KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI
ASISTEN DEPUTI PEMANTAUAN DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PUSAT Makassar, 25 April 2012
8 AREA PERUBAHAN
HASIL YANG INGIN DICAPAI
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Sumber daya manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Peraturan Perundangundangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
SASARAN DAN TARGET PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
Sasaran
Indikator Opini BPK
Terwujudnya Penyimpangan material terhadap pemerintahan yang peraturan perundang-undangan bersih dan bebas Penerapan Wilayah Bebas KKN Korupsi (WBK) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Target WTP menurun WBK ≥ CC
PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prop/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90;
DEFINISI (Lanjutan).... 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; 4) Unit Kerja adalah unit / Satuan kerja layanan masyarakat yang mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya eselon III.
PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA)
WBK/WBBM (UNIT KERJA/SATUAN KERJA)
PEMBINAAN UPI /INSPEKTORAT + KKDT
KOMITMEN PENCEGAHAN KORUPSI
PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS (PI) (Inpres 17/2011)
PENCANANGAN K/L/PEMDA SEBAGAI ZONA INTEGRITAS (ZI) PENETAPAN DAN DEKLARASI ZONA INTEGRITAS OLEH PIMPINAN K/L/PEMDA
UNIT KERJA TERPILIH DIUSULKAN MENJADI WBK KEPADA MENPAN-RB EVALUASI DAN PENILAIAN INTERNAL OLEH UPI/ INSPEKTORAT
PEMBANGUNAN ZI : • Program Pencegahan Korupsi • Reformasi Birokrasi (Penataan/penyempurnaan 8 area) • Opini BPK minimal WDP, nilai akuntabilitas kinerja, IKM, Indeks integritas • Keberhasilan pelaksanaan TUSI, dll
PENILAIAN OLEH TIM INDEPENDEN (Kem.PAN-RB, KPK, ORI)
PENETAPAN WBK OLEH MENPAN-RB
LANGKAH KERJA §
Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
§
Pelaksanaan program anti korupsi;
§
Perumusan sistem dan sarana pengaduan masyarakat;
§
Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
§
Kebijakan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
§
Penandatanganan Pakta Integritas;
§
Kebijakan tentang Konflik Kepentingan
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PELAKSANAAN SAKIP
Beberapa Permasalahan Penerapan • Ketidakselarasan antara mandat yang diterima, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan laporan kinerja; • Belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcomes); • Kualitas yang tidak memadai : – Tidak mampu merumuskan Tujuan Organisasi; – Kualitas pengukuran tidak SMART; – LAKIP tidak menginformasikan kinerja. • Dokumen SAKIP belum dimanfaatkan; • Kapasitas Organisasi dan SDM tidak memadai.
LANGKAH KERJA q
q q q q q
Membangun dan menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan pada tugas, peran serta keinginan para stakeholder; Menyediakan anggaran berdasarkan pada tingkat kinerja yang diinginkan; Menyusun seperangkat Indikator Kinerja Utama untuk setiap tingkatan organisasi; Mengukur dan melaporkan capaian kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan; Evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan yang berkesinambungan; Menyusun dan menerapkan Pedoman Manajemen Kinerja: — Pengumpulan data kinerja; — Pengendalian kinerja.
SINERGI KEUANGAN DAN KINERJA Kinerja
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENETAPAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
AA,A,B,CC,C,D
Sistem AKIP
RPJM
RENCANA STRATEGIS
Sistem Akuntansi Keuangan
Kem. PAN-RB
RENCANA KERJA & ANGGARAN
DIPA
WTP,WDP,TW,TMP
LAP KEUANGAN
AUDIT KEUANGAN
BPK
®onn 2010
