Draft
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
TIM PENYUSUN: DR. PURWOKO ADHI DRS. AGUS HERWANTO, MM., MBA DR. GOIB WIRANTO DR. MASHURY DR.IR. YUYU WAHYU, MT SUHANA HERMANA, ST Rr. WIDHYA YUSI SAMIRAHAYU, SE., MT
PUSAT PENELITIAN ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 2011 | H a l
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan Roadmap Reformasi Birokrasi Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET) LIPI. Roadmap Reformasi Birokrasi PPET LIPI disusun sebagai salah satu implementasi agenda Reformasi Birokrasi dan agenda LIPI dan memiliki rencana kerja yang rinci dan berkelanjutan serta diharapkan akan menghasilkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi PPET LIPI. Bandung, Mei 2011 Kepala Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, Dr. Hiskia NIP.19650615 199103 1 006 | H a l
DAFTAR ISI TIM PENYUSUN ..................................................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1.1 1.2 1.3 1.4
Latar Belakang ............................................................................................... Tugas dan Fungsi PPET LIPI ........................................................................... Susunan Organisasi ....................................................................................... Tujuan dan Sasaran Roadmap ....................................................................... BAB II KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI .............................................................................................................. 2.1 Pencapaian : Kondisi Saat Ini ........................................................................ 2.1.1 Organisasi ......................................................................................... 2.1.2 Tatalaksana ....................................................................................... 2.1.3 Sumber Daya Manusia Aparatur ....................................................... 2.1.4 Pengawasan ...................................................................................... 2.1.5 Akuntabilitas ..................................................................................... 2.1.6 Pelayanan Publik ............................................................................... 2.1.7 Pola pikir (mind set)dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur ...........
2.2 Rencana : Kondisi yang Diinginkan ............................................................... 2.2.1 Organisasi ......................................................................................... 2.2.2 Tatalaksana ....................................................................................... 2.2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur ....................................................... 2.2.4 Pengawasan ...................................................................................... 2.2.5 Akuntabilitas ..................................................................................... 2.2.6 Pelayanan Publik ............................................................................... 2.2.7 Pola pikir (mind set)dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur ........... 2.3 Kriteria Keberhasilan ..................................................................................... 2.4 Agenda Prioritas ............................................................................................ 2.5 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja ........................................................ 2.6 Penanggung jawab ........................................................................................ 2.7 Rencana Anggaran ........................................................................................ BAB III PENUTUP.................................................................................................................
| H a l
RINGKASAN EKSEKUTIF Reformasi birokrasi di PPET LIPI dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola organisasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan mampu menjadikan birokrasi PPET LIPI antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai‐nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama, tahun 2010‐2014, difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi naisonal tersebut diatas, maka agenda reformasi birokrasi PPET LIPI 2010‐2014 diarahkan pada : Peningkatan dan penguatan efektifitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik PPET LIPI. Diharapkan pada tahun 2014 telah terjadi perubahan pada berbagai aspek pengelolaan organisasi PPET LIPI, sebagai pijakan menuju visi menjadi lembaga litbang kelas dunia. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20, Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010‐2014, program reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga adalah : 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang‐undangan; 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6. Penguatan Pengawasan; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam roadmap reformasi birokrasi di PPET LIPI ini telah disusun kegiatan‐kegiatan sebagai rincian pelaksanaan 9 (sembilan) program tersebut diatas, dan 1 (satu) program Quick wins yang diusulkan PPET LIPI untuk dilaksanakan pada tahun 2012. Dari kegiatan‐kegiatan yang diusulkan tersebut kemudian telah dibuat rencana tindaknya mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Detil kebutuhan anggaran untuk masing‐masing kegiatan akan diusulkan kepada manajemen PPET LIPI untuk dimasukkan kedalam DIPA tahun berjalan. Dengan reformasi birokrasi ini PPET LIPI berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bisa dilakukan, terutama dalam implementasi hasil‐hasil penelitian dan pengembangan PPET LIPI kedalam kegiatan riel di masyarakat. Pada akhirnya dengan reformasi birokrasi ini diharapkan terjadi perubahan mind‐set (pola pikir) dan culture‐set (budaya kerja) di jajaran birokrasi di PPET LIPI bahwa spirit melayani kepentingan publik/masyarakat hendaknya selalu menjiwai setiap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di PPET LIPI. | H a l
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI) berawal pada tahun 1987, ketika dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Elektronika Strategis, Komponen, dan Material (Puslitbang TELKOMA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua LIPI Nomor 23/Kep/D.5/87, tanggal 17 Januari 1987, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Reorganisasi LIPI pada tahun 1999, mengakibatkan perubahan pada unit kerja‐unit kerja yang berada di bawah LIPI, termasuk Puslitbang TELKOMA‐LIPI. Berdasarkan SK Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001, tanggal 5 Juni 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslitbang TELKOMA‐LIPI berubah menjadi PPET LIPI, disertai perubahan pada struktur organisasi serta tugas dan fungsi pokoknya. Tanggung jawab LIPI dalam menunjang tugas tugas pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat telah dirumuskan sebagi berikut: 1. Tanggung jawab kepada dunia ilmu pengetahuan. 2. Tanggung jawab kepada masyarakat. 3. Tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan.
1.2 TUGAS DAN FUNGSI PPET LIPI PPET LIPI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanakan penelitian bidang elektronika dan telekomunikasi serta evaluasi dan penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugasnya PPET LIPI menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian bidang elektronika dan telekomunikasi; 2. Penyusunan pedoman, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis penelitian bidang elektronika dan telekomunikasi; 3. Penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan penelitian bidang elektronika dan tekomunikasi; 4. Pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang elektronika dan telekomunikasi; 5. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi bidang elektronika dan telekomunikasi; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan penelitian bidang elektronika dan telekomunikasi; 7. Pelaksanaan urusan tata usaha.
| H a l
1.3 SUSUNAN ORGANISASI Susunan organisasi saat ini berdasarkan SK Kepala LIPI No. 1151/M/2001 tanggal 5 Juni 2001, adalah sebagai berikut:
1.4
TUJUAN DAN SASARAN ROADMAP Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai‐nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan di 8 (delapan) aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang‐undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mind‐set) serta budaya kerja (culture‐set). Adapun hasil yang diharapkan, yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut : | H a l
Tabel 1. Area perubahan dan hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi No. Area 1. Organisasi 2. Tata laksana 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peraturan Perundangundangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set)
Hasil yang diharapkan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip‐prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Sedangkan sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama, tahun 2010‐2014, difokuskan pada : 1. penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, 2. meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta 3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. | H a l
BAB II KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2.1
PENCAPAIAN: KONDISI SAAT INI
2.1.1 Organisasi Semakin bertambahnya jumlah pegawai di PPET LIPI dan adanya rencana penggabungan UPT Loka Sinyal dan Navigasi LIPI terkait dengan efektivitas dan efisiensi penataan sumberdaya manusia, penataan anggaran menuju wilayah tertib administrasi, penataan peralatan laboratorium dan peningkatan kerjasama serta penataan kelembagaan dan organisasi menyebabkan struktur organisasi yang ada saat ini kurang mampu berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan kinerja organisasi. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini :
Dari gambar di atas, bahwa untuk Subbagian Umum di bawah koordinasi Ka.Bag. Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kearsipan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, terlihat bahwa didalam tugas Subbagian Umum juga melakukan pengelolaan keuangan, sehingga harus dilakukan pemisahan Tusi pengelolaan keuangan dari Sub Bagian Umum. Hal ini perlu dilakukan karena: ‐ Peran dan tugas organisasi semakin besar dan anggaran yang dikelola semakin meningkat | H a l
‐
Dibutuhkan struktur pengelola keuangan terpisah untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu perlu dilakukan perubahan pada Subbagian Jasa dan Informasi (Eselon IV.a) menjadi Bidang Jasa dan Informasi Iptek (Eselon III.a), karena: ‐ Dinamika yang terjadi di dalam dan di luar LIPI menghendaki perubahan Tusi Bidang Sarana ‐ Ruang lingkup pekerjaan yang di lakukan hanya pemeliharaan sarana dan prasarana ‐ Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja PPET LIPI 2.1.2 Tatalaksana Penataan tatalaksana (business process) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur serta kinerja yang semakin meningkat. Penataan tatalaksana yang sudah dilakukan oleh PPET LIPI adalah: ‐ Salah satu butir‐butir hasil rumusan Rapat Kerja Implementatif PPET LIPI tahun 2009 adalah penyusunan dokumen Panduan Kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Dokumen ini telah disosialisasikan juga kepada seluruh pegawai PPET LIPI pada tanggal 4 Mei 2009. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat hal‐hal yang tidak dilakukan sesuai dengan Panduan Kerja tersebut. Adanya perubahan‐perubahan kondisi yang terjadi juga memerlukan adanya penambahan ataupun revisi Panduan Kerja. ‐ Dalam hal pengelolaan administrasi persuratan, keuangan, dan BMN sudah diupayakan sesuai Panduan Kerja PPET LIPI, namun demikian masih dirasakan kurang memadai dalam proses pengadaan bahan penelitian, tata surat dan arsip, pelaporan, pengelolaan barang persediaan, sehingga masih perlu penyempurnaan. 2.1.3 Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah pegawai PPET LIPI per 1 Januari 2011 adalah 121 orang dengan komposisi 57 orang peneliti, perekayasa, dan kandidat peneliti, 35 orang teknisi, dan 29 orang administrasi (14 fungsional, 15 non fungsional). Sedangkan komposisi SDM PPET LIPI berdasarkan tingkat pendidikan adalah 8 orang S3, 17 orang S2, 46 orang S1, 7 orang S0/D3, dan 43 orang SLTA kebawah. Melihat dari komposisi untuk jabatan fungsional baik peneliti maupun non peneliti masih perlu ditingkatkan mengingat dalam rangka menuju reformasi birokrasi bahwa seorang pegawai dapat dinilai kinerja dan prestasinya dari fungsional yang dia miliki. Dari segi peningkatan disiplin pegawai, terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2010 telah dilakukan uji coba penerapan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala PPET LIPI No. 1135/IPT.5/ND/XII/2010 yang menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan ketentuan yang berkenaan dengan PP tersebut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011, yaitu : ‐ Melaksanakan ketentuan tentang kehadiran untuk 1 hari kerja sebesar 7 ½ jam ‐ Melaksanakan presensi 3 kali sehari. ‐ Pemberian reward dan punishment sesuai PP No. 53 Tahun 2010 Reward : pemberian penghargaan untuk Peneliti, Teknisi, dan Administrasi Punishment : periode Januari s.d. Maret 2011 Æ 2 teguran lisan, 1 teguran tertulis Periode April s.d. Juni 2011 Æ 1 teguran lisan, 1 teguran tertulis | H a l
Berdasarkan realisasi kehadiran menunjukkan 80% pegawai sudah mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini masih perlu ditingkatkan dengan harapan 100% pegawai tidak dijatuhi punishment. 2.1.4 Pengawasan Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pengawasan, PPET LIPI telah melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penyelenggaran tugas dan fungsinya. Namun hal ini masih terbatas pada kegiatan penelitian secara terperinci, sedangkan keterkaitan dengan pengelolaan anggaran belum dilakukan dengan efektif. Administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di PPET LIPI sudah menerapkan sistem aplikasi SAKPA dan SABMN sesuai ketentuan, namun dalam hal penyajiannya (Catatan atas Laporan Keuangan/BMN) masih terdapat hal‐hal yang belum diungkapkan dengan jelas, sehingga Laporan Keuangan dan BMN belum dapat menyajikan informasi yang terinci dan akurat. Hal ini perlu dilakukan pembenahan pada sistem verifikasi yang harus dilakukan secara berjenjang, sehingga dapat dipertangungjawabkan secara akuntabel. 2.1.5 Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut INPRES No. 7 tahun 1999 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan‐tujuan dan sasaran‐sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. AKIP ini berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Sistem AKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja (instrumen : IK), Pelaporan Kinerja (LAKIP) serta Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Berpedoman pada aturan tersebut di atas, PPET LIPI saat ini sudah mempunyai dokumen Rencana Strategis Implementatif 2010‐2014, dan setiap awal tahun anggaran disusun Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja dengan mengacu pada Renstra tersebut. Namun demikian realisasinya terkadang tidak bisa mencapai target yang telah direncanakan. Hal inilah yang harus dilakukan perbaikan oleh PPET LIPI agar dalam penyusunan perencanaan dilakukan dengan lebih seksama. 2.1.6 Pelayanan Publik Pada tahun 2002 PPET LIPI pernah memiliki laboratorium pengujian bahan magnet yang telah terakreditasi berdasarkan ISO 17025 dan diperpanjang sampai dengan tahun 2005. Dengan demikian prosedur pelayanan pengujian baik dari penerimaan order pengujian sampai dengan terbitnya sertifikat hasil pengujian dan serah terima dengan pelanggan berdasarkan standar yang telah ditentukan, sehingga pelanggan dapat terlayani dengan jaminan mutu sesuai kebijakan mutu yang dijanjikan. Namun demikian hal ini tidak berlanjut | H a l
akibat tidak dialokasikannya dana untuk pelaksanaan surveilen dan pelanggan yang datang untuk melakukan pengujian sangatlah tidak sebanding dengan biaya‐biaya yang terjadi atas akreditasi tersebut. Diharapkan tahun 2012 didaftarkan kembali akreditasi untuk laboratorium tersebut karena hal ini juga merupakan salah satu PNBP PPET LIPI di tahun 2010 dan 2011. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan PPET LIPI dengan menerapkan implementasi hasil penelitian di masyarakat. Namun hal ini belum sepenuhnya dapat dipakai, karena sebagian besar penelitian yang dilakukan belum mengarah pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (masih berupa skala lab). Kedepannya perlu difokuskan pada penelitian untuk menjawab tantangan pasar sesuai dengan pedoman LIPI besar‐signifikan‐nyata. PPET LIPI juga sudah melakukan penerimaan bimbingan teknis baik untuk peneliti, siswa, ataupun mahasiswa. Diharapkan dapat terjadi transfer pengetahuan (knowledge transfer) demi meningkat kecerdasan bangsa. Hanya saja masih dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik. 2.1.7 Pola pikir (mind set)dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Persoalan paling mendasar dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan mental serta perubahan kultur birokrasi. Perubahan pola pikir dan sikap mental yang diharapkan terjadi pada jajaran birokrasi PPET LIPI menyangkut antara lain hal‐hal sebagai berikut : a. Pola pikir dan mentalitas di jajaran administrasi PPET LIPI, yang terpaku pada rutinitas, tidak peka terhadap tantangan dan peluang. b. Sikap mental dan pola pikir yang seharusnya lebih menekankan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai agen pelayanan publik, ternyata belum dapat dilakukan secara efektif di PPET LIPI. Dalam perencanaan kegiatan hanya berorientasi pada output, bukan pada outcome untuk diaplikasikan di masyarakat. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen untuk akuntabel terhadap masyarakat atau pengguna jasa. c. Masih adanya mentalitas suka mencari jalan pintas, mengabaikan peraturan yang berlaku, serta tidak konsisten terhadap komitmen yang telah dibuat. d. Masih adanya sikap dan mentalitas yang lebih mengedepankan formalitas dengan mengabaikan substansi dan mutu. e. Masih adanya sikap “ego bidang/bagian/kegiatan”, yang menganggap bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah “punyaku”. Sikap mental dan pola pikir demikian itu sama sekali kontra produktif dan cenderung menghambat usaha peningkatan kinerja PPET LIPI. 2.2 RENCANA: KONDISI YANG DIINGINKAN 2.2.1 Organisasi Melalui program Reformasi Birokrasi diharapkan terjadi perubahan struktur secara terbatas di Subbagian Umum dan Subbagian Jasa dan Informasi Bagian Tata Usaha, serta di Bidang Sarana Penelitian, seperti tersebut di bawah ini: | H a l
Struktur Semula Bagian Tata Usaha terdiri dari: ‐ Subbagian Kepegawaian ‐ Subbagian Umum ‐ Subbagian Jasa dan Informasi
Struktur Usulan Bagian Tata Usaha terdiri dari: ‐ Subbagian Kepegawaian ‐ Subbagian Umum dan Rumah Tangga ‐ Subbagian Keuangan ‐ Subbagian Sarana dan Prasarana
Bidang Jasa dan Informasi Iptek terdiri dari: Bidang Sarana Penelitian terdiri dari: ‐ ‐ Subbidang Sarana Telekomunikasi Sub Bidang Diseminasi dan Promosi Sub Bidang Kerja sama dan ‐ ‐ Subbidang Sarana Elektronika Komersialisasi ‐ Subbidang Sarana Bahan dan Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi ‐ Komponen Mikroelektronika Perubahan struktur organisasi PPET LIPI mengarah pada sinergi kegiatan, baik antar bidang di PPET LIPI, maupun antara PPET LIPI dan satuan kerja lain di Kedeputian Bidang IPT LIPI dan memperkuat jaringan antara satker dengan industri dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang maupun untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pihak terkait serta turut meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan meningkatkan aliran informasi ilmiah ke masyarakat, sehingga diharapkan akan menghasilkan output penelitian yang Besar, Signifikan dan Nyata (BSN). 2.2.2 Tatalaksana Diharapkan pada tahun 2014 tatalaksana pengelolaan kegiatan di PPET LIPI telah berjalan dengan efektif, sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, yang ditandai oleh : a. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung efektifitas tatalaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPET LIPI. b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPET LIPI. 2.2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam hal pemberdayaan SDM PPET LIPI diharapkan dapat dihasilkan sebagai berikut: a. Komposisi SDM yang lebih ideal untuk suatu lembaga riset (baik antara peneliti dan bukan peneliti, atau antar jenjang/tingkat pendidikan). b. Program pendidikan dan pelatihan SDM yang lebih terencana, sehingga peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM menjadi lebih seimbang antara peneliti dengan tenaga pendukung administrasi dan manajemen. c. Meningkatnya disiplin pegawai | H a l
2.2.4 Pengawasan Dengan reformasi birokrasi diharapkan kualitas sistem pengawasan menjadi lebih baik melalui komitmen dan upaya nyata penerapan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkesinambungan. Selain secara langsung akan meningkatkan kualitas pengawasan, pada gilirannya penerapan SPIP juga akan mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya pengendalian intern (internal control culture) di lingkungan PPET LIPI guna menciptakan good & clean governance. 2.2.5 Akuntabilitas Terkait dengan akuntabilitas, PPET LIPI menargetkan tiga hal penting yang harus sudah dimiliki dan diimplementasikan pada tahun 2014 yaitu terbangunnya sistem manajemen kinerja organisasi, tersusunnya LAKIP dan Laporan Tahunan yang baik, dan tersusunnya Indikator Utama (IKU) PPET LIPI sesuai dengan target yang akan dicapai. 2.2.6 Pelayanan Publik Melalui program reformasi birokrasi diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas hasil (outcome) kegiatan PPET LIPI, berupa: a. Peningkatan kemampuan layanan jasa laboratorium PPETLIPI. b. Peningkatan kerja sama yang dibangun dengan pihak lainnya. c. Peningkatan kemampuan layanan jasa pembelajaran/training SDM industri. 2.2.7 Pola pikir (mind set)dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Dengan reformasi birokrasi yang dijalankan ini diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja di jajaran birokrasi PPET LIPI bahwa semangat melayani publik/masyarakat hendaknya selalu menjiwai setiap aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPET LIPI. Kegiatan‐ kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada akhirnya adalah untuk kontribusi kepentingan masyarakat dan bangsa, disamping untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Melalui reformasi birokrasi ini diharapkan di jajaran PPET LIPI akan tumbuh : birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional birokrasi yang mampu merespon perubahan dengan tindakan yang produktif birokrasi yang punya kemampuan untuk membuat yang tidak produktif menjadi produktif, birokrasi yang peka dan tanggap terhadap peluang dan tantangan, tidak terpaku dalam rutinitas, birokrasi yang berwawasan masa depan, sistemik, dan birokrasi yang mampu memaksimumkan pendayagunaan sumberdaya. 2.3 KRITERIA KEBERHASILAN Salah satu ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah semua program selesai dengan baik dan dilakukan secara konsisten.
| H a l
Berpedoman pada PermenPan dan RB Nomor : 20 Tahun 2010, program reformasi birokrasi PPET LIPI yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 ‐ 2014, beserta tujuan dan sasaran/targetnya dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan rincian kegiatan dari setiap program yang direncanakan serta hasil yang diharapkan dari masing‐masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.
| H a l
Tabel 2. TUJUAN DAN TARGET PROGRAM REFORMASI BIROKARASI PPET LIPI 2010‐2014. No 1.
2.
3.
4.
5.
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
TUJUAN
TARGET
Mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan a. mekanisme kerja organisasi PPET LIPI, serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya b. c. menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. PENATAAN DAN Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi a. PENGUATAN PPET LIPI secara proporsional sesuai dengan kebutuhan ORGANISASI pelaksanaan tugas, sehingga menjadi organisasi yang b. tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). PENATAAN Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, a. TATALAKSANA proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di PPET LIPI. b. c. PENATAAN Untuk meningkatkan profesionalisme SDM PPET LIPI, a. SISTEM yang didukung oleh sistem rekrutmen, diklat dan b. MANAJEMEN SDM promosi berbasis kompetensi, serta pembinaan disiplin c. d. APARATUR e. PENGUATAN Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan a. PENGAWASAN yang bersih dan bebas KKN di PPET LIPI. b.
Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai PPET LIPI dalam melakukan reformasi birokrasi; Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja PPET LIPI; Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi bidang/bagian di PPET LIPI; Meningkatnya kapasitas PPET LIPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di PPET LIPI; Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di PPET LIPI; Meningkatnya kinerja di PPET LIPI. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di PPET LIPI; Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di PPET LIPI; Meningkatnya disiplin pegawai PPET LIPI; Meningkatnya efektivitas manajemen SDM di PPET LIPI; Meningkatnya profesionalisme SDM di PPET LIPI.
Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan barang/kekayaan milik negara di PPET LIPI; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan dan barang/kekayaan milik negara di PPET LIPI; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan barang/kekayaan milik negara di PPET LIPI; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di PPET LIPI.
| H a l
No 6.
7.
8.
PROGRAM
TUJUAN
TARGET
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja PPET LIPI.
a. Meningkatnya kinerja PPET LIPI; b. Meningkatnya akuntabilitas PPET LIPI.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik PPET LIPI sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
a. Meningkatnya jumlah hasil litbang PPET LIPI yang diterapkan di masyarakat b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) oleh PPET LIPI; c. Meningkatnya jumlah unit pelayanan di PPET LIPI yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional. Memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.
| H a l
Tabel 3. PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKARASI PPET LIPI 2010‐2014, SERTA HASIL YANG DIHARAPKAN. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
KEGIATAN 1. Pembentukan tim manajemen perubahan
Tim Reformasi Birokrasi PPET LIPI ,
2. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai
PENATAAN DAN PENGUATAN 1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi ORGANISASI
PENATAAN TATALAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
HASIL YANG DIHARAPKAN
a. Penambahan Subbagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha, peningkatan Eselon dan perubahan tusi pada Subbagian Jasa dan Informasi menjadi Bidang Jasa dan Informasi Iptek, serta Penurunan Eselon dan perubahan tusi pada Bidang Sarana Penelitian menjadi Subbagian Sarana dan Prasarana b. Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
2. Penguatan unit kerja yang menangani tatalaksana, kepegawaian, informasi, serta pelayanan publik
Unit kerja yang efektif, yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RB
Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi 1. Penataan sistem rekrutmen pegawai
Tersedianya dokumen SOP yang mutakhir untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PPET LIPI Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel
2. Analisis jabatan
Dokumen peta dan uraian jabatan
3. Evaluasi jabatan
Peringkat jabatan dan harga jabatan
4. Penyusunan standar kompetensi jabatan
Dokumen kualifikasi jabatan
| H a l
PROGRAM
KEGIATAN
HASIL YANG DIHARAPKAN
5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi
Peta profil kompetensi individu
6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu
Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur
7. Pengembangan database pegawai
Tersedianya data pegawai yang mutahir dan akurat
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
PENGUATAN PENGAWASAN
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Tersedianya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Penyusunan dan penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu (SMM) lembaga litbang berstandar internasional
Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik Lahirnya UKM/industri berbasis hasil litbang PPET LIPI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
1. Monitoring
Tersedianya laporan monitoring
Fokus dan konsisten dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan a. Diterapkannya SMM secara konsisten b. Terwujudnya sistem yang mampu mendorong peningkatan kinerja PPET LIPI menuju lembaga litbang kelas dunia
| H a l
PROGRAM
QUICK‐WINS
KEGIATAN
HASIL YANG DIHARAPKAN
2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)
Tersedianya laporan evaluasi tahunan
Publikasi Ilmiah
| H a l
2.4
AGENDA PRIORITAS
Secara ringkas rencana pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi PPET LIPI 2010 ‐ 2014 disajikan pada Tabel Rencana Tindak Reformasi Birokrasi PPET LIPI, yaitu pada Tabel 4. Sebagaimana disebut dimuka bahwa arah reformasi birokrasi PPET LIPI 2010‐2014 adalah peningkatan dan penguatan efektifitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik PPET LIPI, maka kegiatan‐kegiatan yang secara langsung menunjang fokus tersebut menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahap awal. Kegiatan‐kegiatan yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2012, antara lain adalah : a. Dalam aspek organisasi, diharapkan sudah disetujui usulan perubahan struktur di Subbagian Umum, Subbagian Jasa dan Informasi, dan Bidang Sarana Penelitian. b. Penyempurnaan dan penerapan SOP pelaksanaan tugas fungsi PPET LIPI. c. Reakreditasi (ISO 17025) Laboratorium Pengujian PPET LIPI. Pelaksanaan program Quick Wins : Publikasi Ilmiah 2.5
WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
Tahapan pelaksanaan setiap program dan aktivitas reformasi birokrasi mencakup kegiatan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2011 dan dan yang direncanakan sampai dengan tahun 2014. 2.6
PENANGGUNGJAWAB
Penanggung jawab setiap kegiatan program dan aktivitas reformasi birokrasi diberikan kepada TIM PME PPET LIPI, yang mencakup unsur Kepala Bagian, Kepala Bidang, Peneliti senior, dan Fungsional Perencana. Adapun susunan TIM PME PPET LIPI adalah sebagai berikut: Ketua
: DR. Purwoko Adhi
Sekretaris
: Drs. Agus Herwanto, MM., MBA
Anggota
: DR. Goib Wiranto
DR. Mashury
DR.Ir. Yuyu Wahyu, MT
Suhana Hermana, ST
Rr. Widhya Yusi Samirahayu, SE., MT
2.7
RENCANA ANGGARAN
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi direncanakan secara total sebesar Rp. 75.000.000,‐
| H a l
Tabel 3. RENCANA TINDAK REFORMASI BIROKRASI PPET LIPI PROGRAM DAN KEGIATAN A. MANAJEMEN PERUBAHAN Pembentukan tim manajemen perubahan PPET LIPI
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) Terbentuknya tim manajemen perubahan PPET LIPI (Tim PMO)
‐
‐ ‐
Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
‐
‐
‐
‐ ‐
TAHAPAN KERJA
Pembentukan Tim PMO yang beranggotakan Tim PME PPET LIPI Penyusunan tugas‐tugas tim Penerbitan SK Tim PMO PPET LIPI Penyusunan strategi manajemen perubahan, rencana, dan aktivitas manajemen perubahan Penyusunan strategi dan rencana komunikasi
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
Reviu organisasi, melalui diskusi internal tiap bid/bag. Diskusi (FGD)/pembahasan oleh tim Perumusan road‐ map RB bersama manajemen
KRITERIA KEBERHASILAN
RENCANA ANGGARAN
1. Terbentuknya tim RB berdasarkan SK Kapus 2. Rencana Kerja Tim
Kepala PPET LIPI
1.
Tim PME PPET LIPI Tim PME PPET LIPI dan pejabat struktural terkait
Kepala PPET LIPI
ersedianya dokumen strategi perubahan, 2. erlaksananya strategi komunikasi (membuat dan menampilkan slogan di lokasi strategis satker),
PENANGGUNG JAWAB
1. ersosialisasikannya program RB kepada seluruh pegawai 2. erbangunnya semangat perubahan untuk peningkatan kinerja 3. inimnya resistensi terhadap program RB
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
B. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi PPET LIPI
C. PENATAAN TATALAKSANA Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
D. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Penataan sistem rekrutmen pegawai
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) ‐
Tersedianya peta tugas dan fungsi PPET LIPI yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
‐
‐
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
TAHAPAN KERJA
Sosialisasi program RB
Menyusun Naskah Akademik Perubahan Struktur Organisasi PPET LIPI Mengusulkan Dokumen Naskah Akademik kepada Deputi Bidang IPT LIPI
KRITERIA KEBERHASILAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
Tercapainya pelaksanaan RB dan komitmen seluruh pegawai
Kepala PPET LIPI
1. Terbentuknya penambahan Sub Bagian Keuangan 2. Peningkatan eselon untuk subbag. Jasa dan Informasi Eselon IV.a menjadi Eselon III.a 3. Perubahan tusi tiga bidang penelitian
Ketua Tim PME PPET LIPI
Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
‐
Pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien
Ketua Tim PME PPET LIPI
Melakukan revisi dan menyempurnakan 56 buah SOP Menyebarluaskan SOP hasil revisi di lingkungan PPET LIPI melalui milis PPET LIPI
Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan
‐
Tersedianya CPNS sesuai dengan perencanaan dan kompetensi yang dibutuhkan
Ka. Bag. TU PPET LIPI
‐
Membuat usulan CPNS dari setiap bagian/bidang ke Deputi Bidang IPT LIPI
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
Analisis jabatan
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) berbasis kompetensi Tersedianya uraian ‐ jabatan ‐
Evaluasi jabatan
Tersedianya Peringkat jabatan
Penyusunan standar kompetensi jabatan
Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan Tersedianya peta profil kompetensi individu
Asesmen individu berdasarkan kompetensi
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
TAHAPAN KERJA
KRITERIA KEBERHASILAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
Menyusun pemutakhiran data jabatan setiap ada perubahan Membuat SK perubahan analisis jabatan Menyusun informasi dan evaluasi jabatan Meng‐input ke SIMPEG
Tersajikannya analisis jabatan yang mutakhir
Ka. Bag. TU PPET LIPI
Tersajikannya peringkat jabatan sesuai dengan harga jabatan
Ka. Bag. TU PPET LIPI
Menyusun pemutakhiran dokumen standar kompetensi
Tersajikannya dokumen standar kompetensi yang mutakhir
Ka. Bag. TU PPET LIPI
‐
Menyusun pemutakhiran peta jabatan setiap ada perubahan
Tersajikannya peta jabatan yang mutakhir
Ketua Tim PME PPET LIPI
Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 (telah dilaksanakan pada bulan September 2010 dan sudah dilakukan uji coba per 1 Oktober 2010) Menyediakan alat kehadiran (finger‐scan) dengan spesifikasi sesuai kebutuhan (tahun 2011) Melaksanakan presensi kehadiran sebanyak 3 kali Membuat laporan
Meningkatnya tingkat disiplin pegawai 100%
Ka. Bag. TU PPET LIPI
‐ ‐
Penerapan sistem penilaian kinerja individu
Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur
‐
‐
‐ ‐
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) ‐
‐
‐
Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
E.
Terjadinya peningkatan ketaatan efiseinsi dan efektivitas pelaksanaan tugas
‐
PENGUATAN PENGAWASAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
TAHAPAN KERJA
‐ ‐ ‐
‐
kehadiran per triwulan Menerapkan punishment atas terjadinya setiap pelanggaran Menerbitkan SK pelanggaran disiplin untuk pegawai yang terkait Mencatat setiap pelanggaran dalam buku rapor pegawai berkenaan Melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan Meng‐input ke SIMPEG Membuat perencanaan diklat fungsional Peneliti dan Non Peneliti, diklat administrasi, diklat teknis Membuat usulan peserta diklat Fungsional Peneliti dan Non Peneliti ke Pusbindiklat Peneliti, dan diklat administrasi dan teknis ke instansi berkenaan
Sosialisasi substansi SPIP kepada seluruh pegawai PPET LIPI
KRITERIA KEBERHASILAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
Tersajikannya database pegawai yang mutakhir
Ka. Bag. TU PPET LIPI
Meningkatnya SDM fungsional Peneliti, fungsional Non Peneliti, kompetensi SDM bidang administrasi, teknis
Ka. Bag. TU PPET LIPI
Meningkatnya ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Ketua Tim PME PPET LIPI
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Æ Peningkatan peran Tim PME PPET LIPI
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) dan fungsi ‐ ‐
Terjadinya ‐ peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja ‐
Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang
Mengumpulkan data pendukung LAKIP (RKT, PKT) Menyusun LAKIP sesuai PerMenpan ‐ Menyampaikan dokumen LAKIP ke Deputi Bidang IPT LIPI, Settama, Inspektorat, BPK LIPI Pembentukan SK Tim Manajemen Mutu
Tim PPET LIPI yang ‐ lebih berperan dalam melakukan ‐ penguatan sistem pengendalian intern ‐
‐
F.
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
TAHAPAN KERJA
Penerapan SPIP Monitoring, evaluasi, penyempurnaan dalam penerapan SPIP Penerbitan SK Tim PME PPET LIPI Penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran Pelaksanaan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Penerapan system verifikasi berjenjang terhadap laporan keuangan dan BMN
Menyiapkan dokumen dan prosedur pelaksanaan kegiatan
KRITERIA KEBERHASILAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya peran Tim PME PPET LIPI dalam melakukan pengendalian intern 2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan BMN
Ketua Tim PME PPET LIPI
Tersajikannya LAKIP yang memenuhi pedoman PerMenpan
Ketua Tim PME PPET LIPI
Kepala PPET LIPI
Meningkatnya system manajemen kinerja organisasi sesuai standar mutu ISO 9002
Ketua Tim PME PPET LIPI
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPET LIPI G. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Penerapan standar pelayanan PPET LIPI
INDIKATOR KINERJA TAHAPAN KERJA KELUARAN (OUTPUTS) terukur yang mengacu pada sistem manajemen mutu ISO9002 Tersusunnya ‐ Menyusun target IKU Indikator Kinerja setiap tahun sesuai Utama (IKU) PPET rencana yang akan dicapai LIPI
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
Realisasi IKU sesuai target
Ketua Tim PME PPET LIPI
Meningkatnya pelayanan penerimaan order pengujian bahan magnet laboratorium BUBM sesuai ISO 17025 Terbentuknya laboratorium pengujian Bahan Magnet yang terakreditasi Meningkatnya jumlah kerja sama
Kepala PPET LIPI
Kepala Bidang BKME PPET LIPI
Kepala PPET LIPI
Pembentukan SK Tim Manajemen BUBM (setiap tahun dilakukan pemutakhiran)
‐
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Terjadinya peningkatan alih teknologi baik berupa hasil penelitian maupun ilmu pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat
‐
Pengajuan akreditasi Laboratorium Bidang Uji Bahan Magnet (BUBM) sesuai ISO 17025 Membuat rencana kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Memperkuat kegiatan implementasi hasil penelitian di masyarakat Penerimaan bimbingan teknis untuk peneliti luar, siswa, dan mahasiswa
Tersedianya laporan
‐
H. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring
Menyusun proposal
PENANGGUNG JAWAB
‐
‐
RENCANA ANGGARAN
Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik
‐
KRITERIA KEBERHASILAN
Ketua Tim PME PPET LIPI
Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang digunakan di masyarakat Meningkatnya bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna
Kualitas hasil penelitian
Ketua Tim PME
Ka. Bag. TU PPET LIPI
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) monitoring
TAHAPAN KERJA
‐ ‐
‐
‐
Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)
Tersedianya laporan evaluasi tahunan
‐
‐
‐
‐
‐
kegiatan penelitian tahun berkenaan Membuat perencanaan pelaksanaan monitoring Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan monitoring kepada Para Peneliti Utama berkenaan Mendokumentasikan hasil monitoring setiap 2 semester dan dibuat laporannya Menyampaikan laporan kepada Ka. PPET LIPI dan diinformasikan kepada para Peneliti Utama terkait Mengumpulkan proposal kegiatan penelitian tahun berkenaan Mengumpulkan data‐data kepegawaian tahun berkenaan Mengumpulkan rekapitulasi realisasi anggaran semua kegiatan tahun berkenaan Mengumpulkan data terkait jasa dan informasi ilmiah (MoU, jasa pengujian, sewa alt, dll) Mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan tahunan
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
KRITERIA KEBERHASILAN
RENCANA ANGGARAN
semakin meningkat
Tersajikannya Laporan Tahunan yang dapat memberikan informasi yang akuntabel
PENANGGUNG JAWAB PPET LIPI
Ketua Tim PME PPET LIPI
| H a l
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS)
‐
Evaluasi (dilakukan setiap lima tahun)
Tersedianya laporan evaluasi lima tahunan
WAKTU PELAKSANAAN 2011 2012 2013 2014
TAHAPAN KERJA
‐
‐
dalam bentuk laporan tahunan dan laporan teknis kegiatan penelitian Menyampaikan laporan tersebut kepada Deputi Bidang IPT LIPI, Inspektorat LIPI, BPK LIPI, dan BKPI LIPI Mengumpulkan dokumen terkait 2010‐2014 untuk dievaluasi Menyampaikan laporan tersebut kepada Deputi Bidang IPT LIPI, Inspektorat LIPI, BPK LIPI, dan BKPI LIPI
KRITERIA KEBERHASILAN
Tersajikannya Laporan evaluasi lima tahunan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur ataupun referensi pelaksanaan kegiatan lima tahun berikutnya
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
Ketua Tim PME PPET LIPI
| H a l
BAB III PENUTUP Roadmap Reformasi Birokrasi PPET LIPI menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2011‐2014 dengan memiliki rencana kerja yang rinci dan berkelanjutan serta diharapkan akan menghasilkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penelitian. Dalam rencana kerja rinci dan berkelanjutan, Roadmap reformasi birokrasi memberi informasi penting terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan, perkiraan biaya, dan target serta indikator pencapaiannya. | H a l
DAFTAR PUSTAKA : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Laporan Akuntabilkitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010, Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2010, Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010‐2014 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan 8. Surat Keputusan Kepala LIPI No. 1151/M/2001, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 9. Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010, Tentang RPJMN 2010‐2014, Buku II Bab IV : Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
| H a l
