Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Disampaikan dalam Rapat Kerja/Sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Daerah Regional I (Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera, DKI Jakarta dan Banten) Pekanbaru, 27 Maret 2012
Kondisi Indonesia Ada 3 masalah besar dalam pembangunan: 1. Infrastruktur belum memadai dan anggaran negara untuk pemeliharaan dan pembangunan masih kecil. 2. Birokrasi masih gemuk, lamban dan belum profesional. 3. Korupsi
banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah. 2
Kondisi dan Masalah Birokrasi Indonesia
Organisasi dan Kewenangan : belum tepat fungsi dan sasaran masih banyak disalahgunakan dan overlapping
Pelayanan Publik: belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat
Pola pikir dan budaya kerja: belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani
3
Kondisi dan Masalah Birokrasi Indonesia
Peraturan perundang-undangan : tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir
SDM Aparatur : • • • •
PNS: 4.572.113 orang (BKN, Desember 2011) Kuantitas penyebarannya tak sesuai kebutuhan. Kualitas dan produktifitas masih rendah Penggajian belum adil (berdasarkan beban kerja dan jabatannya) • Kesejahteraan masih kurang • Tunjangan kinerja belum semua
4
Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah 1.
Belanja Pegawai. Saat ini terdapat kecenderungan/trend belanja APBD secara nominal, pada kurun 2007-2010 Belanja Pegawai selalu lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya. Persentase Total Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja
Besarnya persentase total belanja Pegawai menunjukkan bahwa orientasi birokrasi masih ke pada inward looking (kepentingan internal birokrasi) belum ke pada output/outcomes untuk kepentingan publik (outward looking), dan juga menimbulkan beban berat pada anggaran
Sumber : Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, April 2011
5
Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah
2.
Ketepatan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Aparatur. Alokasi SDM aparatur negara dalam hal kuantitas, kualitas dan distribusi menurut teritorial (daerah) yang belum seimbang, serta tingkat produktivitas PNS secara umum masih rendah
3.
Kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik di daerah, belum sepenuhnya dapat diselenggarakan sesuai harapan/kebutuhan masyarakat.
4.
Implementasi Reformasi Birokrasi di daerah Sambil menunggu ditetapkannya kebijakan pengajuan dokumen usulan bagi pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi sejalan dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
6
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Kementerian PAN dan RB memiliki Program percepatan Reformasi Birokrasi yang disarikan dari Grand Disain Reformasi Birokrasi untuk MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI (bersih dari KKN dan politisasi, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi). 9 Program percepatan Reformasi Birokrasi berisi langkahlangkah perbaikan birokrasi dan pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi yang diharapkan dengan menurunnya angka korupsi akan memperbesar anggaran pembangunan infrastruktur
7
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan Struktur Birokrasi
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka Profesionalisasi PNS
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Penyederhanaan Perizinan Usaha
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) 8
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI
1
Program
Penataan Struktur Birokrasi
a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda; b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang; c. Evaluasi LPNK; d. Evaluasi LNS Lanjutan; e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II.
9
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI
2
Program Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun); c. Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/ Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela
10
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
3
Program
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka;
a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui: Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS; Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS; b. Kebijakan Promosi PNS Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan dan diklat (penjenjangan dan/atau fungsional) c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional 11
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
4
Program Profesionalisasi PNS
a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi; c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi; d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi Kompetensi Profesi; f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik; g. Pengukuran Kinerja individu h. Penguatan Jabatan Fungsional : Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; & Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional. 12
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI 5
Program Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government);
a. b. c. d. e.
e-Office e-Planning e-Budgetting e-Procurement e-Performance
13
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
6
Program Peningkatan Pelayanan Publik;
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: Deregulasi Perizinan Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pembatasan waktu pengurusan izin Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 14
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
7
Program
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
a. Harta Kekayaan PNS: Perluasan Wajib lapor Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan Penguatan PPATK b. Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi; c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (Escrow Account); d. Pekerjaan yang Tidak Selesai Dalam Satu Tahun dilaksanakan bertahap (Multi Years); e. Penguatan pengawasan : Whistle blower system Penegakan disiplin PNS Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi f. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah (SAKIP);
15
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI 8
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
9
Program Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS
a. Perbaikan Struktur Penggajian ; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap. c. Penyempurnaan Sistem Pensiun; d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan
RENCANA AKSI a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
16
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Base line (2009)
2010
2011
Target (2014)
2.8
2.8
3.0
5.0
42,17%
63%
100%
2.73%
22%
60%
6,64
6,16
8,0
6,46
5,07
8,0
122
121
- 0,29
-0.19
K/L
47,37%
63,29%
82,93%
Prov
3,70%
31,03%
63,33%
Kab/Kota
1.16%
4,26%
12,78%
Indikator
OPINI BPK (WTP)
Pusat
Daerah Pusat Daerah
Peringkat Kemudahan Berusaha Indeks Efektivitas Pemerintahan**)
Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)
Catatan: *) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
121
75 0,5
80%
17
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah PEMDA YANG AKAN DIJADIKAN PERCONTOHAN 33 Provinsi 33 kota 33 Kabupaten
KRITERIA PENETAPAN 1. Pemerintah kabupaten/kota memiliki keinginan kuat melaksanakan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan pernyataan bupati/walikota dan mendapat dukungan dari DPRD masingmasing; 2. Memiliki anggaran belanja kurang dari 50 persen (%) dari total APBD tahun 2012; 3. Memiliki komitmen dalam upaya memajukan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan prestasi di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik; dan 4. Kesanggupan sebagai tempat pembelajaran bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya. 18
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah No
1
2
3
Sosialisasi dan workshop dengan agenda sebagai berikut : Regional
I (Bertempat di Pekanbaru)
II (Bertempat di Mataram)
III (Bertempat di Makassar)
Kegiatan
Tanggal
Peserta
Sosialisasi RB
27 Maret 2012
Provinsi/Kabupaten/Kota seSumatera, DKI Jakarta, Banten
Workshop RB
28 - 30 Maret 2012
Provinsi se-Sumatera, DKI Jakarta, Banten
Sosialisasi RB
10 April 2012
Provinsi/Kabupaten/Kota se –Jawa (Jawa Barat , Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur), Kalimantan , Bali, NTT, NTB
Workshop RB
11 – 13 April 2012
Provinsi se– Jawa (Jawa Barat , Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur), Kalimantan , Bali, NTT, NTB
Sosialisasi RB
24 April 2012
Provinsi/Kabupaten/Kota seSulawesi, Maluku, Papua
Workshop RB
25 – 27 April 2012
Provinsi se-Sulawesi, Maluku, Papua 19
20
