PERAN PENTING PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SUAHASIL NAZARA Koordinator Pokja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan JAKARTA, 13 MEI 2014
T TIM IM NNASIONAL ASIONAL PPERCEPATAN ERCEPATAN PPENANGGULANGAN ENANGGULANGAN KKEMISKINAN EMISKINAN
Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (1) § Kapasitas untuk Menghasilkan Pendapatan di Tingkat Daerah Ø Sumber utama pendapatan masih berupa kiriman dana dari Pemerintah Pusat § Pada 2011, rata-‐rata 91% pendapatan kabupaten berasal dari Pemerintah Pusat § Selain itu, hampir 64% belanja langsung di dalam kabupaten juga berasal dari Pemerintah Pusat Ø
Pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri § BukO berupa kerugian/kerusakan bagi iklim investasi dengan adanya regulasi yang kompleks dan problemaOs yang sering kali tumpang-‐Ondih dengan regulasi nasional § Keberadaan sumber daya alam merupakan determinan kunci tentang jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh daerah TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2
Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (2) § Kinerja dalam Pelayanan Publik Ø
Ø
Kemampuan Fiskal § Di sektor pendidikan, Kabupaten Badung (Bali) membelanjakan dana sebesar hampir 250 juta rupiah di luar dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada 2008, sedangkan Kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat) mengalokasikan dana kurang dari 40 juta rupiah untuk bidang pendidikan pada tahun yang sama. Dalam hal belanja per kapita, Badung membelanjakan dana 50% lebih besar daripada Mamuju. Kapasitas Teknis § Sekitar dua perOga desa di Indonesia, khususnya di kawasan Omur, masih Odak memiliki akses ke jaringan telekomunikasi § Belanja pemerintah daerah lebih banyak dilakukan untuk gaji pegawai daripada untuk layanan § Kurangnya akuntabilitas di Ongkat daerah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3
Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (3) § Aspek Tata Kelola Desentralisasi Ø
Ø
Pengaturan kewenangan pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah Sehausnya desentralisasi Odak menyebabkan ekonomi biaya Onggi
§ Kapasitas Kelembagaan Kabupaten untuk Penanggulangan Kemiskinan Ø
Ø
TKPK: mengawasi dan mengoordinasikan rancangan dan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah Tanggung jawab utama TKPK: § Pengelolaan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah. § Pengembangan sistem informasi kemiskinan. § Pembentukan sistem peringatan dini mengenai isu-‐isu kemiskinan TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4
Perkembangan TKPK § Provinsi Ø
Seluruh (34) provinsi sudah memiliki TKPK (Mar 2014)
Ø
100% provinsi sudah melaksanakan Rakor
§ Kabupaten/Kota Ø
Ø
Sebagian besar (465 atau 91,4%) kabupaten/kota sudah memiliki TKPK (Des 2013) 75% kabupaten/kota sudah melaksanakan Rakor
§ 100 Wilayah Prioritas Ø
Ø Ø
Masih terdapat 11 wilayah prioritas yang belum memiliki TKPK (Des 2013) 18 dari 89 wilayah prioritas yang memiliki TKPK Odak melaksanakan Rakor 83 dari 89 wilayah prioritas yang memiliki TKPK belum menyelesaikan LP2KD Tahun 2013 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5
Kaitan Antara TKPK dan Penanggulangan Kemiskinan Perubahan Kemiskinan berdasar Status TKPK, 2005-‐2010 0 -‐0.245 -‐1 -‐1.08
-‐1.1
-‐2
-‐3
-‐2.72
-‐4 -‐4.25
-‐4.35
-‐5 Belum memiliki TKPK
TKPK Berumur 1-‐2 Tahun
Perubahan Angka Kemiskinan
TKPK Berumur 3 Tahun atau Lebih
Perubahan Kesenjangan Kemiskinan
• Kabupaten yang telah membentuk TKPK mampu mengurangi Ongkat kemiskinan dengan skala lebih besar dibandingkan kabupaten yang belum membentuk TKPK TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
6
Kaitan Antara Governance dan Kemiskinan Tingkat Pengentasan Kemiskinan Kabupaten berdasar Indeks Pemerintahan (LPEM), 1999 dan 2002
Penurunan Tingkat Kemiskinan (%)
Penurunan Tingkat Kemiskinan (%)
Tingkat Pengentasan Kemiskinan Kabupaten berdasar Indeks Budaya Birokrasi (KPPOD), 1999 dan 2002
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kurang Kondusif
Kondusif
Sangat Kondusif
14 12 10 8 6 4 2 0 I (Indeks Terendah)
II
III
IV (Indeks TerOnggi)
• Desentralisasi dapat menciptakan sinergi antara pengentasan kemiskinan dan good governance • Kelembagaan (baik di tingkat pusat maupun daerah) perlu diperkuat
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
7
Peran PenVng Pemerintah Daerah Melalui TKPK • Hasil analisis kondisi kemiskinan • Hasil analisis prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan • Hasil evaluasi anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan
TKPK • Hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinn di daerah • Koordinasi dan pengendalian efekOfitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
8
Pendekatan Penargetan Penanggulangan Kemiskinan
Basis Penargetan
Kebutuhan
Teknis Pemenuhan Kebutuhan
Individu dan Rumah Tangga Penajaman Penerima Manfaat Pembaharuan
Pemutakhiran
Penguatan Penanganan Keluhan Program (FRP, FUS, PBI)
Pelibatan Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Wilayah Penajaman Lokasi
Penguatan Program di Wilayah Prioritas 9
Penargetan Individu dan Rumah Tangga 40 % Desil 4
BASIS DATA TERPADU (40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah)
30 % Desil 3
Rumah Tangga Hampir Miskin 20 %
Desil 2 11,47% 10 % Desil 1
Angka Kemiskinan Nasional, September 2013 Rumah Tangga Miskin & Rumah Tangga Sangat Miskin
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
9
Pemanfaatan Basis Data Terpadu Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program
Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial
Jamkesmas
Subsidi Siswa Miskin
Program Keluarga Harapan
Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu
Raskin
Da:ar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga SASARAN masing-‐masing program
Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10
3 Jenis Data Basis Data Terpadu Data Agregat/Distribusi Vngkat Kecamatan
Data Individu TANPA Nama & Alamat
Data Individu DENGAN Nama & Alamat
• Untuk keperluan perencanaan program • Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah • Dapat diakses melalui website TNP2K • Untuk tujuan analisis atau perencanaan • Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga peneliOan, NGO, dll • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal peneliOan bila untuk peneliOan) • Digunakan hanya untuk program-‐program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial • Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
12
Penargetan Wilayah Sebaran Tingkat Kesejahteraan Kab/Kota Tingkat Provinsi
Sebaran Tingkat Kesejahteraan Kab/Kota Tingkat Nasional
Informasi Faktor Pembentuk Tingkat Kesejahteraan Kab/Kota
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
13
Pemanfaatan Data
• Menyusun desain program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan • Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan • Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
14
TERIMA KASIH
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN