Reformasi Birokrasi Dalam Kemasan TI

reformasi birokrasi Sekjen BPK RI

Hendar Ristriawan

e-BPK, e-Audit, dan Pusat Data:

Reformasi Birokrasi Dalam Kemasan TI

I

NGIN mengajak rapat para kepala perwakilan secara rutin, tidak perlu lagi mengundang mereka setiap minggu atau bulannya. Cukup gunakan teknologi teleconference atau videoconference. Secara umum, teknologi mendorong produktivitas kerja secara efektif dan efisien. Pengggunaan teknologi elektronik atau Teknologi informasi (TI) membuat banyak manfaat ketimbang mudaratnya. Pun hal yang sama jika reformasi birokrasi dikemas dan didukung dengan TI. Birokrasi akan terlihat modern dan berdaya guna dengan tetap mencitrakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, kredible, dan akuntable serta untuk menjauhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotism (KKN). Dengan pijakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 sebagai legitimasi hukum BPK serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan Negara, ditambah dengan salah satu percontohan reformasi birokrasi, BPK berusaha mengubah paradigma, struktur, kewenangan, tugas, dan fungsinya secara terukur dengan perkembangan teknologi. Merunut hal itu, reformasi birokrasi mencakup kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis atau aktifitas utamanya, serta sarana dan prasarana. BPK, kini berupaya mengemas empat aspek itu ke dalam teknologi informasi melalui e-BPK dan e-Audit dengan Pusat Data/ database sebagai sumber utamanya. Sebagai lembaga negara dengan ukuran organisasi yang besar yang terdiri dari kantor pusat dan perwakilan di 33 provinsi, akan ada persoalan jarak dan waktu, kalau ini kemudian tidak diantisipasi atau diefisiensikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka unsur jarak dan waktu ini akan bisa mengganggu proses kinerja BPK. Penggunaan teknologi elektronik, yang terkait dengan tugas pokok BPK untuk kegiatan audit maupun yang terkait dengan internal BPK memang ditujukan untuk kepentingan institusi. Dengan begitu, pimpinan BPK, baik itu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan di perwakilan, di unit kerja yang lain, tanpa ada halangan jarak dan waktu. Di mana saja, kapan saja membutuhkan online dan realtime, dapat dilakukan, Misal, langsung dari kantor pusat melalui suatu tempat yang disebut dengan data room, yang realisasi pembangunannya akan dimulai pada tahun 2011. Menurut Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi, Sek-

28

JANUARI 2011

28 - 30 reformasi birokrasi.indd28 28

n Hendar Ristriawan

jen BPK-RI Hendar Ristriawan, jajaran pelaksana di BPK sudah mulai menyusun blue print atau rancang bangun dari e-BPK dan e-Audit. “Jadi, tahun 2011 itu kita akan membangun blue printnya, bagaimana rancang bangun tentang e-BPK dan eAudit, kemudian kita sudah mulai subsistem-sistem dari e-BPK dan e-Audit ini yang akan diintegrasikan secara keseluruhan” Hendar menginformasikan. Menurutnya, realisasi desain besar e-BPK dan e-Audit ini karena memang tuntunan dengan perubahan organisasi BPK seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2006. Sebagai pondasi adalah mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPK. Tupoksi BPK sendiri terdiri dari tupoksi dibidang pemeriksaan, di bidang pemantauan kerugian negara, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Warta BPK

06/01/2011 17:00:17

“Dari situ, kita kemudian harus membangun yang namanya integrated application; ada SDM, ada keuangan, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita bangun e-Audit-nya. Jadi, misalkan pemeriksaan, pemeriksaan itu kita akan bangun satu template untuk setiap jenis pemeriksaan. Template ini terdiri dari template untuk program pemeriksaan, template untuk laporan hasil pemeriksaan, template untuk entitas profile dan sebagainya. Jadi, nanti setiap kali tim akan menyusun program pemeriksaan template-nya sudah ada disitu secara elektronik, “terang Hendar. Pada waktu pemeriksaan, akan dibangun juga kertas kerja pemeriksaan secara elektronik (e-KKP). Untuk pelaporan juga akan dibangun template pelaporan, termasuk rencana Ketua BPK RI untuk mengembangkan suatu sistem yurisprudensi hukum di bidang pemeriksaan. “Akan kita coba menyusun database secara elektronik. Misalkan, kalau temuannya ini, rekomendasinya ini, kriterianya ini. Jadi, bisa seragam semua. Itu contoh di bidang pemeriksaan,” terangnya lagi. Pada bidang pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, databasenya pun akan dibangun. Misalkan, rekomendasi BPK itu ada berapa, yang sudah ditindaklanjuti berapa, yang masih dalam proses berapa, yang belum ditindaklanjuti berapa, dan berapa nilai yang belum ditindaklanjuti itu. Termasuk juga pemantauan kerugian negara, akan dibangun database-nya : berapa kerugian negaranya, kapan terjadinya, instansi mana, yang sudah dibayar berapa, berapa sisanya. Itu akan kelihatan diseluruh BPK. Sebagai suatu tugas dan kewajiban BPK, penyampaian hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana juga akan dibangun database-nya. Seperti : berapa yang disampaikan ke Kejaksaan dan nilainya berapa; berapa ke Kepolisian dan nilainya berapa, serta berapa ke KPK dan nilainya berapa. Termasuk di dalamnya data yang masih dalam penyidikan, penuntutan Warta BPK


dan putusan pengadilan. Terkait dengan integrated application tadi, SDM, misalnya akan dibangun juga database tentang SDM BPK, baik, unsur pemeriksa, maupun penunjang atau pendukung. Itu terkait dengan data-data kepegawaiannya. Hal ini juga berhubungan dengan proses promosi, mutasi, dan pengembangan kinerja pegawai, sehingga konsep the right man on the right place bisa diterapkan dengan lebih baik. “Jadi, misalkan, kapan dia masuk, pangkatnya apa, pernah ditempatkan dimana, pendidikannya apa, sudah ikut fit and proper test apa belum, dan lain sebagainya,” papar Hendar. Lebih lanjut dikatakan, pembangunan system berbasis teknologi elektronik itu tidak mulai dari nol. Untuk e-SDM, sebelumnya BPK sudah mempunyai yang namanya Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Hanya memang, diakuinya, datanya masih perlu dilengkapi. Intinya, yang bisa menampilkan secara utuh profil dari karyawan-karyawan BPK. Selain itu, BPK juga sudah mempunyai system informasi tentang kerugian negara dan daerah. Yang masih perlu dioptimalkan agar data tersebut kemudian bisa bersinergi dalam suatu tampilan yang mudah dipahami semua pihak. Karena saat ini, aksesnya itu masih melalui intranet BPK. Termasuk juga database aset BPK. Database secara elektronik tentang asset BPK sebelumnya sudah ada. Tetapi yang dikehendaki bukan hanya BPK punya gedung dimana, nilainya berapa, tetapi ada informasi dibangun kapan, sertifikatnya sudah ada atau belum, luas tanahnya, luas bangunannya. Informasinya lebih lengkap, pun hal yang sama dengan BPK Perwakilan di setiap Provinsi. Di sisi lain, terkait dengan e-Audit peranan lebih dititikberatkan pada tugas pemeriksaan keuangan terhadap auditee, atau lembaga-lembaga yang mengelola uang negara yang menjadi obyek pemeriksaan BPK. Secara garis besar, e-Audit ini menggambarkan sebuah mekanis-

me pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembagalembaga auditee. Data yang diperlukan tersedia secara elektronik, dan BPK bisa membukanya. Konsepnya link and matching. Pemeriksaan data supaya lebih valid, data keuangan suatu instansi, akan di-cross check dengan data dari instansi lain yang mempunyai hubungan terkait dengan penggunaan uang negara. Sehingga akan ditemukan apakah data tersebut sama atau selaras. “Dari PLN, ini matching-nya, kita bisa dapat data berapa sih kebutuhan bahan bakar untuk industri PLN. Kita sudah dapat dananya. Nah, untuk ngecross ini, kita perlu data dari Pertamina. Benar nggak menurut Pertamina, dia jugal ke PLN itu adalah sebesar itu. Ini proses matching. Linking-nya memang sudah ada beberapa data. Tetapi, datanya kan sebetulnya banyak yang perlu kita harus mantapkan. Nah, yang dengan PLN ini belum optimallah, katakana begitu. Jadi, dia baru transaksi harian, misalnya gitu. Tetapi data assetnya, dan lain-lain, belum,“Hendar mencontohkan. Ketua BPK Hadi Poernomo menghendaki pada tahun 2010 ini, sudah 50 % lembaga-lembaga negara itu sudah dalam tahap linking. Artinya, sistem TI BPK sudah connect dengan sistem TI-nya auditee. Sementara tahun 2011, memulai proses matching-nya. Termasuk juga mulai menyusun Juklis, Juklak, model laporan, standard operating procedure (SOP). Serta mendesain jenis data dan informasi apa yang dibutuhkan BPK dari auditee untuk bisa dielektronikan. Untuk tahun 2012, target BPK sendiri sudah mulai menginjak proses audit terhadap auditee, artinya, e-Audit sudah bisa berjalan. “Jadi, proses di tahun 2011 diharapkan, kalau istilahnya ini saluran air, tahun 2011 itu air yang kita alirkan, data apa yang bisa kita ambil untuk kepentingan pemeriksaan. Kalau tahun 2010 baru linking-nya. Kemudian tahun 2011 itu proses matchingJANUARI 2011

29

06/01/2011 17:00:17

reformasi reformasibirokrasi birokrasi

nya. Matching-nya itu adalah kebutuhan data oleh BPK untuk kepentingan audit bisa dipenuhi oleh auditee-nya. Itu yang Ketua kehendaki di 2011 itu sudah terjadi. Sekarang sudah linking dan beberapa data juga sudah bisa kita download, “papar Hendar.

Antisipasi kendala e-Audit

Terkait dengan kendala yang dihadapi untuk menerapkan e-Audit, karena ini masih proses menuju, menurut Hendar, pertama, masih ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi, baik di internal maupun eksternal. Terutama eksternal. Untuk melakukan e-Audit ini perlu proses linking dengan auditee. Walau BPK punya wewenang seperti yang diamanatkan UndangUndang namun tetap perlu ada komunikasi yang baik dengan auditee. Oleh karena itu, BPK membuat MoU dengan auditee. Sayangnya, masyarakat menerjemahkan seolah BPK akan mengaudit saja perlu kesepakatan. Padahal BPK punya kewenangan sesuai perundang-undangan. Apa yang menjadi tujuan dijalinnya kesepakatan dengan auditee adalah untuk menyusun protokolnya. Protokol atau prosedur perolehan data/informasi elektronik secara online yaitu bagaimana BPK,

30

JANUARI 2011


tanpa menghadirkan pemeriksanya, ditempat auditee, tanpa kemudian terikat oleh waktu, bisa mengambil data. “Nah, inikan yang perlu protokol pengamanan, bagaimana auditee meyakini bahwa oh, ini yang mengakses dari BPK, meskipun auditornya tidak ada. Ini yang perlu kita atur protokolnya. Kan, bagaimanapun juga, data yang kita ambil ini adalah data yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sifatnya memang oleh BPK sendiri sesuai Undang-Undang melarang untuk dibuka/diberikan ke orang lain yang tidak berkepentingan. Itulah yang kita atur. Jadi, MoU itu untuk mengatur protokol bukan mengatur BPK, mengaudit itu memang wewenang BPK, “tegas Hendar. Mengenai kemungkinan penolakan dari lembaga atau instansi yang berhubungan dengan uang negara, menurut Hendar, jauh dari kemungkinan itu. BPK sendiri punya kewenangan untuk meminta data dari entitas yang terkait dengan keuangan negara dan mereka wajib memenuhinya. Bahkan, akunya, beberapa instansi yang sudah dijelaskan maksudnya menyambut dengan antusias. Mereka malah ingin segera dimasukan dalam program e-Audit ini.

Hal ini dikarenakan waktu mereka tidak terganggu lebih lama dibandingkan jika auditor BPK mendatangin mereka. Jadi, auditee tidak perlu lagi menggunakan waktu kerjanya untuk mencari dokumen, mempelajari, dan sebagainya. Tinggal klik ambil dari kantor BPK sendiri. Persoalannya mungkin, ada beberapa entitas yang TI-nya belum diarahkan untuk mendukung e-Audit. Tapi ini bukan masalah besar. Setiap instansi atau auditee biasanya mempunyai anggaran TI. Pihak BPK meminta mengoptimalkan anggaran tersebut guna mengsukseskan e-Audit ini sehingga TI auditee bisa diarahkan untuk mendukungnya. Untuk internal BPK sendiri, tenaga-tenaga pemeriksa akan dididik untuk menguasai system yang dipakai dalam e-Audit. Bukan e-Audit saja, eBPK perlu pemahaman dan pelatihan bagi karyawan. Intinya, bagaimana teknologi ini bisa digunakan. Penggunaan TI juga sebenarnya rawan terhadap gangguan-gangguan, seperti hacker dan lain-lain. Oleh karena itu, BPK menggunakan sistem pengaman berlapis. Seperti : untuk perangkat komputernya itu sendiri tidak semua komputer di BPK dapat digunakan untuk mengakses data auditee. Komputer harus didaftar dulu. Sehingga komputer lain tak bisa mengaksesnya. Pengguna komputer tersebut juga didaftar. Iya diberi password khusus. Apapun nanti prosesnya, pengembangan dan perbaikan terhadap program e-BPK maupun e-Audit akan terus dilakukan. Sebab, pada dasarnya, tak ada satupun yang sempurna. Apa yang ada hanya meminimalisir segala macam hambatan maupun kekurangan ketitik terendah. AAK/ DI. Warta BPK

06/01/2011 17:00:17

AGENDA

Raker Pelaksana BPK:

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 digelar di ruang Auditorium, Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 20 Desember lalu. Agenda utamanya yakni menetapkan Rencana Kerja BPK untuk satu tahun kedepan.

Anggota I BPK RI

Moermahadi Soerja Djanegara

Anggota II BPK RI

Taufiequrachman Ruki

Anggota III BPK RI

Anggota IV BPK RI

Anggota V BPK RI

Anggota VI BPK RI

Ali Masykur Musa

S

elain itu Raker BPK kali ini juga merupakan Raker pertama untuk periode Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Tidak ketinggalan Raker kali ini juga menjadi ajang untuk melakukan evaluasi implementasi Renstra BPK 2006-2010 lalu. Kegiatan Raker kali ini dihadiri para Anggota BPK, Eselon I, II, III dan IV di lingkungan BPK. Selain itu sejumlah kepala perwakilan BPK juga menghadiri kegiatan ini. Sedangkan tema yang diusung dalam Raker kali ini adalah peningkatan mutu dan cakupan pemeriksaan untuk medorong pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab. Hal ini dilakukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan melalui sinergi antar lembaga negara. Dalam pidato pembukaanya Ketua BPK, Hadi Poernomo mengingatkan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang diberi tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Karena itu BPK dituntut untuk melakukan pembenahan. Hanya saja menurut Hadi Poernomo upaya untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan transparan tentu tidak bisa dilakukan sendiri Warta BPK

31 - 32 agenda rev.indd 31

Sapto Amal Damandari

Hasan Bisri

Rizal Djalil

oleh BPK. Karena itu perlu adanya sinergi antara BPK dan lembaga negara yang mengelola keuangan negara. Selama ini dalam pandangan Hadi Poernomo, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan BPK semakin tinggi. Kondisi itu pula yang menguatkan dirinya untuk melakukan transformasi pemeriksaan dari “beban dan keharusan” menjadi sebuah “kebutuhan”. Ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Untuk itu lanjut Hadi Poernomo berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasistas kelembagaan. Salah satunya dengan menerapkan pemeriksaan secara elektronis. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangakn untuk mempermudah pemerolehan data BPK memprakarsai pembentukan sinergi antar lembaga negara. Upaya ini dilakukan untuk membentuk pusat data BPK dengan auditee. Nantinya dengan pusat data tersebut BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan pengelolaan dan tangungjawab keuangan negara. “Konsep ini saya sebut “BPK Sinergi”, tambah hadi JANUARI 2011

31

06/01/2011 0:57:04

agenda Purnomo. Sebagai langkah awal, lanjut Hadi, BPK telah melakukan kesepakatan bersama dengan masing-masing lembaga-lembaga negara, termasuk kementerian dibawah presiden. Melalui kesepakatan bersama ini, akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (EAuditee). Selain itu juga akan mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK. Lebih penting lagi kesepakatan bersama ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. Sedangkan untuk mengimplementasikan BPK sinergi itu, langkah awal dengan mengidentifikasikan sumber informasi apa saja yang diperlukan BPK yang berasal dari berbagai lembaga negara dan Kementerian. Informasi tersebut dapat berupa data keuangan maupun data non keuangan. Selanjutnya data tersebut diproses pemeriksaan secara elektronik. Hasil pengolahan tersebut dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari entitas yang diperiksa. Selain itu E-Audit juga merupakan impelementasi dari reformasi birokrasi di BPK. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan BPK dengan cara menyempurnakan dan menertibkan birokrasi institusional agar mampu berkomunikasi dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pada rapat kerja kali ini juga dibahas kegiatan strategis dibidang pemeriksaan dan non pemeriksaan. Dibidang pemeriksaan laporan keuangan dibahas peningkatan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan atas leporan keuangan melalui penerapan risk based audit (RBA). Melalui penerapan RBA diharapkan pemeriksaanBPK dapat lebih memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut berisi informasi yang tidak menyesatkan dan dapat dipercaya. Dengn begitu laporan BPK dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Terkait dengan adanya peningkatan perolehan opini terhadap laporan keuangan dipemerintah pusat, daerah

32

JANUARI 2011

31 - 32 agenda rev.indd 32

dan BUMD, Hadi Poernomo mengharapkan hendaknya dilakukan berdasarkan prosedur pemeriksaan yang memadai. Selain itu Hadi juga mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksan BK harus mewaspadai kemungkinan adanya penyimpangan dan kecurangan. Menyinggung mengenai opni WTP yang diberikan BPK lanjut Hadi bukan berarti tidak ada penyelewengan. Sebab tujuan dari pemeriksaan bukan untuk menemukan terjadinya korupsi. Tapi untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akutansi. Dengan demikian jika BPK memberikan opni WTP bukan berarti menjamin di entitias tersebut tidak terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan dan korupsi. Sekalipun begitu Hadi Poernomo mengharapkan saat memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan suatu entitas, pemeriksa BPK harus yakin bahwa semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan sudah diuji dari aspek teknis, akutansi, aspek legal dan substansinya. Seiring dengan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan melalui pemberian opini WTP oleh BPK tersebut, menurut Hadi kebutuhan akan peningkatan pemeriksaan kinerja menjadi penting. Karena itu ketua BPK juga mengharapkan Raker kali ini mampu merumuskan rencana pemeriksaan kinerja dengan jumlah dan

kualitas yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnnya. Dalam kesempatan Raker kali ini Hadi Poernomo juga mengingatkan untuk membangun BPK menjadi lebih baik lagi. Melalui rencana strategis BPK tahun 2011-2015 BPK perlu memfokuskan pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan. Selain itu BPK juga perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia. Fokus ini harus didukung dengan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk menjaga reputasi BPK, lanjut Hadi perlu dilakukan tindakan tegas untuk meningkatkan integritas dan disiplin pegawai BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk itu Ketua BPK meminta pejabat BPK agar menjaga integritas BPK. “Integritas merupakan pilar utama bagi terwujudnya profesionalisme . Untuk itu kedepan tidak ada lagi kasus-kasus yagn dapat meruntuhkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap BPK,”tambah Hadi Poernomo. Alhasil melalui Raker ini tersusunnya Rencana strategis BPK tahun 2011-2015. Intinya arah pengembangan BPK lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. (bw)

n Ketua BPK RI Hadi Poernomo memberikan pengarahan kepada peserta Raker

Warta BPK

06/01/2011 0:57:06

antar lembaga

n Presiden SBY dan Wapres Boediono berbincang dengan para menteri dan gubernur, usai penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2011 kepada menteri dan gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Selasa (28/12) pagi.

DIPA Diserahkan Lebih Awal

SBY: Tindaklanjuti Temuan BPK Warta BPK: Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar setiap temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti dan aparat pengawasan internal pemerintah dapat mengembangkan manajemen risiko di setiap unit kementerian atau lembaga.

“

Tingkatkan pengawasan internal, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2011 di Istana Negara Selasa (28/12). Penegasan Presiden ini penting, mengingat masih banyak pejabat pemerintahan yang kurang peduli dengan temuan dan rekomendasi BPK. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan yang berwenang menindak pemerintah daerah yang melakukan penyimpangan dana bantuan sosial adalah BPK karena BPK lah yang menemukan penyimpangan tersebut. Anggota BPK Rizal Djalil pun mengoreksi pernyataan mantan gubernaur Sumatra Barat tersebut. Menurut Rizal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan tanggung jawab pejabat. Presiden mengaku sampai saat ini ia masih mendengar praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga negara. “Saya minta atensi, masih saya dengar ada mark up dalam pengadaan barang dan jasa. Perpres, keppres sudah disederhanakan, makin cepat, tapi kalau budaya mark up di negeri ini masih ada maka negara yang akan rugi,” tuturnya. Presiden mengaku Warta BPK

33 - 36 antar lembaga.indd 33

telah mulai memetakan wilayah pengadaan barang dan jasa yang rawan potensi penggelembungan dan melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan tersebut. Para menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi dari program-program pembangunan. Mereka juga diminta segera menyusun rencana penarikan dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. “Segera sampaikan rencana penarikan dana itu kepada Menteri Keuangan agar dapat disediakan dana sesuai rencana masing-masing kementerian atau lembaga,” ujar Presiden. SBY juga meminta para pelaksana keuangan agar menghayati konsep time value of money. “Pastikan tidak ada yang terlalu lama mengendap dan tidak dipergunakan karena akan memperbesar biaya penyediaan yang harus dikeluarkan,” Presiden menegaskan. Menurut Presiden, pola pikir juga harus diubah, yaitu dari pelaksanaan anggaran input base menjadi output base. “Hentikan pengelolaan anggaran as usual, yang seperti biasanya. Manfaatkan anggaran secara lebih inovatif, kreatif, dan penuh inisiatif, sehingga mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin,” SBY mengingatkan. JANUARI 2011

33

06/01/2011 0:58:02

antar lembaga Dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan melakukan pelelangan lebih awal, yaitu pada akhir tahun anggaran berjalan. “Proses ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tanpa ragu-ragu, namun tetap penuh kehati-hatian,” Presiden menambahkan. Di samping itu, SBY mengimbau untuk segera memperbaiki berbagai kendala administratif, prosedural, dan birokrasi agar tidak lagi menjadi penghambat dalam pelaksanaan anggaran 2011. Kedepankan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan dan akuntabel, serta mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. “Segera tunjuk

penjabat perbendaharaan sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan keuangan negara yang kompeten dan berkualitas,” tegas Presiden.

Jangan Dijebak

Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk membimbing dan mencegah para pengelola keuangan agar tidak takut-takut mengelola anggaran sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. “Pastikan mereka itu diberi tuntunan, bimbingan, supaya tidak ragu-ragu. Tidak boleh berhenti pembangunan karena takut,” ujar SBY. “Bimbinglah,

n Presiden SBY saat menyerahkan DIPA 2011 untuk Kementerian Pekerjaan Umum, di Istana Negara, Selasa (28/12) pagi.

n Presiden SBY menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2011 kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Istana Negara, Selasa (28/12) pagi.

34

JANUARI 2011


jangan dijebak sampai salah. Dibimbing, dicegah untuk menyimpang, untuk korupsi,” Di samping itu, prinsip perpajakan yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi juga harus diperhatikan. “Yang tidak menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor impor,” Presiden menekankan. Tema Rencana Kerja Pemerintah adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah. Sesuai tema tersebut, pemerintah menetapkan 11 Prioritas Nasional yang akan dicapai pada 2011.

1. Reformasi birokrasi; 2. peningkatan kualitas pendidikan; 3. peningkatan pelaksanaan upaya ke sehatan dan persentase ketersedi aan obat; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. peningkatan ketahanan pangan; 6. peningkatan infrastruktur dan pe ningkatan keselamatan, 7. keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai; 8. pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha; 9. peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi panas bumi; 10. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan terjaganya ke lestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; 11. pengembangan kebijakan, koordi nasi dan fasilitas daerah ter tinggal di kawasan perbatasan; serta peningka tan perhatian dan ke sertaan pemerintah dalam program-program senibudaya. Adapun fokus pemerintah pada masa pemerintahan kedua Presiden SBY adalah mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik (pro environtment).

Warta BPK

06/01/2011 0:58:02

antar lembaga

Anggota BAKN DPR

Eva Kusuma Sundari:

Kerja BAKN tidak efektif

W

ARTA BPK: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Sundari menilai selama ini banyak hasil audit BPK tidak direspon dan ditindaklanjuti secara produktif oleh DPR. Padahal kunci utama tindak lanjut temuan BPK ada di tangan DPR. Dewan, katanya, harus menggunakan temuan BPK sebagai bahan pengawasan yang efektif.

n Eva Kusuma Sundari

“BPK quote and quote adalah kepanjangan tangan DPR dalam pengawasan untuk akuntabilitas keuangan Negara. Aku kok merasa kasihan dengan BPK, karena kerja kerasnya kurang mendapat respon memadai. Jadi problemnya ada pada DPR,” ungkap Eva Sundari, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, saat berbincang dengan Warta BPK tentang evaluasi kemitraan BPK dan DPR. Warta BPK


BAKN adalah alat kelengkapan DPR yang tugas utamanya adalah menganalisis dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - DPR, papar Eva yang juga anggota Komisi XI dari F-PDI, seperti tersandera. Karena faktanya, BAKN dibatasi oleh Undang Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. BAKN tidak bisa langsung menindaklanjuti temuan BPK itu, tapi harus diserahkan ke komisi-komisi. “Kalau komisi tidak memprioritaskan ( temuan BPK), tidak ada tindak lanjut. Jadi ada hambatan di situ,” ujarnya. Meskipun BAKN, sudah siap dengan tenaga ahli, karena adanya batasan pada Pasal 113 pasal 1c UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) . Dia menyebutkan BAKN bertugas menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi. Menurut dia, BAKN bisa lebih produktif jika tidak ada batasan tersebut. BAKN bisa sejak awal menindaklanjuti temuan analisis BPK. “Dengan adanya batasan itu BAKN seperti tersandera. Karena jarang ada respon dari komisi karena tidak menjadi prioritas,” papar Eva. Karena itu, lanjutnya, BAKN mencoba mencari terobosan bagaimana agar hasil kerja BPK bisa cepat ditindaklanjuti. Baru-baru ini BAKN rapat dengan para pimpinan komisi dengan harapan temuan BPK ini dapat secara efektif ditindaklanjuti oleh DPR. Dan salah satu konsensusnya adalah, hasil analisis BPK yang berada pada komisi-komisi, akan dibatasi hanya satu periode sidang. Jika selama satu periode sidang, komisi-komisi tidak memberi respon, maka BAKN akan menindaklanjuti meskipun tanpa rekomendasi dari komisi-komisi. JANUARI 2011

35

06/01/2011 0:58:03

antar lembaga “Rumusannya seperti itu, dan sudah disepakati. Jadi sebelum batas waktu, BAKN akan memberi peringatan bahwa komisi harus merespon usulan BAKN untuk menindak lanjuti beberapa kasus yang berkaitan dengan rekan kerja di komisi tersebut,” tutur wanita kelahiran Nganjuk 8 October 1965 ini. “Peringatan tersebut wajib direspon. Exit policy-nya seperti itu, ada batas waktunya, sampai masa sidang berikutnya. Kalau sampai masa sidang berikutnya tidak ada respon, maka BAKN harus tidak dilarang untuk menindaklanjuti laporan BPK,” tambahnya. BAKN merupakan alat kelengkapan baru yang dibentuk oleh DPR dan bersifat tetap. Badan ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Di beberapa Negara tugas dan fungsi lembaga semacam BAKN begitu kuat dan independen. Di Australia, misalnya, BAKN didebut Public Account Committee (PAC) yang dapat langsung menindaklanjuti temuan tanpa melalui Komisi DPR. “Ketika aku di tim peningkatan kerja, aku belajar ke Australia tentang memperkuat fungsi DPR dalam pengawasan keuangan. Jadi harus ada badan semacam PAC. Hanya saja berbeda BAKN di sini tersandera dengan adanya komisi-komisi,” jelas Eva yang sempat dinotbatkan sebagai tokoh Anti Korupsi oleh United Nation Drugs And Crimes (UNDOC) Agustus lalu. Sebenarnya, lanjut Eva lagi, ada argument yang bagus tentang hal tersebut. Yakni, agar komisi-komisi juga bergerak bersama BAKN sehingga banyak kasus yang bisa ditindaklanjuti secara langsung. Tapi nyatanya tidak berjalan. Contohnya saja Komisi III yang memiliki 15 partner, waktunya habis untuk pengawasan kinerja, dan tidak punya waktu untuk melakukan pengawasan keuangan. Komisi-komisi yang memiliki partner banyak, pengawasan keuangan tidak menjadi prioritas. Contohnya, BAKN menemukan— setelah menganalisis laporan BPK tahun 2007-2008--- ternyata di BUMN ada problem serius, subsidi energi juga ada prob-

36

JANUARI 2011


lem serius. “Kita sudah menyerahkan ke Komisi VI dan VII untuk ditindaklanjuti. Ternyata tidak ada respon dari mereka. Khan sayang. Seharusnya ada peluang perbaikan pengelolaan keuangan, namun tidak dilakukan. BAKN pun tidak bisa meminta BPK melakukan audit investigasi karena terganjal Pasal 113 ayat 1c UUD MD3. Namun dengan adanya MoU internal dengan para ketua komisi, diharapkan hambatan ini dapat diatasi. Dengan begitu ke depannya DPR dapat lebih optimal dalam merespon hasil kerja BPK.

Kerja Percuma

Berbicara tentang sudah maksimal atau belum kerja BPK selama ini, Eva mengatakan itu tergantung kebutuhan kita. Seharusnya semua pengguna anggaran negara diaudit. Namun karena keterbatasan waktu dan tenaga, BPK harus membuat prioritas. Itu menjadi hambatan juga. Jadi, tandas Eva, problem utama BPK adalah dampak yang belum maksimal, dan, itu bukan seluruhnya kesalahan BPK. Itu karena arsitektur lembaga-lembaga untuk merespon kerja BPK belum maksimal. Namun Eva melihatnya hal ini lebih karena DPR belum punya pengalaman. Setelah amandemen konstitusi, DPR mendapat wewenang besar namun DPR merespon wewenang yang luas itu dengan lamban. “Reformasi internal DPR berjalan lamban untuk kemudian bisa memaksimalkan wewenang yang diberikan amandemen konstitusi,” tuturnya. Dulu DPR hanya sebagai stempel, tiba-tiba harus menjadi balancing power, check and balance, perubahan organisasi dan struktur di DPR itu, lamban merespon otoritas yang baru ini. Itu yang menjadi penyebab utama. Di bagian lain Eva juga menyoroti tentang posisi BPK yang harus menjadi ‘lembaga setengah dewa’ di tengah negara yang korup. Dia mengakui, ini memang peran yang sulit dan tantangan berat. BPK seperti juga institusi lain juga tidak luput dari oknum-oknum yang masih senang bermain-main. Bahkan di Mahkamah Konstitusi juga ada kecu-

“BPK quote and quote adalah kepanjangan tangan DPR dalam pengawasan untuk akuntabilitas keuangan Negara. Aku kok merasa kasihan dengan BPK, karena kerja kerasnya kurang mendapat respon memadai. Jadi problemnya ada pada DPR,” rigaan tentang itu. Jadi memang sudah kultur bangsa, katanya. Meski demikian, BPK harus menjadi lembaga yang excellent. Pimpinan BPK tidak boleh mentoleransi adanya permainan oknum sebab yang dipertaruhkan amanah rakyat. “Sehingga BPK harus menjadi malaikat atau setengah malaikat. “Ini salah satu contoh. Ada auditor yang datang untuk mengaudit di Kabupaten Karanganyar. Saya dapat laporan dari bupatinya mengenai auditor yang kurang baik. Masalah integritas memang menjadi problem umum, tapi BPK harus bisa menjadi contoh karena kedudukannya yang sangat terhormat itu.” BPK telah menjadi lembaga independen. Berbeda dengan dulu di mana ketuanya ditunjuk oleh Presiden. “Kini harapan kepada BPK sangat besar. Tolong dijaga amanah ini,” tegasnya. Eva yakin BPK dapat berperan besar untuk turut memberantas korupsi. BPK punya peluang dan kontribusi yang luar biasa. Karena permasalah utama bangsa kita adalah korupsi. Dan BPK dalam posisi punya peluang untuk mempercepat penyelesaian masalah yang memiskinkan kita, memecah belah kita, yakni korupsi. DI Warta BPK

06/01/2011 0:58:03

profesi

Kongres IAI ke-11

Format Baru Profesi Akuntan Sejumlah agenda penting dibahas dalam Kongres Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke XI. Seperti menyusun strategi profesi akuntan dalam menghadapi dinamika dan tantangan profesi, melakukan evaluasi kinerja dan menyusun strategi tentang grand strategy IAI. Harapan kedepannya IAI dapat berperan untuk memberi manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

R

n Ketua Panitia Pelaksana XI IAI mengucapkan selamat kepada Ketua IAI baru Mardiasmo.

atusan Akuntan berkumpul di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, pada 8 – 10 Desember lalu. Maklum, perhelatan akbar sedang digelar, Ikatan AKuntan Indonesia (IAI), yakni kongres IAI ke XI. Sejumlah agenda penting dibahas dalam kongres kali ini. Seperti menyusun strategi dalam menghadapi dinamika dan tantangan profesi, melakukan evaluasi kinerjadan menyusun strategi tentang grand strategy IAI. Sedangkan puncak event yang hanya dilaksanakan setiap empat tahun sekali adalah pemilihan kepengurusan IAI baru. Boleh jadi kongres IAI kali ini sangat strategis.Sebab melalui kongres ini mengumpulkan ide dan pemikiran dari seluruh unsur IAI sehubungan dengan dinamika profesi dan tantangan yang akan dihadapi di masa datang, baik yang bersifat nasional maupun global. Selain itu kongres kali inijuga mengkaji efektifitas dan kehandalan organisasi IAI agar menjadi organisasi profesi yang adaptif dan solid Warta BPK

37 - 39 profesi.indd 37

dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan begitu kedepannya IAI dapat berperan untuk memberi manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan Kongres IAI ke XI kali ini dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia, di Istana Wakil Presiden.Di hadapan sekitar 200 orang anggota IAI yang hadir, Wapres menghimbau kepada seluruh anggota IAI untuk bekerja secara jujur dan bertanggungjawab dan menghindari kecurangankecurangan.Sedangkan menyinggung rencana-rencana kerja IAI mendatang, Wapres mendukung sepenuhnya khususnya yang berkaitan dengan UKM. Alasannya adalah karena UKM memegang kunci penting dalam bidang ekonomi maupun politik. Tentunya, dalam Kongres ini IAI akan memilih kepengurusan baru yang akan mengantarkan profesi akuntan Indonesia ke era format baru organisasi IAI. Dalam kongres ke XI kali ini terpilih Mardiasmo menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional JANUARI 2011

37

06/01/2011 1:10:54

profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 2010 – 2014. Dengan sangat meyakinkan, Mardiasmo memperoleh 520 suara, dan meninggalkan dua kandidat ketua IAI lainnya yakni Afdal Baharudin yang memperoleh 306 suara dan dan Erick yang memperoleh 214 suara. Sedangkan untuk membahas masa depan profesi akuntan, sebelum dilangsungkan pemilihan Ketua Umum IAI, juga diselenggarakan seminar nasional. Hadir memberikan Keynote Speech dalam seminar tersebut adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Ia menyampaikan paper landasan hukum profesi akuntansi. Adapun tema yang diusung dalam seminar tersebut yakni, Introspeksi dan Transformasi Profesi Akuntansi Menuju IAI 2020: Peran Akuntan dalam Meningkatkan Nilai Tambah bagi Perekonomian Nasional dan Global. Diangkatnya tema ini sebagai upaya IAI untuk meningkatkan kontribusi akuntan dalam memajukan perekonomian bangsa. Karena itu dalam seminar itu juga dibahas mengenai peran yang dapat dilakukan Akuntan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan global. Maklum profesi akuntan memang memiliki peran yang strategis dalam membangun good governance di sektor publik, privat, bahkan di UKM dan Koperasi serta Syariah. Ketua Panitia Pelaksana Kongres, Ito Warsito yang juga Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, menyatakan profesi akuntan berperan menciptakan nilai tambah melalui profesionalisme profesi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui governance system yang baik. Keberhasilan pencapaian Good Corporate Governance (GCG) diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, menurut Ito Warsito, pencapaian tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menciptakan Good Public Governance dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. “IAI sebagai salah satu pillars of itegrity dalam

38


JANUARI 2011

mewujudkan GCG, memiliki komitmen untuk memantapkan peran profesi akuntan secara nasional untuk mendukung upaya ini,” kata Ito Warsito . Selain itu lanjtu Ito, IAI sebagai anggota International Federation of Accountants juga memiliki komitmen untuk membangun arsitektur sistem finansial global yang lebih baik, transparan dan akuntabel.Masuknya Indonesia sebagai salah satu negara G-20 yang menunjukkan diperhitungkannya Indonesia sebagai salah satu kekuatan

”profesi akuntan

berperan menciptakan nilai tambah melalui profesionalisme profesi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui governance system yang baik.

”

ekonomi dunia.Hal ini membawa konsekuensi bagi profesi Akuntan yakni adanya tuntutan terhadap tingginya kualitas Akuntan.

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI terpilih periode 2010 – 2014, Mardiasmo mengungkapkan IAI selaku organisasi profesi diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa yang ada saat ini.Salah satu tantangan yang dihadapi oleh profesi akuntansi adalah berperan untuk meningkatkan kualitas public dan corporate governance. Ia menambahkan gerakan penguatan governance systems, pemberantasan korupsi, tuntutan untuk lebih transparan dan professional membutuhkan keterlibatan intens profesi akuntan. Lebih lanjtu Mardiasmo juga mengungkapkan, Implementasi program konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) 2012 yang telah dicanangkan IAI sejak tahun 2008 akan dilanjutkan. Ia juga mengharapkan mendapat dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik. Sebab dalam pandangan Mardiasmo, keberhasilan suatu negara dalam mengaplikasikan IFRS bukan hanya bergantung pada standar akuntansinya saja, namun juga bergantung pada regulasi lainnya. Apabila standar akuntansi berbasis IFRS tidak didukung oleh regulasi pasar modal, perpajakan, perbankan dan kebijakan pemerintah lainnya yang juga mendukung IFRS, maka konvergensi penuh akan sulit dicapai. Selain itu lanjut Mardiasmo, lang-

n Ahmadi Hadibroto, ketua IAI periode sebelumnya

Warta BPK

06/01/2011 1:10:54

profesi kah startegis menuju keseragaman bahasa dalam akuntansi dan pelaporan keuangan di sektor publik dan privat juga merupakan agenda utama profesi Akuntansi secara global.Terciptanya harmonisasi standar Akuntansi global juga menjadi salah satu tujuan kelompok G-20 dalam meningkatkan kerjasama perekonomian dunia. Pilar standar akuntansi lainyang saat ini sedang dikembangkan IAI menurut Mardiasmo, adalah SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dapat diperuntukkan bagi usaha yang berskala kecil dan menengah, serta SAK Syariah untuk mengakomodir perkembangan pesat sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan ekonomi Islam dewasa ini. Agenda besar lainnya masih menurut Mardiasmo, adalah implementasi Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Oktober lalu. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tesebut, menjadi tugas akuntan untuk menerapkannya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Hanya saja penerapan SAP Berbasis Akrual ini akan dilakukan secara bertahap dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual. Dalam pandangan Mardiasmo, implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah. Modal uatam untuk melaksanakan implementasi akuntansi berbasis akrual adalah membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah dan membaiknya opini audit BPK. Karena itu IAI akan mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan.

Landasan Hukum

Permasalahan penting lainnya di profesi akuntansi Indonesia saat ini adalah urgensi landasan hukum profesi Warta BPK


akuntansi. UU Nomor 34 Tahun 1954 profesi akuntansi. Dengan adanya lantentang Pemakaian Gelar Akuntan ti- dasan hukum ini diharapkan nantinya dak lagi sesuai dengan perkembangan profesi akuntan dapat semakin tertata profesi. Apalagi, produk hukum yang baik, tumbuh dan berkembang. sudah berusia 46 tahun tersebut tidak Peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal mendasar bagi profe- yang dibutuhkan oleh profesi akunsi akuntan publik. tan tersebut akan menjadi alat efektif Karena itu IAI sangat mendukung untuk mencegah terjadinya perbuaagar pengaturan profesi akuntan yang tan-perbuatan tercela semua kelomkomprehensif dapat segera terwujud. pok profesi akuntan. Juga menjadi Hanya sajapengaturan profesi akuntan alat efektif untuk memperkuat protersebut haruslah menjamin terlin- fesi akuntan serta mampu menarik dunginya kepentingan semua stakehol- minat angkatan muda Indonesia unders. Selain itu pengaturan tersebut juga tuk masuk menjadi anggota profesi. harus dapat membuat profesi akuntan Penguatan Profesi dapat tumbuh berkembang menjadi Saat ini, penguatan profesi menjadi kuat. Oleh karena perhatian utama IAI. Apalagi sejak itu, sehubungan dibahasnya RUU tahun 2007 para Pemerintah dan Akuntan Publik di pemimpin ASEAN DPR, IAI menghatelah mencanangDPR secara sungguhrapkan agar Pemekan tahun 2015 rintah dan DPR se- sungguh mengupayakan sebagai perwujudan ASEAN Ecocara sungguh-sungguh mengupayakan nomic Community agar RUU Akuntan agar RUU Akuntan dengan lalu lintas Publik yang akan barang, investasi, Publik yang akan diterbitkan tersedan migrasi pekerbut benar-benar ja yang layaknya diterbitkan tersebut mampu menjadi ada di dalam suatu pelindung bagi para negara. Prioritas benar-benar mampu pemangku kepenpertama profesi tingan dan mampu adalah mempersimenjadi pelindung menciptakan proapkan kualifikasi fesi akuntan pubprofesional yang bagi para pemangku lik Indonesia yang tinggi yang dibukuat. tuhkan apabila kepentingan dan IAI juga memanmobilitas sumber dang perlunya pendaya manusia ini mampu menciptakan gaturan terhadap telah diliberalisasemua pihak yang profesi akuntan publik sikan. Untuk itulah bertanggungjawab langsung ataupun dibawah wadah Indonesia yang kuat. tunggal IAI sebatidak langsung terhadap informasi perusahaan yang digu- gai komunitas profesi akuntan harus nakan oleh para pemangku kepentin- mempersiapkan diri dengan baik untuk gan.Untuk itu, dengan semangat untuk mewujudkan perekonomian negara meningkatkan kualitas pelaporan ke- kita yang lebih maju. Tantangan globauangan secara keseluruhan, IAI sangat lisasi akan menjadi tantangan bagi promendukung mulai dilaksanakannya fesi akuntan Indonesia untuk bisa kompenyusunan RUU Pelaporan Keuangan petitif dan berbuat yang terbaik untuk oleh Pemerintah. Urgensi UU Pelaporan bangsa ini. IAI siap untuk memberi nilai Keuangan dipandang mendesak untuk tambah bagi perekonomian nasional direalisasikan sebagai landasan hukum dan global. (bw)

”

”

JANUARI 2011

39

06/01/2011 1:10:54

Reformasi Birokrasi Dalam Kemasan TI

Recommend Documents