran: a. Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang; b. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel; c. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; d. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi. 6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, dengan sasaran: a.

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;

b.

Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;

c.

Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;

d.

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;

e.

Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;


IV - 4

f.

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

g.

Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;

h.

Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan.

7. Mewujudkan peranserta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, dengan sasaran: a.

Meningkatnya

peranserta

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

pembangunan daerah; b.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;

c.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta;

d.

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

8. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran: a.

Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam;

b.

Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

c.

Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan;

d.

Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;

e.

Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam usaha pertanian;

f.

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

C. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2015 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan. Sebagai pelaksanaan tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, maka fokus kebijakan pembangunan penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Memantapkan pemanfaatan sumber daya daerah secara berkelanjutan serta pengembangan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui UMKM yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri.

2.

Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.

3.

Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berpedoman pada fokus kebijakan pembangunan tersebut dan memperhatikan

arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional, kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, maka pelaksanaan pembangunan tahun 2015 Kabupaten Semarang mengambil tema:


IV - 5

”PERWUJUDAN KABUPATEN SEMARANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA DENGAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA YANG BERDAYA SAING” Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan 2015 dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian, penanganan isu strategis daerah dan standar pelayanan minimal terutama dalam hal: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan; b. Mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat; c. Penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi swasta; d. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Penetapan lokasi kegiatan pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah perbatasan dan desa berkembang/tertinggal. 3. Kemampuan daerah, baik dalam hal pendanaan, ketersediaan dan potensi sumber daya. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2015, sebagai berikut: 1. Perwujudan Masyarakat Sehat, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. b. Peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Kerja (Ukesja). d. Peningkatan kesehatan ibu dan anak. e. Peningkatan norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera. 2. Perwujudan Masyarakat Berpendidikan dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan. b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. c. Perwujudan sekolah kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. d. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus ketrampilan. e. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal. 3. Perwujudan Kedaulatan Pangan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. b. Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata. c. Peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran. d. Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.


IV - 6

4. Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster. b. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap sumber daya lokal. c. Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan. d. Peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal. e. Pengembangan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan Koperasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 5. Perwujudan Pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel, dengan arah kebijakan: a. Penerapan Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base). b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD. d. Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal. 6. Perwujudan iklim usaha yang kondusif, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyederhanaan perijinan. b. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi. c. Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi. d. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. 7. Perwujudan Budaya Tertib, dengan arah kebijakan: a. Perwujudan kepatuhan terhadap regulasi b. Penerapan pelaksanaan regulasi yang sinergis, sederhana dan tertib. c. Peningkatan kondisi keamanan, budaya tertib dan sosial masyarakat. d. Penegakan keadilan dan supremasi hukum. 8. Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan arah kebijakan: a. Pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan/akses yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. b. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi. c. Penyediaan prasarana olah raga, ruang publik dan ruang terbuka hijau, utamanya di perkotaan. d. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang memadai. e. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan rumah bersanitasi. f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. g. Pemenuhan kebutuhan energi listrik.


IV - 7

9. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender. b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup. c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta. 10. Perwujudan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat melalui peran serta aktif dalam pembangunan. b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. c. Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. 11. Perwujudan pengelolaan lingkungan

hidup yang

berkelanjutan, dengan

arah

kebijakan: a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan teknologi tepat guna dan pemanfaatan jejaring kerjasama dengan tetap menjaga kelestariannya. b. Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. c. Peningkatan konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat. d. Pengendalian pemanfaatan lahan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan RTRW dan RDTR. Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan untuk setiap prioritas pembangunan adalah sebagaimana Tabel 4.1. berikut ini:


IV - 8

Tabel 4.1. Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2015 Kabupaten Semarang PRIORITAS PEMBANGUNAN Perwujudan masyarakat sehat

SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

- Jamkesmas - Jamkesda Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Prosentase Penduduk miskin Rasio posyandu per satuan balita

% % % % Per 1000 balita

17,05 4,78 93,57 6,43 22

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,38

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,004

Rasio dokter per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,24

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Per 1000 penduduk

0,31

%

100

%

95

%

100

%

100

%

70

%

100

% % %

92 136,84 28,94

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan

INDIKATOR 2015 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas


IV - 9

PRIORITAS PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat, usaha kesehatan sekolah (UKS), dan usaha kesehatan kerja (Ukesja) Peningkatan kesehatan ibu dan anak

Perwujudan norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;

Perwujudan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing

Peningkatan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan


INDIKATOR 2015 Jumlah Pembinaan Kantin Sehat Sekolah Kantin Sekolah Sehat Penyuluhan PHBS Angka Harapan Hidup*) Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita Persentase balita gizi buruk Rata-rata jumlah anak per keluarga

SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

SD

10

sekolah kader tahun Per 1000 KH Per 100.000 KH Per 1000 KH %

19 20 72,5 8 102 5 0,11

orang

3,22

Rasio akseptor KB

%

110

Keluarga Pra KS dan KS1 Cakupan peserta KB aktif Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Ruang kelas SD/MI sesuai standar Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

% %

22,1 dan 23,2 82,67

% % % % % % unit orang

0,8 0,31 0,15 90 90 41 1.114 100.000

Judul

30.817

eksemplar

67.731

- TK/RA, SD/MI

%

61

- SMP/MTs

%

94

- SMA/MA/SMK

%

98

Guru yang berpendidikan S1/D-IV

IV - 10


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

% % %

84 86 89

buah

38

Rasio penduduk yang bekerja

%

52,2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pencari kerja yang ditempatkan Angka Partisipasi PAUD Angka Partisipasi Murni (APM)

% % %

87,25 21,25 40,92

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf usia > 15 th

% % %

95,13 81,84 40,1

% % %

104,98 96,04 52,91

% % %

99,98 99,65 99,05

% % % % % %

0,11 0,21 0,7 92 69 99,98

INDIKATOR 2015 Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK

Perwujudan sekolah kejuruan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus ketrampilan Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal


Jumlah Sekolah kejuruan yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri

IV - 11



SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

Jumlah organisasi pemuda

buah

18

Jumlah organisasi olahraga

buah

150

Keg; lok; orang

12; 13; 300

INDIKATOR 2015

Jumlah kegiatan kepemudaan

cabang

32

Jumlah klub olahraga

buah

1500

Jumlah gedung olahraga

buah

1

Jumlah grup kesenian

Group

1200

Jumlah gedung kesenian

buah

1

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali

10

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

buah

5

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Ketersediaan pangan utama Pola pangan harapan Regulasi ketahanan pangan Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Produksi perikanan Produksi perikanan tangkap Konsumsi ikan Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Jumlah agrobisnis

lokasi

34

%

55,65

Rp. (Juta)

1.431.501,70

Rp. (Juta) % skor Buah % Rp. (Juta) ton ton Kg/kapita Rp. (Juta) buah

183.901,50 166,81 90 3 27,6 99.380,80 3.921,00 1.270,30 18,4 34.279,80 6

buah buah

1 4

Jumlah kegiatan olahraga

Perwujudan kedaulatan pangan

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata


Jumlah agroindustri Jumlah agrowisata IV - 12


Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing


SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

Peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;

Cakupan bina kelompok tani Cakupan binaan kelompok nelayan

% kelp

9,39 40

Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal

Kreasi Pangan lokal Festival Pangan Bertambahnya jumlah koperasi

kali kali unit

5 5 721

% Unit Org Org Unit Rp. (Juta)

92,3 608 26.771 7.569 975 892.262,80

% US $ 000 % Rp. (Juta) % % org UKM

28,3 265.317,99 89 6.768.358,40 9,04 56 25 50

UKM

50

KI

5

IKM paket Pelaku usaha

80 1 20

IKM

2

Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster

Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap sumber daya lokal; Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan


INDIKATOR 2015

Persentase koperasi aktif. Peningkatan koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Terbinanya pelaku UMKM Jumlah BPR/LKM Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB Usaha mikro dan kecil Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengembangan klaster bisnis Perencanaan Kawasan Industri Fasilitasi bagi IKM dalam pemanfaatn sumber daya Sosialisasi E-Commerce Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir Penerapan SNI IV - 13


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal

INDIKATOR 2015 Kunjungan wisata

Penerapan Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Orang

1.305.100

unit

200

Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel

hotel

240

Rp. (Juta)

3.080.587,60

Jumlah jaringan komunikasi

unit

250

Jumlah surat kabar nasional/lokal

buah

12

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

buah

9

Web Site milik pemerintah daerah

Sub domain

40

buah

12

paket

1

%

100

orang

1.000

Rasio pasangan ber-akte Nikah

%

60

Rasio bayi berakte kelahiran

%

100

orang

737.133

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

%

100

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

%

100

Angka Pertumbuhan Penduduk

%

1,3

Buku Kabupaten Dalam Angka

dokumen

6

Buku PDRB Kabupaten

dokumen

3

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kersipan

Kegiatan

15

%

50

Sistem informasi Manajemen Pemda Sistem Informasi Pelayanan administrasi pemerintah

Perijinan

dan

Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan KTP

Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD


KONDISI AKHIR 2015

Jumlah, kelas dan jenis restoran Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)

Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

SATUAN

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

IV - 14


SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA

buku

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA

buku

1

Tersedianya dokumen perencaaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA

buku

6

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

buku

6

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan optimal.

INDIKATOR 2015

Pertumbuhan Ekonomi

Perwujudan iklim usaha yang kondusif

Peningkatan pelayanan perizinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyederhanaan perijinan

%

6,1

PDRB ADHB

Rp. (Juta)

18.907.935,00

PDRB ADHK

Rp. (Juta)

7.222.358,40

PDRB ADHB per kapita

Rp

20.220.939,00

PDRB ADHK per kapita

Rp

7.018.290,50

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

bh

16

Rp. milyar

401,23

hari

3 s.d. 14

Rp. milyar

36,48

dok

26

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan Kenaikan/penurunan nilai Realisasi PMDN

Tersedianya regulasi yang mendukung investasi Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.


Perda yang mendukung investasi Perbup yang mendukung investasi

dok

7

Pameran / ekspo

kl

2

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

80

Luas wilayah produktif

Ha

44,325

Luas Wilayah industri

Ha

1.925

Luas wilayah kebanjiran

Ha (Perkotaan)

0,12

Luas wilayah kekeringan

Ha

4.000

Luas wilayah perkotaan

Ha

8.824,50

IV - 15

PRIORITAS PEMBANGUNAN Perwujudan budaya tertib


INDIKATOR 2015

KONDISI AKHIR 2015

Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

Penegakan Perda

kasus

184

Penerapan pelaksanaan regulasi yang sinergis, sederhana dan tertib

Jumlah pajak daerah

Jenis

10

Jumlah retribusi daerah

Jenis

31

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

%

86

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk

%

104,1

Peningkatan kondisi keamanan, budaya tertib dan sosial masyarakat

Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan

%

13,481

kasus

535

Jumlah demo

kegiatan

14

Kegiatan pembinaan politik daerah

Kegiatan

2

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP

Kegiatan

1

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Kegiatan

503

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

%

100

Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran

%

100

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

%

1,03

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

%

0,0005

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kegiatan

1

Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)

Kegiatan

1

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

%

2,45

Keselamatan dan perlindungan

%

75

perkara

3

Angka kriminalitas

Penegakan keadilan dan supremasi hukum


SATUAN

Terfasilitasinya penanganan perkara peradilan (TUN & Perdata) di tingkat Pertama, Banding & Kasasi Advokasi permasalahan hukum

IV - 16

keg

10



Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur jalan , terutama jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan/akses yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi

SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

75

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda4)

%

70

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam)

%

75

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar> 1,5 m)

%

29,35

orang % kendaraan terminal % orang ton Orang Ton %

9.416.850 1,1 2.951 1 tipe A 7 tipe C 0,0052 9.416.850 242,109 9.416.850 242,109 0,0185

INDIKATOR 2015

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun Angkutan Darat Kepemilikan KIR angkutan umum

Penyediaan prasarana olahraga, ruang publik dan ruang terbuka hijau utamanya di perkotaan Penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang memadai;

kendaraan

8.120

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Menit

30

Pemasangan rambu-rambu

Buah

722

Prasarana OR

unit

1

RTH Ruang publik atau taman Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

m2 m2 %

5.016.142 30.102 93,64

%

89,36

Persentase penduduk berakses air minum


IV - 17


SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

62,2

Rasio rumah layak huni

%

82,54

Rasio permukiman layak huni

%

79,68

Lingkungan permukiman

Ha

21.325

Lingkungan permukiman kumuh

Ha

962

Persentase luas permukiman yang tertata

%

55,21

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

Persentase penanganan sampah

%

79,5

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

%

0,25

Pemenuhan kebutuhan energi listrik;

Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik Kontribusi sekror listrik, gas dan air minum terhadap PDRB

% % % Rp. (Juta)

100 100 99 213.563,70

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan rumah bersanitasi;

Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan.

INDIKATOR 2015

Sosialisasi E-Commerce Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah unggulan daerah Pembangunan pasar

Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;


Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan Asongan Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

paket

1

Tenda UKM Kendaraan KUMKM lembaga Event

50 3 60 2 5

pasar

2 3000 m2

Lahan Shelter %

100 70,39

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

%

70,39

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

65,35

IV - 18

PRIORITAS PEMBANGUNAN Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender

INDIKATOR 2015 Rata-rata jumlah kelompok binaan pemberdaya-an masyarakat (LPM)

lembaga

Jumlah LSM Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;

Perwujudan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta; Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan masyarakat melalui peran serta aktif dalam pembangunan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan


SATUAN

KONDISI AKHIR 2015

Org

235

Org

11

%

5,44

%

30,15

Klmpk

8.001

PKK aktif Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

% % %

100 0,015 0,03

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Buah

40

%

2,17

%

100

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

0,95

Cakupan sarana prasarana pemerintahan desa yang baik

%

100

desa desa desa Rp

208 208 208 8.189.839.920

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Penanganan penyandang sosial Posyandu aktif

masalah

kesejahteraan

Pelatihan BUMDes Pelatihan Manajemen Desa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

IV - 19

perkantoran

program

PRIORITAS PEMBANGUNAN Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan


KONDISI AKHIR 2015

Rp. (Juta)

19.754,50

Pertambangan tanpa ijin

unit

0

Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air

Titik

45

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan teknologi tepat guna dan pemanfaatan jejaring kerjasama dengan tetap menjaga kelestariannya Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan;

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Peningkatan konservasi lahan pengembangan hutan rakyat;

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Ha

70

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL

Pelaku Usaha

52

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan

Kasus

50

melalui

Pengendalian pemanfaatan lahan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan RTRW dan RDTR.


SATUAN

INDIKATOR 2015

IV - 20

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Recommend Documents