BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Langsa merupakan target yang ingin dicapai dari setiap misi SKPK di Kota Langsa, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2012 dan tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014 yang merupakan tahun kedua masa RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kota Langsa yaitu “Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami”. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan dapat memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut: Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Langsa Misi 1 : Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah Tujuan Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat;
Sasaran 1
Terwujudnya masyarakat Kota Langsa yang berakhlak kharimah, beriman, dan bertaqwa;
2
Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam; Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan; Terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah yang bernuansa Islami; dan
3
4
IV-1
5
Meningkatnya partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan serta dalam mencermati perubahan perilaku masyarakat yang tidak sesuai Syariat Islam.
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel Tujuan Sasaran Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good governance);
1
2 3 4
5
6
7 8
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance), yang didukung penerapan e-government dan e-kinerja. Terwujudnya struktur birokrasi pemerintahan yang berintegrasi, berkompeten, dan efisien; Meningkatnya kapasitas DPRK dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan; Terwujudnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah; Terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dengan legislatif (DPRK), serta antarSKPK baik secara horizontal maupun vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional; Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan; dan Terwujudnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah.
Misi 3 : Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) Tujuan Sasaran Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);
1
Terwujudnya penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan;
IV-2
2
3
4
5
Terciptanya kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang serta adanya sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, baik antarsektor maupun antarwilayah; Terwujudnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana; Terwujudnya pengelolaan pertanahan yang adil dan memperhatikan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan Terwujudnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman).
Misi 4 : Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah Tujuan Sasaran Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;
1
Terwujudnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;
2
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai standar pelayanan minimal (SPM); Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas; Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat; dan Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah.
3
4 5
Misi 5 : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;
Sasaran 1
Terwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau;
2
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan perkotaan; dan Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat.
3
IV-3
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pengembangan Kota dan wilayah;
1
2
3
4
5
Terwujudnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas; Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor; Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat; Terwujudnya fungsi kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bagi kawasan terkait lainnya; dan Terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomis, dan aman.
Misi 7 : Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan Tujuan Sasaran Menguatkan kapasitas UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal;
1
2
3
4 5
6 7
Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota; Meningkatnya akses koperasi dan UMKM terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran; Terwujudnya kemitraan strategis BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM dan perdagangan ekspor; Berkembangnya sentra-sentra industri sesuai potensi sumberdaya ekonomi lokal; Terwujudnya pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan budaya lokal serta mengedepankan nilai-nilai Islami; Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif; Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan;
IV-4
8
9
10
Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumberdaya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor; Terwujudnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan; dan Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan.
Misi 8 : Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari Tujuan Sasaran Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang serasi dan harmonis;
1
2
3 4 5
Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh; Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan air minum, limbah, dan persampahan; Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sanitasi yang memadai; dan Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, dunia usaha/swasta, LSM, dan lembaga pemerhati lingkungan hidup dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup secara terpadu dan kontinyu.
Misi 9 : Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Tujuan Sasaran Menguatkan kapasitas lembaga pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
1
Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan;
2
Tersedianya sarana dan prasarana dasar serta SDM yang memadai di gampong; Terwujudnya pemberdayaan sosialekonomi masyarakat gampong;
3 4
Meningkatnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan gampong; dan
IV-5
5
Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Misi 10 : Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tujuan Sasaran Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
1
Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif;
2
Terwujudnya keberlanjutan perdamaian; Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat; dan Meningkatnya peran, fungsi, dan tugas aparat kamtib dalam memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat, yang didukung peran aktif seluruh komponen masyarakat.
3
4
4.2. Isu Strategis Penilaian isu strategis didasarkan kepada kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kota Langsa. Dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Langsa pada tahun 2013 dan didasarkan pada fakta serta realisasi capaian pembangunan tahun 2014 maka dapat ditentukan beberapa isu strategis yaitu: 1. Penerapan Syariat Islam belum sepenuhnya dilaksanakan; 2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum terlaksana dengan baik; 3. Penataan ruang serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, bersih, indah, menarik, dan nyaman masih belum tertata dengan baik; 4. Kualitas
pelayanan
yang
maksimal
termasuk
pendidikan
serta
pelayanan publik termasuk kesehatan, perizinan, air bersih, dan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menyentuh segenap lapisan masyarakat; IV-6
5. Kualitas bangunan infrastruktur masih rendah sehingga mengakibatkan usia pakai bangunan menjadi pendek serta memerlukan biaya tinggi terhadap pemeliharaan bangunan milik pemerintah ; 6. Produktivitas industri skala kecil dan menengah tergolong rendah; 7. Produktivitas lahan serta pemanfaatan teknologi di sektor pertanian, kelautan dan perikanan masih belum optimal; 8. Kualitas permukiman masyarakat dan lingkungan hidup masih belum serasi dan lestari; 9. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong masih rendah yang tergambar dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat gampong; dan 10. Kondisi keamanan masih rentan terhadap potensi konflik terlebih bagi pihak-pihak
yang
tidak
mendukung
terhadap
keberlanjutan
perdamaian. 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Program
prioritas
yang
dimaksudkan
untuk
menyelenggarakan
urusan pemerintahan pada dasarnya adalah perencanaan operasional, suatu urusan pemerintahan daerah dinilai strategis sangat tergantung pada tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya. Urusan tersebut dapat saja menjadi strategis dalam satu tahun pelaksanaan, yang selanjutnya menjadi operasional pada tahun atau pada periode-periode berikutnya. Identifikasi program-program prioritas tahun 2015, baik menyangkut urusan wajib maupun pilihan yang akan diimplementasikan SKPK berpedoman pada program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih, disamping juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan, serta berbagai isu strategis yang mengemuka pada saat ini. Sesuai dengan tema Musrenbang RKPK tahun rencana 2015 yaitu “Menjadikan Kota Langsa Sebagai Kota Utama Perdagangan dan Jasa di Pintu Gerbang Wilayah Timur Aceh”, maka
prioritas pembangunan Kota
Langsa 2015 diarahkan kepada tema dimaksud, dengan beberada dasar pertimbangan yaitu:
IV-7
1. Struktur perekonomian Kota Langsa didominasi oleh sektor tersier (sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa) yaitu lebih 50 persen; 2. Potensi Pelabuhan Kuala Langsa yang sangat strategis; 3. Terdapat dua lembaga pendidikan tinggi negeri; 4. BLUD RSUD Kota Langsa merupakan rumah sakit rujukan wilayah timur Provinsi Aceh; 5. Jumlah tempat penginapan baik hotel dan losmen relatif lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah timur; 6. Jumlah Bank dan Kantor Bank juga lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di pesisir timur; 7. Terdapat hutan lindung manggrove dan hutan kota yang jarang dimiliki oleh daerah lain yang dapat dijadikan kawasan wisata. Meskipun
perencanaan
program
kegiatan
tahun
2015
lebih
ditekankan kepada peningkatan sektor perdagangan dan jasa namun program kegiatan lain juga tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2015. Berikut adalah program-program prioritas pembangunan Kota Langsa Tahun 2015 : Tabel 4.2 Program Prioritas Pembangunan Kota Langsa Tahun 2015 NO. I II
PRIORITAS Syariat Islam
1
Tata kelola pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; IV-8
NO.
PRIORITAS 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
III
IV
Tata ruang
Pendidikan dan ketahanan budaya daerah
1
PROGRAM Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; oProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pendidikan Kedinasan; Program Pengembangan Data/Informasi; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; Program Kerjasama Pembangunan; Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Sosial dan Budaya; Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Program Perencanaan Tata Ruang;
2
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Keragaman Budaya; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
3 4 5 6 7 8 9
IV-9
NO. V
PRIORITAS Pelayanan publik
1 2 3
4 5 6
7
8 9
VI
Pembangunan infrastruktur
PROGRAM Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata; Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita;
10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Perizinan; 13 Program Penataan Administrasi Kependudukan; 14 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan. 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; 3 Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong; 4 5 6 7
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; IV-10
NO.
PRIORITAS 8 9 10 11 12 13
VII
Pertumbuhan ekonomi
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan; Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Penerapan Teknologi Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial; Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan; IV-11
NO.
PRIORITAS 22 23 24 25 26 27
VIII
Lingkungan hidup
1 2 3 4
IX
Pembangunan dan pembinaan masyarakat
5 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; Program Pengembangan Perumahan. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Keluarga Berencana; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); IV-12
NO.
PRIORITAS 14 15 16 17 18 19 20
X
Keamanan dan ketertiban
1 2 3
Sinkronisasi
prioritas
PROGRAM Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Transmigrasi Lokal; Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Pendidikan Politik Masyarakat.
pembangunan
antara
pemerintah
pusat,
provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinergisitas program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah serta juga dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan antar Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Aceh, dan Pemerintah Pusat. Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Langsa dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh Prioritas Pemerintah Pusat Bidang politik, hukum, dan keamanan; Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; Energi; Bidang kesejahteraan rakyat; Iklim investasi dan iklim usaha; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Bidang perekonomian;
Prioritas Kota Langsa Syariat Islam; Tata kelola pemerintahan; Pendidikan dan ketahanan budaya; Pelayanan publik; Pembangunan Infrastruktur; Tata ruang; Pertumbuhan ekonomi;
Prioritas Provinsi Aceh Dinul Islam, sosial, adat dan budaya; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang terintegrasi; Ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; Penanggulangan kemiskinan;
IV-13
Prioritas Pemerintah Pusat
Prioritas Kota Langsa
Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
Lingkungan hidup;
Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.
Pembangunan dan pembinaan masyarakat; Keamanan dan Ketertiban.
Prioritas Provinsi Aceh Masalah lingkungan hidup dan kebencanaan; Sumber daya alam berkelanjutan; Keberlanjutan perdamaian.
IV-14
