SINERGI PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PUSAT DAN DAERAH Oleh : KETUA ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI) Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH Disampaikan pada Acara “MUSRENBANGNAS TAHUN 2013” Jakarta, 30 April 2013
PENYEBARAN PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 11,22% Tersebar di Sumatera
6,38% Tersebar di Kalimantan Kalimantan Selatan 1.892 rb Kalimantan Timur 5,01 % 2.461 rb 6,38 %
Jambi 2.701 rb 8,28 %
Lampung 1.219 rb 15,65 %
12,62% Tersebar di SulawesiMaluku
21,63% Tersebar di Maluku & Papua
3.389 rb 20,76 %
Papua Barat 2.232 rb 27,04 %
Sulawesi Selatan 8.059 rb 9,82 % DKI Jakarta 3.668 rb 3,7 %
Jawa Timur
9,6% Tersebar4.960,5 rb di Jawa % Bali13,08 %
Papua 9.764 rb 30,66 %
Nusa Tenggara Barat 8.283 rb 18,02 %
19,21% Tersebar di Nusa Tenggara
Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata di Indonesia Sumber : BPS Trw III 2012
17 PROVINSI (51,51 %) YANG ANGKA KEMISKINANNYA DIBAWAH NASIONAL DAN 16 PROVINSI (48,48 %) YANG ANGKA KEMISKINANNYA DI ATAS NASIONAL
Sumber : BPS Trw III 2012
Sumber: BPS – Susenas
• Tahun 2006-2012, jumlah maupun persentase penduduk miskin nasional terus menurun. • Ke Depan Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target 8-10 % (Nasional)
MENGAPA MISKIN ??? - Terbatasnya Lahan
Pendapatan Rendah
- Produktivitas rendah - Tidak mempunyai pekerjaan - Kurangnya modal
Kemiskinan Beban Hidup Tinggi
- Kebutuhan dasar
(Sandang, Pangan, Papan) - Pendidikan - Kesehatan
Permasalahan Dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1. Kebijakan kemiskinan masih parsial (klusterisasi bukan solusi) 2. Koordinasi tidak efektif antar tingkat Pemerintahan mengakibatkan kurang sinerginya Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. 3. SDM yang mengelola program dan penyiapan sasaran belum optimal 4. Program yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan. 5. Anggaran yang besar tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan yang signifikan. 6. Implementasi PP No. 19/2010 belum efektif, Provinsi sebagai penyambung dan penghubung kepentingan dan kewenangan yg bersifat Nasional dengan yg bersifat lokal
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Pemerintah
Klaster 1
Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga)
Pemenuhan hak dasar Pengurangan beban hidup Peningk. Kualitas hidup Masyarakat Miskin
2
Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis POKMAS)
Pengembangan potensi Penguatan kapasitas Pokmas
3
Pengembangan UMKM (Berbasis unit usaha))
Penguatan akses modal Pengembangan industri olahan Perluasan akses pasar
4
Program Pendukung (Berbasis Wilayah)
Peningkatan ekonomi, sosial dan budaya Pemaduserasian wilayah
Peran serta Perbankan
Dunia Usaha
Masyarakat
APBN, APBD, CSR, Dana Masyarakat
Upaya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2013-2018 Angka Kemiskinan Indonesia
Angka Kemiskinan Sulsel
Tahun 2008, 34 Juta (15,42%)
Tahun 2008, 1,03 Juta (13,34%)
3,76%
Tahun 2012, 28 Juta (11,66%)
3,72%
Tahun 2012, 805 Ribu (9,82%) 50%
50%
Tahun 2018, (±5 – 6%)
Tahun 2018, (±3 – 4%)
Data Akurat Penduduk dan Rumah Tangga Miskin
Pembagian Peran dan Wewenang Pengawasan dan Evaluasi
Pendanaan Pemerintah Pusat Prov., Kab/ kota
Dunia Usaha (CSR)
Perencanan dan Pelaksanaan
Masyarakat
Program Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi
Gerakan Terpadu Pemb. Desa (GETARBANGDES) di SulSel
SINERGITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PUSAT DAN DAERAH Program Daerah
Program Pusat Mengurangi beban masyarakat
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan masyarakat
Penguatan/ Peningkatan Pendapatan kelompok Masyarakat
Raskin Jamkesmas PKH Gerbang Kampung
PNPM
• • • •
Pendidikan Kesehatan Bibit/Benur Bedah Rumah
-
Getarbangdes Gerbangmas Baruga Sayang Gerakan Peningkatan Populasi Sapi & Kerbau Suprlus Beras & Jagung Penyuluh Mobil Murah/Motor Usaha
-
KUR
-
Koperasi/UMKM Industri RT Komoditas Unggulan Kewirausahaan
1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebaiknya melalui pendekatan kewilayahan yang dilakukan secara terpadu (contoh : Getar Bangdes di Sulsel) Gubernur diberi kewenangan dan tangggungjawab yang besar untuk mengkoordinasikan program. 2. Koordinasi dapat lebih efektif apabila dititik beratkan pada tingkat Provinsi Kementerian khusus yang menangani kemiskinan (Kementerian Negara) 3. SDM yang mengelola program dan penyiapan sasaran perlu dipersiapkan lebih awal agar sesuai karakteristik sasaran yang akan dientaskan; 4. Program agar dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah. 5. Anggaran dari Pemerintah (Pusat) hendaknya tidak disalurkan secara parsial (melalui Kementerian) melainkan dalam bentuk Block Grand ke Pemerintah Daerah Anggaran pusat (APBN) agar melalui Gubernur dan mendapat persetujuan Gubernur . 6. Mempertegas implementasi kewenangan Gubernur di daerah agar pengawasan di daerah menjadi efektif (PP No. 19 Tahun 2010).
1. Untuk memastikan tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang, peran Gubernur harus diperkuat Pusat
Menteri / Menko Lembaga Non Kementerian
Gubernur
Daerah
Walikota/ Bupati
Peran
- Kebijakan Umum Program - Menetapkan Target Nas. - Anggaran -
Mengkoordinir Perenc. & Pelaks. Mendistribusikan Target Kab/Kota Merumuskan --->Kegiatan Mengalokasikan Anggaran
Mengkoordinir dan Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
Camat
Pengawasan Kegiatan
Lurah/Desa
Penanggung Jawab Kegiatan
2. Rakyat tidak layak untuk miskin, negara memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Tata kelola, pemerintah yang mengkoordinasikan 3. Tiga Agenda Tata Kelola Pemerintahan yaitu : 1) Agenda Akademik intelektual solusi tepat masalah kemiskinan. 2) Agenda manajerial : a. Regulasi terarah yang berpihak pada orang miskin. b. Perlu pengkoordinasian yang tepat di Provinsi/ Kab/Kota. c. Local problem must be respons by local government, tidak bisa secara Nasional d. Agenda aksi bertahap, terukur dan berkesinambungan. e. Budget anggaran secara jelas mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada pengawasan f. Pelibatan langsung masyarakat baik individu maupun kelompok. 3) Agenda Perilaku Leadership dan pemerintahan yang berpihak pada orang miskin bukan orang kaya.
