Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Materi Men.PAN-RB pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 10 – 14 Oktober 2010 tentang Pembangan Reformasi Birokrasi Balikpapan
Outline
MAKNA PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI RANCANGAN KEBIJAKAN GRAND DESIGN ROAD MAP PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG RI PENYESUAIAN REFORMASI BIROKRASI DI MA PENUTUP
2
MAKNA PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI REFORMASI GELOMBANG KEDUA
• Reformasi birokrasi (RB)memasuki gelombang kedua yang merupakan upaya perbaika berkelanjutan dari gelombang sebelumnya • Reformasi birokrasi gelombang kedua ini telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMN
Grand Design RB dan Roadmap RB
• Grand Design RB dan Roadmap RB diterbitkan sebagai tanda dimulainya RB gelombang dua, sekalius merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
2007
2008
Penentuan instansiinstansi percontohan RB (MA, DepKeu dan BPK)
Pedoman Umum RB (PER/15/M.PAN/7/2008)
2010
2009
Pedoman Dokumen Usulan RB (PerMenPan nomor 4/2009)
REFORMASI GELOMBANG PERTAMA
3
MAKNA REFORMASI BIROKRASI SEBUAH PERUBAHAN BESAR DALAM PARADIGMA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA SEBUAH PERTARUHAN BESAR BAGI BANGSA INDONESIA DALAM MENYONGSONG TANTANGAN ABAD KE-21 JIKA BERHASIL • mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik; • menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; • meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; • meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; • meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu); • menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.
JIKA GAGAL Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional 4
MAKNA REFORMASI BIROKRASI BERKAITAN DENGAN RIBUAN PROSES TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ANTARFUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN, MELIBATKAN JUTAAN PEGAWAI, DAN MENGHABISKAN ANGGARAN YANG TIDAK SEDIKIT UPAYA MENATA ULANG PROSES BIROKRASI DARI TINGKAT (LEVEL) TERTINGGI HINGGA TERENDAH DAN MELAKUKAN TEROBOSAN BARU (INNOVATION BREAKTHROUGH) DENGAN LANGKAH-LANGKAH BERTAHAP, KONKRET, REALISTIS, SUNGGUH-SUNGGUH, BERFIKIR DI LUAR KEBIASAAN/RUTINITAS YANG ADA (OUT OF THE BOX THINKING), PERUBAHAN PARADIGMA (A NEW PARADIGM SHIFT), DAN DENGAN UPAYA LUAR BIASA (BUSINESS NOT AS USUAL) UPAYA MEREVISI DAN MEMBANGUN BERBAGAI REGULASI, MEMODERNKAN BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PRAKTEK MANAJEMEN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN MENYESUAIKAN TUGAS FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PARADIGMA DAN PERAN BARU.
REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK
GRAND DESIGN
ROAD MAP 5
MAKNA Reformasi Birokrasi Gelombang I (2004 – 2009)
Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)
Sifat:
Sifat:
Instansional
Nasional dan Instansional
Sasaran:
Sasaran:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Area perubahan: • • • • •
Kelembagaan (organisasi) Budaya Organisasi Ketatalaksanaan Regulasi – Deregulasi SDM
Area perubahan : • • • • • • • •
Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
6
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 RANCANGAN INDUK YANG BERISI ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL UNTUK KURUN WAKTU 2010-2025
7
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI Tujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025
8
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI AREA PERUBAHAN Area Organisasi Tatalaksana
Hasil yang diharapkan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif undangan Sumber daya manusia SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pola pikir (mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur 9
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI UKURAN KEBERHASILAN Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan: • tidak ada korupsi; • tidak ada pelanggaran; • APBN dan APBD baik; • semua program selesai dengan baik; • semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; • komunikasi dengan publik baik; • penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; • penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; • hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).
10
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI UKURAN KEBERHASILAN Sasaran
Indikator
Base line (2009)
Target (2014)
2.8 42,17%
5.0 100%
2.73%
60%
Pusat
6,64
8,0
Daerah
6,46
8,0
122
75
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**)
- 0,29
0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel
24%
80%
OPINI BPK (WTP)
Pusat Daerah
Peringkat Kemudahan Berusaha
*) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
11
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI STRATEGI PELAKSANAAN Tingkat Pelaksanaan
Makro
Nasional Meso
Kementerian/ Lembaga/ Pemda
Mikro
Keterangan menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda
12
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI METODE PELAKSANAAN
13
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI PENGORGANISASIAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Wapres Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Menneg PAN-RB Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
TIM INDEPENDEN
TIM RB - K/L
Tim QUALITY
ASSURANCE
TIM RB - PEMDA
14
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Road Map Reformasi Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – Birokrasi 2015 – 2019 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan Road Map Reformasi RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika Birokrasi 2020 - 2024 perubahan penyelenggaraan pemerintahan. Transisi 2024 - 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan. 15
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROGRAM-PROGRAM
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Program untuk Tingkat Makro Penataan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) 2) 3) 4)
Program untuk Tingkat Program untuk Tingkat Meso Mikro Manajemen Perubahan 1) Manajemen Konsultasi dan Asistensi Perubahan Monitoring, Evaluasi 2) Penataan Peraturan dan Pelaporan Perundang-undangan Knowledge 3) Penataan dan Management Penguatan Organisasi 4) Penataan Tatalaksana 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 16
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROGRAM DAN TARGET PADA TINGKATAN MIKRO PROGRAM Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
TARGET meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi; terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda; menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda; meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda; meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda; meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda
meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda; meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda. meningkatnya kinerja K/L dan Pemda; meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L dan Pemda; meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda; meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-masing K/L dan Pemda.
17
PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG Dari ringkasan laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, per 5 Oktober 2010: • Sebagai instansi pilot project RB, MA telah menyelesaikan program quick wins yang terdiri dari: • • • • •
Transparansi putusan Pengembangan teknologi informasi Pengelolaan PNBP Kode etik hakim Analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan
• Atas keberhasilan tersebut, sejak tahun 2008 telah menerima tunjangan kinerja berdasarkan PerPres Nomor 19 tahun 2008, sebesar 70% • Menyusul keluarnya PerPres, MA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus. • Pada pelaksanaan selanjutnya, RB menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan dan penuntasan agenda perubahan yang telah dimulai di MA sejak tahun 2003 18
PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG • Transparansi putusan : MA telah berhasil mengupload lebih dari 10,000 putusan. Putusan dapat diakses melalui www.mahkamahagung.go.id pada direktori putusan www.putusan.net dan www.asianlii.org.
• Mengembangkan website di lebih dari 250 pengadilan • Mengelola PNBP – biaya perkara yang diumumkan dan pembayaran langsung ke bank
• Melakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik hakim pada lebih dari 2,000 orang • Merumuskan uraian pekerjaan untuk sebanyak 875 posisi
• Merumuskan 26 grading (Hays System)
19
PENYESUAIAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG
Program Menurut Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 2008 – 2009 (Permenpan 15/2008) 1. Arahan Strategi
1.
Manajemen Perubahan
2.
Manajemen Perubahan
2.
3.
4.
Penataan Sistem (Analisis jabatan, evaluasi jabatan dan sistem remunerasi) Penataan organisasi
Penataan Peraturan Perundangundangan Penataan dan penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana
5.
Penataan tatalaksana
6.
Penataan sistem manajemen SDM
7.
Penguatan unit organisasi
8.
Penyusunan peraturan undangan Pengawasan internal
9.
Program Untuk Tingkat Mikro
3. 4.
5.
perundang-
6.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan
7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan 20 Publik
PENUTUP 1. Komitmen Nasional Komitmen nasional ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama, dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 2. Penggerak Reformasi Birokrasi Penggerak reformasi birokrasi secara nasional adalah Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen dan Tim Quality Assurance. Selanjutnya, secara instansional penggerak reformasi birokrasi adalah pimpinan K/L dan Pemda. Penggerak reformasi birokrasi harus berdaya tahan tinggi terhadap tantangan dan hambatan serta memiliki daya dobrak dan kreativitas untuk melaksanakan program-program terobosan, baik secara horisontal maupun vertikal. 21
PENUTUP 3. Muatan Reformasi Birokrasi Muatan reformasi birokrasi dirumuskan dalam GDRB 2010-2025, RMRB 2010-2014, RMRB 2015-2019, dan RMRB 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas K/L dan Pemda berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. 4. Proses Reformasi Birokrasi • Desentralisasi Setiap K/L dan Pemda melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi dengan mengacu kepada GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014 dan seterusnya, sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. • Serentak dan bertahap Penyebarluasan pemahaman tentang GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014 dan seterusnya, dilakukan secara serentak kepada seluruh K/L dan Pemda dalam rangka efektivitas pencapaian target sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi. Setiap K/L dan Pemda memiliki karakteristik yang berbeda sehingga reformasi birokrasi dilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda. Format yang sama diterapkan untuk K/L dan Pemda secara bertahap sesuai dengan kesiapan masingmasing K/L dan Pemda. 22
PENUTUP 4. Proses Reformasi Birokrasi (Lanjutan...) • Koordinasi Reformasi birokrasi dilakukan dengan langkah-langkah yang terkoordinasi secara nasional dengan acuan GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014 dan seterusnya. Reformasi birokrasi dikoordinasikan secara nasional oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional, dan implementasi program-program dilaksanakan oleh K/L dan Pemda, serta dimonitor dan dievaluasi secara periodik, berkelanjutan, dan melembaga.
23
