MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI FORUM DISKUSI NASIONAL PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA JAKARTA, SELASA 6 DESEMBER 2016
Manfaat Forum Diskusi Nasional Perencana (FDP)
Sebagai sarana tukarmenukar pengetahuan dan pengalamanan para perencana dalam praktik perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun daerah
Para peserta diharapkan dapat menyerap berbagai informasi pengetahuan yang jika dimanfaatkan dan diterapkan di instansinya masing-masing akan mendorong peningkatan kualitas perencanaan
2
Peran Perencana dalam Menghasilkan Rencana yang Berkualitas Mencerminkan kebutuhan nasional
Mengutamakan kemampuan lokal dan sesuai dengan karakteristik lokus yang direncanakan
Dilengkapi dengan target-target yang jelas pada setiap tahapan pencapaiannya
Fokus pada kebutuhan publik
Mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran serta mudah dimonitor secara berkala
3
Cakupan Perencanaan Pembangunan Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi Usaha perluasan kesempatan kerja Usaha pemerataan pembangunan Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan Usaha secara terus-menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi
4
Unsur Perencanaan yang baik Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan Adanya kerangka rencana makro Perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut 5
Penyebab Inefisiensi dan Korupsi dari Proses Perencanaan (1) Dokumen perencanaan yang tidak fokus
Proses pelaksanaan yang tidak sejalan dengan rencana jangka menengah
Dokumen perencanaan tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan publik
RPJMD tidak digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana strategis
Kurangnya komitmen pimpinan
Banyak instansi pemerintah mengabaikan target-target dalam RPJMN
Adanya benturan kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
Hanya 52% target nasional dalam RPJMN yang benar-benar dilaksanakan
6
Penyebab Inefisiensi dan Korupsi dari Proses Perencanaan (2) RPJMD yang dipandang sebagai dokumen tetap yang tidak dapat diubah
Sinergitas antar instansi pemerintah (di pusat) dan antar organisasi perangkat daerah yang lemah
Pada dasarnya rencana harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis
Pembangunan memerlukan keterlibatan instansi lain sesuai tugas dan fungsinya masingmasing
Riviu RPJMD harus secara berkala untuk memastikan keterkiniannya
Instansi yang terlibat tidak melakukan koordinasi, komunikasi, atau membangun sinergi untuk mewujudkan terget bersama
Kerja sama pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan agar fokus pembangunan tetap terjaga
Masing-masing instansi memiliki ego sektoral yang membuat pelaksanaan pembangunan menjadi tidak efisien
7
Penyebab Inefisiensi dan Korupsi dari Proses Perencanaan (3) Tidak berorientasi pada hasil (outcomes)
Instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) menggunakan output jangka pendek sebagai orientasi pembangunannya
SDM perencanaan yang masih lemah
Peran perencana sangat penting dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas
8
Kemampuan yang Diharapkan dapat Dimiliki oleh SDM Perencana: Integritas Kepekaan terhadap lingkungan Memiliki kemampuan analitik 9
Langkah-langkah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (1): Memperkuat Penerapan Manajemen Kinerja • • • • • • • • •
Fokus yang lebih tegas terhadap hasil yang ingin dicapai Dilakukannya perencanaan yang sinergis – integrated planning Memastikan rencana memiliki target dan penanggung jawab Memastikan bahwa rencana jangka menengah dijabarkan ke dalam rencana strategis OPD Memperjelas keterkaitan sasaran pembangunan daerah dengan program dan kegiatan di daerah Memastikan bahwa program dan kegiatan mencerminkan sasaran pembangunan Memastikan bahwa prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan Memastikan sistem monev dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin Memastikan peran pimpinan daerah, OPD, dan instansi pemerintah pusat dalam mengendalikan pencapaian target kinerja • Memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar dialokasikan secara tepat 10
Langkah-langkah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (2): Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi • Dapat ditelusuri keterkaitan antara kegiatan, program, dan sasaran pembangunan • Dapat ditelusuri keterkaitan antar instansi yang bertanggung jawab pada sasaran pembangunan tertentu • Dapat ditelusuri kemungkinan tumpang-tindih kegiatan atau program • Dapat ditelusuri progres/kemajuan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tertentu • Dapat ditelusuri kemajuan yang telah dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab
Meningkatkan Kapasitas SDM Perencana • Membuka kesempatan bagi pegawai untuk berkarir di jabatan fungsional perencana • Meningkatkan kompetensi SDM perencana melalui berbagai instrumen pengembangan 11
Mari Dorong Upaya Reformasi Perencanaan dan Penganggaran 12
