BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA I.
SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA BPBD : BPBD Kab. Barito Kuala lahir berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 3. Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Tanggal 24 Nopember Tahun 2010. 4. Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Melihat Potensi Bencana di Kabupaten Barito Kuala cukup banyak seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Angin Putting Beliung, Banjir, ROBS, Kekeringan yang setiap tahun selalu terjadi di Kabupaten Barito Kuala dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20076 serta Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama DPRD memandang perlu untuk membentuk BPBD di Kabupaten Barito Kuala, setelah adanya kesepakatan diterbitkanlah Perda Nomor 17 Tahun 2010. BPBD yang terbentuk dimaksud dengan Type B dengan Damkar menyatu dengan BPBD. BPBD Kab. Barito Kuala mulai diisi pejabatnya pada bulan Januari 2011 dan selanjutnya berdasarkan perkembangan Peraturan terutama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah , sehingga ada sedikit perubahan dalam tubuh BPBD dimana sebelumnya Damkar menyatu dengan BPBD tetapi sekarang Damkar sudah menjadi urusan Tupoksi Satpol PP. Berkenaan dengan BPBD, setelah lahirnya Perda Nomor 16 Tahun 2016, BPBD belum ada perubahan hanya Damkar yang keluar dari BPBD, dan dipertegas pada pasal 12 bahwa Perangkat Daerah (BPBD) yang sebelumnya melaksanakan sub urusan bencana, yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada ketentuan perundangan baru (peraturan dari Pusat) yang mengatur urusan bencana, untuk itu BPBD masih melakukan Tupoksi seperti sebelumnya kecua;I urusan Damkar.
II.
Alamat Kantor / Tilp. : BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Tupoksinya berkantor di Jalan Pahlawan No 48 A Marabahan Tilp. (0511) 4799873 atau alamat E mail :
[email protected]
III.
VISI dan MISI BPBD Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan Daerah Kabupaten Barito Kuala
visi
Badan Penanggulangan Bencana
adalah :
“Terwujudnya Masyarakat yang siaga, tanggap menuju Ketangguhan dan Kemandirian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana” Perlindungan kepada masyarakat berasas kemanusiaan, keadilan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk secara proporsional, setiap materi muatan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat. Dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
secara
optimal
sehingga
mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, saat terjadi bencana maupun pada tahap pasca bencana. Dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan oleh berbagai sektor secara erpadu yang didasarkan pada kerjasama secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum bersama-sama masyarakat. Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor
pendorong
dan menarik (pull dan push factor) dalam mendukung
pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Barito Kuala di masa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standard Operasional Prosedur (SOP), Prosedur Tetap (Protap) penanggulangan bencana mulai dari tahapan Pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi
dan
rekonstruksi
infrastruktur
yang
mengalami
kerusakan.Untuk
merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat BPBD dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur 2. Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk
mengurangi risiko bencana
3. Melaksanakan tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana 4. Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana. IV.
STRUKTUR ORGANISASI BPBD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PENGARAH PELAKSANA
Unit Kerja Terkait Profesional / Ahli
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
Nama Pejabat Pada Struktur : -
Kepala pelaksana : Sekretaris : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Kasi Kedaruratan dan Logistik : Kasi Rehabilitasi dan rekontruksi : Bendahara Pengeluaran : Pengurus Barang : Staf Pelaksana : Staf Pelaksana :
Ardiansyah, S.Sos, MAP H. Agus Bintoro, SAP Sumarno, S.Sos, MM Ardiannoor Anto Purwanto Zia Ul Haq, A.Md Rahmani Mukhlis
Tenata Harian Lepas
:
-
3 1 1 9 ~
Staf Administrasi Staf Kebersihan Staf Jaga Malam Pusdalops Relawan
orang orang orang orang orang ( Kabupaten + Kecamatan + Desa)
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan No
Uraian
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
1
Kepala Pelaksana
2
Sekretariat
3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4
Kedaruratan & logistik
2
2
5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
-
-
-
1
1 1
1
2
1
4 1
JUMLAH
2
1
1
4
8
%
25%
12,5%
12,5%
50%
100%
Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Barito Kuala
Alokasi Anggaran 2013-2017 No
Tahun Anggaran
Jumlah Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
1
2013
1.707.251.722
1.555.245.755
91,10
2
2014
3.248.188.436
2.998.186.096
92.30
3
2015
3,088,373,520,
2,791,746,223
90,40
4
2016
4.223.377.130
3.766.775.415
89,19
5
2017
2.068.662.709
Hibah RR 2017
16.000.000.000.
-
Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Barito Kuala
V.
PROGRAM DAN KEGIATAN :
Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut: MISI 1
:
Merwujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.
Tujuan
:
Terwujudnya pelayanan administrasi, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan sumberdaya manusia aparatur.
Sasaran-1
:
Peningkatan kelancaran pelayanan penunjang administrasi perkantoran.
Program
:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
publik
dengan
penyediaan
-
Penyediaan jasa surat menyurat.
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
-
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
-
Penyediaan alat tulis kantor.
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung/kantor.
-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
Penyediaan undangan.
-
Penyediaan makanan dan minuman .
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
Sasaran-2
:
Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana aparatur.
Program
:
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. - Pengadaan peralatan gedung/kantor. - Pengadaan Mebeuleur. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor.
Sasaran-3
:
Peningkatan potensi sumber daya aparatur.
Program
:
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan.
Sasaran-4
:
Pengendalian pembangunan daerah melalui pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Program
:
4. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
MISI 2
:
-
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Penyebarluasan informasi bencana agar diketahui semua pihak..
Tujuan
:
Terwujudnya informasi kepada semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
Sasaran-1
:
Koordinasi penyampaian informasi bencana dan peta rawan bencana melalui pameran.
Program
:
5. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi. - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah.
Misi 3
:
Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.
Tujuan
:
Terciptanya petugas penanggulangan bencana yang handal
Sasaran-1
:
Pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat daerah rawan bencana
Program
:
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. - Tanggap darurat bencana alam. - Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Pasca bencana.
MISI 4
:
Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana serta Rehabilitasi dan rekontruksi
Tujuan
:
Terlaksananya tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekontruksi.
Sasaran-1
:
Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana serta pengerahan peralatan.
Program
:
Sasaran-2
:
Pengelolaan logistic, perbekalan dan saran prasarana tanggap darurat
Program
:
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Sasaran-3
:
Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Program
:
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana .
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam. - Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan. - Pelatihan keterampilan dan penanggulangan bencana. - Tanggap darurat bencana alam.
-
Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi korban bencana.
Saran -4
Rehabilitasi dan rekontruksi Pascabencana.
Program
7. Rehabilitasi dan Rekontruksi -
Rehabilitasi Inprastruktur Jalan, Jembatan, Sungai
-
Rehabilitasi lingkungan/perumahan
-
Rehabilitasi / Pemulihan psikhis Sosial masyarakat korban bencana
GAMBAR DEPAN KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA BESERTA MOBIL OPERASIONAL
ACARA SOSIALISASI DESA TANGGUH BENCANA DI KECAMATAN JEJANGKIT, OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA YANG DI IKUTI OLEH PARA KEPALA DESA/APARAT DESA BESERTA MASYARAKAT/RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA YANG ADA D KECAMATAN JEJANGKIT.
ACARA PELATIHAN RELAWAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA
ACARA LATIHAN DAN SIMULASI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANAGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BARITO KUALA
REWALAN
BADAN
PENYERAHAN BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN KEBAKARAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN KURIPAN
KEGIATAN LATIHAN PEMASANGAN TENDA PENGUNSI/TENDA POSKO OLEH RELAWAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA, DI HALAMAN KANTOR BUPATI BARITO KUALA
PENYERAHAN BANTUAN MESIN POMPA PEMADAM KEBAKARAN OLEH BANK BRI MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA
KEGIATAN PEMBAGIAN MASKER KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BARITO KUALA AKIBAT DAMPAK ASAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KEGIATAN SOSIALISASI PASCA BENCANA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA