Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN Tri Widodo W. Utomo
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Keterkaitan Roadmap RB 2015-2019 dengan Dokumen Lain 3 Dimensi Pemb.angunan (RPJMN 2015-2019)
Agenda Pemb. Nas. Butir 3 dan 4
• PEMBANGUNAN MANUSIA • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan • Mental / Karakter • Pembangunan Sektor Unggulan. • Pemerataan & Kewilayahan.
• Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. • Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas RB Nasional.
Nawacita Butir 2 • Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3 Sasaran RB 2015-2019 *) • Birokrasi yang bersih & akuntabel • Birokrasi yang efektif & efisien • Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Tantangan Permasalahan RB
Birokrasi belum sepenuhnya bersih & akuntabel
Birokrasi belum efektif & efisien
• Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. • Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yg bersih dan bebas KKN. • Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. • Manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal.
•Tata kelola pemerintahan yg baik belum sepenuhnya diterapkan diterapkan. •Lemahnya penegakan hukum. •Pengadaan barang/jasa belum dapat diselenggarakan secara efektif & efisien. •Kelembagaan pemerintah belum efektif. •Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien. •Manajemen SDM Aparatur (ASN, TNI, dan Polri) belum berjalan secara efektif. •Inefisiensi penggunaan anggaran. •Diklat Kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi.
Pelayanan publik belum berkualitas • Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien. • Praktek pungutan liar dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi. • Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik.
Sasaran RB 2015-2019 Birokrasi yg Bersih & Akuntabel •Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. •Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. •Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. •Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
Birokrasi yg Efektif & Efisien •Penguatan agenda RB Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. •Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. •Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government. •Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. •Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif. •Peningkatan kualitas kebijakan publik. •Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. •Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. •Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
Birokrasi yg Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas •Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: 1) Implementasi UU Pelayanan Publik, 2) Pemanfaatan ICT, 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan, 4) Budaya pelayanan, 5) Quick Wins. •Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik: 1) Penguatan monev kinerja, 2) Efektivitas pengawasan, 3) Sistem pengaduan, 4) Penerapan reward and punishment.
Tugas LAN Dalam Kerangka Agenda Prioritas RB 2015-2019 KELEMBAGAAN
SDM APARATUR
PELAYANAN PUBLIK
• Audit/ Review Organisasi K/L/ Pemda. • Desain kelembagaan birokrasi. • Penataan Kelembagaan untuk mendukung Prioritas Presiden.
• Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN. • Akselerasi implementasi UU ASN secara konsisten. • Penyempurnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja. • Penguatan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani.
• Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. • Modernisasi sistem dan manajemen Pelayanan Publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan). • Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik. • Membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter. • Penguatan integritas dalam pelayanan publik.
Catatan Kritis thd Roadmap RB 2015-2019
RMRB 2015-2019 mengusung Sasaran yang “berbeda” dibanding RMRB 2010-2014. Sasaran terkait “Bebas KKN” dan “Kapasitas” birokrasi tidak ada lagi. Bagaimana mengukur keberlanjutan sasaran 5 tahun sebelumnya jika tidak terakomodir dalam roadmap 5 tahun kedepan? ada keterputusan antar roadmap & tidak terbangun sebuah trajectory reformasi. Tidak ada deskripsi dan tolok ukur thd konsep Dynamic Governance sebagai Tujuan Jangka Panjang pelaksanaan RB mustahil mengukur keberhasilan 5 thn kedepan jika tujuan akhir masih kabur. Roadmap untuk setiap Sasaran berdasarkan tahun pencapaiannya tidak dilengkapi dengan target kuantitatif. Misal: target berupa “Tersusunnya penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas” (2015) apa wujud konkritnya? Atau, “Meningkatnya integritas birokrasi” (2017), seberapa besar peningkatannya, dan apa tolok ukurnya?
Terima Kasih Januari 2016
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
