RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2011-2015
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bencana bisa terjadi kapan saja ada yang datang dengan peringatan dan ada pula secara mendadak serta membuat panik masyarakat yang masih berada dimuka bumi ini. Namun bencana yang terjadi itu diupayakan untuk dapat ditanggulangi dengan segera dalam bentuk kondisi apapun sehingga masyarakat dapat bertahan dan eksis kehidupannya terhadap bencana yang mereka hadapi. Namun demikian diperlukan suatu kebutuhan Pengelolaan Penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010. Dengan terbentuknya suatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan dapat menjawab tantangan isu bencana yang secara universal dalam pengurangan resiko bencana yang terjadi, dalam hal ini perlu pemahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangannya secara bersama sama keberlanjutan (Sustainble) Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terlaksana dengan baik. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Khususnya Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam hal budaya perlu ditingkatkan lagi sikap gotong royong, Kesetiakawanan, dan Kedermawanan dalam hal Penanggulangan bencanatersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana didaerah selaras dengan kebijakan Pembangunan daerah sebagian meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, Perlindungan dampak bencana, Pengurangan resiko bencana, dan Pembangunan fisik ramah bencana. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diindikasi merupakan daerah kawasan bencana baik dari bencana alam maupun yang timbul dari bencana manusia. Maka dengan terbentuknya BPBD ini akan dapat mengurangi dampak dari bencana tersebut. Maksud dan Tujuan a. Maksud. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5
tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun. b. Tujuan. Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah : 1. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Mendorong peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana. 4. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
1.3.Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 20102014 adalah : a)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
b)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo4 4389) ;
c)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
d)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; e)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42) ;
f)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
g)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
h)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 23 Oktober 2007 Noor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
i)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana aerah Kabupaten Pesisir Selatan.
1.4.Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 15 tahun.Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikanperbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan sebagai berikut : a
Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan sumber daya manusia sarana dan prasarana. b Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan produk penanggulangan bencana yang berkualitas. c Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana. d Mengembangkan penelitian, sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1.5.Strategi Di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditempuh melalui 7 (tujuh) strategi yaitu :
a
Membangun sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai strategi vision sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.
b
Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
c
Penanggulangan bencana senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat, karena pada prinsipnya setiap masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi, institusi, legitimasi, yang mewakili kepentingannya.
d
Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.
e
Membangun jaringan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi dalam rangka menigkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana.
f
Membangun sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi penanggulangan bencana.
1.6.Kebijakan : Kebijakan yang dilembagakan meliputi : 4.4.1. Kebijakan Publik, merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program penanggulangan bencana yang transparan, akuntabel dan demokratis efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan. 4.4.2. Kebijakan Teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4.4.3. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi yang menyangkut kebijakan alokasi sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membangun sistem perencanaan dan pengendalian penanggulangan bencana melalui model aplikasi teknologi informasi yang mendukung manajemen sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
4.4.4. Kebijakan Personalia adalah pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan organisasi, kompensasi (reward and punishing), dana kesejahteraan pegawai. 4.4.5. Kebijakan Keuangan adalah Kebijakan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kebijakan atau kebutuhan dana melalui penganggaran, penyimpanan dan pengeluaran secara akuntabel. 1.7.PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan masalah dan tantangan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2010 s/d 2015 meliputi antara lain : 1.7.1 Program Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengenalan dan pengkajian 1.7.2. Program Pengurangan resiko bencana. Program ini bertujuan untuk pengenalan dan pemantauan resiko bencana. 1.7.3. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan. Program ini bertujuan untuk konsulidasi Renstra pada rencana aksi daerah pengurangan dampak bencana (RAD PDB). 1.7.4. Program Pelaksanaan dan Penegakan Tata Ruang. Program ini bertujuan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, pemberlakuan peraturan tata ruang. 1.7.5.Program Persyaratan Standar Teknis. Program ini bertujuan untuk memberlakukan peraturan standar keselamatan, pemantauan dn evaluasi pelaksanaan standar keselamatan. 1.7.7. Program Persyaratan Analisa Resiko Bencana. Program ini bertujuan untuk penelitian, pengkajian kegiatan yang mempunyai resiko bencana dan penelitian/pengkajian kondisi yang menimbulkan bencana. 1.7.8. Program penyuluhan dan penanggulangan bencana. Program bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota masyarakat dalam penanggulangan bencana. 1.7.9. Program pendidikan dan pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penanggulangan bencana. 1.7.10.Program kesiapsiagaan.
Program ini bertujuan untuk menyusun penanggulangan kedaruratan bencana.
uji
coba
rencana
1.7.11.Program peringatan dini. Program ini bertujuan untuk mengamati gejala bencana dan pengambilan tindakan berdasarkan analisa. 1.7.12.Program mitigasi bencana. Program ini bertujuan untuk merencanakan dan melaksanakan penataan ruang berdasarkan analisa resiko bencana. 1.7.13.Program pengkajian secara cepat dan tepat. Program ini bertujuan untk menganalisa cakupan lokasi dan jumlah korban. 1.7.14.Program penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk pencarian dan pertolongan, keselamatan kepada masyarakat.
memberikan
1.7.15.Program pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih dan sanitasi serta pelayanan physico social dan tempat hunian. 1.7.16.Program perlindungan terhadap kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk penyelamatan pengamanan dan evakuasi. 1.7.17.Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. 1.7.18.Program rehabilitasi. Program ini bertujuan untuk memperbaikai lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum. 1.7.19.Program rekonstruksi. Program ini bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana peningkatan partisipasi dan peningkatan fungsi pelayanan publik. 1.8.Hubungan Misi SKPD yang telah ditetapkan diatas dengan program dan kegiatan SKPD :
Program dan Kegiatan : 1. 8.1. Melaksanakan peningkatan kapasitas BPBD dan SDM. Program dan Kegiatan : 1.8.1.1. Penanggulangan Bencana : a. Penyusunan rencana strategis. b. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. c. Analisa kerentanan masyarakat. d. Analisa dampak bencana.
1.8.1.2. Pengurangan Resiko Bencana : a. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana. b. Pengembangan budaya sadar bencana. c. Peningkatan komitmen kepada pelaku penanggulangan bencana. 1.8.1.3. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan : Konsilidasi Restra pada Rencana Aksi Daerah pengurangan dampak bencana (RAD & BPBD). 1.8.1.4. Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana : a. Penyuluhan kepada SKPD terkait. b. Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaplat). 1.8.1.5. Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat : a. Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban. b. Analisa kerusakan sarana dan prasarana. c. Analisa gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintah 1.8.1.6. Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana : Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana. 1.8.1.9. Program Rehabilitasi : a. Perbaikan lingkungan daerah bencana. b. Perbaikan prasarana dan sarana umum. c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat. d. Pemulihan sosial physiologis. e. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. f. Pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. g. Pemulihan keamanan dan ketertiban. h. Pemulihan sosial ekonomi dan budaya. 1.8.1.10. Program Rekonstruksi : a. Pembangunan sarana dan prasarana. b. Pembangunan sarana sosial masyarakat. c. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. d. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat. e. Peningkatan fungsi pelayanan publik. 1.8.2. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana dengan Instansi terkait. Program dan Kegiatan : 1.8.2.1. Program Pengurangan Resiko Bencana : a. Pengenalan dan pemantapan resiko bencana. b. Pengembangan budaya sadar bencana. c. Peningkatan komitmen kepada pelaku penanggulangan bencana.
1.8.2.2. Program Pelaksanaan dan Penegakan Tata Ruang : a. Pemberlakuan peraturan tata ruang. b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. 1.8.2.3. Program Persyaratan Standar Teknis : a. Pemberlakuan peraturan standar keselamatan. b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar keselamatan. 1.8.2.4. Program Persyaratan Analisa Resiko Bencana : a. Penelitian dan pengkajian kegiatan yang mempunyai resiko bencana. b. Penelitian dan pengkajian kondisi yang menimbulkan bencana. 1.8.2.5. Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana : a. Penyusunan rencana strategis. b. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. c. Analisa kerentanan masyarakat. d. Analisa dampak bencana. 1.8.2.6. Program Kesiapsiagaan : a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. b. Pengorganisasian pemasangan dan pengujian system peringatan dini. c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. d. Gladi tentang mekanisme tanggap darurat. e. Menyusun data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap. f. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan jasa peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana. 1.8.2.7. Program Peringatan Dini : a. Mengamati gejala bencana. b. Menganalisa data hasil pengamatan. c. Mengambil keputusan berdasarkan analisa. d. Menyebar luaskan hasil keputusan. e. Mengambil tindakan oleh masyarakat. 1.8.2.8. Program Mitigasi Bencana : a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasar pada analisa resiko bencana. b. Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan. c. Diklat dan penyuluhan kepada masyarakat. 1.8.2.9. Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat : a. Analisa cakupan lokasi, jumlah korban. b. Analisa kerusakan sarana dan prasarana. c. Analisa gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan. 1.8.2.10.Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar : a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi. b. Pemenuhan sandang dan pangan.
c. Pemenuhan pelayanan kesehatan. d. Pemenuhan pelayanan fyisiko sosial. e. Pemenuhan pelayanan tempat hunian. 1.8.2.11.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana : Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya pengurangan bencana. 1.8.2.12. Program Rehabilitasi : a. Perbaikan lingkungan daerah bencana. b. Perbaikan prasarana dan sarana umum. c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat. d. Pemulihan social physiologis. e. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. f. Pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. g. Pemulihan keamanan dan ketertiban. h. Pemulihan sosial ekonomi dan budaya. 1.8.2.13. Program Rekonstruksi : a. Pembangunan sarana dan prasarana. b. Pembangunan sarana sosial masyarakat. c. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. d. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat. e. Peningkatan fungsi pelayanan publik. 1.8.3. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat. 1.8.3.1. Program Persyaratan Analisa Resiko Bencana : a. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana. b. Pengembangan budaya sadar bencana. c. Peningkatan komitmen kepada pelaku penanggulangan bencana. 1.8.3.2. Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana : a. Penyusunan rencana strategis. b. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. c. Analisa kerentanan masyarakat. d. Analisa dampak bencana. 1.8.3.3. Program Pendidikan dan Pelatihan : a. Pendidikan dan pelatihan SDM BPBD. b. Pendidikan dan pelatihan SDM SKPD. c. Pendidikan dan pelatihan masyarakat. 1.8.3.4. Program Peringatan Dini : a. Mengamati gejala bencana. b. Menganalisa data hasil pengamatan. c. Mengambil keputusan berdasarkan analisa. d. Menyebar luaskan hasil keputusan. e. Mengambil tindakan oleh masyarakat. 1.8.3.5. Program Mitigasi Bencana :
a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasar pada analisa resiko bencana. b. Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan. c. Diklat dan penyuluhan kepada masyarakat. 1.8.3.6. Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat : a. Analisa cakupan lokasi, jumlah korban. b. Analisa kerusakan sarana dan prasarana. c. Analisa gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan. 1.8.3.7. Program Penyelematan dan Evakuasi Masyarakat : Pencarian, pertolongan dan keselamatan masyarakat sebagai korban bencana (kegiatan oleh Tim Reaksi Cepat). 1.8.3.8. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar : a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi. b. Pemenuhan sandang dan pangan. c. Pemenuhan pelayanan kesehatan. d. Pemenuhan pelayanan fyisiko sosial. e. Pemenuhan pelayanan tempat hunian. 1.8.3.9. Program Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan : Penyelamatan, pengamanan, evalausi, pelayanan kesehatan dan fyisiko sosial 1.8.3.10. Program Rekonstruksi : a. Pembangunan sarana dan prasarana. b. Pembangunan sarana sosial masyarakat. c. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. d. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat. e. Peningkatan fungsi pelayanan publik. 1.8.3.11. Program Rehabilitasi : a. Perbaikan lingkungan daerah bencana. b. Perbaikan prasarana dan sarana umum. c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat. d. Pemulihan social physiologis. e. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. f. Pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. g. Pemulihan keamanan dan ketertiban. h. Pemulihan sosial ekonomi dan budaya.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN
2.1 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1. Kepala (Eselon II.B) 2. Sekretaris (Eselon III.B) o Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.A) o Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan (Eselon IV.A) o Sub Bagian Keuangan (Eselon IV.A)
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Eselon III.B) o Seksi Pencegahan (Eselon IV.A) o Seksi Kesiapsiagaan (Eselon IV.A)
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik o Seksi Kedaruratan (Eselon IV.A) o Seksi Logistik (Eselon IV.A)
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi o Seksi Rehabilitasi (Eselon IV.A) o Seksi Rekonstruksi (Eselon IV.A)
2.2 Susunan Kepegawaian Komposisi PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 dengan Personil PNS dan Non PNS (Sukarelawan) berjumlah 58 Orang seperti tertera dalam table sebagai berikut :
A. Personil PNS Menurut Pangkat dan Golongan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan keadaan Januari 2011 No
BPBD
Gol/Ruang
KTR. KESBANG LINMAS (LAMA)
BPBD (BARU)
1
IV.e
-
-
2
IV.d
-
-
3
IV.c
-
1
4
IV.b
-
1
5
IV.a
1
1
6
III.d
2
6
7
III.c
2
4
8
III.b
3
4
9
III.a
1
2
10
II.d
1
-
11
II.c
-
-
12
II.b
11*
11*
13
II.a
7^
7^
14
I.d
-
-
15
I.c
-
-
16
I.b
-
-
17
I.a
-
-
28
38
JUMLAH Sumber : BPBD Kab.Pessel
*1 Orang DAMKAR Balai Selasa ^1 Orang DAMKAR Balaia Selasa
B. Personil Non PNS BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
No
BPBD
NON PNS
KTR. KESBANG LINMAS (LAMA)
BPBD (BARU)
1
PHL
6
8
2
DAMKAR PAINAN
10
10
3
DAMKAR B.SELASA
14
14
JUMLAH
30
32
Sumber : BPBD Kab.Pessel
2.3 Tugas dan Fungsi BPBD 2.3.1 Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 2 BPBD Kabupaen Pesisir Selatan adalah Perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalamPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibidan Bencana dan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dan Serangkaian upaya penetapan Kebijakan Pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, Kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 2.3.2 Fungsi Berdasarkan tugas diatas, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan dan Penetapan Keijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan Efesien. b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan Menyeluruh.
BAB III GAMBARAN RESIKO BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dengan banyaknya bahaya alam yang megancam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Wilayah Kawasan yang rawan bencana alam dan juga menyebabkan Potensi bencana oleh manusia seperti Konflik Sosial, Epidemi wabah penyakit menular dan lain-lain. 3.1 Ancaman Bahaya Ancaman bahaya gempa bumi di Sumatera Barat, Sejarah mencatat pada tanggal 28 Juni 1926 terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan Kekuatan 7 Skala Richter dengan Korban Meninggal dunia 354 jiwa dan 3000 unit rumah rusak. Dan Selanjutnya tanggal 6 Maret 2007 terjadi gempa bumi di Padang dengan Kekuatan 6,3 Skala Richter dengan korban meninggal dunia 66 jiwa dan 35.000 unit rumah rusak.Karena Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersebelahan dan juga dirasakan oleh masyarakat sebagian ada masyarakat yang Trauma dan tidak merasa aman, begitu kejadian Tsunami di Aceh Pada bulan Oktober tahun 2004. Lebih-lebih gempa bumi yang beruntun sejak April 2005, Maret 2007 dan 30 September 2009 di Padang dengan Kekuatan 7,9 Skala Richter yang meluluh lantakan Kota Padang. Sehingga dampak dari bencana alam yang ditimbulkannya terhadap masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan Kawasan yang sewaktu-waktu dapat terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, abrasi Pantai, Konflik Sosial, badai. Kebakaran rumah, Kebakaran hutan, wabah penyakit dan lain-lain. 3.2 Kemampuan BPBD Secara umum BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih baru dalam Penanggulangan Bencana Secara Sistenatis masih jauh dari yang diharapkan karena berbagai Keterbatasan antara lain : 1. Sistem Penanganan Bencana Dan belum adanya Prosedur Penetapan Bencana serta masih kurangnya Pelatihan bagi Petugas Penanganan bencana secara periodic dan kurangnya Peralatan Penanganan bencana. 2. Belum Memiliki rencana Penanganan Pengungsi bencana. 3. Kurangnya system Peringatan bencana yang masih belum memadai 4. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara lembaga Pemerintah dan Swasta
5. Kurang Memadainya materi dan Sosialisasinya kepada masyarakat
Kesiapsiagaan
dan
Proses
6. Perlu Pencatatan Sejarah serta sosialisasi kejadian bencana 7. Kurang memadainya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bencana 8. Kurang terpadu dan terstrukturnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
BAB IV STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA
Strategi Penangulangan bencana Kabupaten Pesisir berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan disusun berdasarkan visi dan misi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Namu Faktor kunci kebehasilan Penanggulangan bencana diperoleh memlalui analisa SWOT sebagai dasar Penyusunan Startegis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : 4.1 Mengurangi Resiko Bencana Yaitu membangun Kesiapsiagaan penanganan ancaman bencana antara lain:
dan
Infrastruktur
terhadap
4.1.1.Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal 4.1.2.Menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan 4.1.3.Meningkatkan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sumber daya yang memadai dan dengan Standar Kompetensi 4.1.4.Mengoptimalkan jaringan Pemanfaatan Sumber daya
kerja
Penaggulangan
Bencana
serta
4.1.5.Merespon serta membangun sistm peringatan dini bencana serta Pemanfaatan Sumber daya 4.1.6.Strategi Partisipatif Kesiapsiagaan bencana 4.1.7.Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan Bencana 4.1.8.Memobilisasi Kemampuan Penduduk pada wilayah Percontohan siaga bencana 4.1.9.Pengurangan Kerentanan Pemberdayaan ekonomi.
bencana
masyarakat
4.1.10.Infra Struktur Penanggulangan Bencana yan tangguh
Pesisir
dan
4.1.11.Pengelolaan dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggulangan
bencana
di
4.1.12.Melaksanakan Mitigasi Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan pada Daerah rentan 4.1.13.Melaksanakan analisis resiko bencana di Kabupaten Pesisir 4.1.14.Mempersiapkan daerah Pemulihan bencana.
4.2
Memobilisasi Kemampuan Masyarakat dan Lembaga Pada Masa Krisis Pada Masa Krisis dengan tujuan agar korban mempercepat masa darurat bencana antara lain :
minimal
dan
4.2.1.Mengaktifkan Petugas Tanggap Darurat dalam upaya Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana 4.2.2.Upaya Penyelamatan Pengungsi dan Pemulihan Fasilitas Kritis 4.2.3.Menjamin distribusi Logistik yang tepat sasaran 4.2.4.Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan epidemic penyakit 4.3. Pemulihan Dampak Bencana Secara Fisik dan Psikologis Dengan tujuan upaya rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka pemulihan Stabilitas Kehidupan daerah korban bencana antara lain : 4.3.1.Pemulihan Permanen Kebutuhan Primer Penduduk Korban Bencana 4.3.2.Pemulihan Aktivitas Perekonomian Penduduk 4.3.3.Pemulihan Fasilitas dan Utilitas Pelayanan Umum 4.3.4.Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Pemulihan Fasilitas dan Utilitas Pelayanan umum.
Masyarakat
dalam
PENUTUP Rencana Strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Governament sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan lagnsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.
Painan, 29 Januari 2011
