SAMBUTAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA SEMINAR BAKOHUMAS DI KEMENTERIAN PAN DAN RB JAKARTA, 25 SEPTEMBER 2012
“PERAN HUMAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN MELAYANI”
• Yang saya hormati Wakil Menteri PAN dan RB, Bapak Eko Prasojo, • Ketua Umum Bakohumas Pusat, • Deputi Bidang SDM Aparatur, Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, dan Staf Ahli Bidang Hukum • Kepala Biro Hukum dan Humas dan para • peserta seminar serta hadirin yang saya banggakan
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua; Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti seminar dalam keadaan sehat wal’afiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi –tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu
sekalian untuk memenuhi undangan kami dalam rangka berbagi informasi. Acara ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menunjang
suksesnya penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) melalui reformasi birokrasi. Seperti kita ketahui bersama, belum lama ini, tepatnya tanggal 8 September 2012 sebanyak 20 kementerian/lembaga serta 21 pemerintah daerah telah menyelenggarakan test kompetensi dasar (TKD) untuk rekruitmen CPNS, setelah tahun 2011 tidak ada kegiatan sejenis, karena masih moratorium. Tahun 2012 ini sebenarnya juga masih moratorium, tetapi ada jabatan khusus dan mendesak yang yang pengadaannya tidak bisa ditunda.
Rekruitmen CPNS tahun ini terasa berbeda dengan
pelaksanaan test beberapa tahun terakhir, yang dilaksanakan oleh masingmasing
instansi
atau
pemerintah
daerah.
Test
CPNS
tahun
ini
diselenggarakan serentak, dilakukan bekerjasama dengan konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN) dan diawasi oleh ICW serta LSM, dan diumumkan
serentak.
Alhamdulillah,
pelaksanaan
agenda
nasional
reformasi birokrasi itu telah berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa rekruitmen CPNS yang bersih, akuntabel, fair, obyektif dan berkualitas, merupakan komitmen pemerintah, terutama Kementerian PAN dan RB. Harus dimaklumi juga bahwa rekruitmen CPNS ini merupakan gerbang pertama dalam menata manajemen PNS, guna mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan melayani, yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi.
Saudara sekalian yang berbahagia, Reformasi birokrasi ditempatkan di urutan pertama dari 11 priotitas pembangunan nasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan itu, telah ditetapkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi. Kesembilan program itu adalah (1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan jumlah dan distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); (6) Penyederhanaan Perizinan Usaha; (7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; (8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS. Dari 9 (Sembilan) program percepatan Reformasi Birokrasi, sejumlah program yang telah berjalan di antaranya rekruitmen CPNS tahun ini yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Program sebelumnya yang telah berjalan adalah diklat analis jabatan bagi 4.125 pegawai dari seluruh Indonesia, dengan masing-masing instansi K/L dan pemerintah daerah diwakili oleh 7 pegawai. Mereka merupakan ujung tombak dalam penghitungan jumlah dan kebutuhan PNS di masing-masing instansi. Hal itulah yang menjadi dasar dalam penentuan formasi PNS, sehingga tahun ini hanya ada sedikit instansi yang memperoleh formasi tambahan CPNS. Selain diklat analisis jabatan, Kementerian PAN dan RB juga sudah melaksanakan promosi terbuka untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Eselon I di ANRI dan Eselon I di Kementerian PAN dan RB. Kebijakan itu selanjutnya akan
diperluas untuk eselon II, di seluruh kementerian/lembaga. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk membangun birokrasi yang professional, terbuka untuk pegawai yang memenuhi syarat, sehingga birokrasi ini tidak lagi sebagai zona nyaman (comfort zone), tetapi menjadi (competitive zone). Hal ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kemenetrian PAN dan RB juga telah meluncurkan Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online. Dengan demikian proses pengusulan dokumen, penilaian, sampai konsultasi dapat dilakukan secara online, sehingga tidak harus selalu datang ke Kementerian PAN dan RB, misalnya hanya sekadar konsultasi soal quick wins atau yang lainnya. Hal ini seiring dengan upaya untuk mendorong seluruh kementerian/lembaga dan 99 pemerintah daerah melaksanakan reformasi birokrasi hingga tahun 2013 mendatang. Hal lain yang juga perlu kita cermati, kami juga terus mendorong seluruh instansi baik pusat maupun daerah untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kementerian PAN dan RB juga mendorong PPATK untuk menelusuri harta kekayaan calon pejabat eselon I dan II, sehingga para petinggi birokrasi nantinya berisi orangorang yang betul-betul bersih. Selain itu, kami juga mendorong agar pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diperluas, sampai ke pegawai golongan II/d. Khusus Kementerian PAN dan RB, yang juga sebagai bagian dari target reformasi birokrasi, kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang signifikan, baik dalam meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan pelayanan
kepada
stakeholders,
serta
langkah-langkah
lain
yang
diperlukan. Kami juga terus melakukan kampanye untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional dan melayani.
Hadirin yang berbahagia, Dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam merealisasikan berbagai program tersebut, Kementerian PAN dan RB tidak bisa sendirian. Peran aktif dari kementerian/lembaga serta pemda merupakan kunci utama, karena merekalah aktor utama dari kebijakan ini. Selain itu, pemerintah juga harus mengkomunikasikan semua ini kepada masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen bangsa lainnya. Karena itulah, melalui forum yang baik ini saya mengajak para insan humas untuk bertanya kepada kita masing-masing, sudahkah humas melakukan reform, dan sejauh mana humas berperan dalam percepatan reformasi birokrasi di institusi masing-masing ? Hal itu perlu kita jawab, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Humas harus mampu berperan sebagai agen perubahan, dan menjadi mesin pendorong reformasi birokrasi. Humas bukan sebagai penonton reformasi birokrasi, tetapi merupakan pelaku utama, bahkan semestinya menjadi role model yang bisa diteladani jajaran birokrasi dari unit-unit lain. Melalui seminar ini, kami juga mengajak jajaran Bakohumas untuk lebih proaktif, dan tidak terjebak dalam rutinitas. Seminar Bakohumas, yang sudah berjalan dengan baik selama ini, kiranya perlu lebih diberi warna yang khas, diberi target-target tertentu sehingga kehadiran Bakohumas benar-benar menjadi sesuatu yang dibutuhkan, dan bisa
memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh institusi masing-masing, masyarakat sekitar, serta bangsa Indonesia tercinta ini. Akhirnya, saya ucapkan selamat berseminar, selamat berjuang untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan melayani. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Tasdik Kinanto
