KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Penataan Tatalaksana Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi
Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc, PhD. DEPUTI BIDANG TATALAKSANA
[email protected] 0816968367
2013
ARAH KEBIJAKAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Perbaikan Tata Kelola Pemerintaha n (Agenda II dari lima agenda utama)
Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas I, dari 11 Prioritas nasional)
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025
Per MenPan dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
PRIORITAS NASIONAL
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010 -2014
Prioritas Lainnya
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat 3
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang etiap tahapannya memeberikan perubahan atau perbaikan Birokrasi ke arah yang lebih baik
AREA PERUBAHAN ORGANISASI
HASIL YANG DIHARAPKAN ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
TATALAKSANA
SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
SDM APARATUR
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH
PENGAWASAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
AKUNTABILITAS
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
MIND SET DAN CULTURE SET
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
Kelembagaan
Sumber Daya Manusia
Ketatalaksanaan Tata Laksana (Sistem dan Prosedur) e-Government Standar Operating Prosedur (SOP)
• Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif tingkat rasionalitas yang tinggi • Daya upaya manusia disebut kooperatif jika mendatangkan manfaat akibat adanya kerjasama (Waldo, 1955)
• “Administrasi adalah pendekatan terrencana atas penyelesaian dari semua jenis permasalahan dalam hampir setiap kegiatan individu atau kelompok, baik publik maupun privat” (Dimock, Dimock dan Koenig, 1960)
• “Administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.” (Simon, 1991)
ADMINISTRASI
SUMBER: KARTASASMITA (2010)
ARTI SEMPIT ADMINISTRASI
ADMINISTRASI DALAM ARTI SEMPIT
=
TATA USAHA URUSAN :
⇨SURAT MENYURAT
⇨KEPEGAWAIAN
⇨KEUANGAN ⇨LOGISTIK
PETUGASNYA = STAF ADMINISTRASI
DAYA UPAYA KERJASAMA MANUSIA
MASYARAKAT
PUBLIK
ADMINISTRASI
ADMINISTRASI PUBLIK
ORGANISASI (STRUKTUR)
PRIVAT
ADMINISTRASI BISNIS
MANAJEMEN (FUNGSI)
• Organisasi adalah struktur, sedangkan manajemen adalah pengoperasian administrasi. • Tatalaksana Pemerintah adalah Pengoperasian Administrasi Pemerintah • Dengan demikian: TATALAKSANA PEMERINTAH dapat diartikan sebagai MANAJEMEN PEMERINTAH
Tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Aktivitas adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana
PermenPAN 12/2011
Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu tatalaksana (business process) sesuai dengan kebutuhannya
• Penataan tatalaksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. • Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
TUJUAN PENATAAN TATALAKSANA Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
Sebelum
Sesudah
INPUT
OUTPUT 1.
1. 2. 3. 4.
TUGAS DAN FUNGSI LINGKUNGAN STRATEGIS ANALISIS BEBAN KERJA SDM
PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
2. 3. 4. 5. 6.
TIDAK TUMPANG TINDIH SALING MENUNJANG SEBAGAI TIM MANDIRI KOMUNIKASI KOORDINASI
KRITERIA
ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
PENATAAN TATA LAKSANA Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)
1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
2. Pembangunan atau pengembangan e-Government
Tersedianya eGovernment pada masing-masing Kementerian/Lembaga
Hasil (Outcomes)
Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan
KETENTUAN TENTANG SOP PermenPAN dan RB Nomor: 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. (Pengganti PermenPAN PER/21/M.PAN/11/2008) Pedoman ini merupakan acuan bagi K/L/Pemerintah Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan K/L/Pemda masing-masing.
LATAR BELAKANG Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
TUJUAN Memberikan pedoman bagi bagi seluruh K/L/Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevalusi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L/Pemda.
SASARAN Setiap K/L/Pemda memiliki SOP Administrasi Pemerintahan sampai unit terkecil; Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan; Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah
MANFAAT SOP 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 2. .Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan 4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangl keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
8. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai. 10. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
PRINSIP PENYUSUNAN SOP 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kemudahan dan kejelasan. Efisiensi dan efektivitas. Keselarasan. Keterukuran. Dinamis. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani). 7. Kepatuhan hukum. 8. Kepastian hukum.
PRINSIP PELAKSANAAN SOP 1. 2. 3. 4. 5.
Konsisten. Komitmen. Perbaikan berkelanjutan. Mengikat. Seluruh unsur memiliki peran penting. 6. Terdokumentasi dengan balk.
RUANG LINGKUP SOP SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan Internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan.
JENIS SOP SOP TEKNIS SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinankemungkinan variasi lain. SOP ADMINISTRATIF SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.
1. Dinamika perubahan ke tatalaksanaan tidak terlepas dari dinamika perubahan administrasi publik 2. Reformasi Birokrasi akan sekaligus juga memperbaiki Tatalaksana pemerintah 3. Penerapan administrasi publik harus konsisten, agar filosofi dan implementasi bertautan.
Terima kasih
30
