ETIKA ORGANISASI DALAM ERA REFORMASI BIROKRASI Disampaikan Pada Pertemuan Pelaksanaan Karkes & Kespel di Pintu Masuk Negara oleh : Sekretaris Ditjen PP dan PL Jakarta, Mei 2014
Visi dan Misi Visi :
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan” Misi :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masy melalui pemberdayaan masy, termasuk swasta & masy madani 2. Melindungi kesehatan masy dg menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan & pemerataan sumber daya kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
Nilai-Nilai • Pro RakyatèPenyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu
mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat
• Inklusif è Semua kegiatan dalam program pembangunan
kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena semua mempunyai peran yang penting.
• Responsif è Program Kesehatan haruslah sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis
• Efektif è Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien
• Bersih è Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel
Etika Organisasi Pemerintah PNS merupakan Aktor etika organisasi pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi Etika adalah nilai-nilai normatif/pola/perilaku seseorang/ badan/lembaga/organisasi sebagai kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya Etika organisasi adalah pola sikap & perilaku yg diharapkan dari setiap individu & sekelompok anggota organisasi yg secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yg sejalan dg tujuan maupun filosofi organisasi ybs
ETIKA VS ETIKET ?????
PNS merupakan Aktor etika organisasi pemerintah dalam
mewujudkan tujuan organisasi
Norma Umum Dalam Birokrasi (Max Weber) qBekerja dengan keahlian dan spesialisasi qPatuh dan taat terhadap perintah atasan qBekerja sesuai dengan aturan dan prosedur kerja qMendahulukan kepentingan organisasi daripada
kepentingan pribadi qInteraksi yang bersifat impersonal (tidak dipengaruhi perasaan pribadi/bersifat objektif)
Apa itu RB? Birokrasi : “Sistem yg dijalankan oleh pegawai pemerintah (birokrat), mencakup: 1.Sistem pemerintahan (administrasi pemerintahan) 2.Sistem manajemen (pengelolaan sumber daya negara) 3.Sistem kelembagaan (organisasi pemerintah, tata laksana dan SDM aparatur)”
Reformasi Birokrasi : “Proses perubahan mendasar penyelenggaraan pemerintah (birokrasi) ke arah yg lebih baik”
Mengapa Perlu RB? ØTingkat kepuasan Pelayanan
Publik masih rendah ØDisiplin pegawai masih rendah ØKinerja pegawai belum terukur ØAdanya dugaan KKN ØProgram dan kegiatan kurang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat
TUJUAN RB
&
Ø Membangun perilaku & budaya kerja aparatur negara yg bertanggung jawab, produktif, & mampu memberikan pelayanan yg prima kpd publik/masy Ø Membangun birokrasi yg bersih, efektif, efisien, transparan, & dpt dipertanggungjawabkan dlm melayani & memberdayakan masy
MANFAAT RB ü Penyelenggaraan
Pemerintahan yg bersih & bebas dari KKN ü Masy mendapatkan pelayanan yg mudah, cepat, ramah, terjangkau, & informatif ü Kemampuan & rasa tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan semakin meningkat
8
AREA PERUBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penataan Tata Laksana Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penguatan Pengawasan Penataan Organisasi Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas Kinerja Manaj Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja
Dimensi Etika Organisasi Pemerintah Etika dalam organisasi Etika dalam pemerintahan Etika dalam jabatan Nilai-nilai kepemerintahan yang baik (good governance)
sebagai trend global etika pemerintahan
Etika dalam Organisasi Hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal Hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota organisasi lainnya, antara anggota dengan pejabat dalam struktur hirarki Hubungan antara anggota organisasi ybs dengan anggota dan organisasi lainnya Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya
Etika Dalam Pemerintahan Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, asas-asas pemerintahan yang menjadi nilai-nilai etika dalam pemerintahan terkandung dalam alinea ke-4 UUD 1945 yang menyatakan
“..... Untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”
Etika Dalam Jabatan Kewajiban Penyelenggara Negara (psl 5 UU No. 28/1999) • M ’ ucapkan sumpah/janji sesuai agamanya sblm memangku jabatannya • B’sedia diperiksa kekayaannya sblm, selama, & setelah menjabat • Melaporkan & m’umumkan kekayaannya sblm & stlh menjabat • Tidak melakukan KKN • Melaks tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, & gol • Bekerja dg penuh tanggung jawab & tdk melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik utk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, & tdk m’harapkan imbalan dlm bentuk apapun yg bertentangan dg ketentuan PerUUan yg berlaku • Bersedia jadi saksi dalam perkara KKN/lainnya
Good Governance Sebagai Trend 1. Nilai-nilai
Kepemerintahan 2. Promosi Nilai Good Governance yang Baik dilakukan semua negara à Partisipasi perangi korupsi Aturan hukum (Rule of Law) 3. Resolusi PBB tentang Kode Etik Transparansi Internasional dalam Memerangi Daya tanggap Korupsi : Berorientasi kosensus “Para pejabat publik tdk boleh Berkeadilan menggunakan kewenangannya untuk perbaiki kepentingan Efektivitas dan efisiensi keuangan/kekayaan pribadi & Akuntabilitas keluarganya” Bervisi strategis Saling keterkaitan
Contoh Wujud Etika Organisasi Dalam Era Reformasi Birokrasi FROM Ordinary
TO Extra Ordinary
Kurang tanggap dan tepat
Lebih tanggap dan tepat
Kurang disiplin
Lebih Disiplin
Kurang peduli
Lebih peduli
Superman
Super Tim
Dilayani
Melayani
..... Lanjutan RAIH MANAJEMEN & RB DENGAN 4T Tertib Administrasi
Tertib BMN
Tertib SPIP
Tertib perUUan
PENYAKIT PEJABAT 1. Bermental Feodal 2. Senang
membijaksanakan “Kebijakan” menjadi “Kebijaksanaan” 3. Lupa akan Sumpah Jabatan dan Tanggung Jawabnya 4. Lebih senang “menerima” daripada “memberi” 5. Kurang menghargai saran, usul, kritik dan inisiatif bawahan 6. Tidak mampu memberi contoh teladan, menjadi panutan 7. Tertutup
Sikap Dalam Melakukan Pelayanan 1. Ramah dan sopan 2. Cepat dan tepat 3. Taat aturan 4. Tegas 5. Adil 6. Obyektif
Ciri-ciri Orang Egois (Kontraproduktif) 1. Sombong 2. Serakah / ambisius 3. Merasa benar sendiri dan pintar sendiri 4. Bila ada orang lain berlainan pendapat dengan dirinya
dianggap musuh
4 Unsur Utama Keberhasilan Perwujudan Etika Organisasi Etos kerja yang kuat Moralitas pribadi pegawai bersangkutan Kepemimpinan yang bermutu Kondisi-kondisi sistemik
TERIMA KASIH
LUR PIKIR OPTIMALISASI PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
POKOK-POKOK PERSOALAN
KONDISI PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR SAAT INI
LEMAHNYA REGULASI RENDAHNYA KUALITAS & KUANTITAS SDM RENDAHNYA ANGGARAN
MENINGKATNYA BANGNAS
PARADIGMA NASIONAL
KONSEPSI OPTIMALISASI PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
PENGARUH BANGLINGSTRA PELUANG & KENDALA
KONDISI PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR YG DI HRPKAN
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
LINGKUNGAN STRATEGIS KITA q KOMITMEN DUNIA MDG’S UTK PERANG THDP PENY MENULARà ATM q CEPATNYA PENYEBARAN PENYAKIT TANPA MENGENAL BATAS WILAYAH q PERUBAHAN IKLIM GLOBAL, GAYA HIDUP DAN MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN q ADANYA IHR 2005 DALAM UPAYA CEGAH TANGKAL -à GHS
q KEMAJUAN IPTEK KESEHATAN q KAT STATUS SOSEK, JANGKAUN YANKES q DESENTRALISASI & OTONOMI q DUKUNGAN POLITIK q KAT KUALITAS SDM q TERSEDIANYA PEMBIAYAAN YG DIDUKUNG PENATAAN SKALA PRIORITAS q DUKUNGAN KOMITMEN GLOBAL DAN REGIONAL
q MUDAHNYA LALULINTAS MANUSIA q KAT-NYA KERJASAMA ANTAR KAWASAN q PEMBENTUKAN KESETARAAN PROFESI KESEHATAN NEGARA ASEAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM
q KOMITMEN YANG SULIT DICAPAI KARENA KONDISI POLITIK q KONDISI PENEGAKAN HUKUM YANG MASIH LEMAH q KONDISI MASYARAKAT YANG BELUM PEDULI KESEHATAN q PETUGAS KESEHATAN YG TDK PROFESIONAL
q TRANSISI EPIDEMIOLOGI YG CEPAT q DISPARITAS SDM q KELANGKAAN DATA ANTAR DAERAH q LEMAHNYA PRODUK HUKUM q RENDAHNYA KUALITAS YANKES q LUASNYA WILAYAH NKRI
