KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
AZWAR ABUBAKAR Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Disampaikan pada Acara Kunjungan Kerja Menpan-RB di Provinsi Banten 20 Januari 2012 1
Kebijakan Reformasi Birokrasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB
2
MAKNA REFORMASI BIROKRASI SEBUAH PERUBAHAN BESAR DALAM PARADIGMA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA SEBUAH PERTARUHAN BESAR BAGI BANGSA INDONESIA DALAM TANTANGAN ABAD KE-21 BERKAITAN DENGAN RIBUAN PROSES TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ANTARFUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN, MELIBATKAN JUTAAN PEGAWAI (TERMASUK TNI/POLRI), DENGAN ANGGARAN YANG TIDAK SEDIKIT UPAYA MENATA ULANG PROSES BIROKRASI DARI TINGKAT TERTINGGI HINGGA TERENDAH DAN MELAKUKAN TEROBOSAN BARU DENGAN LANGKAHLANGKAH BERTAHAP, KONKRET, REALISTIS, SUNGGUH-SUNGGUH, BERFIKIR DI LUAR KEBIASAAN/RUTINITAS YANG ADA, PERUBAHAN PARADIGMA, DAN DENGAN UPAYA LUAR BIASA UPAYA MEREVISI DAN MEMBANGUN BERBAGAI REGULASI, MEMODERNKAN BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PRAKTEK MANAJEMEN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN MENYESUAIKAN TUGAS FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PARADIGMA DAN PERAN BARU 3
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS; 3. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); 4. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; 5. Profesionalisasi PNS; 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha;
BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 4
Rencana Aksi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1.
Penataan Struktur Birokrasi : a. b. c. d. e.
2.
Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda; Pemangkasan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang; Evaluasi LPNK; Evaluasi LNS Lanjutan; Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II.
Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS : a. b. c. d. e. f.
Kebijakan Penerimaan CPNS 40% dari jumlah pensiun (minus growth); Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai tidak lebih dari 50% Anggaran (APBD); Redistribusi/ Realokasi PNS; Upgrading PNS; Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela; Pelaksanaan Moratorium PNS 5
Rencana Aksi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
3.
Sistem Terbuka dalam Seleksi dan Promosi PNS melalui : a. Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS; b. Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS; c. Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan; d. Pengisian Lowongan jabatan terbuka antar instansi pusat dan daerah (Materi RUU ASN);
6
Rencana Aksi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 4.
Profesionalisasi PNS : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j.
Penetapan Standar Kompetensi; Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi; Reformasi Sistem Diklat PNS; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sertifikasi Kompetensi Profesi; Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi; Pengukuran Kinerja; Optimalisasi fungsi PNS. Penguatan Jabatan Fungsional : 1) Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; 2) Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; 3) Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan 4) Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional; Penguatan Penggerak RB (Pelatihan 3000 orang Penggerak RB di K/L dan Pemda)
7
Rencana Aksi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 5.
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) : a. E- Office (Pengembangan Website, E- Administrasi Umum (manajemen dokumen elektronik (E-Arsip), administrasi keuangan elektronik (Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik), dan administrasi kepegawaian elektronik (Simpeg) ) b. E- Planning c. E- Budgeting d. E- Procurement e. E- Performance (SAKIP)
8
Rencana Aksi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
6.
Penyederhanaan Perizinan Usaha: a. b. c. d. e.
Deregulasi Perizinan Usaha Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pembatasan waktu pengurusan izin Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan Penguatan Budaya Pelayanan Prima; 1) Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; 2) Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; 3) Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 4) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
9
Rencana Aksi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 7.
Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri: a. b. c.
8.
Pengaturan dan Kewajiban seluruh Pegawai Negeri melaporkan Harta Kekayaan; Pengumuman Harta Kekayaan; Penggunaan Pelaporan Harta Kekayaan dalam persyaratan kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri: a. b. c. d.
Reformasi Struktur Penggajian; Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap. Reformasi Sistem Pensiun; Peningkatan Manfaat Asuransi Kesehatan;
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri : a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Dinas b. Kebijakan Pengawasan Pengunaan Fasilitas Kendaraan Dinas; b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 10
Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah 1.
Belanja Pegawai Saat ini terdapat kecenderungan/trend belanja APBD secara nominal, pada kurun 2007-2010 Belanja Pegawai selalu lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya. PERSENTASE TOTAL BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
Sumber : Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, April 2011
Besarnya persentase total belanja Pegawai menunjukkan bahwa orientasi birokrasi masih ke pada inward looking (kepentingan internal birokrasi) belum ke pada output/outcomes untuk kepentingan publik (outward looking), dan juga menimbulkan beban berat pada anggaran. Harus ada kesimbangan antara belanja pegawai dan belanja publik. Perlu dilakukan penataan 11 terhadap Kelembagaan dan Jumlah PNS.
Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah
(lanjutan)
2. Ketepatan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Aparatur. Alokasi SDM aparatur negara dalam hal kuantitas, kualitas dan distribusi menurut teritorial (daerah) yang belum seimbang, serta tingkat produktivitas PNS secara umum masih rendah. 3. Kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik di daerah, belum sepenuhnya dapat diselenggarakan sesuai harapan/kebutuhan masyarakat. 4. Implementasi Reformasi Birokrasi di daerah. Tahun 2012 dimulai pemilihan dan penetapan champion (percontohan) RB bagi 33 provinsi, 33 kabupaten, 33 kota
12
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka mengawal dan menilai pelaksanaan RB: 1. Kementerian PAN dan RB melaksanakan monev secara periodik dan melembaga diterbitkan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Dengan PMPRB maka K/L dan Pemda melaksanakan penilaian secara mandiri (self-assessment) dan bersifat on line 3. Hasil self assessment tiap-tiap K/L dan Pemda akan dikonsolidasikan oleh Kementerian PAN dan RB menjadi Profil Nasional pelaksanaan RB 4. Tim Quality Assurance melaksanakan monev terhadap instansi tertentu sesuai dengan arahan KPRBN diterbitkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 13
TERIMA KASIH
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14
