KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LEBAK SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Manajemen Publik
Oleh: Anwar Musyadad NIM. 6661103432
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Proposal skripsi penelitian ini yang berjudul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ”. Adapun proposal skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk bisa melakukan penelitian lapangan yang kemudian akan menjadi skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penyusunan proposal skripsi ini Peneliti melibatkan banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik berupa pengajaran, bimbingan, dukungan moral dan materil, maupun keterangan-keterangan yang sangat berguna hingga tersusunnya skripsi ini. Untuk itu, dengan rasa hormat Peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
i
4. Mia Dwianna W, M.Ikom., Wakil Dekan II Bidang Keuangan danUmum FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Riny Handayani M.Si., Dosen Pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi bimbingan dan memberikan masukan serta arahannya yang sangat membantu Peneliti dalam menghadapi masalah-masalah terkait penyusunan skripsi ini. 9. Deden M. Haris M.Si., terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya selama ini. 10. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan pernah memberikan bekal-bekal ilmiah kepada peneliti selama proses belajar mengajar. 11. Para staf Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas segal sumbangsihnya. 12. Untuk Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak yang selau memberikan dorongan, do’a dan biaya tanpa henti hingga detik ini.
ii
13. Untuk
Kakak-kakaku
yang
selalu
memberikan
motivasi
untuk
menyelesaikan proposal penelitian ini. 14. Yth. Bapak Kaprawi selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Bapak Bernardi Kasie. Kedaruratan, Bapak Febi Kasie. Kesiapsiagaan. Terima kasih atas arahan dan pemberian data-data kepada peneilti. 15. Kepada Sdr. Nani Nurul Hidayah atas do’a dan motivasi yang tiada henti kepada peneliti. Kamu adalah seseorang yang berharga bagi hidupku. 16. Kepada sahabatku Agus Muizudin, Ismatullah, Adi Fajar Nugraha, Yogi M. Akbar dan Rifki Apriadi Firdaus yang selalu membantu peneliti dalam penelitian ini. 17. Kepada teman-teman seperjuangan, Aat Syafaat, Ikhwan Effendi, Wahyu Firmansyah, Arif, Syandi Negara, dan Noel Ricky R yang telah memberikan semangat kepada peneliti. 18. Kepada teman-teman kelas G Non Reguler angkatan 2010, teman-teman Administrasi Negara angkatan 2010 yang telah menjadi sahabat dan menemani penulis selama perkuliahan di kampus. 19. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terima kasih telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan ilmu Peneliti. Oleh karena itu, Peneliti dengan rendah hati memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat
iii
dalam skripsi ini, Peneliti berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.
Serang, 4 September 2014
Anwar Musyadad
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................
v
DAFTAR TABEL .............................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR .........................................................................
ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................
1
1.2 Identifikasi Masalah ......................................................................
10
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah .....................................................
11
1.3.1 Batasan Masalah...................................................................
11
1.3.2 Rumusan Masalah ................................................................
11
1.4 Tujuan Penelitian ..........................................................................
11
1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................
12
1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................
12
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR 2.1 Deskripsi Teori ..............................................................................
16
2.1.1
Konsep Kinerja ..............................................................
16
2.1.2
Konsep Organisasi .........................................................
19
2.1.3
Konsep Kinerja Organisasi ............................................
20
v
2.1.4
Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik ....................
21
2.1.5
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja ...................
22
2.1.6
Indikator Kinerja ............................................................
22
2.1.7
Pengukuran Kinerja Sektor Publik Sebagai Pengendalian Manajemen.....................................................................
25
2.1.8
Konsep Bencana ............................................................
26
2.1.9
Faktor-Faktor Penyebab Bencana ..................................
28
2.1.10 Jenis-jenis Bencana Alam di Indonesia .........................
29
2.1.11 Dampak Bencana ...........................................................
29
2.1.12 Manajemen Bencana ......................................................
30
2.1.13 Prinsip-prinsip Manajemen Bencana .............................
32
2.1.14 Tahapan Penanggulangan Bencana ...............................
33
2.1.15 Konsep Banjir ................................................................
35
2.2 Penelitian terdahulu .......................................................................
37
2.3 Kerangka Berfikir..........................................................................
40
2.4 Asumsi Dasar ................................................................................
44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian..........................................................................
45
3.2 Sasaran Penelitian .........................................................................
45
3.3 Instrument Penelitian ....................................................................
46
3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................
47
3.5 Informan Penelitian .......................................................................
51
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..........................................
52
vi
3.7 Pengujian Keabsahan Data ............................................................
56
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian ........................................................
57
3.8.1
Lokasi Penelitian............................................................
57
3.8.2
Jadwal Penelitian ...........................................................
57-58
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
. . . . . .
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lebak Tahun 2013…………. 3 Tabel1.2 Data Kerusakan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak Tahun 2013…. 4 Tabel 1.3 Aparatur BPBD Kabupaten Lebak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 8 Tabel 3.1 Pedoman Wawancara……………………………………………….. 48 Tabel 3.2 Kategori dan Spesifikasi Informan………………………………… 52 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian…………………………………………………… 58 .
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Proses Terjadinya Bencana………………………………………. 27 Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana……………………………………… 32 Gambar 2.3 Kerangka Berfikir………………………………………………... 43 .
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya dalam bentuk program-program yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana (disaster management) yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja yaitu pemerintah, akan tetapi semua pihak harus aktif berperan termasuk masyarakat pun harus berpartisipasi dalam penanganan masalah banjir ini. Provinsi Banten merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana. Kondisi daerah Provinsi Banten memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang
1
2
disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun
faktor manusia yang
menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia, selama kurun waktu 13 tahun terakhir di wilayah Provinsi Banten teridentifikasi 11 jenis kejadian bencana, meliputi: tanah longsor, gempa bumi, banjir dan tanah longsor, banjir, kekeringan, abrasi, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, aksi teror, KLB dan puting beliung. Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten rentan akan berbagai macam bencana. Berikut data kejadian bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten: Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana di Provinsi Banten 2000-2013 Kabupaten/ Kota Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Total
Teror
Banjir
Abrasi
Gempa bumi
1
Puting Beliung 1
2
1
3
7
1
2
9
10
8
12
7
4
19
8
1
6
3
2
93 2 3 2 1 53 6 Sumber: Diadaptasi Dari Profil Daerah Rawan Bencana Provinsi Banten, 2013
34
15
3
Kecelakaan industri 1
Kecelakaan Transportasi 1
Kekeringan
KLB
Tanah Longsor
1
21 1
29
1
16 1 2
14
3 1
1
10
Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa bencana yang sering terjadi di Provinsi Banten adalah bencana banjir yaitu 93 kejadian, kekeringan 53 kejadian, puting beliung 34 kejadian, dan tanah longsor 15 kejadian. Berdasarkan data
3
tersebut bencana banjir yang sering terjadi yaitu di daerah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Dengan komposisi Kabupaten Lebak 21 dan Kabupaten Pandeglang 29 kali. Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu dari empat kabupaten dan empat kota di provinsi Banten yang memiliki berbagai macam potensi bencana, telah menindaklanjutinya dengan mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak ini sebagai salah satu Badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lebak. Dibuatnya
Peraturan
Daerah
mengenai
pembentukan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ini, karena beberapa wilayah daerah di Kabupaten Lebak rentan akan berbagai macam bencana. Yang diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, dan kebakaran.
4
Menurut data yang tertuang dalam laporan kejadian bencana banjir di Kabupaten Lebak tahun 2013, menyatakan bahwa Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Dari seluruh
kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten Lebak rentan akan berbagai macam bencana. Berikut data wilayah rawan bencana Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.
No.
Tabel 1.2 Daerah Rawan Bencana Di Kabupaten Lebak Tahun 2013 Jenis Bencana Sebaran Wilayah Keterangan
1.
Banjir
2.
Longsor
3.
Gempa dan Tsunami
4.
Kekeringan
5.
Kebakaran
Kec. Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Cibadak, Cileles, Malingping, Wanasalam, Panggarangan, Bayah, Sobang, Cigemblong, Banjarsari, Muncang, Cilograng, dan Gunung Kencana. Kecamatan Sobang, Lebak Gedong, Cigemblong, Bojongmanik, Cibeber, Gunung Kencana, Muncang, Cipanas, Cileles, Cimarga, Cikulur dan Cilograng. Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara, Bayah, Cibeber, dan Panggarangan Kecamatan Maja, Leuwidamar, Muncang, Cilograng, Wanasalam dan Curugbitung. Kecamatan Leuwidamar (Desa Kanekes dan Desa Nagayati) dan Kecamatan Sobang.
15 Kecamatan
12 Kecamatan
6 Kecamatan
6 Kecamatan
2 Kecamatan
Sumber: Diadaptasi dari Laporan BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2013
Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa daerah-daerah di Kabupaten Lebak rawan/rentan akan bencana. Dimulai dari bencana banjir tersebar di 16 kecamatan, longsor tersebar di 12 kecamatan, gempa bumi dan tsunami 6
5
kecamatan, kekeringan 6 kecamatan dan kebakaran tersebar di 2 kecamatan. Namun jika di lihat komposisi dari beberapa jenis bencana, dapat dilihat bahwa bencana banjir lebih mendominasi jumlahnya yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini bahwa banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Lebak dengan jumlah wilayah tersebar di 15 kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan yaitu 28 kecamatan. Hal ini menggambarkan bahwa setengah wilayah yang berada di Kabupaten Lebak terindikasi sebagai wilayah yang rentan akan bahaya bencana banjir. Adapun data kerusakan ataupun dampak bencana yang diakibatkan oleh bencana banjir di Kabupaten Lebak Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.
No 1 2 3 4 5
Tabel 1.2 Data Kerusakan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak Tahun 2013 Tipe Kerusakan Uraian Rusak Ringan Rusak Berat Rusak Total Permukiman 292 87 28 Sarana Pendidikan 26 11 0 Jalan dan Jembatan 0 21 2 Sarana Penyediaan Air Minum 2 2 0 Kerusakan Irigasi 0 22 0 Jumlah 320 143 30
(Sumber : Diadaptasi dari Laporan BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2013) Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam kejadian bencana banjir tahun 2013 di Kabupaten Lebak telah mengakibatkan kerusakan pada permukiman dengan jumlah 292 rusak ringan, 87 rusak berat dan 28 rusak total. Selanjutnya kerusakan pada sarana pendidikan yaitu 26 rusak ringan dan 11 rusak berat. Jalan dan jembatan yaitu 21 rusak berat dan 2 rusak total. Dalam hal sarana penyediaan
6
air minum 2 rusak ringan dan 2 rusak berat. Selain itu pula, kerusakan irigasi yang diakibatkan banjir ini yaitu 22 rusak berat. Informasi lain mengenai bencana banjir yang dilansir oleh media online merdeka.com tanggal 10 Januari 2013 mencatat yakni, terdapat 3.962 rumah terendam banjir dan longsoran sebanyak 51 unit rumah dengan kategori sebanyak 31 rusak total, 13 rusak ringan dan 10 rusak berat. Mereka warga yang terkena banjir dan longsor di 15 kecamatan yakni Rangkasbitung, Kalanganyar, Cibadak, Cimarga,
Leuwidamar,
Banjarsari,
dan
Lebak
Gedong,
Panggarangan,
Wanasalam, Gunung Kencana, Cilograng, Muncang, Cikulur, Sobang dan Cibeber. Banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir yang dimulai dari kerugian materi serta menimbulkan korban jiwa, maka penanganan masalah bencana banjir ini harus dilakukan dengan serius. Pasalnya banjir ini dapat mengganggu proses pembangunan yang telah direncanakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). UNDRO (United Nations Disaster Relief Organization) yang dikutip Nurjanah dkk (2013:33) mengemukakan, bencana secara serius dapat mengganggu inisiatif-inisiatif pembangunan dalam beberapa cara, termasuk: (a) hilangnya sumber-sumber daya, (b) gangguan terhadap program-program, (c) pengaruh pada iklim investasi, (d) pengaruh pada sektor non-formal, dan (e) destabilisasi politik. Sehubungan
dengan
hal
tersebut,
langkah-langkah
manajemen
penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap pra bencana, saat tanggap
7
darurat/ bencana, dan pasca bencana sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk di pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak untuk di daerah, sertap pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di dalamnya untuk menanggulangi potensi bencana, khususnya penanggulangan bencana banjir. Oleh karenanya, bencana banjir di Kabupaten Lebak yang tiap tahunnya meningkat membuat perhatian peneliti dalam proses penanggulangannya. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lebak diakibatkan oleh meluapnya sungai Ciujung, yang merupakan sungai yang melintasi daerah ini. Menurut data yang dilansir BPBD Kabupaten Lebak kejadian bencana banjir tahun 2013 terjadi di 15 kecamatan yaitu Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Cibadak, Cileles, Malingping, Wanasalam, Panggarangan, Bayah, Sobang, Cigemblong, Banjarsari, Muncang, Cilograng dan Gunung Kencana. Dari data wilayah yang sering terkena dampak bencana banjir di atas menggambarkan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan timbulnya atau terjadinya bencana banjir. Timbulnya bencana banjir dikarenakan sebagian hutan gundul atau lahan resapan air berkurang akibat ulah manusia yang mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Sehingga hutan tidak lagi berfungsi sepenuhnya sebagai penyerap air hujan. Lahan hutanpun menjadi longsor, dan tanah longsorannya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal. Pendangkalan aliran sungai ini menjadi penghambat aliran sungai ketika menampung air saat musim penghujan datang. Selain itu pula, pembuangan sampah oleh masyarakat pada aliran sungai memicu dan dapat menimbulkan tersendatnya aliran sungai.
8
Ditambah dengan adanya penambangan pasir liar yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan pengrusakan lingkungan daerah aliran sungai. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Kaprawi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, 15 Mei 2014) Permasalahan penanggulangan bencana banjir tampak semakin berat dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan urgent dari semua pemangku kepentingan. Dalam penanggulangan bencana banjir tersebut, kinerja organisasi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak sebagai kordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas di bidang kebencanaan dituntut untuk bekerja secara optimal. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Lebak, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lebak diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana banjir yang terjadi di Daerah Kabupaten Lebak, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kinerja BPBD Kabupaten Lebak selaku instansi atau lembaga pemerintah yang bergerak di sektor/ bidang penanggulangan bencana.
9
Adapun hasil pengamatan (observation) peneliti di lapangan yang dapat dilihat dan disimpulkan terkait dengan permasalahan kinerja BPBD Kabupaten Lebak dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu Pertama, keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh bapak Bernardi selaku Kepala Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kabupaten Lebak, bahwa jaringan informasi dan komunikasi sangat terbatas sehingga pemberian informasi kebencanaan kepada masyarakat khususnya di wilayah yang sulit dijangkau sangat minim. (Sumber Wawancara dengan Bapak Bernardi Kepala Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi, 20 Mei 2014) Kedua, sumber daya manusia (SDM) atau aparatur BPBD Kabupaten Lebak yang terbatas. Jumlah aparatur BPBD lebak yaitu sebanyak 17 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel 1.3 di bawah ini.
No 1 2 3 4 5 6
Tabel 1.3 Aparatur BPBD Kabupaten LebakBerdasarkan Tingkat Pendidikan Jabatan Pendidikan Jumlah Kepala Pelaksana SMK 1 orang Sekretaris S1 1 orang Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan S1 1 orang Kepala Seksi Kedaruratan Logistik SPM-Pertanian 1 orang Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi S1 1 orang Staf S1 3 orang SMA 8 orang SLTP 1 orang Jumlah 17 orang
Sumber: Diadaptasi dari Renstra BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018
Dapat dilihat dari tabel 1.3 di atas bahwa komposisi aparatur BPBD Lebak berdasarkan pendidikan diantaranya; S1 berjumlah 6 orang, SMA/SMK 10 orang,
10
dan SLTP 1 orang dengan total keseluruhan berjumlah 17 orang/ pegawai.Selain itu pula dapat di lihat dari setiap seksi/ bidang di tempati oleh satu orang tanpa anggota di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kurang optimal. Dimana seharusnya aparatur dalam setiap seksi memiliki anggota untuk kelancaran kegiatan dalam proses penyelenggaraan bencana, baik pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.Peneliti menyimpulkan demikian karena dilihat komposisi pendidikan serta jumlah pegawai/aparatur.(Sumber: Wawancara Bapak Bernardi Kasie Rekonstruksi dan Rehabilitasi, 20 mei 2014) Lain halnya, jika dibandingkan pada BPBD Kabupaten Serang yang memiliki Pegawai/aparatur lebih banyak dibandingkan dengan BPBD Kabupaten Lebak. BPBD Kabupaten Serang memiliki 82 pegawai yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), TKK, dan Staff di lingkungan BPBD Kabupaten Serang. (Sumber: Data Pegawai BPBD Kabupaten Serang) Ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir. Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Tanpa
sarana
dan
prasarana
yang
memadai,
proses
penyelenggaraan
penanggulangan bencana tidak dapat optimal. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak hanya memiliki 5 perahu karet untuk penanggulangan bencana banjir, sedangkan daerah yang merupakan daerah rawan dan langganan banjir tiap tahunnya berjumlah 15
11
Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lebak.(Sumber: Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Lebak Tahun 2014) Jika dibandingkan dengan BPBD Kabupaten Serang terkait sarana dan prasarana dalam penanggulangan banjir. BPBD Kabupaten Serang yang wilayahnya lebih sedikit mengalami bencana banjir, justru lebih banyak memiliki sarana dalam penanggulangan bencana banjir. Diantaranya berdasarkan data peralatan penanggulangan banjir khususnya perahu karet, BPBD Kabupaten Serang memiliki 7 perahu karet untuk penanggulangan bencana banjir. Keempat, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang pendanaan penanggulangan bencana. Padahal kondisi wilayah Kabupaten Lebak rawan akan bencana, khususnya bencana banjir. Saat ini, BPBD Lebak masih tergantung kepada
pendanaan
pemerintah
pusat
melalui
BNPB
(Badan
Nasional
Penanggulangan Bencana) serta Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebak. Seharusnya sudah menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pendanaan Penanggulangan Bencana, terlebih daerahnya termasuk rawan akan bencana. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Febi Kasie Kesiapsiagaan BPBD Lebak, 28 Agustus 2014) Kelima, ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Lebak, yang hanya sekedar memberikan materi mengenai penanggulangan banjir tanpa ditindaklanjuti dengan praktek-praktek yang mendukung dengan kegiatan penanggulangan bencana banjir. (Sumber: Wawancara Bapak Romli masyarakat Rangkasbitung, 20 Mei 2014)
12
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul mengenai “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak”.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu diantaranya sebagai berikut: 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. 2) Sumber daya manusia atau aparatur BPBD Kabupaten Lebak yang terbatas. 3) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir. 4) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pendanaan Bencana. 5) Ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana banjir.
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 1.3.1
Batasan Masalah Dalam penelitian tentunya diperlukan suatu pembatasan-pembatasan
dalam masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas dari fokus penelitian. Maka peneliti membatasi ruang
13
lingkup permasalahan ini pada Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak.
1.3.2
Rumusan Masalah Setelah masalah penelitian dibatasi ruang lingkupnya, maka rumusan
dalam penelitian ini yaitu: Seberapa besar Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak?
1.4 Tujuan Penelitian Sesuai rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini
yaitu untuk
mengetahui
seberapa besar
Kinerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak.
1.5 Manfaat Penelitian Berdasarkan maksud dan tujuannya maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut: 1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang Kinerja BPBD Kabupaten Lebak. 2. Manfaat atau kegunaan teori, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi penyelenggara penanggulangan bencana di Kabupaten Lebak.
14
3. Bagi kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
1.6 Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam 5 (lima) bagian yang masing-masing terdiri dari sub bagian yaitu sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Terdiri dari: 1.1 Latar Belakang Masalah, yaitu menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang umum hingga kepada masalah yang spesifik yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah, yaitu mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/ topik/judul dan fenomena yang akan diteliti. 1.3 Batasan dan Rumusan Masalah, 1.3.1
Batasan Masalah, yaitu pemfokusan masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah.
1.3.2
Rumusan Masalah, yaitu mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan operasional.
15
1.4 Tujuan Penelitian, yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengandilaksanakannya penelitian sejalan dengan isi dan rumusan permasalahan. 1.5 Manfaat Penelitian, yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari temuan penelitian. Bab II : Deskripsi Teori dan Hipotesis Penelitian Terdiri dari: 2.1 Deskripsi Teori, yaitu mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang
relevan
dengan
permasalahan
penelitian,
kemudian
menyusunnya secara teratur dan rapi. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep maka peneliti akan memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.Hasil penting lainnya dari kajian teori adalah didapatkan kerangka konseptual menurut peneliti, yang di dalamnya tergambar pedoman wawancara. 2.2 Penelitian Terdahulu, penelitian terdahulu mengkaji penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber ilmiah. 2.3 Kerangka Berfikir, yaitu menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.
16
2.4 Hipotesis Penelitian, yaitu anggapan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Bab III : Metodologi Penelitian Terdiri dari: 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian, yaitu menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian. 3.2 Ruang Lingkup Penelitian, yaitu menjelaskan akan sasaransasaranyang akan diteliti dalam penelitian. 3.3 Lokasi Penelitian, yaitu menerangkan mengenai tempat penelitian yang dilakukan. 3.4 Variabel Penelitian, yaitu terdiri dari variabel konsep dan variabel operasional 3.5 Instrument Penelitian, yaitu menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. 3.6 Populasi dan Sampel, yaitu menjelaskan mengenai wilayah generalisasi atau populasi penelitian dan penetapan sampel penelitian 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data, yait menjelaskan teknik pengolahan dan analisis data. Analisis data harus sesuai dengan pendekatan penelitian. 3.8 Jadwal penelitian, yaitu menggambarkan tentang jadwal penelitian yang telah dilaksanakan dari mulai mulai penelitian hingga terselesaikannya penelitian Bab IV : Hasil Penelitian
17
Terdiri dari: 4.1 Deskripsi Objek Penelitian, yaitu menjelaskna tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel. 4.2 Deskripsi Data, yaitu menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data kuantiatif yang relevan. 4.3 Pengujian Persyaratan Statistik, yaitu melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu. 4.4 Pengujian Hipotesis, yaitu melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisa statistik, dimana hasil analisa tersebut adalah teruji atau tidaknya hipotesis nol penelitian. Hasil perhitungan akhir statistik disajikan dalam diagram pie (lingkaran). 4.5 Interpretasi Hasil Penelitian, yaitu melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. 4.6 Pembahasan, yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.
Bab V : Penutup Terdiri dari: 5.1 Kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara ringkas dan padat.
18
5.2 Saran, yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori 2.1.1
Konsep Kinerja Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan
sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja dalam pengertiannya dartikan sebagai prestasi yang diperlihatkan dalam kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan Lijan Poltak Sinambela (2014:140) mengemukakan bahwa kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat(benefit) dan terdapat adanya rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (reasonable). Sementara itu, Mangkunegara (2006:9) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan secara kualitas dan
kuantitas.
Pencapaian
tersebut
dihasilkan
dari
pegawai
yang
bertanggungjawab dengan pekerjaannya. Menurut Keban (2003:43), menyebutkan bahwa kinerja (performance) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil (the degree of accomplishment) atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.
19
20
Selanjutnya, Steers (2003:67) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Sedangkan, Mahsun (2006:25) berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedarmayanti dalam bukunya mengenai pengembangan kepribadian pegawai (2004:176) dikatakan bahwa kinerja: Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masingmasing dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika. Moeheriono (2010:60), mengemukakan bahwa kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sementara itu, Robbins yang dikutip oleh Moeheriono (2010:61) mengemukakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Seiring dengan hal itu, menurut Moeheriono (2010:61) mengemukakan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja pegawai/karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan,dan sifat-sifat
21
individu. Oleh karenanya, menurut model mitra-lawyer, kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor; (1) harapan mengenai imabalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan dan sifat, (5) persepsi terhadap tugas, (6) imbalan eksternal dan internal, serta (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Sumber lain mengemukakan seperti yang dinyatakan oleh Otley yang dikutip oleh Mahmudi (2013:6) menyatakan bahwa kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Sejalan dengan pendapat Rogers yang dikutip oleh Mahmudi (2013:6) yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of works), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan , dan kontribusi ekonomi. Menurut Mahmudi (2013:20) berpendapat bahwa kinerja merupakan suatu konstruk
multidimensional
yang
mencakup
banyak
faktor
yang
mempengaruhinya, diantaranya yaitu: 1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; 2. Faktor kepemimpinan, maliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader; 3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim; 4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi; 5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.
22
Wibowo (2011:4), berpendapat bahwa kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan prilakunya dalam menjalankan kinerja. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard (1993), bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Lain hal menurut Prawirosentono (1999:2), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan di atas, bahwa definisi dari kinerja (performance) dapat disimpulkan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
23
2.1.2
Konsep Organisasi Organisasi dalam bahasa inggris yaitu organize yang berarti menciptakan
struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhan. Sedangkan, Hasibuan (2006 : 120), mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah. Mahsun (2006 : 1) memberikan pendapat tentang konsep organisasi, bahwa organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sementara itu, Robbins (2001:4) mengemukakan bahwa organisasi adaalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terusmenerus untuk mencapai tujuan.
2.1.3
Konsep Kinerja Organisasi Simanjuntak
(2005:3)
mengemukakan
bahwa
kinerja
organisasi
merupakan agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut. Dengan demikian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen, dan kinerja setiap
24
orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi antara lain dalam penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi, dan penyediaan prasarana serta sarana kerja. Smentara itu, surjadi (2009:7) berpendapat bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Sobandi (2006:176), kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit maupun impact.
2.1.4
Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2013:14)
diantaranya adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi Menyediakan sarana pembelajaran pegawai Memperbaiki kinerja periode berikutnya Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishmnet. 5) Memotivasi pegawai 6) Menciptakan akuntabilitas publik Sementara itu, Moeheriono (2010:103) mengemukakan bahwa tujuan manajemen kinerja dari suatu organisasi berbagai macam, diantaranya adalah: 1) Menerjemahkan dari visi dan misi organisasi ke dalam tujuan dan hasil yang jelas, mudah dipahami dan dapat diukur sehingga membantu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan.
25
2) Menyediakan informasi untuk menilai, mengelola dan meningkatkan keberhasilan kinerja keseluruhan organisasi. 3) Mengubah paradigma dari orientasi pengendalian dan ketaatan menjadi pendekatan strategik yang berkelanjutan kepada keberhasilan organisasi. 4) Menyediakan manajemen kinerja yang lengkap dengan memasukan ukuran-ukuran kualitas, biaya, ketepatan waktu, kepuasan stakeholders, dan peningkatan keahlian pegawai.
2.1.5
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup
banyak faktor yang mempengaruhinya. Mahmudi (2013:20) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 1) Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; 2) Faktor kepemimpinan, maliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader; 3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim; 4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi; 5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Sedangkan
menurut
Mangkunegara
(2001:67)
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: 1) Faktor Kemampuan Secara umum kemampuan ini terbagi menjadi dua yaitu: kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (knowledge and skills). 2) Faktor Motivasi Motivasi terbentuk dari sikap seorang pekerja yang dalam menghadapi situasi kerja.
26
2.1.6
Indikator Kinerja Menurut Moeheriono (2010:74), indikator kinerja (performance indicator)
didefinisikan sebagai berikut: 1) Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan. 2) Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 3) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 4) Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Hal lain, Mahmudi (2013:155) berpendapat bahwa indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Selain itu pula, Mahmudi (2013:156) mengemukakan peran indikator kinerja diantaranya yaitu: 1) Membantu memperbaiki praktik manajemen 2) Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggung jawab secara ekplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau kegagalan. 3) Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan pengendalian 4) Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja di semua level organisasi. 5) Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staff. Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson yang dikutip oleh Wibowo (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja yaitu:
27
1) Tujuan, merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 2) Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu memcapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 3) Alat atau sarana, merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau saran merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan. 4) Kompetensi, merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 5) Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan yang mengakibatkan disinsentif. 6) Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi. 7) Umpan balik, antar tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja , standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evalusasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. Sedangkan Moeheriono (2010:82), indikator kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disajikan sebagai berikut:
28
1) Masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan. 2) Keluaran (outputs), kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik. 3) Hasil(outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 4) Manfaat(benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 5) Dampak(impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi. Sementara itu, Zeithaml, Parasuraman & Berry yang dikutip oleh Ratminto & Atik Septi Winarsih (2010:175) mengemukakan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut: 1) Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. 2) Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 3) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers. 5) Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.
2.1.7
Pengukuran Kinerja Sektor Publik Sebagai Pengendalian Manajemen Dalam organisasi birokrasi atau sektor publik, pendekatan manajemen
yang sering digunakan adalah model pengendalian formal. Menurut Mahmudi (2013:58), pengendalian formal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan resmi
29
organisasi yang biasanya bersifat rutin, misalnya perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, rapat atau pertemuan rutin, dan sebagainya. Taylor yang dikutip oleh Mahmudi (2013:59) menyatakan bahwa pengendalian merupakan bentuk ilmiah dari manajemen. Sebelumnya manajemen dipahami sebagai seni semata-mata. Namun ternyata manajemen bisa dipelajari melalui pendekatan ilmiah. Pengendalian manajemen melalui beberapa aktivitas, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
2.1.8
Perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi Pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi Pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi Evaluasi terhadap informasi Pembuatan keputusan Mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah prilaku
Konsep Bencana Menurut W. Nick Carter yang dikutip oleh Nurjanah dkk (2013:10)
memberikan definisi bencana yang dimuat dalam buku disaster management yaitu: “an event, natural or man-made, sudden or progressive, which impacts with such severity that the affected community has to respond by taking exceptional measures” Definisi lain menurut International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR-2002,24) adalah: “a serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic, or environmental losses which exceed the ability of the affected community/society to cope using its own resources”. ( “suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan,
30
kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya”). Berdasarkan definisi bencana di atas, dapat digeneralisasikan bahwa untuk dapat disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 1. Ada peristiwa, 2. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia, 3. Terjadi secara tiba-tiba (sudden) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap (slow), 4. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain, 5. Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya. Sedangkan definisi menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu sebagai berikut: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Menurut Nurjanah dkk (2013:13) menyatakan bahwa peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, baru dapat disebut bencana ketika masyarakat/manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulanginya. Ancaman alam itu sendiri tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapinya dan pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak. Terjadinya bencana adalah karena adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan, serta ada pemicunya. Berikut gambar 2.1 Proses tejadinya bencana.
31
Gambar 2.1 Proses Terjadinya Bencana Pemicu Bahaya Risiko Bencana Bencana Kerentanan
(Sumber: Nurjanah dkk.Manajemen Bencana.2013 hal 14) Berdasarkan gambar di atas bahwa bencana terjadi setelah melalui proses tiga unsur yang diantaranya yaitu: 1. Bahaya Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. 2. Kerentanan (vulnerability) Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. 3. Resiko bencana (risk disaster) Risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada.
2.1.9 Faktor-faktor Penyebab Bencana Menurut Nurjanah dkk (2013:21) menyatakan terdapat tiga penyebab terjadinya bencana yaitu: (1) Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia, (2) Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, (3) faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.
32
Menurut UNDRO (1992) yang dikutip oleh Nurjanah dkk (2013:22) ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kerentanan, adalah (1) berada di lokasi berbahaya, (2) kemiskinan, (3) perpindahan penduduk dari desa ke kota, (4) kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, (5) pertambahan penduduk yang besar, (6) perubahan budaya, dan (7) kurangnya informasi dan kesadaran. Sedangkan menurut Eko Teguh Paripurno dalam Nurjanah dkk (2013:22), sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman, yaitu: 1. Sumber ancaman klimatologis Adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. 2. Sumber ancaman geologis Yaitu sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi. 3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi Adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan, atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. 4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumberdaya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman.
2.1.10 Jenis-jenis Bencana Alam di Indonesia Karakteristik perlu diidentifikasi dan dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di daerah atau wilayah rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana yang sering dilakukan merupakan suatu
33
upaya mitigasi, sehingga diharapkan apabila terjadi bencana dampaknya dapat dikurangi. Berikut deskripsi dari sejumlah jenis-jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia menurut Nurjanah dkk (2013:24), yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Banjir Tanah longsor Kekeringan Kebakaran lahan dan hutan Angin badai Gempa bumi Tsunami Letusan gunung api
2.1.11 Dampak Bencana UNDRO
(1992)
yang
dikutip
oleh
Nurjanah
dkk
(2013:33)
mengemukakan, bencana serius dapat mengganggu inisiatif-inisiatif pembangunan dalam beberapa cara, termasuk: (1) hilanggnya sumber-sumber daya, (2) gangguan terhadap program-program, (3) pengaruh pada iklim investasi, (4) pengaruh pada sektor non formal, dan (5) destabilisasi politik. Sedangkan menurut Benson and Clay (2004) dalam Nurjanah dkk (2013:35) menyatakan bahwa dampak bencana dapat dibagi kedalam tiga bagian, yakni: 1. Dampak langsung (direct impact) Meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan tempat tinggal, infrastruktur, lahan pertanian dan lain-lain. 2. Dampak tidak langsung (indirect impact) Meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan. 3. Dampak sekunder (secondary impact) Meliputi terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit
34
neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lainlain.
2.1.12 Manajemen Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bahwa manajemen bencana (disaster management) sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Nurjanah dkk (2013:42) mengemukakan bahwa manajemen bencana (disaster management)
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang meliputi
dari
perencanaan
(planning),
pengorganisasian
(organizing),
penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Sedangkan menurut W. Nick Carter dalam Nurjanah (2013:44) definisi manajemen bencana yaitu: “an applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measures relaitng to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery”. Selanjutnya
dalam
wikipedia,
Emergency
Management
(2007)
mengemukakan bahwa penanggulangan bencana adalah proses yang terus menerus di mana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur
35
risiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu musibah. Dalam manajemen bencana terdapat tiga aspek yang mendasar yaitu : (1) respon terhadap bencana, (2) kesiapsiagaan menghadapi bencana, (3) minimasi efek bencana (mitigasi). Ketiga aspek ini bersesuaian dengan siklus manajemen bencana yaitu dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini. Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana Bencana Kesiapsiagaan
Tanggap darurat
Mitigasi
Pemulihan
Pencegahan
Pembangunan
Sumber: Nick Carter dalam Nurjanah dkk.(2013:42)
2.1.13 Prinsip-prinsip Manajemen Bencana Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana pasal 3 disebutkan bahwa azas/ prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana yaitu: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.
36
Selain
itu,
Nurjanah
dkk
(2013:45)
mengemukakan
bahwa
penanggulangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: 1. Cepat dan Tepat Bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan dengan secara cepat dan tepat sesuai dengan tututan keadaan. 2. Prioritas Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan. 3. Koordinasi dan Keterpaduan Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan sailng mendukung. 4. Berdayaguna dan Berhasilguna Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 5. Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. 6. Kemitraan Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. 7. Pemberdayaan Penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. 8. Non Diskriminatif Penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. 9. Non-Proselitisi Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama dan atau keyakinan.
37
2.1.14 Tahapan Penanggulangan Bencana Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1. Tahapan Pra Bencana Tujuan
: Pengurangan Risiko Bencana
Manajemen
: Manajemen Risiko Bencana
Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana Kegiatan: 1) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (situasi tidak terjadi bencana). 2) Mitigasi
(mitigation)
adalah
serangkaian
upaya
untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (situasi terdapat potensi bencana). 2. Tahapan Saat Bencana Tujuan
: Penanganan darurat
Manajemen
: Manajemen darurat
38
Penyelenggaraan : Situasi tanggap darurat Kegiatan : 1) Tanggap darurat (emergency response) yaitu serangkain kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi,
penyelamatan,
serta
pemulihan
prasarana dan sarana. 3. Tahapan Pasca Bencana Tujuan
: Pemulihan
Manajemen
: Manajemen pemulihan
Penyelenggaraan : Situasi tanggap darurat Kegiatan : 1) Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 2) Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran
39
utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak 2014-2018)
2.1.15 Konsep Banjir Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), banjir adalah berair banyak dan deras, atau terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Dengan kata lain, banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan, Wikipedia mengemukakan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya. Banjirpun dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Sejalan dengan pengertian dalam buku profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten (2013), bahwa banjir adalah aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.
40
Menurut Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana (2010) mengemukakan bahwa banjir adalah peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Menurut kodoatie dan Sugiyanto (2002) sebab-sebab alami banjir antara lain: 1. Curah hujan 2. Pengaruh fisiografi 3. Erosi dan sedimentasi 4. Kapasitas sungai 5. Kapasitas drainase yang tidak memadai 6. Pengaruh air pasang Sedangkan, BPBD Provinsi Banten dalam buku Profil Daerah Rawan Bencana, terdapat beberapa faktor penyebab banjir diantaranya: 1. Curah hujan tinggi 2. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut 3. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit 4. Banyak permukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai 5. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai 6. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai Selain itu pula dalam buku Panduan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten (2013:17), bahwa untuk mengurangi dampak banjir yakni: 1. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan; 2. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir; 3. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir 4. Tidak membuang sampah ke dalam sungai, mengadakan program pengerukan sungai 5. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut
41
6. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir 7. Membentuk polisi peduli lingkungan
2.1.15 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak merupakan unsur pelaksana bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPBD Kabupaten Lebak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana, melaksanakan urusan kebencanaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Banten. Adapun tugas BPBD Kabupaten Lebak mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, diantaranya yaitu: 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
yang
mencakup
pencegahan
bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta relawan bencana;
42
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah; 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan Sedangkan fungsi BPBD Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi yaitu: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan 2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2.2 Penelitian Terdahulu Temuan-temuan hasil dari penelitian sebelumnya merupakan sebagai alat/bahan pertimbangan dan data pendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu, harus ada keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, sehingga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pendukung data. Oleh karena pentingnya melihat hasil penelitian yang terdahulu, maka
43
peneliti akan memaparkan setidaknya dua hasil penelitian yang sudah ada. Pemaparan hasil penelitian akan dijelaskan di bawah ini. 1) Peneliti Pertama Penelitian
yang dilakukan oleh
Mahasiswa
Jurusan
Ilmu
Administrasi Negara Universitas Sumatera, Marino Y. Cristanti Marbun tahun 2013 dengan judul peranan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam upaya penanggulangan bencana banjir di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Dari hasil penelitian ini didapat beberapa temuan diantaranya, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan belum melakukan koordinasi sesuai tupoksi; koordinasi yang dilakukan bersifat arahan/himbauan berupa surat dan
koordinasi Pemerintah
Kota Medan dalam pemberian bantuan logistik kepada masyarakat korban banjir berjalan kurang baik. 2) Peneliti Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Yudiana Efendi jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Wilayah kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto yang terdiri dari lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan,
44
responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukan: (1) Produktivitas kinerja BPBD Kabupaten Bandung sudah cukup baik, (2) Kualitas layanan kinerja BPBD Kabupaten Bandung cukup baik dilihat dari adanya fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta adanya diklat kepada aparatur dan masyarakat, (3) Responsivitas kepada masyarakat di wilayah kecamatan Baleendah cukup baik, hal tersebut di lihat dari adanya peringatan dini dan tanggap darurat serta pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkena banjir, (4) Responsibilitas BPBD Kabupaten Bandung berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan SOP, (5) Akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Bandung sudah baik dilihatnya dari tercapainya sasaran dari kegiatan atau program. Dengan demikian, dalam penelitian kinerja BPBD Kabupaten Bandung
dalam upaya
penanggulangan banjir di wilayah Baleendah dinilai sudah cukup baik. 3) Peneliti yang Bersangkutan (Mahasiswa) Penelitian ini berjudul Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
(BPBD)
Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
45
Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak dalam upaya penaggulangan bencana banjir di Kabuapten Lebak. Permasalahannya,
yaitu
Keterbatasan
jaringan
informasi
dan
komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat, Sumber daya manusia atau aparatur BPBD Kabupaten Lebak yang terbatas, Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir, Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pendanaan Bencana, dan Ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana banjir.
2.3 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari kinerja BPBD Kabupaten Lebak dalam penanggulangan bencana banjir, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berfikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Menurut Sugiyono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka
46
berfikir. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada terkait kinerja BPBD Kabupaten Lebak dalam penanggulangan bencana banjir diantaranya: 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. 2) Sumber daya manusia atau aparatur BPBD Kabupaten Lebak yang terbatas. 3) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir. 4) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pendanaan Bencana. 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana banjir. 6) Ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja BPBD yang optimal dalam penanggulangan bencana banjir. Di bawah ini akan dikemukakan mengenai indikator kinerja yang menjadi titik acuan untuk mengetahui kinerja BPBD dengan menggunakan indikator kinerja organisasi menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson yang dikutip oleh Wibowo (2011:102) yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tujuan Standar Alat atau sarana Kompetensi Motif Peluang Umpan Balik Indikator kinerja organisasi yang telah disebutkan di atas, dinilai dan
dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan
47
yang ada pada kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Dengan diadakannya pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja organisasi yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan BPBD kabupaten Lebak lebih optimal lagi dalam penanggulangan bencana banjir khususnya di kecamatan Rangkasbitung. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat di lihat pada gambar 2.3 di bawah ini.
48
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Identifikasi Masalah: 1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat 2. SDM atau aparatur BPBD Kabupaten Lebak yang terbatas 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir. 4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pendanaan Bencana 5. Ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana banjir
Penyelenggaraan BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak
Kinerja Organisasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tujuan Standar Alat/sarana Kompetensi Motif Peluang Umpan Balik
(Hersey, Blanchard, dan Johnson, dalam buku Wibowo 2011:102)
Gambar Kerangka Berfikir Bencana Banjir Terwujudnya Kinerja BPBD2.3 dalam Penanggulangan Di Kabupaten Lebak Yang Optimal
49
2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis memberi hasil dari refleksi peneliti berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir yang akan digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah hipotesis deskriptif yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir maka pada penelitian ini, hipotesis yang akan diambil yaitu: Hipotesis nol
: “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam
Penanggulangan
Bencana
Banjir
di
Kabupaten Lebak paling rendah atau sama dengan 65 % dari nilai idealnya 100% ” Hipotesis alternatif
: “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam
Penanggulangan
Bencana
Banjir
di
Kabupaten Lebak paling tinggi 65 % dari nilai idealnya 100%”
H0
: µ > 65%
Ha
: µ < 65%
50
Dari hipotesis di atas, maka peneliti menentukan dan mengambil salah satu hipotesis untuk penelitian, yaitu: Ha
: µ < 65%
Hipotesis alternatif
: “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam
Penanggulangan
Bencana
Banjir
di
Kabupaten Lebak paling tinggi 65 % dari nilai idealnya 100%”
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Menurut Sugiyono (2010:1) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui caracara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu mengguanakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sedangkan Usman dan Setadi Akbar (2011:41), mengemukakan bahwa metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturanperaturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Untuk menemukan jawaban dalam masalah-masalah, tujuan dan manfaat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka metode penelitian yang berjudul “Kinerja
Badan
Penanggulangan
Bencana
51
Daerah
(BPBD)
Dalam
52
Penanggulangan Bencana Banjir di
Kabupaten Lebak” ini adalah metode
penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2007:8), Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Irawan (2006:108), menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua atau lebih variabel. Sedangkan menurut Suryabarata (1992:24), metode penelitian deskriptif adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi menganai unit tersebut.
3.2 Ruang Lingkup Penelitian Adapun ruang lingkup penelitian “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak” adalah organisasi BPBD Kabupaten Lebak dan masyarakat Kabupaten Lebak yang mengharapkan pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana banjir berjalan dengan baik dan terwujudnya masyarakat yang tangguh akan bencana.
53
3.3 Lokasi Penelitian Dalam penelitian “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak” ini, penetapan lokasi terdapat di daerah Kabupaten Lebak yang merupakan daerah rawan akan bencana banjir. Daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Lebak terdapat 15 Kecamatan dari jumlah keseluruhan 28 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak, yakni: 1. Kecamatan Rangkasbitung; 2. Kecamatan Kalanganyar; 3. Kecamatan Cibadak; 4. Kecamatan Cimarga; 5. Kecamatan Leuwidamar; 6. Kecamatan Banjarsari; 7. Kecamatan Lebak Gedong; 8. Kecamatan Panggarangan; 9. Kecamatan Wanasalam; 10. Kecamatan Gunung Kencana; 11. Kecamatan Cilograng; 12. Kecamatan Muncang; 13. Kecamatan Cikulur; 14. Kecamtan Sobang; dan 15. Kecamatan Cibeber
54
3.4 Variabel Penelitian 3.4.1 Definisi Konsep Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, organisasi pelayanan publik yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan lokus penelitian di Kabupaten Lebak. Sehingga peneliti menentukan teori yang dapat menguji kinerja dari organisasi pelayanan publik tersebut berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada tahap observasi lapangan. Berdasarkan permasalahan di lapangan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teori indikator kinerja menurut Hersey, Blancharddan Johnson, untuk mengetahui kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak. Indikator kinerja menurut Hersey, Blanchard dan Johnson yaitu: 1. Tujuan 2. Standar 3. Alat atau sarana 4. Kompetensi 5. Motif 6. Peluang 7. Umpan Balik Dari ketujuh indikator tersebut dapat dijabarkan kedalam sub indikator yang kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penelitian untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lebak.
55
3.4.2 Definisi Operasional Adapun pada penelitian kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak yang menjadi variabel adalah kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Teori yang digunakan adalah indikator kinerja menurutHersey, Blancharddan Johnson. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka setiap indikator teori akan dijabarkan menjadi sub indikator yang kemudian dijadikan pertanyaan pada instrumen penelitian.
3.5 Instrumen Penelitian Pada dasarnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena alam maupun sosial. Oleh karena itu, maka diperlukan alat ukur yang baik yang selanjutnya dinamakan sebagai instrumen. Menurut Sugiyono (2010:119), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket dengan satu variabel, dan menggunakan skala Likert dalam pengukuran jawaban dari para responden. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item instumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. Sehingga untuk keperluan analisis kuantitatif, anak jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini.
56
Tabel 3.1 Skoring Instrumen Penelitian Pilihan Jawaban
Skor
Sangat Setuju
4
Setuju
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Sumber: Sugiyono, 2007 Untuk mempermudah dalam menemukan jawaban atas masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini peneliti sajikan operasional variabel dalam bentuk kisi-kisi instrumen yang dapat dilihat pada Tabel3.2 berikut ini.
57
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel
Indikator Tujuan
1. 2. 3.
Standar Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak
1.
Alat atau sarana 1. 2. 3. Kompetensi
1. 2.
Motif
1. 3. 4.
Sub Indikator Pengurangan Risiko Bencana (Pra bencana) Penanganan kedaruratan (saat Bencana) Pemulihan (Pasca Bencana) Standar Operating Procedure (SOP) Kelengkapan peralatan penanggulangan bencana Alat Komunikasi Tempat penyimpanan alat dan logistic Kemampuan aparatur Kesesuaian aparatur dengan fungsi/ tugas Motivasi dalam penanggulangan bencana Prilaku aparatur Sosialisasi Bencana banjir
Peluang
1. Komunitas Masyarakat Tangguh Bencana 2. Solusi Bencana Banjir 3. Partisipasi Masyarakat Umpan Balik 1. Pelaporan hasil kegatan 2. Penilaian kinerja 3. Tindak lanjut hasil kegiatan Sumber: Peneliti 2014
Butir 1,2,3,
Skala
4, 5, 6 7, 8, 9, Likert
10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18,
19, 20, 21
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian Menurut Sugiyono (2008:90) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik
58
kesimpulannya. Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik tertarik. Sejalan dengan Irawan (2006:113), populasi (validitas eksternal) adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran generalisasi. Maka peneliti mengambil sampel kemudian menelitinya sebagai generalisasi populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Lebak yang terkena dampak bencana banjir. Peneliti mengambil populasi 15 kecamatan dari jumlah keseluruhan 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah di Kabupaten Lebak terkena dampak bencana banjir, dan data tersebut didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Jumlah populasi dari 15 Kecamatan sebesar 734.402 jiwa, data ini didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sebagai berikut:
N n> 1+Ne2 Keterangan: n: ukuran sampel N : ukuran populasi e: sampling error(10%)
59
Dapat dihitung berikut ini :
n>
N
>
1+ Ne2
734.402 1 + (734.402)(0,1)2
>
734.402 1 + 7.344,02
>
734.402 7.345,02
>
99,9
≈
100
Berdasarkan penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10% di atas, maka didapatkan sampel sebesar 100 orang. Kemudian dalam penentuan teknik sampling, peneliti menggunakan teknik proportional cluster random sampling. Dimana sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentuan besaran sampel atas besaran populasi. Dikatakan proportional cluster random sampling karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan tiap-tiap populasi akan diwakili sesuai dengan proporsinya masing-masing dalam penelitian. Jadi pada pokoknya yaitu mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi, sehingga nantinya jumlah sampel yang diambil akan menghasilkan sampel yang representatif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.
60
Tabel 3.3 Perhitungan Sampel
Hasil No
Populasi
Jumlah
Perhitungan Akhir 120.808 x 100% = 0,16 x 100 734.402
1.
Kec. Rangkasbitung
120.808
2.
Kec. Kalanganyar
33.119
3.
Kecamatan Cibadak
60.130
4.
Kec. Cimarga
63.164
5.
Kec. Leuwidamar
52.244
6.
Kec. Banjarsari
59.488
59.488 x 100% = 0,08 x 100 734.402
7.
Kec. Lebak Gedong
22.280
22.280 X 734.402
100% = 0,03 x 100
3
8.
Kec. Panggarangan
36.553
36.553 X 100% = 0,05 X 100 734.402
5
9.
Kec. Wanasalam
53.184
10. Kec. Gunung Kencana
33.852
33.852 x 734.402
100% = 0,05 x 100
11. Kec. Cilograng
32.861
32.861 x 734.402
100% = 0,04 x 100
12. Kec. Muncang
32.751
32.751 x 734.402
100% = 0,04 x 100
13. Kec. Cikulur
48.303
48.303 734.402
14. Kec. Sobang
29.402
29.402 x 734.402
100% = 0,04 x 100
15. Kec. Cibeber
56.263
56.263 x 734.402
100% = 0,08 x 100
Jumlah Sumber: Peneliti, 2014
∑ 734.402
33.119 x 100% = 0,05 x 100 734.402
60.130 x 100% = 0,08 x 100 734.402 63.164 x 100% = 0,09 x 100 734.402 52.244 x 100% = 0,07 x 100 734.402
53.184 X 100 % = 0,07 X 100 734.402
x 100% = 0,07 x 100
16 5 8 9 7 8
7 5 4 4 7 4 8 100
61
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding) dan proses pembeberan (tabulating). 1. Editing Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan
setelah peneliti selesai
menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Apabila terjadi kejanggalan pada instrumen tersebut, berilah identitas tertentu pada instrumen dan poin yang janggal tersebut. 2. Coding Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahapan coding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memilki arti tertentu pada saat dianalisis.
3. Tabulating
62
Tabulating adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulating adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Setelah data selesai diolah, maka tahap berikutnya yaitu analisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokan dalam suatu bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Di dalam penelitian ini, data yang diteliti yaitu data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nilai 0 (nol) absolut/mutlak. Kemudian hipotesis yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Oleh karena itu, di dalam pengujian hipotesis deskriptif tersebut dipakai t-test satu sampel sebagai berikut:
Keterangan : t
= nilai t yang dihitung
π
= rata-rata hitung
µ0
= nilai yang dihipotesiskan
s
= simpangan baku
n
= jumlah anggota sampel
3.8 Jadwal Penelitian
63
Adapun waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini. Tabel 3.3 Jadwal Penelitian
No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Feb
Observasi Awal Pengurusan Perizinan Tahap Penyusunan Proposal Penelitian Seminar Proposal Revisi Proposal Pengolahan dan analisis data Penyusunan Laporan Akhir Sidang Skripsi Revisi Laporan Sumber : Peneliti, 2015
Tahun 2015
Tahun 2014
Kegiatan Mar
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
64
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1
Deskripsi Kabupaten Lebak
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang berada di Wilayah Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak antara 6°18’-7°00’ Lintang Selatan dan 105°25’-106°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 KM2) yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 Kelurahan. Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratifyaitu : Sebelah Utara Kabupaten Serang dan Tangerang, Sebelah Selatan Samudera Indonesia, Sebelah Barat Kabupaten Pandeglang, Sebelah Timur Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Cibeber dan Paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalanganyar.
64
65
Penduduk Kabupaten Lebak menurut Sensus Penduduk 2014 berjumlah 1.258.637orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak tahun 2014, data penduduk di Kabupaten Lebak dapat di lihat pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2014 Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Malingping Wanasalam Panggarangan Cihara Bayah Cilograng Cibeber Cijaku Cigemblong Banjarsari Cileles Gunung Kencana Bojongmanik Cirinten Leuwidamar Muncang Sobang Cipanas Lebakgedong Sajira Cimarga Cikulur Warunggunung Cibadak Rangkasbitung Kalanganyar Maja Curugbitung Total
32.584 27.316 18.587 15.709 21.420 16.939 28.741 14.105 10.336 30.477 24.624 17.438 11.233 13.412 26.764 16.768 15.081 24.006 11.637 24.626 32.234 24.476 27.662 30.952 62.030 17.246 27.294 16.128
31.137 25.868 17.966 14.901 20.817 15.922 27.522 13.749 9.921 29.011 23.772 16.414 10.753 12.216 25.480 15.983 14.321 23.038 10.643 23.430 30.930 23.827 26.172 29.178 58.778 15.873 25.058 14.998
(Sumber: http://lebakkab.bps.go.id)
Jumlah 63.721 53.184 36.553 30.610 42.237 32.861 56.263 27.854 20.254 59.488 59.488 33.852 21.986 25.673 52.244 32.751 29.402 47.044 22.280 48.056 63.164 48.303 53.834 60.130 120.808 33.119 52.352 31.126 1.258.637
66
Dari data di atas, dapat di lihat bahwa penduduk Kecamatan Rangkasbitung yang memiliki penduduk paling banyak dengan jumlah 120.808 orang. Sementara jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Cigemblong dengan jumlah penduduk 20. 254 orang.
4.1.2
Deskripsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Berdasarkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan semakin baik karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Lebak yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana.
4.1.3
Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lebak Penetapan visi merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu
organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.
67
Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lebak, maka visi BPBD Kabupaten Lebak adalah : “Kabupaten Lebak yang siaga, tangguh dan berakhlak dalam penenggulangan bencana. Sedangkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak yaitu: 1. Memperkuat
kapasitas
masyarakat
dan
kelembagaan
dalam
penanggulangan bencana; 2. Membangun kesipasiagaan daerah dalam mengurangi resiko bencana melalui penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang holistik, terencana dan terpadu; 3. Membangun budaya keselamatan dan ketahanan untuk masyarakat Kabupaten Lebak dengan menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan;
4.1.4
Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Lebak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak
merupakan unsur pelaksana bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPBD Kabupaten Lebak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana, melaksanakan urusan kebencanaan berdasarkan azas otonomi dan tugas
68
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Banten. Adapun tugas BPBD Kabupaten Lebak mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, diantaranya yaitu: 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
yang
mencakup
pencegahan
bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta relawan bencana; 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah; 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan
69
Sedangkan fungsi BPBD Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi yaitu: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan 2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
4.1.5
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lebak Struktur organisasi BPBD Kabupaten Lebak mengacu pada Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Berikut bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Lebak. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Kepala Badan
Unsur Pengarah
Kepala Pelaksana Sekretaris
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan
Seksi Kedaruratan dan Logistik
70
1. Kepala Badan Pelaksana Mempunyai tugas: (1) Pengordinasian perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerja sama BPBD Kabupaten; (2) Pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat (3) Pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; (4) Pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pada pascabencana 2. Sekretariat Mempunyai tugas: (1) Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD Kabupaten Lebak (2) Pengoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD Kabupaten (3) Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan pertaturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan dan persesdiaan perlengkapan dan rumah tangga BPBD (4) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD Kabupaten.
71
(5) Fasilitas,
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
unsur
pengarah
penanggulangan bencana (6) Pengoordinasian dalam penyususnan laporan BPBD Kabupaten 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mempunyai tugas: (1) Perumusan
kebijakan
di
bidang
pencegahan,
mitigasi
dan
kesipasiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat (2) Pengkoordinasian di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat (3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat (4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik Mempunyai tugas: (1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan, pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik (2) Pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
72
(3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat (4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik (5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penangglangna bencana, pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mempunyai tugas: (1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana (2) Mengkoordinasikan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana (3) Pelaksanaan hubungan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana (4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik 4.2.1 Uji Validitas Instrumen Pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sebelum mengolah data hasil koesioner jawaban dari responden, maka harus melakukan uji validitas instrument. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan
73
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu koesioner. Kevaliditasan suatu instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benarbenar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Untuk mengetahui butir/item dari instrument yang telah dibuat itu valid atau tidak valid, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment sebagai berikut:
Keterangan : r
= Koefisien Korelasi Product Moment
n
= Jumlah Sampel
∑ xy= Jumlah hasil kali skor pertanyaan dengan total ∑y = Jumlah skor total ∑x = Jumlah skor per item pertanyaan ∑x2 = Jumlah skor item yang dikuadratkan ∑y2 = Jumlah skor total yang dikuadratkan
74
Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS/perhitungan korelasi yang dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini. Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas (Menggunakan SPSS V.16) No
r hitung
r tabel
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,442 0,221 0,650 0,435 0,579 0,531 0,676 0,529 0,602 0,608 0,674 0,510 0,625 0,584 0,556 0,605 0,594 0,197 0,539 0,457 0,299
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Dikatakan valid jika rhitung > r
tabel,
maka rtabel sudah ditentukan sebesar
0,195 dan taraf signifikansi sebesar 5 %. Sementara itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Berdasarkan uji validitas pada tabel di atas dapat di lihat rhitung dari seluruh instrumen lebih besar dari r
tabel
dan menunjukan bahwa
seluruh responden yang berjumlah 94 orang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dapat dikatakan valid. Oleh karena itu jumlah instrumen
75
berdasarkan perhitungan tabel di atas dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.
4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen Pada tahap selanjutnya setelah melakukan uji validitas, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat tersebut reliabel. Reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrument atau alat ukur. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach. Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata imterkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam koesioner, dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Pengukurannya berdasarkan alpha cronbach 0 sampai 1. Apabila dikelompokan maka skala tersebut dapat dikelompokan dalam lima kelas dengan range yang sama, dan ukuran kemantapan alpha tersebut dapat diinterpretasikan: 1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20, berarti kurang reliabel 2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 3. Nilai Alpha Cronbach 0,42 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00 berarti sangat relabel
76
Uji reliabilitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 16 dan diperoleh sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas (Menggunakan SPSS V. 16)
Case Processing Summary N Cases
Valid a
Excluded Total
% 100
100.0
0
.0
100
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Tabel 4.4 Reliability Statistic Cronbach's Alpha
N of Items .740
22
Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Alpha Cronbach 0,740. Sementara dalam pengelompokan skala yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu pengelompokan skala 5 dalam buku Triton bahwa nilai 0,740 masuk dalam skala ke 4 yaitu 0,61 – 0,80 yang berarti reliabel. Sehingga pada hasil akhirnya bahwa insrumen penelitian ini reliabel.
4.3 Deskripsi Data 4.3.1
Identitas Responden Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Lebak yang
tersebar di 15 Kecamatan dengan jumlah populasi sebesar 734.402 orang. Dengan
77
menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional cluster random sampling, dimana sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentuan besaran sampel atas besaran populasi. Dikatakan proportional cluster random sampling karena populasi akan diwakili sesuai dengan porsinya masing-masing dalam penelitian. Jadi pada pokoknya yaitu mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi, sehingga nantinya jumlah sampel yang akan diambil akan menghasilkan sampel yang representatif. Pada pengisian koesioner, responden diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data, dimana identitas diri meliputi jenis kelamin dan pekerjaan. Berikut ini peneliti akan memapaparkan identitas responden dengan diagram batang.
78
Diagram 4.1 Jenis Kelamin Responden 70 (61%) 60 50 (39%) 40 30 20 10 0 Laki-laki
Perempuan
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2014
Dari diagram 4.1 di atas dapat diketahui bahwa 61 responden (61%) adalah responden berjenis kelamin laki-laki, 39 responden (39%) adalah berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan pengumpulan dan olah data hasil kuesioner menunjukan bahwa responden yang terpilih pada penelitian mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak didominasi oleh laki-laki, dengan selisih perbedaan 22% dari responden yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan identitas diri responden terkait dengan pekerjaan dapat dilihat pada diagram 4.2 di bawah ini.
79
Diagram 4.2 Responden Berdasarkan Status Pekerjaan 60 (53%) 50 40 30
(26%)
20 (10%) 10
(6%)
(5%)
0 PNS
Wiraswasta
Petani
Pelajar
Buruh
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2014
Dari diagram 4.2 di atas dapat di lihat bahwasannya responden berdasarkan pekerjaan meliputi petani sebanyak 53 responden (53%), 26 responden (26%) dengan status pekerjaan wiraswasta, 10 responden (10%) dengan status pekerjaan sebagai pelajar, kemudian 6 responden (6%) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 5 responden (5%) bekerja sebagai buruh. Hasil pengumpulan dan olah data hasil koesioner menunjukan bahwa responden didominasi atau yang paling banyak adalah bekerja sebagai petani dan yang paling rendah adalah responden yang bekerja sebagai buruh.
80
4.3.2
Analisis Data Pada analisis data, peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil
penyebaran koesioner kepada masyarakat Kabupaten Lebak yang tersebar di 15 kecamatan saja dengan jumlah sampel 100 orang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban mereka mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Dengan menggunakan data variabel, dimana peneliti menggunakan teori Kinerja Organisasi. Menurut Hersey, Blancharddan Johnson yang dikutip oleh Wibowo (2011:102)terdapat tujuh indikator kinerja yaitu: 1) Tujuan, merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 2) Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu memcapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 3) Alat atau sarana, merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau saran merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan. 4) Kompetensi, merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 5) Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu
81
melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan yang mengakibatkan disinsentif. 6) Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi. 7) Umpan balik, antar tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja , standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evalusasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
4.3.2.1 Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Indikator Tujuan Berdasarkan dari teori kinerja organisasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, terdapat tiga pertanyaan yang berkaitan dengan indikator tujuan. Adapun jawaban dari responden berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan indikator tujuan akan dipaparkan di bawaha ini: Pertama, jawaban responden dari pertanyaan bahwa kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencanatelah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lebak, dapat dilihat pada diagram 4.3 di bawah ini.
82
Diagram 4.3 Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Telah Dilaksanakan BPBD Kabupaten Lebak 60 (52%) 50 (39%)
40
30
20
10
(5%)
(4%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.3 di atas mengenai tanggapan atau jawaban dari responden atas pertanyaan bahwa kegiatan sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana banji rtelah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lebak adalah: 4 responden atau sekitar 4% menjawab sangat setuju, 39 responden atau 39% menjawab setuju, 52 responden atau 52% menjawab tidak setuju, dan 5 responden atau 5% menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan dan diasumsikan bahwa secara mayoritas responden menjawab tidak setuju terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD mengenai sosialisasi pengurangan resiko bencana banjir. Hal ini mengasumsikan bahwa BPBD belum melaksanakan sosialisasi terkait pengurangan resiko bencana banjir yang belum
83
dirasakan oleh sebagian masyarakat. Adapun sebagian responden menjawab setuju dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana banjir oleh BPBD sudah dirasakan oleh masyarakat. Tetapi dengan banyaknya responden menjawab tidak setuju, maka dapat diasumsikan bahwa selama ini BPBD masih belum optimal dan menyeluruh dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana banjir yang sudah menjadi tugas dan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya diagram hasil penelitian berdasarkan butir pertanyaan kedua dalam indikator tujuan, berikut adalah diagram beserta pertanyaannya: Diagram 4.4 Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir Telah Dilaksanakan Oleh BPBDKabupaten Lebak 60 (53%) 50
40
(35%)
30
20 (11%) 10 (1%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.4 di atas mengenai tanggapan responden atas pertanyaan bahwa BPBD sudah melaksanakan tugas dalam penanganan
84
kedaruratan bencana banjir adalah, 11 responden (11%) menjawab sangat setuju, 53 responden (53%) menjawab setuju, 35 responden (35%) menjawab tidak setuju, dan 1 responden (1%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden setuju bahwa BPBD sudah melaksanakan penanganan kedaruratan bencana banjir pada saat terjadinya bencana banjir. Ini dikarenakan bahwa pada saat bencana banjir terjadi, BPBD sudah melaksanakan penanganan kedaruratan untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Lebak.
Kemudian diagram hasil penelitian berdasarkan butir pertanyaan ketiga dalam indikator tujuan, berikut adalah diagram beserta pertanyaannya:
85
Diagram 4.5 BPBD Menyelenggarakan Pemulihan Setelah Bencana Terjadi 60 (52%) 50 (40%) 40
30
20
10
(6%) (2%)
0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Dari diagram 4.5 di atas dapat dilihat bahwa komposisi dari tanggapan responden terkait apakah BPBD menyelenggarakan pemulihan (rekonstruksi) setelah bencana banjir terjadi. Tanggapan responden yaitu. 2 responden (2%) menjawab sangat setuju, 40 responden (40%) menjawab setuju, 52 responden (52%) menjawab tidak setuju, dan 6 responden (6%) menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tanggapan responden tersebut, mayoritas menjawab tidak setuju terkait bahwa BPBD sudah menyelenggarakan pemulihan setelah bencana banjir terjadi. Adapun sebagian masyarakat menjawab setuju, karena ada sebagian masyarakat yang telah merasakan pelayanan BPBD terkait pemulihan bencana pada pasca bencana.
86
4.3.2.2 Indikator Standar Berdasarkan hasil
penelitian lapangan
diperoleh hasil
penelitian
berdasarkan indikator standar, berikut daigram dan pertanyaannya: Diagram 4.6 Penyelenggaraan Penanggulangan Banjir Sesuai Prosedur 60 (51%) 50
(45%)
40
30
20
10 (3%)
(1%)
0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.6 di atas dapat dilihat bahwa komposisi nilai dari tanggapan responden terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Lebak sesuai prosedur adalah: 3 responden (3%) menjawab sangat setuju, 45 responden (45%) menjawab setuju, 51 responden (51%) menjawab tidak setuju, dan 1 responden (1%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian, secara mayoritas responden menjawab tidak setuju terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir sudah sesuai prosedur. Hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
87
masih belum sesuai prosedur. Adapun responden yang menjawab setuju dengan komposisi sebesar 45%, dikarenakan sebagian responden menilai sudah sesuai prosedur. Hal ini dikarenakan keterbatasan pegawai BPBD dalam menjalankan tugas masih kurang responsif. Selanjutnya, berdasarkanhasil penelitian lapangan dari butir kedua dari indikator standar, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.7 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Mengedepankan Keadilan
(51%)
(38%)
(8%) (3%)
Sangat Setuju
Berdasarkan
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
diagram 4.7 di atas mengenai tanggapan responden atas
pertanyaan penyelenggaraan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir mengedepankan keadilan adalah, 3 responden (3%) menjawab sangat setuju, 38 responden (38%) menjawab setuju, 51 responden (51%) menjawab tidak setuju,
88
dan 8 responden (8%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju terkait dengan penyelenggaraan BPBD Kabupaten Lebak dalam penanggulangan bencana banjir dengan mengedepankan keadilan. Adapun responden menjawab setuju karena sedikit dari mayoritas responden tidak merasakan hal tersebut, bahkan responden lebih menciptakan rasa aman terhadap apa yang mereka hadapi pada saat bencana banjir terjadi. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir ketiga dari indikator standar, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.8 Cepat dan Tanggap Dalam Penanggulangan Bencana Banjir 70 (59%)
60 50 40 (28%)
30 20 10
(8%)
(5%)
0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Dari diagram 4.8 di atas mengenai tanggapan responden atas pertanyaan bahwa BPBD Kabupaten Lebak cepat tanggap dalam penanggulangan bencana
89
banjir adalah, 5 responden (5%) menjawab sangat setuju, 28 responden (28%) menjawab setuju, 59 responden (59%) menjawab tidak setuju, dan 8 responden (8%) menjawab sangat tidak setuju.Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju terkait dengan cepat tanggap dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Lebak. Adapun responden yang menjawab setuju karena responden merasakan pelayanan yang cepat tanggap dari BPBD Kabupaten Lebak. Karena berdasarkan prinsipnya BPBD harus cepat tanggap dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir.
4.3.2.3 Indikator Alat atau Sarana Berdasarkan hasil
penelitian lapangan
diperoleh hasil
penelitian
berdasarkan indikator alat atau sarana, berikut diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.9 Peralatan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Telah Lengkap 60
(54%)
50 40 (31%) 30 20 (12%) 10 (3%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
90
Berdasarkan diagram 4.9 di atas mengenai tanggapan responden atas pertanyaan terkait dengan
peralatan dalam penanggulangan bencana banjir
BPBD Kabupaten Lebak telah lengkap adalah, 3 responden (3%) menjawab sangat setuju, 31 responden (31%) menjawab setuju, 54 responden (54%) menjawab tidak setuju, 12 responden (12%) menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju, dikarenakan dalam penyelenggaraannya penanggulangan bencana banjir pihak BPBD Kabupaten Lebak masih kekurangan akan kelengkapan peralatan dalam penanggulangan banjir. Adapun responden yang menjawab setuju dikarenakan masyarakat di sebagian daerah merasakan kelengkapan peralatan BPBD dalam penanggulangan banjir sudah memadai. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dari butir kedua indokator alat atau sarana, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :
91
Diagram 4.10 Alat Komunikasi dalam Memberikan Informasi Bencana Banjir Sudah Memadai 50
(46%)
45 (39%)
40 35 30 25 20 15
(10%) 10 (5%) 5 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.10 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden terkait alat komunikasi dalam memberikan informasi bencana banjir BPBD sudah memadai adalah, 5 responden (5%) menjawab sangat setuju, 39 responden (39%) menjawab setuju, 46 responden (46%) menjawab tidak setuju, dan 10 responden (10%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju terkait kepemilikan alat komunikasi dalam memberikan informasi kebencananaan. Ini dikarenakan responden menilai bahwa alat komunikasi BPBD dalam memberikan informasi kebencanaan masih belum memadai.
92
Selanjutunya, berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir ketiga indikator alat atau sarana, berikut adalah diagram dan pertanyaannya : Diagram 4.11 Tempat Penyimpanan Bantuan Logistik Sudah Memadai 50 (45%) 45 40 35
(31%)
30 25 20 15
(13%)
(11%)
10 5 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.11 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden terkait tempat penyimpanan bantuan logistik di BPBD kabupaten Lebak sudah memadai adalah, 11 responden (11%) menjawab sangat setuju, 31 responden (31%) menjawab setuju, 45 responden (45%) menjawab tidak setuju, dan 13 responden (13%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju. Hal ini dikarenakan responden menilai bahwa BPBD masih belum memilliki tempat yang memadai untuk penyimpanan bantuan logistic bencana.
93
4.3.2.4 Indikator Kompetensi Berdasarkan hasil
penelitian lapangan
diperoleh hasil
penelitian
berdasarkan indikator kompetensi, berikut daigram dan pertanyaannya: Diagram 4.12 BPBD Memiliki Kemampuan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Bencana Banjir 50
(47%)
45 40 (33%)
35 30 25 20
(13%)
15 10
(7%)
5 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.12 di atas mengenai BPBD Kabupaten Lebak memiliki kemampuan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir adalah, 7 responden (7%) menjawab sangat setuju, 33 responden (33%) menjawab setuju, 47 responden (47%) menjawab tidak setuju, dan 13 responden (13%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju atas BPBD Kabupaten Lebak
94
memiliki kemampuan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari butir kedua dari indikator kompetensi, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.13 BPBD Selalu Memeberikan Informasi Setiap Akan Terjadinya Bencana Banjir 60 (49%)
50 (38%)
40
30
20 (9%)
10 (4%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.13 di atas mengenai tanggapan responden atas BPBD Kabupaten Lebak selalu memberikan informasi setiap akan terjadinya bencana banjir adalah, 4 responden (4%) menjawab sangat setuju, 38 responden (38%) menjawab setuju, 49 responden (49%) menjawab tidak setuju, dan 9 responden (9%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju. Ini dikarenakan responden
95
menilai bahwa dalam pelaksanaannya BPBD Kabupaten Lebak belum memberikan informasi terkait akan terjadinya bencana banjir. ini dikarenakan BPBD masih belum memiliki alat komunikasi yang memadai dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Selain itu pula, belum berjalannya komunitas masyarakat tangguh bencana di tiap daerah rawan bencana banjir. Sehingga dalam pemberian informasi masih belum optimal. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir ketiga dari indikator kompetensi, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.14 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Sesuai Tugas dan Fungsi Series1 60 (50%) 50 (38%)
40 30 20
(9%)
10 (3%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Dari diagram 4.14 di atas dapat dilihat mengenai tanggapan responden atas pertanyaan setujukah penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir sesuai tugas dan fungsi adalah, 3 responden (3%) menjawab sangat setuju, 38 responden
96
(38%) menjawab setuju, 50 responden (50%) menjawab tidak setuju, dan 9 responden (9%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden mengasumsikan tidak setuju akan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir sesuai tugas dan fungsi. Ini dikarenakan masyarakat menilai dalam pelaksanaannya,
BPBD
yang
seharusnya
menjadi
koordinator
dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun realitanya yang menjadi koordinator dari pihak militer.
4.3.2.5 Indikator Motif Berdasarkan hasil
penelitian lapangan
diperoleh hasil
penelitian
berdasarkan indikator kompetensi, berikut daigram dan pertanyaannya: Diagram 4.15 BPBD Telah Memberikan Penyuluhan Mengenai Bahaya Bencana Banjir 50 (43%)
45
(45%)
40 35 30 25 20 15 10
(7%)
(5%)
5 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
97
Dari diagram 4.15 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai pertanyaan mengenai BPBD telah memberikan penyuluhan mengenai bahaya bencana banjir adalah, 7 responden (7%) menjawab sangat setuju, 43 responden (43%) menjawab setuju, 45 responden (45%) menjawab tidak setuju, dan 5 responden (5%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara prosentase dapat dikatakan responden menjawab tidak setuju bahwa penyuluhan mengenai bahaya bencana banjir telah dilaksanakan oleh BPBD. Adapun responden yang menjawab setuju karena sebagian masyarakat di Kabupaten Lebak telah mengikuti penyuluhan bahayanya bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari butir kedua dari indikator motif, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.16 BPBD Memiliki Motivasi tinggi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir 60 (49%)
50 (40%) 40 30 20
(8%)
10 (3%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
98
Berdasarkan diagram 4.16 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa BPBD selama ini memiliki motivasi tinggi dalam penangggulangan bencana banjir adalah, 3 responden (3%) menjawab sangat setuju, 40 responden (40%) menjawab setuju, 49 responden (49%) menjawab tidak setuju, dan 8 responden (8%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju. Adapun responden yang menjawab setuju karena menilai bahwa BPBD dalam menjalankan tugas telah memiliki motivasi dalam penanggulangan bencana banjir. Sementara itu, berikutnya hasil penelitian di lapangan dari butir ketiga indikator motif, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.17 Aparatur BPBD Kabupaten Lebak Berprilaku Sukarela dalam Penanggulangan Bencana Banjir 60 (52%) 50
40 (33%) 30
20 (10%) 10
(5%)
0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
99
Dari diagram 4.17 di atas dapat di lihat mengenai tanggapan responden atas pertaanyaan bahwa BPBD berprilaku sukarela dalam penanggulangan bencana banjir adalah, 5 responden (5%) menjawab sangat setuju, 33 responden (33%) menjawab setuju, 52 responden (52%) menjawab tidak setuju, dan 10 responden (10%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju. Hal ini dikarenakan aparatur BPBD masih belum berprilaku sukarela dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir.
4.3.2.6 Indikator Peluang Berdasarkan hasil
penelitian lapangan
diperoleh hasil
berdasarkan indikator peluang, berikut daigram dan pertanyaannya:
penelitian
100
Diagram 4.18 BPBD Lebak Telah Memberikan Pelatihan Kepada Komunitas Masyarakat Tangguh Bencana 60 (53%) 50
40 (30%) 30
20 (13%) 10 (4%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.18 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa BPBD telah memberikan pelatihan kepada komunitas masyarakat tangguh bencana adalah, 4 responden (4%) menjawab sangat setuju, 30 responden (30%) menjawab setuju, 53 responden (53%) menjawab tidak setuju, 13 responden (13%) menjawab sangat tidak setuju. Secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawan tidak setuju dengan pernyataan bahwa BPBD telah memberikan pelatihan kepada Komunitas Masyarakat Tangguh Bencana. Hal ini dikarenakan bahwa pihak BPBD hanya mensosialisasikan terkait bencana banjir dan masih belum memberikan pelatihan yang intensif terhadap komunitas tangguh bencana.
101
Berikutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir kedua indikator peluang, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.19 BPBD Telah Memberikan Solusi akan Bencana Banjir 50 (43%)
45 37 (37%)
40 35 30 25 20
(14%)
15 10
6 (6%)
5 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.19 diatas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa BPBD telah memberikan solusi akan bencana banjir adalah, 6 responden (6%) menjawab sangat setuju, 37 responden (37%) menjawab setuju, 43 responden (43%) menjawab tidak setuju, dan 14 responden (14%) sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju dengan pertnyaataan bahwa BPBD telah memberikan solsusi akan bencana banjir. Ini dikarenakan BPBD hanya menyelenggrakan penanggulangan bencana dan belum memberikan solusi terkait bencana banjir.
102
Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari butir ketiga indikator peluang, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.20 BPBD Memberikan Kebebasan Kepada Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir 60 (51%) 50 40 (31%) 30 20
(15%)
10 (3%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.20 diatas mengenai tanggapan responden atas pernyataan
BPBD
Memberikan
kebebasan
kepada
masyarakat
dalam
penanggulangan bencana banjir adalah, 15 responden (15%) menjawab sangat setuju, 51 responden (51%) menjawab setuju, 31 responden (31%) menjawab tidak setuju, dan 3 responden (3%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab setuju. Ini dikarenakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dari mulai
103
evakuasi hingga pemulihan bencana, masyarakat diberikan kebebasan untuk bergabung dalam penggulangan bencana banjir sebagai rasa kemanusiaan.
4.3.2.7 Indikator Umpan Balik Berdasarkan hasil
penelitian lapangan
diperoleh hasil
penelitian
berdasarkan indikator umpan balik, berikut daigram dan pertanyaannya: Diagram 4.21 BPBD Selalu Memberikan Informasi Hasil Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir 60 (54%) 50
40 (28%)
30
20
(15%)
10 (3%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.21 diatas mengenai tanggapan responden atas pernyataan BPBD selalu memberikan informasi hasil kegiatan penanggulangan bencana banjir adalah, 3 responden (3%) menjawab sangat setuju, 28 responden (28%) menjawab setuju, 54 responden (54%) menjawab tidak setuju, dan 15
104
responden (15%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju. Ini dikarenakan dalam pemberian informasi hasil kegiatan penanggulangan bencana banjir tidak seluruh atau semuanya diketahui oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari butir kedua indikator umpan balik, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.22 BPBD Selalu Melaksanakan Penilaian Atas Prestasi Kerja 80 (72%) 70 60 50 40 30
(23%)
20 10
(4%)
(1%) 0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.22 diatas mengenai tanggapan responden atas pernyataan BPBD selalu melaksanakan penilaian-penilaian atas prestasi kerja adalah, 1 responden (1%) menjawab sangat setuju, 23 responden (23%) menjawab setuju, 72 responden (72%) menjawab tidak setuju, dan 4 responden (4%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden
105
dapat dikatakan menjawab tidak setuju. Ini dikarenakan dalam pelaksanaan evaluasi atau penilaian kinerja masih belum berjalan dengan baik, dan masyarakat masih belum melihat perubahan-perubahan yang signifikan. Berikutnya
berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari butir ketiga
indikator umpan balik, berikut adalah diagram dan pertanyaannya: Diagram 4.23 BPBD Perlu Menindaklanjuti Kegiatan Yang Dilaksanakan 70 (58%)
60 50 40
(31%) 30 20 10
(7%)
(4%)
0 Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan diagram 4.23 diatas mengenai tanggapan responden atas pernyataan BPBD perlu menindaklanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan adalah, 7 responden (7%) menjawab sangat setuju, 58 responden (58%) menjawab setuju, 31 responden (31%) menjawab tidak setuju, dan 4 responden (4%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab setuju. Ini dikarenakan dalam setiap kegiatan harus selalu ada tindak
106
lanjutnya, agar nantinya dapat menciptakan suatu kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya BPBD dapat optimal dan lebih responsif dalam penanggulangan bencana khususnya dalam penanggulangan bencana banjir.
4.4 Pengujian Hipotesis Penelitian “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak” ini memiliki hipotesis sebagai berikut: “Kinerja
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak paling tinggi mencapai 65 % dari nilai idealnya 100%”. Sementara tujuan daripada pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Pada tahap pengujian hipotesis ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Berdasarkan penghitungan data, skor ideal yang diperoleh adalah 4 x 21 x 100 = 8400. Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penilaian skor berdasarkan skala Likert), 21 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk koesioner, dan 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk jumlah skor penelitian (lihat di lampiran tabel distrribusi data) adalah sebesar 5049. Dengan demikian, maka nilai “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana
107
Banjir Di Kabupaten Lebak” adalah 5049 : 8400 = 0,6010 maka diprosentasikan 60%. Skor ideal untuk Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak adalah 4 x 21 x 100 = 8400. Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penilaian skor berdasarkan skala Likert), 21 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk koesioner, dan 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini dan nilai mean/nilai rata-rata adalah 8400 : 100 = 84. Sehingga untuk Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak, nilai yang dihipotesiskan tertinggi 65% dari yang diharapkan. Sementara nilai yang dihipotesiskan adalah 0,65 x 84 = 55. Untuk perhitungan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : Ha untuk memprediksi µ lebih kecil atau sama dengan 65% dari skor ideal. H0 = µ >65% > 0,65 x 84 = 55 Ha = µ < 65% < 0,65 x 84 = 55 Pengujian hipotesis menggunakan rumus t- test satu sampel dengan uji pihak kiri adalah sebagai berikut: Diketahui : 5049 µ= 100
= 50,49 µ0= 55
108
s
=
x s n
s
= 7,66
n
= 100
ditanya : t ? t
=
x s n
t
= - 5,49 x 10 7,66
t
= - 7,16
Dari hasil penghitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai thitung adalah 7,16. Nilai thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = (n – 1) = ( 100 – 1) = 99 dan taraf kesalahan
= 10%
untuk uji satu pihak kiri, didapat nilai ttabel yaitu -1,289. Karena nilai thitung lebih kecil dari pada nilai ttabel (-7,16 < -1,289) dan jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Dapat dilihat pada gambar 4.2 mengenai kurva daerah penerimaan Ha dan penolakan H0. Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal, ditemukan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak, yaitu: 5049 x 100 % = 60,10% 8400
109
Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak paling tinggi 65 % dari nilai idealnya 100 % dapat diterima, atau dari penghitungan sampel rata-rata menghasilkan nilai sebesar 60,10% dibulatkan menjadi 60%. Berikut kurva daerah penerimaan Hipotesis alternatif (Ha) dan daerah penerimaan H0. Gambar 4.2 Kurva Penerimaan dan Penerimaan H0 Daerah Penerimaan H0
Daerah penerimaan Ha
-7,16 60 %
0
1,289 65 %
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa thitung ternyata jatuh pada daerah penerimaan Ha, dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak.
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian Penelitian dengan judul Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak sebelumnya telah mempunyai rumusan masalah deskriptif dan peneliti berusaha menjawab perumusan masalah tersebut. Rumusan masalah tersebut adalah “Seberapa besar
110
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak?” Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif dalam penelitian ini, dapat dilihat dari pemaparan pengujian hipotesis yang menggunakan rumus t-test satu sampel dengan menguji pihak kiri bahwa harga thitung lebih kecil (<) dari harga ttabel dan itu dapat diartikan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Karena dari hasil pengujian menunjukan bahwa hipotesis mencapai 60,10% dari angka yang diharapkan 65%. Berdasarkan dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak” mencapai 60,10% dari angka tertinggi yang dihipotesiskan yaitu 65%. Ini berarti tingkat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten masuk dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada pengkategorian sebagai berikut: Kategori Instrumen: Tidak Baik
Kurang Baik
2100
4200
Baik
6300
5049
Sangat Baik
8400
111
Nilai 5049 termasuk dalam kategori interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik.
4.6 Pembahasan Berdasarkan teori kinerja organisasi menurut Hersey, Blanchard dan Johnson, bahwa kinerja organisasi dapat diukur dari beberapa aspek diantaranya tujuan, standar, alat/sarana, kompetensi, motif, peluang, dan umpan balik (Wibowo, 2011:102). Maka, dengan teori kinerja organisasi tersebut dapat mengukur dan menjelaskan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Penjelasan dari hasil pengolahan data dari indikator kinerka organisasi tersebut lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah ini. 1. Indikator Tujuan Indikator tujuan berkaitan dengan tujuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak, yang diantaranya adalah berkaitan dengan pengurangan resiko bencana pada saat prabencana, penanganan kedaruratan saat bencana terjadi, dan pemulihan pada saat setelah terjadi bencana (pasca bencana). Dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Lebak merasakan akan adanya pelayanan kebencanaan yang merupakan tugas dari BPBD khususnya dalam bencana banjir. Dari hasil pengolahan data dalam indikator tujuan ini memuat 3 butir instrumen pertanyaan,dalam pengolahannya didapatkan
112
dari skor ideal indikator tujuan adalah 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator tujuan, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden, jadi tingkat persetujuan dari indikator tujuan yaitu sebesar 754 : 1200 = 0,63 x 100% = 63%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Kabupaten Lebak
baik. Sebagaimana digambarkan
dalam kategori di bawah ini: Kategori Instrumen: Tidak Baik
300
Kurang Baik
Baik
600
900
Sangat Baik
1200
754 Nilai 754 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati pada kategori baik. 2. Indikator Standar Indikator standar berkaitan dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang memuat mengenai pelayanan BPBD yang sesuai prosedur, adil dan tidak didkriminatif, serta cepat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak. Dari hasil pengolahan data pada indikator standar ini
113
memuat 3 butir pertanyaan. Dalam pengolahannya diperoleh dari skor ideal indikator standar yaitu 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator standar, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 716 : 1200 x 100% = 60 %. Hal ini dapat diartikan bahwa Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak berjalan kurang baik bila dilihat dari indikator standar. Sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini: Kategori Instrumen: Tidak Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
600
900
1200
300
716 Nilai 716 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik. 3. Indikator Alat/sarana Indikator Alat/sarana merupakan indikator untuk mengukur terkait dengan ketersediaannya kelengkapan peralatan penanggulangan bencana banjir, alat komunikasi, dan tempat penyimpanan logistik untuk menunjang
114
Kinerja BPBD dalam Penaggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Dari hasil pengolahan data pada indikator alat/sarana ini memuat 3 butir pertanyaan. Dalam pengolahannya diperoleh dari skor ideal indikator alat/sarana yaitu 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator tujuan, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 704 : 1200 x 100% = 59 %. Hal ini dapat diartikan bahwa Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak berjalan kurang baik bila dilihat dari indikator alat/sarana. Sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini: Kategori Instrumen: Tidak Baik
300
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
600
900
1200
704 Nilai 704 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik. 4. Indikator Kompetensi
115
Indikator kompetensi berkaitan dengan kemampuan aparatur/pegawai dan kesesuaian pegawai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kemampuan dan tugas pegawai BPBD terkait dalam penanggulangan bencana banjir sudah mumpuni atau belum dalam menunjang kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Dari hasil pengolahan data pada indikator kompetensi ini memuat 3 butir pertanyaan. Dalam pengolahannya diperoleh dari skor ideal indikator kompetensi yaitu 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator kompetensi, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 706 : 1200 x 100% = 59 %. Hal ini dapat diartikan bahwa Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak berjalan kurang baik bila dilihat dari indikator kompetensi. Sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini: Kategori Instrumen: Tidak Baik
300
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
600
900
1200
706
116
Nilai 706 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik. 5. Indikator Motif Indikator motif berkaitan dengan motivasi dalam penanggulangan bencana, prilaku pegawai/aparatur dan sosialisasi bahaya banjir. Indikator motif ini berkaitan dengan motivasi dalam mendukung kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Dari hasil pengolahan data dalam indikator motif ini memuat 3 butir instrumen pertanyaan,dalam pengolahannya didapatkan dari skor ideal indikator tujuan adalah 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator motif, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden, jadi tingkat persetujuan dari indikator motif yaitu sebesar 723 : 1200 = 0,6 x 100% = 60%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lebak kurang baik. Sebagaimana digambarkan dalam kategori di bawah ini:
117
Kategori Instrumen: Tidak Baik
300
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
600
900
1200
723 Nilai 723 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik. 6. Indikator Peluang Indikator peluang berkaitan dengan komunitas masyarakat tangguh bencana, solusi bencana banjir, dan partispasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Indikator peluang ini berkaitan dengan peluang-peluang untuk mendukung kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Dari hasil pengolahan data dalam indikator peluang ini memuat 3 butir instrumen pertanyaan, dalam pengolahannya didapatkan dari skor ideal indikator tujuan adalah 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator peluang, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden, jadi tingkat persetujuan dari indikator peluang yaitu sebesar 738 : 1200 = 0,59 x 100% = 59%.
118
Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lebak kurang baik. Sebagaimana digambarkan dalam kategori di bawah ini: Kategori Instrumen: Tidak Baik
300
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
600
900
1200
738 Nilai 738 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik. 7. Indikator Umpan Balik Indikator umpan balik berkaitan dengan pelaporan hasil kegiatan, penilaian kinerja, dan tindak lanjut dari kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD. Indikator umpan balik ini berkaitan dengan umpanumpan yang dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mendukung kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Dari hasil pengolahan data dalam indikator umpan balik ini memuat 3 butir instrumen pertanyaan, dalam pengolahannya didapatkan dari skor ideal indikator tujuan adalah 4 x 3 x 100 = 1200 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 3 = jumlah pertanyaan yang ada pada
119
indikator peluang, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden, jadi tingkat persetujuan dari indikator peluang yaitu sebesar 708 : 1200 = 0,59 x 100% = 59%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lebak kurang baik. Sebagaimana digambarkan dalam kategori di bawah ini: Kategori Instrumen: Tidak Baik
300
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
600
900
1200
708 Nilai 708 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati pada kategori kurang baik. Berdasarkan perhitungan pada setiap indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat persetujuan responden terhadap indikator penelitian yaitu indikator tujuan sejauh ini baru mencapai 63 %, indikator standar 60 %, indikator alat/sarana 59 %, kompetensi 59 %, motif 60 %, indikator peluang 59 % dan indikator umpan balik 59 %. Dari masing-masing tingkat persetujuan tersebut dapat diartikan bahwa
Kinerja
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Dalam
120
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak, dilihat dari tujuh indikator diantaranya indikator tujuan, standar, alat/sarana, kompetensi, motif, peluang, dan umpan balik. Dapat dikatakan kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini: Berdasarkan hasil koesioner dan pemaparan di atas, maka total skor pada tiap-tiap indikator dalam penelitian ini, dimana menggunakan tujuh indikator kinerja menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam buku Wibowo. Dalam hal ini Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak ditunjukan pada diagram berikut: Diagram 4.24 Tingkat Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak Berdasarkan Indikator
64%
63%
63% 62% 61%
60%
60% 59% 58% 57%
Sumber: Peneliti 2014
60% 59%
59%
59%
59%
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dan pengujian hipotesis, maka dapat diketahui “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak tercapai 60 % dari maksimal 65 %. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji hipotesis pihak kiri menunjukan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak dalam pencapaiannya sebesar 60 % dari yang diharapkan. Ini berarti ketercapaian lebih kecil dari hipotesis awal yakni 65 %. Hal ini di dapat berdasarkan pada hasil penghitungan perbandingan antara jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Diantaranya permasalahan terkait dengan alat/sarana yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan data tingkat kinerja indikator alat/sarana yaitu didapatkan hasil sebesar 59 %. Ini menggambarkan bahwa tingkat persetujuannya masih rendah dari yang diharapkan 65 % yang menunjukan bahwa masih minimnya alat/sarana penanggulangan bencana banjir. Ditambah pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang professional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di
Kabupaten Lebak. Dari data penghitungan indikator kompetensi menunjukan hasil sebesar 59 % dan ini menunjukan bahwa tingkat persetujuannya masih rendah dari nilai yang diharapkan 65 %.
5.2 Saran Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu: 1. Alat/sarana dalam penanggulangan bencana banjir harus ditambah dan dilengkapi. Pasalnya wilayah Kabupaten Lebak yang tersebar di 15 Kecamatan rawan akan bencana banjir tiap tahunnya. Sehingga membutuhkan alat/sarana yang lebih lengkap agar proses penyelenggaraan bencana banjir dapat diatasi dengan baik. 2. Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditambah dan ditingkatkan
kompetensinya.
Sehingga
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan dengan profesional.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke- 4. Jakarta: Gramedia Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: FISIP UI Kodoatie, J. R. dan Sugiyanto. 2002. Banjir, Beberapa Masalah dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Nurjanah, dkk. 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu 2006. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama Keban, Jeremias T. 2003. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah Seminar Sehari. Yogyakarta: FISIPOL UGM Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: FE UGM Mangkunegara, Prabu Anwar. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya Miles, Matthew dan Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Jakarta: UI Press Moeheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia Indonesia Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Prawirosentono. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE
Robbins, Stephen P. 2001. Prilaku Organisasi. Jakarta: Prenhalindo Satori, Djam’an dan Komariah. 2010. Metode Penelitian Kualitaif. Bandung: Alfabeta Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: CV. Mandar maju Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara Sobandi, Baban. 2006. Desentralisasi dan Tuntunan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora Steers, R.M. 2003. Organization Effectiveness A Behavioral View. Jakarta: Erlangga Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfbeta Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Admninistrasi. Bandung: Alfabeta Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar. Bandung: Alfabeta Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: RajaGarafindo Persada
Sumber Peraturan : UUD 1945 Pembukaan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Internet: http://www.antaranews.com: 1200 warga rangkasbitung korban banjir mengungsi. Diakses tanggal 28 Mei 2014 Pukul 21.15 WIB
http://www.merdeka.com: peristiwa 15 kecamatan di lebak banten terendam banjir 3 tewas. Diakses tanggal 24 Mei 2014 Pukul 15.24 WIB http://p2mb.geografi.upi.edu: Tentang_Bencana. Diakses pada tanggal 5 Juni 2014 Pukul 15.00 WIB
Sumber Dokumen: Buku Panduan Penanggulangan Bencana Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak: Kejadian Bencana Banjir dan Longsor tahun 2013 dan 2014 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Skripsi Chandra Yudiana Efendi. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tahun 2012 Skripsi Marino Y. Cristanti Marbun, Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan tahun 2013.
KOESIONER PENELITIAN
IDENTITAS RESPONDEN No. Responden
:
Pekerjaan
:
Jenis Kelamin
:
Alamat
:
PETUNJUK PENGISIAN 1. Bacalah angket ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu mengerti maksud pertanyaannya. 2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dari beberapa pilihan dengan cara di silang (X). 3. Bila terdapat pertanyaan yang kurang dimengerti dapat ditanyakan langsung kepada peneliti.
A. Indikator Tujuan
1. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengurangan akan risiko bencana bencana banjir pada saat sebelum bencana terjadi? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
2. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah melaksanakan tugas dalam penanganan kedaruratan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
3. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menyelenggarakan pemulihan setelah bencana banjir terjadi? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
B. Indikator Standar
4. Setujukah
bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Lebak sesuai prosedur dalam penanggulangan banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
5. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir dengan mengedepankan keadilan dan tidak diskriminatif? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
6. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir dengan cepat tanggap? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
C. Indikator Alat/ Sarana
7. Setujukah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memiliki peralatan yang lengkap dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
8. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memiliki alat komunikasi untuk menginfomasikan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
9. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memiliki tempat penyimpanan alat dan logistik yang memadai? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
D. Indikator Kompetensi
10. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memiliki kemampuan yang baik untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
11. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memberikan informasi setiap akan datangnya terjadi bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
12. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak melaksanakan tugas penanggulangan bencana banjir sesuai tugas dan fungsinya masing-masing? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
E. Indikator Motif
13. Setujukah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah memberikan penyuluhan tentang bahayanya akan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
14. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memiliki motivasi untuk melaksanakan penanggulangan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
15. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak berprilaku sukarela dalam penanggulangan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
F. Indikator Peluang
16. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah memberikan pelatihan terhadap Komunitas Masyarakat Tangguh akan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
17. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah memberikan solusi tentang bahayanya bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
18. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Setuju
G. Indikator Umpan Balik
19. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Lebak,
selalu
menginformasikan
hasil
kegiatan
dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
20. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, selalu melaksanakan penilaian-penilaian atas prestasi kerja yang telah dikerjakan? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
21. Setujukah bahwa aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak perlu menindaklanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan? a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L/P L L L L L L L L L L P P P L L P P L L L P P L L P P L L L P
Status Petani Wiraswasta Wiraswasta Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Petani Petani Petani Wiraswasta Wiraswasta Buruh Buruh Buruh Buruh Petani Petani Petani Buruh Wiraswasta Petani Wiraswasta
P1
P2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2
P3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
P4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
P5 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2
P6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2
P7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3
P8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1
P9 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3 2 2 1 1
4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 4 3 2 2 1 1 3
Pertanyaan P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 4 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Total 62 56 57 50 48 45 50 46 52 60 54 65 51 50 60 48 41 36 45 33 44 41 57 60 50 54 57 38 42 43
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
L P L L L P L P P P L P P L L P L L L L P L P P P L P L L L L L
Wiraswasta Petani Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Wiraswasta Pelajar Pelajar Pelajar Wiraswasta Wiraswasta Pelajar Pelajar Wiraswasta Wiraswasta PNS
2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 1 3 2 3 2 2
4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2
2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
2 1 2 2 4 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3
2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3
1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2
1 2 1 3 4 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2
1 1 2 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2
3 1 1 3 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2
1 1 1 3 4 3 2 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2
1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3
3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 2 2
2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3
1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2
1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 4 2
3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3
1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 2
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2
3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3
41 37 38 49 67 53 54 52 49 50 41 37 36 44 40 38 45 47 45 49 47 45 62 66 43 59 48 58 69 71 59 50
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
L P P L P L P L L L L L L L P P P L P L L P L P L P L P L P L P
Wiraswasta PNS Petani Petani Petani Petani Petani Petani PNS Petani Wiraswasta Petani Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta Petani Petani PNS Petani PNS PNS Pelajar Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta
2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2
3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2
2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3
3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3
2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1
3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3
3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3
3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 1 4 1 1 3 4 4 3 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2
3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2
3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 1 2 4 3
4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3
3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 1 2 1
2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 4 3 2
3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 2 3 2 1 1 2 1 2
3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2
3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3
3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4
3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
59 51 46 47 47 53 53 61 70 56 49 46 52 45 55 56 53 56 47 50 52 49 52 51 50 48 49 50 49 51 52 52
95 96 97 98 99 100
L P L L L P
Wiraswasta Petani Petani Petani Petani Petani Jumlah
2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 1 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 1 4 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 2 2 2 4 242 274 238 250 236 230 225 239 240 234 237 235 252 238 233 225 235 278 219 221 268
50 48 51 52 52 55 5049
