PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Oleh:

Menteri Dalam Negeri Jakarta, 28 Mei 2013 2013

KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI

MAKNA REFORMASI BIROKRASI

LANDASAN HUKUM

UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEMATIK DAN TERENCANA MENUJU TATANAN ADMINISTRASI PUBLIK YANG LEBIH BAIK

PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025; PERMENPAN-RB NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014.

2

1

BEBERAPA MASALAH BIROKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

MASIH ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH; ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BELUM TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN (TERMASUK ORGANISASI PEMDA); MASIH ADANYA PRAKTEK PENYALAHGUNAAN WEWENANG; PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MENGAKOMODASI KEPENTINGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT; MANAJEMEN SDM YANG BELUM EFEKTIF DAN OPTIMAL UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR; POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG BELUM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN, EFEKTIF, PRODUKTIF, DAN PROFESIONAL; 3

Tujuan

Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah.

TUJUAN DAN SASARAN BIROKRASI REFORMASI

Sasaran

Meningkatnya kinerja birokrasi yg berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, & terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah

4

2

Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan

SEMBILAN PROGRAM UTAMA REFORMASI BIROKRASI

Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Ketatalaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN PIMPINAN SERTA KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS BIROKRAT PELAKSANA 5

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007 1. Dasar Pembentukan dengan Perda. 2. Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan). 3. Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD. 4. Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD (Badan atau Kantor). 5. Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD. 6. Eselon. 7. Staf Ahli. 8. Perangkat Daerah Otonom Baru. 9. Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus. 10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an 11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.

3


POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD). Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah. Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD). Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib). Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.


POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundangundangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan. Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural). Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.

4


PRINSIP – PRINSIP PENATAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.

Penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat.

2.

Penataan SKPD setidaknya mengikuti prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran (struktur), pendelegasian kewenangan, tata kerja yang jelas, dll.

3.

Pembentukan SKPD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing.

4.

Kesamaan nomenklatur antara K/L dengan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sikronisasi program pusat dan daerah.

5.

Pengembangan Jabatan Fungsional.

ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013

5

BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013 0 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua

dalam miliar rupiah

10,000

20,000

30,000

10,739.32 16,686.40 8,942.47 10,006.33 3,708.04 5,313.78 3,884.33 9,141.03 2,508.12 8,352.92 12,808.90 7,175.62

29,804.41 30,041.18

4,725.53 6,108.52 5,240.26 6,825.51 11,431.90 1,959.02 5,021.93 2,229.99 4,926.97 12,034.94 4,945.56 6,515.75 5,669.62 7,486.30 3,853.29 2,518.47 8,676.30

32,328.60

RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH 0%

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

20%

40%

60%

39.11% 41.56% 51.02% 31.19% 34.20% 41.58% 49.59% 35.80% 38.40% 46.18% 28.10% 42.26% 35.86% 50.13% 53.39% 46.35% 38.89% 37.93% 40.05% 23.67% 44.56% 49.02% 48.79% 47.12% 47.31% 46.70% 42.49% 49.22% 48.78% 47.41% 36.12% 29.00% 24.44%

BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2013 0 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

dalam miliar rupiah

4,000

8,000

12,000

1,300.48 723.65 730.71 1,290.21 426.13 579.90 543.16 735.29 384.60 706.01 2,102.40 607.14 1,933.58 628.36 2,807.21 624.83 479.36 806.69 1,524.88 249.12 550.06 313.43 488.45 969.07 577.48 821.95 604.16 581.35 458.01 301.77 947.78 427.92

12,808.90



20%

40%

11.04% 8.16% 22.05% 15.30% 16.68% 21.86% 30.72% 12.76% 20.14% 16.01% 28.10% 12.00% 10.03% 15.19% 25.60% 18.28% 18.72% 18.82% 17.72% 11.82% 21.78% 28.04% 29.05% 22.12% 17.17% 28.32% 19.04% 24.28% 24.21% 29.17% 21.50% 11.80% 10.06%

6

BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013 0 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

dalam miliar rupiah

10,000

20,000

30,000

9,438.84 15,962.76 8,211.76 8,716.13 3,281.91 4,733.88 3,341.17 8,405.74 2,123.53 7,646.92 0.00 6,568.48 4,097.16

27,702.01 28,107.60

29,521.39 5,483.68 4,760.90 6,018.82 9,907.02 1,709.89 4,471.87 1,916.56 4,438.53 11,065.87 4,368.08 5,693.80 5,065.46 6,904.95 3,395.29 2,216.70 7,728.52 2,656.41



20%

40%

60%

80%

60.19% 51.02% 57.77% 36.85% 39.60% 46.74% 55.09% 42.51% 45.94% 55.92% 0.00% 52.26% 47.06% 59.56% 64.06% 54.28% 44.32% 42.25% 48.18% 28.00% 52.58% 53.99% 54.89% 53.81% 55.91% 51.09% 51.67% 56.10% 53.33% 51.78% 39.81% 35.32% 31.75%

BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2013 0 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

dalam miliar rupiah

10,000

20,000

30,000

7,726.19 11,550.84 5,492.14 7,121.37 1,949.89 3,798.20 2,845.77 6,042.65 1,798.94 6,339.78 0.00 20,354.22 3,759.48 24,570.68 3,459.42 24,151.73 4,445.67 4,232.84 4,975.21 7,117.42 1,709.89 3,094.94 1,484.11 3,843.67 9,354.98 3,389.76 5,060.07 4,183.52 6,331.13 2,630.47 1,561.04 7,259.61 2,330.29



20%

40%

60%

80%

60.37% 52.59% 57.24% 34.77% 34.30% 45.38% 53.63% 39.59% 45.02% 56.11% 0.00% 54.14% 50.69% 60.62% 65.76% 56.82% 43.02% 40.61% 47.62% 26.62% 52.58% 53.04% 53.54% 53.28% 56.61% 48.48% 52.35% 55.60% 52.30% 49.07% 35.75% 34.58% 30.25%

7

BELANJA PEGAWAI PADA KOTA SE-INDONESIA TA 2013 0 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

2,000

dalam miliar rupiah 4,000

6,000

8,000

1,712.65 4,411.92 2,719.62 1,594.76 1,332.02 935.68 495.40 2,363.09 324.58 1,307.13 0.00 7,347.80 2,809.00 3,536.92 637.74 5,369.65 1,038.01 528.06 1,043.61 2,789.60 0.00 1,376.92 432.45 594.86 1,710.89 978.32 633.73 881.94 573.82 764.82 655.67 468.91 326.11



20%

40%

60%

80%

59.39% 47.32% 58.87% 50.35% 51.17% 53.26% 65.29% 52.40% 51.82% 54.98% 0.00% 47.67% 42.93% 53.09% 56.19% 45.20% 50.96% 62.46% 51.06% 32.26% 0.00% 56.28% 60.07% 57.49% 52.33% 62.77% 46.81% 58.62% 68.26% 63.91% 54.55% 52.80% 49.34%

ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

8


ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NO 1

POKOK PERMASALAHAN DASAR PEMBENTUKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (TERJADI POLITISASI DALAM PEMBENTUKAN SKPD).

ARAH KEBIJAKAN DASAR PEMBENTUKAN SKPD DIATUR DENGAN PERDA (MENGATUR POLA ORGANISASI) SEDANGKAN KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR / BUPATI/WALIKOTA. PASAL 2 RPP REV PP 41 TAHUN 2007.

RPP REVISI PP 41 THN 2007 ALT 1 PASAL 2 1.

POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI.

2.

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.

ALT 2 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI.


ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NO

2

POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

RPP REVISI PP 41 THN 2007

TERJADI POLA ORGANISASI YANG SAMA ANTAR DAERAH (PROVINSI DAN KAB/KOTA), TIDAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, KEBUTUHAN, POTENSI, DAN KARAKTERISTIK DAERAH.

MENGATUR SECARA TEGAS DAN JELAS URUSAN ANTARA PROVINSI DENGAN KAB/KOTA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN DINAS (SEMUA URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS DAN NON URUSAN/ PENUNJANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN).

LAMPIRAN KRITERIA VARIABEL DINAS DAN BADAN DIBENTUK DEGAN TIPOLOGI A, B, DAN C (PASAL8, PASAL 17,PASAL 10 DAN PASAL 19). REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

9



3

POKOK PERMASALAHAN PERUMPUNAN MENYEBABKAN KESULITAN DALAM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN K/L DAN KESULITAN DALAM MENETAPKAN KOMPETENSI PIMPINAN SKPD).

ARAH KEBIJAKAN


SETIAP URUSAN PASAL 16 DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS, SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU URUSAN PENUNJANG DINAS. DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN



POKOK PERMASALAHAN SUSUNAN ORGANISASI SKPD DIBUAT TIDAK BERDASARKAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DALAM ARTI PEMDA CENDERUNG MENGAMBIL POLA MAKSIMAL.

ARAH KEBIJAKAN SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS , DINAS DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) TIPE. a. DINAS TIPE A DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG BESAR; b. ….lanjut……..

RPP REVISI PP 41 THN 2007 PASAL 8, PASAL 10, PASAL 17 DAN PASAL 19 SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS, DALAM BEBERAPA TIPOLOGI.

10



POKOK PERMASALAHAN LANJUTAN

ARAH KEBIJAKAN


b. DINAS TIPE B DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG SEDANG; DAN c. DINAS TIPE C DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG KECIL. DEMIKIAN JUGA UNTUK BADAN DIBAGI MENJADI 3 TIPE A,B DAN C


ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO

5

POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

ESELON TERPOLA SECARA NASIONAL TANPA MEMPERHATIKAN BEBAN KERJA (ESELON SEKDA PROVINSI BABEL DENGAN PROVINSI JAWA TIMUR SAMA YAITU ESELON IB).

ESELON KEPALA DINAS DAN KEPALA BADAN DIBEDAKAN ANTARA SATU PROVINSI DAN PROVINSI YANG LAIN, ANTARA SATU KAB/KOTA DAN KAB/KOTA YANG LAIN BERDASARKAN FAKTOR UMUM DAN FAKTOR TEKNIS SEDANGKAN ESELON SEKDA ANTARA PROVINSI DENGAN PROVINSI YANG LAIN, ANTARA KAB/KOTA DENGAN KAB/KOTA YANG LAIN BELUM DIBEDAKAN


PASAL 36 DAN PASAL 37 WACANA AKAN DIBEDAKAN : ESELONISASI SETDA PROVINSI DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KAB/KOTA. ESELONISASI SETDA KAB/KOTA DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH.

11



6

POKOK PERMASALAHAN NOMENKLATUR SKPD ANTAR PROV/KAB/KOTA SANGAT VARIATIF.

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT PROVINSI TERDIRI: 1. SETDA; 2. SETWAN; 3. DINAS; 4. BADAN; 5. UNIT PELAKSANA DAERAH.


SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS DAN NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI DISESUAIKAN DENGAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH. AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEKNIS.

PERANGKAT KAB/KOTA TERDIRI: 1. SETDA; 2. SETWAN; 3. DINAS; 4. BADAN; 5. UNIT PELAKSANA DAERAH; 6. KECAMATAN.



7

POKOK PERMASALAHAN KRITERIA VARIABEL HANYA MENENTUKAN JUMLAH SKPD YANG TERDIRI DARI JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN JUMLAH APBD.

ARAH KEBIJAKAN


PASAL 25 AYAT (1) S.D. AYAT (4) SETIAP URUSAN DITETAPKAN DENGAN INDIKATOR MENGATUR SECARA TEKNIS KRITERIA DAN VARIABEL MASING-MASING URUSAN. VARIABEL FAKTOR UMUM DAN FAKTOR TEKNIS YANG LEBIH DETAIL AGAR MENDAPATKAN ORGANISASI DINAS YANG LEBIH RIGHT SIZING SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, POTENSI, KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN DAERAH

12



POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

LEMBAGA YANG DIBENTUK BERDASARKAN AMANAH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (LEMBAGA LAIN) MENYEBABKAN PEMBEBANAN APBD.

LEMBAGA LAIN BISA BERDIRI SENDIRI ATAU MENJADI BAGIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN, KEUANGAN, POTENSI, KARAKTERISTIK DAERAH MISAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BISA DILEBUR KE DINAS SOSIAL

RPP REVISI PP 41 THN 2007 PASAL 12 DAN PASAL 21 SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAERAH, YANG PENTING ADA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT.



9

POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

TIDAK MENGATUR PEMBENTUKAN LEMBAGA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH (MISALNYA BAKORWIL DI PROVINSI JATIM, JATENG DAN JABAR ) SERTA PROVINSI YANG BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN.

MENGATUR TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA SESUAI KARAKTERISTIK DAERAH


PASAL 9 AYAT (6) DAN PASAL 18 AYAT (6) UNTUK PROVINSI YANG MEMILIK JUMLAH KAB/KOTA-NYA LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) DAPAT MEMBENTUK BAKORWIL MAKSIMAL 3 (TIGA). MISAL : JATIM, JATENG, JABAR, SUMUT, PAPUA.

13



POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN


10

KELEMBAGAAN DAERAH YANG MEMILIKI ISTIMEWA DAN KHUSUS (KHUSUSNYA PROVINSI DKI JAKARTA, MENGINGAT WALIKOTA/ BUPATI ADMINISTRASI MERUPAKAN JABATAN KARIR STRUKTURAL).

DAERAH YANG MEMILIKI STATUS ISTIMEWA ATAU OTONOMI KHUSUS, PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN STATUS ISTIMEWA DAN OTONOMI KHUSUS DIATUR DALAM PERMENDAGRI TERSENDIRI DENGAN PERTIMBANGAN DARI MENTERI YANG MEMBIDANGI APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

PASAL 48 DIATUR TERSENDIRI SESUAI DENGAN UNDANG –UNDANG YANG DIJABARKAN DALAM PERMENDAGRI.



11

POKOK PERMASALAHAN STAF AHLI KEPALA DAERAH, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN YANG TIDAK JELAS.

ARAH KEBIJAKAN

STAF AHLI KEPALA DAERAH DIHAPUS KARENA TUGAS DAN FUNGSI TIDAK JELAS


PASAL 39 WACANA : STAF AHLI AKAN DIHAPUS DENGAN PERTIMBANGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG TIDAK JELAS KARENA SUDAH TERBAGI HABIS DI SKPD.

14



12

POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN


BELUM ADA PENGATURAN PASAL 6 DAN PASAL 9 KRITERIA KRITERIA DALAM PEMBENTUKAN UPTD PEMBENTUKAN UPTD DIATUR PROSEDUR KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD DENGAN SEHINGGA JUMLAHNYA TIDAK PERSETUJUAN MENTERI TERKENDALI.



POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

13

SEBAGIAN KAB/KOTA TIDAK MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN EVALUASI.

PEMBERIAN SANKSI APABILA TIDAK MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI


PASAL 47 DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF LAINNYA.

15



POKOK PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS SKPD OLEH K/L TIDAK DIATUR.

ARAH KEBIJAKAN MENGKOORDINASI KAN K/L DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS DI PEMDA

RPP REVISI PP 41 THN 2007 PASAL 46 KEWAJIBAN K/L UNTUK MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS DINAS DAN BADAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA.



POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

15

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SKPD BELUM OPTIMAL.

PENGOPTIMALAN JABATAN FUNGSIONAL SEIRING DENGAN PEMBAHASAN RUU ASN


PASAL 53 PENGHAPUSAN JABATAN STRUKTURAL ESELON TERENDAH PADA SKPD YANG SUDAH MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL MISAL : JAFUNG PERENCANA PADA BAPPEDA, JAFUNG AUDITOR DAN P2 UPD PADA INSPEKTORAT.

16



POKOK PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN

16

KETIADAAN SISTEM SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007.

PENGATURAN DALAM RPP REVISI PP 41 TAHUN 2007


PASAL 47 DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRASI (DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF LAINNYA). .


1. Penataan SKPD provinsi harus pararel dengan penataan perangkat gubernur, sebagai wakil pemerintah. 2. Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan RUU ASN Dan UU 32 Tahun 2004. 3. Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Binwas Penyelenggaraan Pemda. 4. Pengangkatan Kepala UPT K/L harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur.

17

18

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Recommend Documents