BNPB 2014
Penyusunan RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
Konsepsi Rencana Penanggulangan Bencana
Perencanaan Penanggulangan Bencana adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan UU 24/2007 pasal 35-36 Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan ‘masterplan’ penanggulangan bencana pada suatu daerah Perencanaan Penanggulangan Bencana ditingkat nasional disebut RENAS PB, di tingkat daerah disebut RPB
BNPB 2014
Konsepsi Dasar RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
Perspektif Perencanaan PB BERDASARKAN KAJIAN RISIKO BENCANA
Landasan Hukum RPB dalam UU 24/2007 Pasal 35. Penyelenggaran penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a. meliputi : a. Perencanaan penanggulangan bencana b. Pengurangan risiko bencana c. Pencegahan d.
Alur Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia
Lingkup RPB (UU 24/2007 ps 36) 1. 2. 3. 4. 5.
Pengenalan dan Pengkajian Ancaman Pemahaman tentang kerentanan masyarakat Analisis kemungkinan dampak bencana Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana 6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia
Konsep RPB
PRA BENCANA TANGGAP DARURAT
RPB internalisasi RPJMN/D (inc. RAD K/L atau SKPD)
RAD Non K/L atau SKPD
PEMULIHAN
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
BNPB SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD BPBD
Renstra K/L atau SKPD
RPB ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN PUBLIK YANG DILEGITIMASI OLEH PEMERINTAH
Substansi RPB HARUS MELINGKUPI SELURUH JENIS PERENCANAAN DALAM SPPN: 1. Perencanaan Teknokratis 2. Perencanaan Top-Down 3. Perencanaan Partisipatif 4. Perencanaan Politis
POSISI RPB DAN RENC PEMB DA Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun) (RPJP – RTRW)
Nasional
RPJP NASIONAL
Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun) (RPJM – RPB)
RPJM NASIONAL
Rencana Kerja Tahunan
RKP NASIONAL RENSTRA SKPD
RTRW NASIONAL
Rencana Penanggulanga Bencana Nasional RPJM PROVINSI
Provinsi
RPJP PROVINSI
Kabupaten/Kota
Rencana Strategis Sektoral Rencana Aksi Pengurangan (5 tahun) Risiko Bencana (3 tahun)
RAN-PRB
RENJA SKPD
RKPD PROV RENSTRA SKPD PROV
RENJA SKPD RTRW PROVINSI
RPB Provinsi
RPJP KAB/KOTA
RPJM KABUPATEN
RTRW KAB/KOTA
RPB Kab/Kota
RAD-PRB Prov
Provinsi
RKPD KAB/KOT RENSTRA SKPD K/ K RAD-PRB Kab/Kota
10
RENJA SKPD Kab/Kota
BNPB 2014
DIMENSI PERENCANAAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional DIMENSI PERENCANAAN-SPPN
POLITIS
TEKNOKRATIS
RPBD
PARTISIPATIF
TOPDOWN – BOTTOM UP
Dimensi Teknokratis RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
• Dimensi Teknokratis Rencana Penanggulangan Bencana Daerah minimal adalah Kajian Risiko Bencana • Kajian-kajian lain yang telah ada pada daerah tersebut dapat dipergunakan untuk memperkaya proses analisa kebijakan dan pilihan tindak sehingga pendekatan untuk mengelola risiko di daerah menjadi lebih efektif
Dimensi TopDown-BottomUp RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA Teknis, langsung kepada masyarakat
RPB KAB/ KOTA
Koordinasi, Motivasi, Katalisasi dan Teknis terbatas pada aset provinsi di kab/kota Pada kondisi tertentu memberikan dukungan anggaran bagi kab/ kota
PERLU SINERGITAS ANTAR JENJANG PEMERINTAH DAN INTERNAL PEMERINTAH
RPB PROVINSI
RENAS PB
Koordinasi, Motivasi, Katalisasi dan Teknis terbatas pada aset pusat di provinsi Pada kondisi tertentu memberikan dukungan anggaran bagi provinsi
Skenario Keterpaduan Nasional-Daerah 1. Sinergisitas Arah Kebijakan dan Fokus Prioritas dari tingkat nasional dan daerah 2. Program nasional memiliki daerah-daerah prioritas yang tercantum dalam Renas PB 3. Program daerah mengakomodasi program-program nasional (dapat berupa anggaran pendampingan, kegiatan sejenis, dsb) 4. Program daerah terdiri dari kegiatan sinkronisasi dengan nasional dan kegiatan internal daerah 5. Program kabupaten/kota mempertimbangkan kegiatan PB di tingkat nasional dan provinsi yang telah ada.
Miles Stone Umum Kebijakan PB Nasional Tahapan Pembangunan pada RPJPN 2005-2025
Skala Prioritas Pembangunan
Milestone Penanggulangan Bencana
Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
RPJMN 2005-2009
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
UU 24/2007, PP (21/22/23), BNPB, BPBD, Permendagri,
Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
Renas PB 2010-2014, RAN PRB 2010-2012, Perka BNPB, Masterplan Tsunami, Perda, 369 BPBD, RPB 33 Provinsi, RPB 63 Kab/Kota
Meletakkan DASAR SISTEM penanggulangan bencana
RPJMN 2015-2019
Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
Meningkatkan EFEKTIVITAS penanggulangan bencana
MASALAH, ISU, SASARAN UMUM, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
1 .
1
. K
1
1
. 1 K
. . K
K
A
A J A
Dimensi Partisipatif RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
• RPB bukan hanya milik BPBD. RPB adalah dokumen perencanaan publik yang dilegitimasi oleh pemerintah • Kelompok masyarakat dan masyarakat lebih memahami kondisi wilayahnya. • Pelibatan institusi pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masyarakat dan dunia usaha menyebabkan lahirnya rasa kepemilikan institusi-institusi yang terlibat • Oleh karenanya rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana juga menjadi bagian dalam RPB
Dimensi Politik RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
• Dibutuhkan proses advokasi berkelanjutan pada tatanan kepala daerah dan aktor-aktor politis lainnya • Proses advokasi ditujukan untuk – Menginternalisasikan RPB dalam RPJMD minimal menjadi salah satu agenda prioritas daerah – Lobi anggaran PB Pemerintah pada Dewan Legislatif – Dll
BNPB 2014
Mekanisme Penyusunan RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Konsep Alur Penyusunan RPB
TEKNOKRATIK
TOPDOWN
BOTTOM UP
PARTISIPATIF
POLITIK
Alur Pelaksanaan Kegiatan
PERSIAPAN
RAPAT KOORDINASI AWAL
SURVEY DAN PENGAMBILAN DATA
DISKUSI PUBLIK
PENYUSUNAN DRAFT 1 KRB DAN RPB
WORKSHOP SOSIALISASI DAN INTERNALISASI DI DAERAH
RALLY MEETING PENYUSUNAN DRAFT 2 KRB DAN RPB
PRESENTASI AKHIR DI BNPB
FINALISASI DAN PRINTING
Tim Pelaksana 1.
Tim Substansi – Tim penyusun KRB dan RPB – Beranggotakan wakil instansi di pemerintahan yang diperkuat dalam SK kepala daerah – Penentu hasil
2.
Tim Penulis – Tim pelaksana yang ditunjuk oleh BNPB/BPBD – Memahami dan mampu melaksanakan metodologi penyusunan KRB dan RPB
3.
Tim Asistensi – Tim Ahli yang ditunjuk oleh BNPB dan/atau BPBD untuk memastikan kualitas hasil dari KRB dan RPB yang disusun. – Review Tim Asistensi pada : • Keabsahan metodologi • Keabsahan proses • Sinkronisasi kebijakan antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota
BNPB 2014
Terimakasih
