STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) JAKARTA, FEBRUARI 2011 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Dasar Hukum: Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

• Kebijakan presiden dikeluarkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SBYBoediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN TERCAPAI 20.00 18.00 16.00

17.75

16.58 15.42

15.97

14.15 13.50

14.00

12.50

12.00

12.00

10.00

11.50

10.50

13.33

8.00

11.50

10.50

10.00

9.50 8.00

6.00 4.00 2.00 0.00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tingkat Kemiskinan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Target RPJM (Skenario Optimis)

Target RPJM (Skenario Moderat)


3

TUGAS TNP2K TNP2K Bertugas: a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4

KEANGGOTAAN TNP2K • Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:  Ketua

: Wakil Presiden

 Wakil Ketua I

: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

 Wakil Ketua II

: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

 Sekretaris Eksekutif : Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5

ANGGOTA TNP2K: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Sosial 4. Menteri Kesehatan 5. Menteri Pendidikan Nasional 6. Menteri Pekerjaan Umum 7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Kepala UKP4) 11. Sekretaris Kabinet 12. Kepala Badan Pusat Statistik 13. Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Ketua TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

6


7


8


9

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Periode maret 2009 – maret 2010: 14,7 juta orang keluar dari kemiskinan, 13.2 juta masuk kembali ke bawah garis kemiskinan, net 1,5 juta orang keluar dari kemiskinan I.

MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL  Bantuan Sosial Berbasis Keluarga  Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin  Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II.

MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  IV.

Menyempurnakan Pelaksanaan PNPM Mandiri

PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: Inclusive Growth   

UMKM KUR dan Bantuan kpd Usaha Mikro Industri Manufaktur Padat Pekerja Konektivitas Ekonomi  Infrastruktur




 

Iklim Usaha  Pasar Kerja yg Luwes  Infrastruktur Pembangunan Perdesaan Pembangunan Pertanian 10

INSTRUMEN UTAMA 1. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Individu atau Rumah Tangga (Klaster I). 2. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Komunitas (Klaster II). 3. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III). TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH 1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional 2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin 3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan 4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM DIMONITOR MELALUI INPRES NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 DAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

12

DASAR HUKUM TKPK DAERAH • Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota


13

KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. • Ketua TKPK Provinsi: Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur. • Sekretaris TKPK Provinsi: Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. • Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. • Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perpres 15/2010. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

14

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI


15

KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. •

Ketua TKPK Kabupaten/Kota: Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

•

Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota: Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

•

Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

•

Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres 15/2010.


16

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN/KOTA


17

APA YANG DIHARAPKAN DARI TKPK DAERAH? 1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. 2. Mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.


18

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari: 1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah. 2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD). 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

19

MEMANTAU SITUASI DAN KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH


20

PENENTUAN INDIKATOR Bidang

Indikator Utama

Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran

Kesehatan

Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf Angka Putus Sekolah

Infrastruktur Dasar

Akses Sanitasi Layak Akses Air Minum Layak Rasio Elektrifikasi

Ketahanan Pangan

Perkembangan Harga Beras Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama


21

ANGKA KEMATIAN BAYI DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA

Angka Kematian Bayi P er 1.000 Kelahiran Hidup Kurang dari 30 Jiwa 30 - 40 Jiwa 40 - 50 Jiwa Lebih dari 50 Jiw a

Angka Kematian Bayi

Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Lebih dari 60 Orang 40 - 60 Orang 20 - 40 Orang Kurang dari 20 Orang

Rasio Dokter


Proporsi K elahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Lebih dari 80 Persen 70 - 80 P ersen 50 - 60 P ersen Kurang dari 50 P ersen Data Tidak Tersedia

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan

Jarak Puskesmas Terdekat Kurang dari 5 Kilometer 5 - 10 Kilometer 10 - 15 Kilometer Lebih dari 15 Kilometer

Jarak Puskesmas Terdekat 22

ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH Contoh Kasus

5.49

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kab./Kota Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Provinsi

3.49

1.87

0.47 Kota Kupang

Sabu Raijua

1.64

Manggarai Timur

Sumba Tengah

SBD

Manggarai Barat

0.17 0.99

Nagekeo

1.97 Rote Ndao

Manggarai

Ngada

Ende

0.25 0.63 Sikka

Lembata

Alor

Flotim

1.19

0.45 Belu

TTU

TTS

Kupang

0.34 0.36 0.47

11.34

3.58

2.50

1.48

12.05

11.00

10.71

Sumba Timur

14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

Sumba Barat

Persen

Perbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Nasional

Masih terdapat kesenjangan (disparitas) angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI)antar wilayah di Provinsi NTT. Beberapa wilayah, perlu memperoleh perhatian dan intevensi untuk mengurangi angka putus sekolah. Wilayah-wilayah tersebut di antaranya: Kabupaten Sumba Timur, Lembata, Ende, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

23

ANALISIS RELEVANSI Contoh Kasus Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur 6.00 5.00

5.26

5.59

Persen

4.00 3.00

4.45 2.97

2.96

2.97

3.17 2.41

3.53 1.81

2.00 2.01 1.50

1.00 2003

2004

2005

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Provinsi

2006

2007

2008

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Nasional

Pada tahun 2006 – 2008, kecenderungan angka putus sekolah SD/MI Provinsi NTT tidak sejalan dengan kecenderungan angka putus sekolah SD/MI tingkat nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut upaya penuruna angka putus sekolah di Provinsi NTT tidak sejalan untuk mendukung tujuan nasional. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

24

ANALISIS EFEKTIVITAS Contoh Kasus Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008 60 55 50 Jiwa

45 40 35

51.0

48.7

30

40.1

25 20 2002

2006

Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi Linear (Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi)

2008

Pada periode tahun 2002-2008, AKB Provinsi NTT menurun dari 51 jiwa/1000 kelahiran hidup menjadi 40,1 jiwa/1000 kelahiran hidup. Dengan demikian, program-program yang mendukung penurunan angka kamtian bayi (AKB) di Provinsi NTT efektif dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnya kesehatan bayi. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

25

ANALISIS PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS Contoh Kasus

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Di Bidang Kesehatan Provinsi NTT 100 90 80 PRIORITAS 4 70 60 50 40 30 20 10 PRIORITAS 0 3 0 10

Sikka Kota Kupang

Ngada

Lembata Flotim TTU

Manggarai Barat Rote Ndao Manggarai TTS Alor

20

30

40

PRIORITAS 2

Nagekeo

Ende BeluSumba Barat Sumba Timur Sumba Tengah Kupang Sumba Barat Daya PRIORITAS 1 50

60

70

80

90

100

Angka Kematian Bayi Series2 Dengan menggunakan angka kematian bayi sebagai indikator utama dan kelahiran ditolong tenaga kesehatan sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas intervensi. Terdapat 5 wilayah yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukannya intervensi dengan meningkatkan kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Kupang. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

26

ANALISIS BESARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH


27

ANALISIS ANGGARAN MELIHAT KESESUAIAN ALOKASI DENGAN PRIORITAS Contoh Kasus Distribusi Belanja Sektor Terhadap Total Anggaran Kota Surakarta

Urusan otda, PUM, adm keu Rp314.9M (27.3%)

Urusan Kelautan Dan Perikanan Rp 19.2M (1.7%)

Urusan Pertanian Rp 21.8M (1.9%)

Urusan Lain-lain Rp134.5M (11.6%) Urusan Kesehatan Rp54.8M (4.7%)

Urusan Pek.Umum Rp215.5M (18.7%)

Urusan Pendidikan Rp 394.1M (34.1%)

Alokasi anggaran sektor pendidikan paling besar dibandingkan dengan anggaran untuk urusan lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 394,1 miliar, setara 34.1 persen APBD. Alokasi anggaran tersebut mencerminkan alokasi yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan apabila sektor pendidikan merupakan prioritas di Surakarta. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

28

ANALISIS ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SATU TINGKAT DI ATASNYA UNTUK MELIHAT DISTRIBUSI ANGGARAN Contoh Kasus Distribusi Anggaran Pendidikan dan Permasalahan Angka Partisipasi Murni, Provinsi Nusa Tenggara Timur APM SD/MI Kab-Kota

Total Anggaran Pendidikan

APM SD/MI Provinsi

3,000

40

1,000

20

500

Kota Kupang

0 Sabu Raijua

Rote Ndao

Manggarai

Ngada

Ende

Sikka

Flotim

Lembata

Alor

Belu

TTU

TTS

Kupang

Sumba Timur

Sumba Barat

0

Manggarai…

1,500

Nagekeo

60

Sumba…

2,000

SBD

80

Manggarai…

2,500

Persen

100

Rp (Juta)

120

Pengalokasian anggaran tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh: Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan merupakan daerah dengan APM relatif tinggi namun anggaran bidang pendidikannya lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan untuk daerah-daerah yang memiliki APM rendah. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

29

CONTOH KASUS ANALISIS SUMBER PEMBIAYAAN: BIDANG KESEHATAN Contoh Kasus

Belanja Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan, Kabupaten Ende 2008 TOTAL (RP) Pemerintah 60,015,708,501 SB.1.1 Pemerintah Pusat/Depkes 6,589,237,322 SB.1.2 Pemerintah Provinsi/Dinkes 310,995,673 SB.1.3 Pemerintah Kabupaten/Kota 41,737,846,401 SB.1.4.2 Hibah 10,889,507,505 SB.1.5.4 Subsidi Premi PNS 488,121,600 Non Pemerintah 10,906,505,727 SB.2.4 Rumah Tangga 10,906,505,727 Grand Total 70,922,214,228 SUMBER PEMBIAYAAN

PERSEN 84.62% 9.29% 0.44% 58.85% 15.35% 0.69% 15.38% 15.38% 100.00%

PERKAPITA/TH (USD) 23.99

28.35

Sumber: Ascobat Gani, 2010 Sumber pembiayaan bidang kesehatan terbesar di Kabupaten Ende pada tahun 2008 adalah dari pemerintah, yaitu sebesar Rp. 60,0 miliar atau hampir 84,62 persen dari total sumber pembiayaan. Sementara pembiayaan dari sektor non pemerintah adalah Rp. 10,9 miliar atau hanya sekitar 15,38 persen.Sementara itu, sumber pembiyaaan terbesar berasal dari pemerintah kabupaten, yaitu Rp. 41,7 miliar atau 58,85 persen dari total pembiayaan bidang kesehatan di Kabupaten Ende. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

30

CONTOH KASUS ANALISIS DISTRIBUSI ANGGARAN: BIDANG KESEHATAN Contoh Kasus Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009 PROGRAM Program Kesehatan Masyarakat PR 1.1 KIA PR 1.2 Gizi PR 1.3 Immunisasi PR 1.5 Malaria PR 1.6 HIV/AIDS PR 1.7 Penyakit Menular Lain PR 1.9 KB PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah PR 1.12 Kesehatan Lingkungan PR 1.13 Promosi Kesehatan PR 1.14 Penanggulangan Bencana PR 1.15 Surveilans PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TOTAL PERSEN (RP) 14,997,017,108 21.15% 1,789,936,829 2.52% 529,165,600 0.75% 250,209,538 0.35% 7,147,062 0.01% 107,281,285 0.15% 532,680,000 0.75% 248,927,050 0.35% 38,465,000 0.05% 10,649,674,005 15.02% 769,817,416 1.09% 28,219,238 0.04% 42,994,085 0.06% 2,500,000 0.00% 31

PROGRAM Program Kesehatan Perorangan PR 2.1 Pelayanan Rajal PR 2.2 Pelayanan Ranap PR 2.3 Pelayanan Rujukan PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang PR 3.1 Administrasi & Manajemen PR 3.3 Capacity Building PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya Grand Total

TOTAL PERSEN (RP) 25,069,669,749 35.35% 927,859,101 1.31% 2,159,795,759 3.05% 4,444,890,100 6.27% 17,537,124,790 24.73% 30,855,527,371 43.51% 15,854,286,995 22.35% 1,401,968,343 1.98% 8,486,541,583 11.97% 81,240,000 0.11% 5,014,666,210 7.07% 16,824,240 0.02% 70,922,214,228 100.00%

Sumber: Ascobat Gani, 2010

Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program penunjang dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15 persen yang digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang relatif lebih kecil berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian MDGs, khususnya pada bidang kesehatan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

32

CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG PENDIDIKAN Contoh Kasus Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta 100,000 30,000

530,000 400,000

APBD 2 BPMKS KOTA APBD 1 - BOSP APBN - BOS

BOSP

Pembiayaan

Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa. Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

33

CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG PENDIDIKAN Contoh Kasus Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta

24,000 50,000

649,000

575,000

APBD 2 BPMKS KOTA

APBD 1 - BOSP APBN - BOS

BOSP

Pembiayaan

Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 50.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

34

ANALISIS PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH Contoh Kasus Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah Kota Surakarta Operasional non-sekolah Rp 30.2 M(8%) Operasional sekolah Rp 18 (5%) Modal non sekolah Rp3.1 M (1%)

Gaji pendidik Rp 245.4 M (67%)

Modal SekolahPBM Rp13.2 M (4%) Gaji bukan pendidik Rp 18.8 (5%)

Modal sekolah infrastruktur Rp39.6M (11%)

Belanja oprasional gaji pendidik mengambil porsi terbesar dalam belanja sektor pendidikan, sehingga alokasi belanja modal sekolah dan belanja operasional non-gaji menjadi terbatas. Belanja modal sekolah untuk infrastruktur masih relatif kecil mengakibatkan terbatasnya upaya perbaikan infrastruktur sekolah. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

35

ANALISIS SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Contoh Kasus Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI Provinsi Sumatera Barat,Tahun 2009/2010 Rasio Jumlah Jumlah Jumlah Kabupaten Siswa / Siswa Rombel Guru Guru KEPULAUAN MENTAWAI 12.311 691 505 24,38 PESISIR SELATAN 61.593 2.007 3.820 16,12 SOLOK 50.754 2.275 3.739 13,57 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG 53.406 1.306 1.872 28,53 TANAH DATAR 43.094 1.962 2.965 14,53 PADANG PARIAMAN 61.520 2.691 3.653 16,84 AGAM 50.657 2.658 3.904 12,98 LIMA PULUH KOTO 45.536 2.362 3.577 12,73 PASAMAN 38.921 1.636 2.271 17,14 SOLOK SELATAN 21.166 959 1.706 12,41 DHARMASRAYA 24.274 1.066 1.726 14,06 PASAMAN BARAT 53.423 2.033 3.742 14,28 KOTA PADANG 97.211 3.126 5.713 17,02 KOTA SOLOK 7.210 291 600 12,02 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Rasio Rombel / Guru 0,73 1,90 1,64 1,43 1,51 1,36 1,47 1,51 1,39 1,78 1,62 1,84 1,83 2,06 36

Kabupaten KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

Jumlah Siswa

Jumlah Rombel

Jumlah Guru

6.123 14.331 14.932 11.037 674.306

219 600 529 440 27.203

807 849 904 471 43.516

Rasio Siswa / Guru 7,59 16,88 16,52 23,43 15,50

Rasio Rombel / Guru 3,68 1,42 1,71 1,07 2,07

Rasio siswa/ guru di Provinsi Sumatera Barat rata-rata adalah 15 orang siswa/guru, lebih rendah dari

Standar Nasional Pendidikan sebesar 28 orang siswa/guru maupun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan sebesar 32 siswa/guru. Rendahnya rasio siswa/guru menunjukkan adanya kelebihan jumlah guru di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata rasio rombel/guru di Sumatera Barat adalah 2,07. Sementara itu, rasio ideal rombel/guru adalah 1. Tingginya rasio rombel/guru menunjukkan adanya kelebihan guru.


37

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


38

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN SASARANNYA No

Program

Sasaran

1 Program Keluarga Harapan (PKH) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 (Jamkesmas) 3 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan 4 Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin Sangat Miskin Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan a. Sekolah Dasar (SD/MI) Sangat Miskin Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Miskin dan Sangat Miskin Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK) Miskin dan Sangat Miskin Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana) dan Sangat Miskin


39

No

5

Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri a. PNPM Mandiri Perdesaan b. PNPM Mandiri Perkotaan c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus

d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) d. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) h. PNPM Pariwisata i. PNPM Generasi j. PNPM Green Kecamatan Development Program (GKDP) k. PNPM Neigbourhood Development (ND) 6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)


Sasaran

Kelompok Masyarakat Umum Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok MasyarakatPerkotaan Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll) Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perkotaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 40

Perbandingan Pencapaian Proses Verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi 100

90 80 Persentase

70 60 50 40

30 20 10

PRESENTASE BUMIL

PRESENTASE BALITA


PRESENTASE SD

GORONTALO

SULUT

KALSEL

NTT

NTB

BANTEN

JATIM

DIY

JABAR

DKI Jakarta

SUMBAR

SUMUT

NAD

0

PRESENTASE SMP

41

Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun Menurut Jenis Kegiatan, 2009 Lainnya 4%

Mengurus Rumah Tangga 3%

Bekerja 10%

Pengangguran 3%

Sekolah 80%


42

JUMLAH KREDIT YANG TELAH TERSERAP MENURUT PROVINSI – PER DESEMBER 2010


43

TERIMA KASIH


44

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH

Recommend Documents