KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI
Herry Yana Sutisna
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
SASARAN DAN TARGET RPJMN TERKAIT DENGAN REFORMASI BIROKRASI Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Base line (2009)
Target (2014)
2.8
5.0
Pusat
42,17%
100%
Daerah
2.73%
60%
6,64
8,0
6,46
8,0
122
75
- 0,29
0,5
Indikator IPK*) OPINI BPK (WTP)
Pusat Terwujudnya Integritas Pelayanan peningkatan kualitas Publik Daerah pelayanan publik kepada masyarakat Peringkat Kemudahan Berusaha Indeks Efektivitas Pemerintahan**) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Catatan: *) Skala 0 – 10
Instansi Pemerintah yang akuntabel (yang akuntabilitas kinerjanya baik) **) Skala – 2.5 s/d 2.5
K/L Prov
47,37% 3,70%
Kab/Kota
1.16%
80%
2
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
Sasaran Reformasi Birokrasi : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotism; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan
8 AREA PERUBAHAN
HASIL YANG INGIN DICAPAI
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Sumber daya manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Peraturan Perundangundangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design RB 2010-2025
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Menciptakan Birokrasi Bersih, Kompeten, dan Melayani
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI 1. Penataan Struktur Birokrasi
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri
2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha
7. PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR KORUPSI DI a. Harta kekayaan PNS NEGERI INI 1. Wajib dilaporkan 2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat 3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010) b. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan proyek c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (escrow account) d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (whistle blower) e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap (multi years) f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasi g. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi h. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Mengurangi KKN
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
1
2
Mutlak menandatangani Dokumen PI (Inpres 17/2011)
•
Calon Unit Kerja ZI
• • • •
Pelaksanaan: Program Pencegahan Korupsi Tata Kelola Pemerintahan yg baik Reformasi Birokrasi WTP, LAKIP, IKM, IPK dsb
4 PEMDA
3
Penetapan ZI oleh pimpinan Prov/Kab/Kota
Monitoring dan penilaian oleh Tim Independen (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)
*Penetapan WBK dilakukan oleh Menteri PAN dan RB
5 Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)*
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
KONDISI SELAMA INI • Banyak instansi pemerintah belum berfokus ke hasil; • Instansi pemerintah umumnya belum dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya; • Penetapan Kinerja instansi pemerintah belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik;
• Laporan akuntabilitas kinerja belum dapat menghubungkan antara kinerja atau hasil, dengan sumber daya yang dimiliki; • Sulit untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan control yang kuat agar tujuan tercapai. Membudayakan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja. Mendorong budaya sadar berkinerja.
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
PENGUATAN AKUNTABILTAS KINERJA MELALUI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Sistem AKIP)
PERENCANAAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAKSANAAN SAKIP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGUATAN AKUNTABILITAS •
Membangun dan menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan pada tugas, peran serta keinginan para stakeholder
• UU No 25 thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. • PP No 20 thn 2004 ttg Rencana Kerja Pemerintah.
•
Menyediakan anggaran berdasarkan pada tingkat kinerja yang diinginkan
• UU No 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara. • PP N0 21 thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
•
Mengukur dan melaporkan • UU No 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan capaian kinerja sesuai dengan Negara. apa yang direncanakan • PP No 8 thn 2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
•
Evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan yang berkesinambungan
• PP No 39 thn 2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. • PP No. 60 thn 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
MANFAAT SISTEM AKIP Membangun: • result oriented governance • pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Mendorong: • peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan kosistensi perbaikan, • pemerintahan yang memprioritaskan dan fokus pada bidangbidang yang strategis • para penyelenggara pemerintahan agar amanah dalam melaksanakan tugas • pertanggungjawaban yang transparan dan apa adanya • Memberikan dasar bagi penganggaran berbasis kinerja • Merupakan instrumen pencegahan KKN (anti corruption preventive approach)
HASIL EVALUASI Instansi Pemerintah yang akuntabel (yang akuntabilitas kinerjanya baik)
PERKEMBANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 TAHUN 2009 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 47,37%
TAHUN 2010 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 63,29%
TAHUN 2011 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 82,93%
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas.
PERKEMBANGAN PEMERINTAH PROVINSI YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 TAHUN 2009 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 3,70%
TAHUN 2010 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 31,03%
TAHUN 2011 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 63,33%
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas.
PERKEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011
TAHUN 2009 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 1,16%
TAHUN 2010 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 3,31%
TAHUN 2011 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 12,22%
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas.
PERKEMBANGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 90%
82,93% 80%
70%
63,33%
63,29% 60%
47,37%
50%
37,67%
40%
31,03% 30%
16,70%
20%
12,22%
11,08% 10%
1,16%
3,70%
3,31%
0%
2009
2010
Kab/Kota
Prov
Pusat
2011
NASIONAL
Hambatan Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Lemahnya komitmen dan dukungan pimpinan; Keterbatasan jumlah SDM; Belum terbangunnya sistem informasi kinerja yang memadai; Belum adanya imbalan (reward) dan sanksi (punishment) instansi.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DAN AUDIT KEUANGAN Kinerja
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENETAPAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
AA,A,B,CC,C,D
Sistem AKIP
RPJM
RENCANA STRATEGIS
Sistem Akuntansi Keuangan
Kem. PAN-RB
RENCANA KERJA & ANGGARAN
DIPA
WTP,WDP,TW,TMP
LAP KEUANGAN
AUDIT KEUANGAN
BPK
®onn 2010
