PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 1 Februari 2016 1

PERMASALAHAN BIROKRASI

Mengapa Harus Reformasi Birokrasi?

Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik 2

Reformasi Birokrasi Proses Reformasi Birokrasi: 1) Landasan hukum dan regulasi; 2) Organisasi; 3) Tatalaksana; 4) Manajemen SDM aparatur; 5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) Integritas aparatur; 7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) Kualitas pelayanan publik; 9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, 10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.

Kondisi Birokrasi Eksisting

• • •

Layanan Prima Birokrasi yang bersih dan Bebas KKN Kepercayaan Masyarakat

Better, Faster, Cheaper !!!!

Sekarang 3

Grand Design Reformasi Birokrasi TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. 4

Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi ... diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ...

DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED BUREAUCRACY

2025 2019 2014

• • • •

efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi 5

Sasaran Reformasi Birokrasi SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Birokrasi yang efektif dan efisien

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 6

Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Organisasi

Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi

Mental Aparatur

Pelayanan Publik

Berbagi sumber daya Berbasis Efisiensi

Tatalaksana

Peraturan Perundangundangan

8 AREA PERUBAHAN

Akuntabilitas

Sumber daya manusia aparatur

Pengawasan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN 7

Keterkaitan antara Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkahlangkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.

8

Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti 2015-2019 Manajemen Perubahan Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

Tata Laksana Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN

SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional

Akuntabilitas Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya

Perundangan Sistem peraturan perundangundangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat

Kelembagaan Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien

Pelayanan Publik Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan 9

Perkembangan RB di PTN Manajemen Perubahan

Area Perubahan

Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

Perkembangan di PTN Telah

Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran

Yg dilakukan Kemenristekdikti

Budaya Kerja Integritas Agen Perubahan Revolusi Mental Sistem Informasi

10

Perkembangan RB di PTN Pengawasan

Area Perubahan

Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN


Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran


WBK/WBBM Pengendali Gratifikasi Wistleblowing System SPIP Pengaduan

11

Perkembangan RB di PTN Akuntabilitas

Area Perubahan

Birokrasi lebih berkinerja dan mampu sumber-sumber yang dipergunakannya


Proses

Belum

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala

Tindak Lanjut

Sasaran


Rencana Kerja Tahunan Sistem Akuntabilitas Rencana Strategis Sistem Informasi Perencanaan Laporan Akuntabilitas 12

Perkembangan RB di PTN Kelembagaan

Area Perubahan

Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien


Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran


Penyesuaian Organisasi Penguatan Organisasi Pedoman Evaluasi Sistem Informasi Kelembagaan

13

Perkembangan RB di PTN Tata Laksana

Area Perubahan

Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur


Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran


Peta Bisnis Proses SOP makro dan mikro Integrasi Layanan E-government Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 14

Perkembangan RB di PTN SDM Aparatur

Area Perubahan

Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional


Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran


Assessment Center Penilaian Kinerja Pegawai Sistem informasi ASN Sistem Perencanaan Kebutuhan

Pola Karier ASN 15

Perkembangan RB di PTN Perundangan

Area Perubahan

Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat


Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran


Pemetaan Penyusunan Pengendalian Pendokumentasian

16

Perkembangan RB di PTN Pelayanan Publik

Area Perubahan

Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan


Proses

Belum

Tindak Lanjut

Sasaran


Standar Pelayanan Unit Layanan Terpadu Media Pengaduan Kepuasan Masyarakat Pemanfaatan Teknologi Informasi 17

POSTUR ANGGARAN 2016 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

18

Postur Anggaran Kemenristekdikti 2016

Tunjangan Kinerja

RMP Rp351 M 1%

RM Rp28,021 M 69%

Rp.

40.627,3 M

PLN/HLN Rp2,123 M 5% BLU Rp7,161 M 18% PNBP Rp2,957 M 7%

Rp. 990,7 M Perjalanan Dinas Paket Meeting

Rp. 1,040 T Honorarium dan Jasa Profesi (Nara Sumber)

Rp. 1,897 T Gaji dan Tunjangan BLU

Rp. 2,633 T 19

Badan Layanan Umum (BLU) Belanja Barang Rp 5.988.085.042 (83,63%)

Belanja Modal

Belanja Gaji dan Tunjangan

2.633.173.249

Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan

1.367.094.570 206.670.139 281.039.160 370.828.331

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.129.279.593

Rp. 1.172.481.603 (16,37%) Rp 7.160.566.645

20

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Belanja Barang Rp 2.482.372.811 (83,96%) Belanja Keperluan Perkantoran Honor Operasional Satuan Kerja Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Langganan Daya dan Jasa

Belanja Modal 116.424.945

Rp. 474.096.504

223.651.685 770.211.811 36.793.633

(16,04%) Rp

2.956.469.315

261.215.132 413.217.556 279.493.562 15.902.139

Belanja Perjalanan Dinas

195.106.057

Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Lainnya

121.003.622 49.352.669

21

Rupiah Murni (RM)

Belanja Pegawai Rp. 12.352.542.768

Belanja Barang

(44,08%)

Rp 10.505.319.046 (37,49%) Belanja Keperluan Perkantoran Honor Operasional Satuan Kerja Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Lainnya Belanja Sewa Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

431.439.248 245.876.869 358.172.964 235.726.659 175.566.491 4.888.166.814 718.406.379 337.874.356 779.562.528 623.275.639 130.305.839 30.945.260 1.550.000.000

Rp

28,01 T

Belanja Bansos Rp. 3.016.158.000 (10,77%)

Belanja Modal

Rp. 2.147.159.181 (7,66%)

22

Rupiah Murni Pendamping (RMP) Belanja Barang

Rp 149.388.027 (42,55%) Belanja Keperluan Perkantoran Honor Operasional Satuan Kerja Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Jasa Konsultan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Sewa Belanja Jasa Lainnya Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

Belanja Modal

1.363.231 3.094.368 12.295.351 8.171.250 469.000 60.388.378

Rp. 201.680.637 (57,45%) Rp

351.068.664

4.240.508 500.000 33.465.622 876.900 353.280 3.700.139 270.000 20.100.000 100.000 23

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PLN/HLN) Belanja Barang

Rp 994.698.496 (46,52%) Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Jasa Konsultan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Sewa Belanja Jasa Lainnya Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

705.400 2.673.750 2.451.519

Belanja Modal Rp. 1.143.396.497

174.510.625

2.304.626 165.631.192 32.805.936 311.000

(53,48%) Rp2.138.094.993

553.000 136.076.448 15.000.000

461.675.000 24

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR ANGGARAN 2016

25

Dasar Hukum 1. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE.04/Seskab/11/2015 Tanggal 27 November 2015; 2. Hasil kesepakatan Rapat Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran tanggal 29 Desember 2015 di Sekretariat Kabinet salah satunya yaitu : Masing-masing Kemenko akan mengoordinasikan kementerian dibawah koordinasinya dengan didampingi Sekjen KKP, Bappenas dan Kemenkeu ;

3. Rapat koordinasi Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran K/L lingkup Kemenko PMK tanggal 31 Desember 2015 ; 4. Surat Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet nomor B3/Ekon/I/2016, tanggal 5 Januari 2016. 26

Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (1) Perubahan redaksi komponen (tidak multi tafsir/rancu)

Merealokasi anggaran dari komponen pendukung ke komponen prioritas

Menghapus komponen yang tidak perlu

Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penelahaan dan penyederhanaan nomenklatur anggaran tahun 2016.

Menambah komponen baru yang mendukung kegiatan prioritas

Menambah volume output dari hasil efisiensi 27

Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (2) Setiap Unit Utama, dan Satker PTN/Kopertis agar melakukan identifikasi terhadap output, komponen dan detail belanja pada Anggaran 2016 yang masih harus dilakukan penajaman dan penghematan terkait dengan belanja Perjalanan Dinas, Paket Meeting/ Konsinyering, dan Honorarium yang terkait dengan tusi.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mendapatkan penghematan anggaran: • Menurunkan biaya administrasi kegiatan • Melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar satuan kerja (a.l. mengurangi kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis) • Mengurangi kegiatan yang tidak berdampak signifikan dalam mencapai sasaran nasional • Mengurangi perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering. • Mengurangi honorarium yang terkait dengan kegiatan tusi. 28

Contoh Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN (BOPTN) SEMULA KODE KOMPONEN 004 051

……. ……. 572

NAMA KOMPONEN Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Administrasi Kegiatan Pemeliharaan, Tenaga Kependidikan Non PNS dan Dosen Tamu Bantuan Operasional UPT Biaya Operasional Perkantoran Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Gaji Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dst.

MENJADI KODE KOMPONEN

NAMA KOMPONEN

051

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non PNS

052

Pemeliharaan Sarana dan Prasana

052

Langganan Daya dan Jasa

Pemeliharan dan Pengembangan Hardware

Catatan : Semula ada 229 komponen.

29

Contoh Kegiatan Yang Perlu Dilakukan Penghematan (1) OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN

KOMPONEN

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

SUB KOMPONEN Tim Perencanaan Pengukuran Indikator Kinerja Penilaian Jabatan Laboran dan Teknisi Penilaian Jabatan Pustakawan Perencanaan Anggaran dan Penyusunan RKAKL Penysunan LAKIP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan Laporan Keuangan KEGIATAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN TUSI , TIDAK BOLEH DIBAYARKAN HONORARIUM 30

Tindak Lanjut Masing-masing satker agar melakukan penelaahan dan penyederhanaan nomenklatur anggaran 2016. Melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering sebesar 15 %. Melakukan penghematan terhadap honor output kegiatan yang terkait dengan tusi dan honorarium jasa profesi sebesar 15 %.

Hasil penghematan digunakan untuk menambah sasaran output prioritas pada masing-masing satker. 31

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 32

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

Recommend Documents