KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal Disampaikan oleh: DIREKTUR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 2017
Jakarta, Mei 2017
PENGERTIAN
PERMASALAHAN DAERAH TERTINGGAL (Lampiran UU No 17 Tahun 2007 ttg RPJPN 2005 – 2025) 1. Terbatasnya Akses Transportasi 2. Kepadatan Penduduk Relatif Rendah dan Tersebar 3. Sumberdaya miskin (SDA dan SDM) 4. Belum menjadi prioritas oleh Pemda dianggap belum menghasilkan PAD secara langsung 5. Belum optimalnya dukungan sektor terkait Menjadi fokus perhatian dalam penanggulangan bencana
KELOMPOK ZOONOSIS PRIORITAS
Menurut Perpres 131 Tahun 2015 terdapat 122 Kab merupakan daerah tertinggal dan berdasar IRBI 2013, 95 daerah Kab tsb berisiko tinggi, yang secara nasional perlu menjadi prioritas termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga perlu ada sinkronisasi dengan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
Kebijakan Penanggulangan Bencana UU No. 23 Tahun 2014 Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mengamanatkan bahwa “Pemerintah NKRI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
KEMENDAGRI melakukan binwasdal keg. pembangunan daerah (Penyelengaraan Penanggulangan Bencana - PB) PRA TANGGAP PASKA BENCANA DARURAT BENCANA PERLINDUNGAN BAHAYA BENCANA ALAM
NON ALAM
SOSIAL
Pemerintah Daerah
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana PRA BENCANA PEMRTH
TANGGAP DARURAT MASY
ALAM
NON ALAM
PASKA BENCANA DUNIA USAHA SOSIAL
BPBD & OPD DALAM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Dilaksanakan Melalui: 1. Kegiatan Pemerintah Pusat (APBN) 2. Transfer ke daerah •TP •Dekon •DAK 3. Dana Darurat TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PB Kelembagaan Personil
Perencanaan Anggaran BNPB dan K/L Melakukan binwas teknis operasional & koord. dalam penyelenggaraan PB
Sarpras Monev & Binwas
Lanjutan
KONKUREN URS. PEM . WAJIB
YAN DASAR
NON YAN DASAR
Pendidikan, Kesehatan, PU & Penataan Ruang, Perum Rakyat & Kawasan Permukiman, TRANTIBUM DAN LINMAS (Trantibum, Bencana, & Kebakaran) & Sosial. ditentukan SPM nya Naker, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Likungan Hidup, Adminduk Capil, PMD, Pengendalian Penduduk & KB, Perhubungan, Kominfo, Koperasi UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olah raga, Statistik, Pesandian, Kebudayaan, Perpustakaan & Kearsipan,
URS. PEM . PILIHAN (Pusat, Prov., Kab/Kota)
Kelautan & Perikanan, Pariwisata, Pertanian,Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, & Transmigrasi mengacu pada NSPK
KONSEKUENSI MENJADI URUSAN WAJIB YANSAR (BENCANA & KEBAKARAN)
1.
Mengandung Pelayanan Dasar
PRINSIP
Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
2.
Memerlukan SPM:
Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3. Menjadi Prioritas:
Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
KONSEKUENSI MENJADI URUSAN WAJIB YANSAR (BENCANA & KEBAKARAN) lanjutan....
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan:
a.
PRINSIP
b.
Bencana dan kebakaran merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang Trantibum dan Linmas (Pasal 12 ayat 1 huruf e dan lampiran matrik pembagian kewenangan, UU 23/2014). Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibentuk dinas daerah. (Pasal 217 UU 23/2014).
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan kebakaran yang mempunyai fungsi:
a. b. c.
pelaksana ; komando; dan koordinasi.
ARAH KEBIJAKAN MANAJEMEN BENCANA DAN KEBAKARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
URUSAN YANG DIKERJAKAN BERSAMA PEMERINTAH, PEMDA PROV & KAB/KOTA (UU 23/2014 & UU 24/2007). MANAJEMEN PENGURANGAN RESIKO BENCANA
PENGUATAN KELEMBAGAAN, SDM BENCANA & KEBAKARAN
DUKUNGAN SARPRAS PENANGGULANGA N BENCANA DAN KEBAKARAN
MANAJEMEN PENGURANGAN RESIKO KEBAKARAN
KEMENDAGRI SELAKU PEMBINA UMUM MEMBERIKAN PEDOMAN, PENGATURAN KEWENANGAN, KELEMBAGAAN, PELATIHAN, SUPERVISI SERTA MONEV.
DEKONSENTRAS I
GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
KONSEKWENSI KELEMBAGAAN 1.
KALAU URUSAN BENCANA MENJADI URUSAN YG DI DESENTRALISASIKAN; BAGI URUSANNYA DAN TENTUKAN KELEMBAGAAN YANG MENANGANI DI PUSAT, PROVINSI, DAN KAB/KOTA
2.
DALAM ERA OTONOMI LUAS SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN DI DESENTRALISASIKAN KECUALI URUSAN PERTAHANAN, KEAMANAN, MONETER, LUAR NEGERI, PERADILAN DAN AGAMA.
8
KONSEKWENSI PENDANAAN 1.
2.
3.
4.
URUSAN BENCANA SKALA NASIONAL PEMBIAYAAN KESELURUHAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PUSAT (APBN) URUSAN BENCANA SKALA PROVINSI PEMBIAYAANNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PROVINSI (APBD PROVINSI), URUSAN BENCANA SKALA KAB/KOTA MENJADI TANGGUNG JAWAB APBD KAB/KOTA URUSAN BENCANA SKALA NASIONAL DAPAT DI TUGAS PEMBANTUAN-KAN KE PROVINSI ATAU KE KABUPATEN/KOTA DIBIAYAI DGN APBN; PENGAWASANNYA DILAKUKAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT MELALUI DANA DEKONSENTRASI (PP 19/2010 JO PP 23/2011)
9
PERLUNYA KLASIFIKASI BENCANA 1.
2.
3.
4.
ADANYA KLASIFIKASI STATUS KEBENCANAAN; NASIONAL; PROVINSI (REGIONAL); ATAU KAB/KOTA (LOKAL) RUMUSKAN NSPK BERSAMA STAKEHOLDERS TERKAIT DALAM SETIAP TINGKATAN BENCANA; MENENTUKAN SIAPA MELAKUKAN APA DAN ATAS BEBAN BIAYA SIAPA NSPK MENJADI ACUAN BAGI SETIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA DAN HUBUNGAN TINGKATAN PUSAT; PROVINSI DENGAN KAB/KOTA BPBD SEBAIKNYA MENJADI KORDINATOR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK MENGHINDARI OVERLAPING DAN PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB MASING2 TINGKATAN PEMERINTAHAN
10
PERAN KEMDAGRI
SELAKU BINWASDAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN, MAKA KEMENDAGRI MEMILIKI PERAN UNTUK MENDORONG PEMDA DALAM : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perencanaan dan anggaran penanggulangan bencana di daerah Penguatan penyelenggaraan PTSP dan Paten Berbasis PB Pemaduan PRB dalam perencanaan tata ruang Mendorong Mengintegrasikan PRB kedalam Kurikulum sekolah dan Sekolah siaga Bencana/Sekolah Aman Mendorong daerah dalam pengembangan pusat riset kebencanaan di daerah masing-masing Mendorong daerah dalam PRB melalui prinsip GG
LANJUT
7.
Mendorong Pemda untuk merevitalisasi Satpol PP, Kesbanglinmas dan Damkar dalam PB
8.
Membentuk BPBD
9.
Pengembangan/menguatkan kearifan dan muatan lokal dalam PB
10. Memantapkan rencana kontinjensi 11. Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam PB 12. Meningkatkan kependudukan
pengelolaan
administrasi
pemerintahan
dan
13. Menyelenggarakan advokasi kepada DPRD/A
14. Mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dalam rangka PB 15. Mempertegas batas antar daerah/kecamatan/desa
16. Penguatan peran Gubernur dalam
PB
17. Mengkoordinasikan sektor dan lembaga donor ke daerah
Anggaran 1.
2.
Permendagri no 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 162 yang mengatur tentang penggunaan anggaran pada keadaan darurat bencana; Penyusunan Pedoman Teknis Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
Rencana Kebijakan ke Depan Penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
Memfasilitasi penguatan pemda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari aspek kelembagaan, aparatur, perencanaan, anggaran, dan sarana prasarana.
Fasilitasi penguatan Pemda dalam tahap prabencana yang berfokus pada aspek pencegahan, kesiapsiagaan, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peningkatan kesiapsiagaan dan respon Pemda pada saat tanggap darurat melalui penyusunan Pedoman Belanja Tidak Terduga (BTT).
Membangun pusat pelatihan Pemadam Kebakaran dan rescue skala nasional dan regional.
Peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah melalui pelatihan, bimtek, ToT, dan lokakarya.
Pembangunan fasilitas umum yang terkena dampak bencana melalui alokasi dana darurat
KOORDINASI LINTAS OPD DAN INSTANSI TERKAIT
DINAS PERDAGANGA N
BMKG DINAS PENDIDIKAN
DINAS KEHUTANAN
SETDA BAPPEDA DINAS PU
BPBD
DINAS KESEHATAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YG BERBASIS PENANGGULANGAN BENCANA
INSTANSI PENEGAK HUKUM
PPKD DINAS PERTANIA N
DINAS ESDM
DINAS INFOKOM 15
DINAS PERHUBUNGAN
PERMASALAHAN Adanya perubahan organisasi perangkat daerah, berdampak kepada perubahan tugas dan fungsi, anggaran, mutasi, dll.
Keterbatasan sumber daya pemda utk penanggulangan bencana;
Belum optimalnya pelaks. chain of command antara pem & pemda khususnya dlm penanggulangan bencana langsung pd sumbernya;
Belum optimalnya implementasi regulasi tentang penanggulangan bencana di daerah.
Penanggulangan bencana masih dianggap sebagai urusan pemerintah saja & upaya yang dilakukan masih terfokus pada langkah-langkah kedaruratan.
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
