TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA REFORMASI REGULASI
Oleh Prof. Dr. I.B.R. Supancana Chairman/Founder Center for Regulatory Research Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Disampaikan pada SEMINAR TENTANG GOOD REGULATORY PRACTICES Diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Amerika bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jakarta, 15-16 Maret 2017
SISTEMATIKA I. II. III.
PENGANTAR TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI PUBLIK PENTINGNYA KONSULTASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG REFORMASI REGULASI IV. BERBAGAI PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DI INDONESIA V. PEMBELAJARAN DARI PRAKSIS INTERNASIONAL VI. PEDOMAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK VII. PROSPEK KE DEPAN
I. PENGANTAR A. Saat ini sangat kuat Kemauan Politik yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan Reformasi Regulasi untuk memperbaiki Iklim Bisnis dan Investasi. B. Tools yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Reformasi Regulasi meliputi: memahami fenomena dan mengidentifikasi problema pokok, menetapkan tujuan dan kendala, mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan termasuk melalui regulasi, justifikasi melalui CBA, Konsultasi Publik , metode Simplifikasi Regulasi, pengembangan kapasitas dan institusionalisasi. C. Transparansi, Partisipasi dan Konsultasi Publik merupakan Unsur yang sangat penting dalam melaksanakan Reformasi Regulasi untuk menangkap dan mengakomodasikan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah.
II. TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI PUBLIK A. Transparansi Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam Pemerintahan yang Baik (Good Governance), di samping prinsip Akuntabilitas dan Fairness. B. Partisipasi Publik Dalam rangka transparansi, maka diperlukan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.Bentukbentuk pelibatan masyarakat meliputi: informasi, komunikasi, konsultasi dan partisipasi. C. Konsultasi Publik Konsultasi Publik merupakan suatu komunikasi yang bersifat dua arah dalam pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
III. PENTINGNYA KONSULTASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG REFORMASI REGULASI A.
Konsultasi Publik merupakan persyaratan bagi perbaikan kualitas regulasi
B.
Konsultasi Publik yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
C.
Konsultasi Publik yang baik akan meminimalkan dampak (negatif) regulasi dan mengoptimalkan dampak (positif) regulasi
D.
Konsultasi Publik yang baik menjamin akuntabilitas regulasi
E.
Konsultasi Publik yang baik akan mengoptimalkan efektivitas regulasi
F.
Konsultasi Publik yang baik akan meningkatkan prediktabilitas regulasi
IV. BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DI INDONESIA A.
Lebih bersifat Formal-Prosedural
B.
Tidak terkawal secara Substantif
C.
Tidak terkawal secara Proses
D.
Lemahnya proses pengarsipan hasil Konsultasi Publik
E.
Lemahnya Proses untuk menindaklanjuti hasil Konsultasi Publik
F.
Lemahnya Teknis dan Metode Pelaksanaan Konsultasi Publik
G.
Seringkali bersifat Satu Arah
V. PEMBELAJARAN DARI PRAKSIS INTERNASIONAL A. Organization of Economic Cooperation and
Development (OECD) B. European Union (EU) C. The United States of America (USA) D. The United Kingdom (UK)
E. Hasil Pembelajaran yang dapat dipetik
V.A. OECD 1.
Bentuk Konsultasi Publik
2.
Prinsip Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Inklusif
3.
Media yang Digunakan
4.
Keterbukaan dalam Proses Konsultasi
V.A.1. Bentuk Konsultasi Publik a.
Pertemuan Publik yang Formal
b.
Konsultasi Informal dengan Kelompok Tertentu
c.
Penyebarluasan Proposal untuk mendapatkan Komentar
d.
Melalui Advisory Groups
e.
Melalui Komite Persiapan (Preparatory Public Commission)
f.
Melalui Internet (Web-Based)
V.A.2. Prinsip-prinsip tentang Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Inklusif
Komitmen Politis dari Pimpinan Senior Jaminan hukum atas hak masyarakat bagi informasi dan untuk berperan serta Sifat inklusif yang menjamin keterlibatan masyarakat melalui berbagai instrumen yang tersedia Ketersediaan pejabat publik, SDM, teknis dan pendanaan yang memadai serta kultur organisasi Koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintah yang koheren Akuntabilitas dalam menindaklanjuti masukan masyarakat Adanya evaluasi terhadap kinerja Pemerintah mengefektifkan partisipasi publik Dukungan aktif Pemerintah untuk pengembangan kapasitas pemecahan masalah serta mendorong partisipasi masyarakat.
V.A.3. Media Yang Digunakan a. Media Tatap Muka Meliputi, antara lain: dengar pendapat, pertemuan konsultatif, wawancara, dll. b. Media Cetak
Meliputi, antara lain: surat kabar, majalah, jurnal, kuesioner,dll. c. Media Elektronik Meliputi, antara lain: internet (web-based), radio, televisi, telepon dan sarana elektronik lainnya.
V.A.4. Keterbukaan dalam Proses Konsultasi
Terbukanya partisipasi bagi semua anggota masyarakat
Pandangan para peserta dalam proses konsultasi publik bersifat terbuka
Persyaratan untuk merenspons secara terbuka pihak yang menyampaikan komentar dalam proses konsultasi
Pandangan yang disampaikan dalam proses konsultasi diintegrasikan dalam proses analisis dampak regulasi
Adanya proses untuk memantau kualitas proses konsultasi
V.B. European Union 1.
Bentuk Panduan Konsultasi Publik dan Pemberlakuannya
2.
Tujuan Konsultasi Publik
3.
Isi Panduan Konsultasi Publik
4.
Standar Minimum Konsultasi Publik
V.B.1. Bentuk Panduan Konsultasi Publik dan Pemberlakuannya Panduan Konsultasi Pubik ditetapkan oleh European Commission dan dipublikasikan sebagai dokumen dengan judul: “Toward a reinforced Culture of Consultation and Dialog- General Principles and Minimum Standards for Consultation of Interested Parties by the Commission” (2002). Panduan in diberlakukan bagi semua Komite dan Institusi di bawah European Commission.
V.B.2. Tujuan Konsultasi Publik
Untuk mendorong keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan serta meningkatkan akuntabilitas Komisi.
Untuk menetapkan Prinsip-prinsip dan Standar agar membantu Komisi untuk merasionalkan prosedur konsultasi serta untuk melaksanakannya dengan cara yang sistematis dan bermafaat.
Untuk membangun kerangka kerja yang lebih koheren dan luwes bagi konsultasi.
Untuk mendorong pembelajaran timbal balik serta saling mempertukarkan praksis terbaik bagi Komisi.
V.B.3. Isi Panduan Konsultasi Publik
Alasan rasional proses konsultasi.
Langkah-langkah untuk memperbaiki prosedur konsultasi.
Hasil-hasil konsultasi mengenai kerangka konsultasi diantara berbagai pihak yang berkepentingan.
Prinsip-prinsip umum sebagai pedoman bagi konsultasi yang efektif.
Standar Minimum Konsultasi
V.B.4. Standar Minimum Konsultasi Publik
Menyajikan informasi tentang proses konsultasi.
Mendefinisikan kelompok target dan menjamin agar pihak-pihak yang relevan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.
Menjamin publisitas yang memadai.
Menyediakan waktu yang cukup (misalnya 8 minggu) bagi kelompok target untuk merancang dan mempersiapkan pandangan secara tertulis.
Mengakui dapat menerima (kontribusi) pandangan yang disampaikan.
Meng up-load hasil-hasil konsultasi publik pada website.
V.C. The United States of America 1.
Kelembagaan.
2.
Administrative Procedure Act (APA).
3.
Persyaratan Minimal Konsultasi Publik bagi peraturan yang bersifat Substantif.
V.C.1. Kelembagaan Di USA, Reformasi Regulasi yang di dalamnya terdapat proses Konsultasi Publik dilaksanakan oleh lembaga yang terkait seperti: Office of Management of Budget (OMB); Office of Information and Regulatory Assessment (OIRA); dan Environmental Protection Agency (EPA).
V.C.2. Administrative Procedure Act (APA)
APA yang diundangkan pada tahun 1946 merumuskan hak hukum dari setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Federal atas dasar akses bagi semua (warganegara).
Ketentuan tersebut merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh semua badan-badan Pemerintah di USA.
Setiap jenjang pembentukan peraturan perundangundangan sejak tahap proposal awal sampai dengan aturan final wajib memberikan kesempatan bagi semua pihak yang kemungkinan terkena dampak.
V.C.3. Persyaratan Minimal Konsultasi Publik bagi Peraturan yang bersifat Substantif
Harus mempublikasikan suatu pemberitahuan (notice) dalam Federal Register.
Memberi kesempatan bagi semua orang yang berkepentingan, baik warganegara maupun bukan warganegara untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui data tertulis, pandangan, atau argumentasi terhadap rancangan peraturan tersebut.
Mempublikasikan suatu pemberitahuan (notices) atas draft suatu peraturan (regulasi) minimal 30 hari sebelum berlakunya peraturan tersebut.
V.D. The United Kingdom 1.
Prinsip-prinsip pelibatan publik yang efektif.
2.
Code of Practice on Written Consultation.
3.
Red Tape Challenge sebagai bentuk E-Public Consultation
V.D.1. Prinsip-prinsip Pelibatan Publik yang Efektif
Strategi dan Perencanaan
Kejelasan Rumusan
Transparansi dan Cepat Tanggap
Integritas Proses
Akses bagi prinsip-prinsip pelibatan
V.D.2. Code of Practice on Written Consultation
Menyediakan waktu konsultasi yang cukup
Menetapkan kelompok target, merumuskan tujuan konsultasi, memformulasikan pertanyaan-pertanyaan serta menyiapkan time schedule
Membuat dokumen konsultasi yang sederhana tetapi menyeluruh (concise) yang memberikan kesempatan bagi pembacanya untuk menanggapi, melakukan kontak dan bahkan mengajukan keluhan (complaint)
Memastikan dokumen konsultasi tersedia melalui berbagai cara
Memberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan
Menganalisis tanggapan dan mencoba mengakomodasi substansi
Memantau dan mengevaluasi hasil konsultasi
Menetapkan seorang koordinator konsultasi, untuk memastikan kepatuhan kepada panduan konsultasi.
V.D.3. Red Tape Challenge sebagai bentuk E-Public Consultation
Dalam program Red Tape Challenge terdapat suatu Website Publik yang memberikan kesempatan kepada dunia bisnis dan pembayar pajak untuk menyampaikan pandangannya tentang regulasi yang membebani yang mereka hadapi. Niatnya adalah untuk mencabut regulasi yang tidak perlu (unnecessary) serta sangat kompleks (over complicated) yang menghambat dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi, sementara itu tetap mempertahankan regulasi yang masih dibutuhkan.
Regulasi dikelompokkan ke dalam tema-tema dan semua komentar yang masuk akan diperhatikan.
Untuk setiap tema diberikan jangka waktu tertentu , dimana dalam jangka waktu tersebut para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pandangannya tentang regulasi tertentu.
V.E. Pembelajaran yang dapat Dipetik 1.
Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Konsultasi Publik
2.
Menetapkan Tujuan Konsultasi Publik yang Jelas
3.
Mengembangkan Panduan Konsultasi Publik yang berstandar Internasional dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia
VI. Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Publik bagi Indonesia A.
Dasar Hukum
B.
Prinsip-prinsip
C.
Waktu Pelaksanaan
D.
Penyelenggara
E.
Pihak-pihak yang dilibatkan
F.
Alat dan sarana yang digunakan dalam Konsultasi Publik
G.
Mekanisme Penyelenggaraan
VI.B. Prinsip-Prinsip
Dilakukan sedini mungkin dan terus dikawal dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan
Dilakukan dalam jangka waktu yang memadai
Melibatkan sebanyak mungkin pihak yang terkait
Akses publik yang maksimal
Dilakukan secara sistematis dan transparan
Kejelasan target (kelompok sasaran).
VI.E. Pihak-Pihak yang Dilibatkan
The most affected (pihak yang paling memperoleh manfaat maupun paling terkena dampak negatif)
Main Stakeholders (inisiator, instansi yang terkait secara langsung, pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung)
Interest Group (LSM, asosiasi, pakar, media massa)
Public at Large (konsumen, kelompok lingkugnan dan kelompok advokasi lainnya, masyarakat asli, kelompok minoritas, kelompok etnis, masyarakat madani, organisasi kemasyarakatan berbasis keyakinan).
VI.F. Alat dan Sarana yang Digunakan dalam Konsultasi Publik
Konsultasi Formal
Konsultasi Informal
Penyebaran draft regulasi untuk memperoleh komentar
Notifikasi dan komentar publik
Dengar pendapat publik
Badan-badan penasehat (advisory bodies).
VI.G. Mekanisme Penyelenggaraan
Penyiapan Agenda
Daftar Peserta
Rekaman dan catatan atas pandangan, komentar dan aspirasi yang diajukan
Penjelasan mengenai tindak lanjut kegiatan
VII. Prospek Ke Depan A.
Indonesia perlu segera memberlakukan Panduan Konsultasi Publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
B.
Panduan konsultasi publik harus mencerminkan standar internasional namun sesuai dengan kebutuhan dan karakter Indonesia.
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA Jakarta, 16 Maret 2017
SHORT BIOGRAPHY
Nama: Ida Bagus Rahmadi Supancana
Pendidikan Terakhir: Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Leiden, Belanda (promosi tahun 1998)
Pekerjaan:
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atma JayaJakarta - Chairman/Founder of Center for Regulatory Research
