PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN KINERJA TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus Laporan
Kinerja
(LKJ) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan.
Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada para Personil Pilihan yang tergabung dalam
Kelompok
Kerja
(Teamwork)
yang
telah
bekerja
keras
dalam
menyelesaikan dan merampungkan tugasnya secara maksimal. Dalam
rangka
terselenggaranya
Pemerintah
yang
baik
good
governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.
XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban
kinerja
yang
terukur
dan
transparansi
dalam
menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good governance/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang
s eb a g a i p en ja b a r a n d a r i v is i m is i d a n p er en c a n a a n s t r a t eg ik mengidentifikasikan
tingkat
keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan
Kinerja
ini m er up ak an k eb u lata n
k es epa kat a n b ers ama ya ng d ilak sa na ka n da n dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Demikian
disampaikan,
semoga
Laporan
Kinerja
Bada n
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat dijadikan bahan
i
dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa menerapkan nili-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leaership dikalangan pemerintah dan semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan Laporan Kinerja ini dimasa mendatang.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun
2014 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Malang,
Januari 2015
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813199001 1 001
ii
D A F T A R
I S I Hal
Kata Pengantar............................................................................................
i
Daftar Isi .....................................................................................................
iii
Ringkasan Eksekutif ...................................................................................
V
BAB I
PENDAHULUAN.......................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................
1
B. Maksud dan Tujuan ......................................................
3
C. Gambaran Umum ..........................................................
4
1. Organisasi Perangkat Daerah ……………………………
4
2. Sumber Daya Aparatur ……………………..…………….
15
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013 ………...………...
21
D. Dasar Hukum ................................................................
22
E. Sistematika ………………………………………………...........
23
PERENCANAAN DAN PERJANJJIAN KINERJA .........................
25
A. Perencanaan Strategis ...................................................
25
1. Visi ...........................................................................
26
2. Misi ...........................................................................
26
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................
27
B. Perjanjian Kinerja ..........................................................
32
AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................
33
A. Capaian kinerja organisasi .............................................
33
: A.
BAB II
:
F.
C. D. BAB III E.
:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ……………………………………….………........
33
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi …………....................................................
35
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ...................................................... 4. Analisa
penyebab
keberhasilan/kegagalan
peningkatan/penurunan
kinerja
serta
atau
alternatif
solusi yang telah dilakukan .................................. 5. Analisa
atas
efisiensi iii
penggunaan
36
sumber
36
daya..….................................................................. 6. Analisis
program/kegiatan
keberhasilan
ataupun
yang
menunjang
kegagalan
pencapaian
pernyataan kinerja…………………………….................
BAB IV
:
37 37
B. Realisasi anggaran ....................................................
38
P E N U T U P .........................................................................
40
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan
Kinerja
(LKj) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi
Organisasi.
Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil pengukuran terhadap Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut: A. Sasaran
Pertama
:
Penguatan
Kapasitas
aparatur
pemerintah
dan
masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana
yang bertujuan untuk menciptakan Aparatur dan Masyarakat
yang tangguh, mempunyai kesadaran, komitmen serta prilaku dan budaya sadar bencana. B. Sasaran
Kedua
:
Terbentuknya
Tim Gerak Cepat
( Unit
Khusus
Penanganan Bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai. C. Sasaran Ketiga : Terwujudnya kesadaran, siapan dan kemampuan (pemeritah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana D. Sasaran Keempat : Terwujudnya sistim penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkataan koordinasi penangangan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistim logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; E. Sasaran Kelima : Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekontruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan
serta
pengarusutamaan v
pengurangan
resiko
bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; F. Sasaran Keenam : Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 3.252.015.480,(Tiga
milyard dua ratus lima puluh dua juta lima belas ribu empat ratus
delapan puluh rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Malang Tahun 2014. Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 1.162.562.580,- (Satu milyard seratus
enam puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.040.055.062,- (Satu milyar empat puluh juta lima puluh lima ribu enam puluh dua rupiah) atau 89,5% (delapan puluh sembilan koma empat puluh enam persen), Belanja Langsung sebesar Rp. 2.089.452.900,- (Dua milyard delapan puluh sembilan juta empat ratus lima
puluh
dua
ribu
sembilan
ratus
rupiah)
terealisir
sebesar
Rp.1.886.092.323,- (Satu milyard delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau 90,27%. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia; 2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan; 3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintregasi. Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya; 3. Penambahan
Jumlah
personil di
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah; 4. Terbangunnya system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintregasi.
vi
Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih
menekankan kepada
keseluruhan
manajemen resiko bencana. Semoga pencapaian Sasaran di tahun mendatang akan lebih mengarah pada suatu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Sekian dan terima kasih.
Malang,
Januari 2015
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813199001 1 001
vii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada
kenyataannya
wilayah
Kabupaten
Malang
memiliki
tingkat
kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah
didesain
sedemikian
rupa
dengan
maksud
dan
tujuan
meningkatkan kesejateraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang penanggulangan
bencana
dimana
didalam
ketentuan
umumnya
disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 2 (dua) 1
buah
peraturan daerah sebagai amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007, yaitu : (1) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sahih lewat penyusunan Laporan
Kinerja di setiap akhir tahun
anggaran. Laporan
Kinerja
(LKj)
merupakan
perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber
daya
dan
pelaksanaan
kebijakan
yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat. Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun 2011- 2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Malang tahun 2014 yang penyusunannya
berpedoman
kepada
Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 . Berpedoman pada Perturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
2
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan
semua
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan.
Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan
keseimbangan
antara
akuntabilitas,
partisipasi
dan
transparasi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja
BPBD Kabupaten
Malang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala BPBD kepada Bupati Malang ini telah disusun sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2014. BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang 3
besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi. Maksud penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah sebagai p en ja baran d ari vi si dan m isi B PB D y an g t er wuj ud dala m tin gk at keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun
2014
adalah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
C. GAMBARAN UMUM 1. Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
4
Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi . Unsur
Pelaksana
BPBD
mempunyai
tugas
melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk
melaksanakan
tugas
dimaksud
Unsur
Pelaksana
BPBD
mempunyai fungsi: 1. Pengkoordinasian
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
di
daerah; 2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut
Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011
komposisinya sebagai berikut: a. Kepala Pelaksana b. Sekretaris pelaksana, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan; dan 2. Seksi Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi : 1. Seksi Kedaruratan; dan 2. Seksi Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi; dan 2. Seksi Rekontruksi. a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas : 1. Memimpin,
mengawasi,
membina,
mengendalikan
dan
melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana; 5
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi
dan
sumber
daya
serta
kerja
sama.
Untuk
melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD; 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD; 3. Pembinaan dan pelayanan adminstrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD; 4. Pembinaan
dan
pelaksanaan
hubungan
masyarakat
dan
protokol di lingkungan Pelaksana BPBD; 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD; 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Menyelenggarakan,
melaksanakan
dan
mengelola
administrasi kepegawaian, kesejateraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Melaksanakan
pembinaan
organisasi
dan
ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah
tangga,
perjalanan
dinas,
keprotokolan,
penyusunan rencana kebutuhan barang , peralatan dan mendistribusikannya;
6
d. Melaksanakan
tata
usaha
perawatan/penyimpanan
peralatan
barang, kantor
dan
pendataan inventaris kantor; e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; g. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan
administrasi keuangan
yang meliputi
pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; c. Menyelenggarakan
peyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD; d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD; e. Melaksanakan
pengurusan
pembayaran
hak-hak
keuangan; f. Melaksanakan
evaluasi
keuangan
terhadap
hasil
pelaksanaan program dan rencana strategis BPBD; g. Mengkompilasikan
dan
menyusun
hasil
laporan
perencanaan dan laporan akuntabilitas BPBD; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya 3. Sub
Bagian
Perencanaan,
Evaluasi
dan
Pelaporan
mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Melaksanakan
penyiapan
bahan
dan
melaksanakan
koordinasi dalam penyusunan rencana strategis BPBD; 7
c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan BPBD; d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. Menyelenggarakan
Sistim Informasi Manajemen
dan
Pelaporan BPBD; f. Melaksanakan
koordinasi,
sinkronisasi
penyusunan
rencana kegiatan tahunan BPBD; g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD; h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana; i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana; j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; k. Melaksankan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. c. Bidang
Pencegahan
dan
kesiapsiagaan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,
untuk
melaksanakan
tugas
tersebut
Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan
umum
di
bidang
penanggulangan
bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana
pada
pra
bencana
serta
pemberdayaan masyarakat; c. Pelaksanaan
hubungan
kerja
di
bidang
penanggulangan
bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; d. Pemantauan,
evaluasi
dan
analisis
pelaporan
tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan 8
bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : 1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas : a. Melaksanakan
identifikasi dan pengenalan
terhadap
sumber bahaya atau ancaman bahaya; b. Melaksanakan pemantauan terhadap : Penguasaan dan pengelolaaan sumber daya alam; Penggunaan teknologi tinggi. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : a. Melaksanakan
penyusunan
uji
coba
rencana
penanggulangan kedaruratan bencana; b. Melakukan
pengorganisasian,
pemasangan
dan
pengujian sistim peringatan dini; c. Menyediakan
dan
menyiapkan
barang
pasokan
pemenuhan kebutuhan dasar; d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. Menyiapkan lokasi evakuasi; f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap darurat bencana; g. Menyediakan
dan
menyiapkan
bahan,
barang
dan
peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
9
d. Bidang
Kedaruratan
dan
Logistik
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana
pada
saat
tanggap
darurat
serta
melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana,
untuk
melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : 1. Perumusan
kebijakan
umum
di
bidang
penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana; 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; 5. Pelaksanaan
hubungan
bencana
saat
tanggap
evaluasi
dan
pada
kerja
di
bidang
darurat
penanggulangan dan
penanganan
pengungsi; 6. Pemantauan,
analisis
pelaporan
tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : 1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas : a. Melaksanakan
pengkajian
secara
cepat
dan
tepat
terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; b. Menentukan status keadaan darurat bencana; c. Menyelamatkan dan mengevaluasi masyarakat terkena
10
bencana; d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar; e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Logistik mempunyai tugas : a. Melaksanakan logistik
penyusunan
dan
peralatan
perencanaan dalam
di
bidang
penyelenggaraan
penanggulangan bencana; b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. Melaksanakan
pemantauan,
evaluasi
dan
analisis
pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya e. Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekontruksi
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana
pada
pasca
bencana
serta
pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi : 1. Perumusan
kebijakan
umum
di
bidang
penanggulangan
bencana pada pasca bencana; 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 3. Pelaksanaan
hubungan
kerja
bencana pada pasca bencana;
11
di
bidang
penanggulangan
4. Pemantauan,
evaluasi
dan
analisis
pelaporan
tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : 1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana; b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum; c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Melaksanakan pelayanan kesehatan; e. Melaksanakan rekontruksi dan resolusi konflik; f. Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. Melaksanakan
pembangunan
kembali
sarana
sosial
masyarakat; c. Membangkitkan
kembali
kehidupan
sosial
budaya
masyarakat; d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. Mendorong organisasi
partisipasi
dan
kemasyarakatan,
peran dunia
serta
lembaga,
usaha
masyarakat; f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik;
12
dan
h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
13
BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA
UNSUR PELAKSANA UNSUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN
Keterangan : _____________ ..........................
14
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
KEPALA SEKSI KEDARURATAN
KEPALA SEKSI REHABILITASI
KEPALA SEKSI LOGISTIK
= Garis Komando = Garis Koordinasi
SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SEKSI REKONTRUKSI
2. Sumber Daya Aparatur Tabel 1 DAFTAR KOMPOSISI PERSONIL DALAM STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG No . 1 1.
JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA 2 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
JUMLAH 3 =
1 orang
Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang. 2.
Sekretaris
=
1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 3 Sub Bagian, masing- = ( 10 masing : orang) a.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS, dan 4 orang Tenaga Kontrak
=
6 orang
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 PNS, 1 orang tenaga kontrak
=
2 orang
Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
=
1 orang
=
1 orang
b. Kepala Sub Bagian Keuangan :
c 3.
Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing- = ( 5 orang) masing : a.
Kepala Seksi Pencegahan :
=
1 orang
- Membawai dan mengkoordinir 1 orang staf tenaga = Kontrak
1 orang
b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan :
4.
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf Tenaga = Kontrak
2 orang
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
= 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing- = ( 6 orang) masing : a.
Kepala Seksi Kedaruratan :
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf yang = terdiri dari 1 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak
2 orang
b. Kepala Seksi Logistik :
=
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf tenaga kontrak
15
1 orang
= 2 orang
5.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi :
= 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masingmasing : a.
Seksi Rehabilitasi :
( 5 orang) = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir kontrak.
2
orang tenaga
b. Seksi Rekontruksi :
= 2 orang = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir kontrak.
1 orang tenaga
= 1 orang
Jumlah Keseluruhan =
Sumber
32 orang
: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2014
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak
31 orang terdiri dari 18 orang berstatus PNS dan 13 Orang
berstatus sebagai tenaga kontrak. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah: a. Berpendidikan S2 berjumlah
10 orang
b. Berpendidikan S1 berjumlah
8 orang
c. Berpendidikan SLTA berjumlah
13 orang
Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut: a. Golongan IV sebanyak
4 orang
b. Golongan III sebanyak
11 orang
c. Golongan II sebanyak
3 orang
Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dengan tabel berikut:
16
Tabel 2 Keadaan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( Desember 2014 ) GOL / RUANG ( Orang ) NON IV III II I GOL.
STRATA PENDIDIKAN (Orang )
NO
ESELON
1
II b
1
1
2
III a
2
2
3
III b
1
1
1
1
4
IV a
1
8
3
6
5
Non Eselon
1 5
10
Sedangkan
SMP
3
6 Jumlah
SD
3
SMA
D3 / SM
S1
3
1
14
10
4
14
13
9
berdasarkan
jumlah
eselon
Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: -
Eselon II / b
: 1 Jabatan
-
Eselon III / a
: 2 Jabatan
-
Eselon III / b
: 2 Jabatan
-
Eselon IV / a
: 9 Jabatan
17
pada
S2
10
Badan
Tabel 3 SDM berdasarkan Eselonisasi NO
JABATAN
ESELO N
GOL/NO N GOL
STAF
JUMLA H
1
Kepala Pelaksana BPBD
II b
IV/c
-
1
2
Sekretaris BPBD
III a
IV/a
-
1
3
Ka Subag Umum Kepegawaian
IV a
III/d
-
1
4
Staf Subag Umum Kepegawaian
-
II/b
2
2
-
4
4
5
Ka Subag Keuangan
6
Staf Subag Keuangan
IV a
III/c II/b
1 1
1
1
1
7
Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
IV a
III/c
1
8
Ka. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
III b
IV/a
1
9
Kasi Pencegahan
IV a
IV/a
1
Staf Seksi Pencegahan
IV a
1
III/c
1
10
Kasi Kesiapsiagaan
1
11
Staf Seksi Kesiapsiagaan
12
Ka. Bidang Kedaruratan dan Logistik
III b
III/d
1
13
Kasi Kedaruratan
IV a
III/d
1
14
Staf Seksi Kedaruratan
2
III/b
IV a
2
1
1
1
1
15
Kasi Logistik
16
Staf Seksi Logistik
17
Ka. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
III/a
IV/b
1
18
Kasi Rehabilitasi
IV a
III/d
1
Kasi Rekonstruksi
20
Staf Seksi Rekonstruksi
1 2
Staf Seksi Rehabilitasi
19
III/d
IV a
III/c -
JUMLAH
14
18
2
2
2 1
1
1
18
32
Tabel 4 DATA PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL/ESELON PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2013
No
JABATAN
2
3
4
5
Kepala Pelaksana
II-b (Gol. IV/c)
-
Sekretaris
III-a (Gol. IV/a)
. 1 1. 2.
ESELON/
NAMA
Drs. Ek HAFI LUTFI, MM. Dra. ENDAH PARMANINGTYAS, Msi
PANGKAT
3.
VIVI LOKASARI, S Sos, MM
Kasubag Umum & Kepegawaian
IV-a (Gol. III/d)
4.
LILIK KHOLIFAH, S Sos
Kasubag Keuangan
IV-a (Gol. III/c)
5.
CHALIFAH IRAWATI, S Sos
Kasubag Perenc, Evaluasi & pelaporan
IV-a ( Gol. III/c )
6.
JONI SAMSUL HADI, ST, Msi
Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
III-b (Gol IV/a)
7.
SUWARTAM, SH, M Si
Kasi Pencegahan
IV-a (Gol. IV/a)
8.
APRILLIJANTO, SE
Kasi Kesiapsiagaan
IV-a ( Gol. III/c)
9.
Ir. BAGYO SETIONO
Kabid Kedaruratan dan Logistik
III-b (Gol. III/d)
Kasi Kedaruratan
IV-a (Gol. III/d)
11. NUR HADI, S Sos, MM
Kasi Logistik
IV-a (Gol. III/d)
12. Ir. ATOK IRIANTO, Msi
Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi
III-a (Gol. IV/b)
Kasi Rehabilitasi
IV-a (Gol. III/d)
Kasi Rekontruksi
IV-a (Gol. III/c)
10. NYOTO WASONO, S Sos, MM
13. Drs. HARI SANTOSO 14 Sumber
WAHYUNINGDYAH SITORESMI, ST, MM
: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2014
19
KET.
Tabel 5 DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014 NO 1
NAMA Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM
NIP
JABATAN
GOL
196108131990011001
Ka. Pelaksana
IV/c
BPBD 2
Ir. ATOK IRIANTO M.Si
196209301990031005
Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi
IV/b
3
Dra. ENDAH PARMANINGTYAS,
196605221993032004
Sekretaris
IV/a
M.Si 4
JONI SAMSUL HADI, ST, M.Si
196507181988031011
Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan
IV/a
5
Ir. BAGYO SETIONO
196309181999011001
Kabid Kedaruratan & Logistik
III/d
6
SUWARTAM, SH. M.Si
195804151979071003
Kasi Pencegahan
IV/a
7
NUR HADI, S Sos, MM
196211041989031008
Kasi Logistik
III/d
8
NYOTO WASONO, S Sos, MM
196603161989031009
Kasi Kedaruratan
III/d
9
VIVI LOKASARI, S Sos, MM
197004151990032008
Kasubag Umum & Kepegawaian
III/d
10
Drs. HARI SANTOSO
196208181985011006
Kasi Rehabilitasi
III/d
11
CHALIFAH IRAWATI, S Sos
196002161986032009
Kasubag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
III/c
12
WAHYUNINGDYAH SITORESMI,
197505241996032003
Kasi Rekonstruksi
III/c
ST,MM 13
APRILLIJANTO, SE
196104301982081001
Kasi Kesiapsiagaan
III/c
14
LILIK KHOLIFAH, S Sos
197604031996022001
Kasubag Keuangan
III/c
15
SADONO IRAWAN, S Sos
197711302010011001
Staf
III/b
16
MUHAMMAD ADIB
198210292008011010
Staf
II/b
17
NANANG SETIAWAN
197510102007011016
Staf
II/b
18
ISA ANSHORI
197412152006041016
Staf
II/b
19
YOHAN WICAKSONO
Staf
Honorer
20
SUHARTANTO
Staf
Honorer
21
RIZKY DWI PRASTYAWAN
Staf
Honorer
20
NO
NAMA
NIP
JABATAN
GOL
23
SAIFUL ANTONI
Staf
Honorer
24
RUSLI SUKEMI
Staf
Honorer
25
INDRA ERMAWAN
Staf
Honorer
26
AGUNG CANDRA FIRMANSYAH
Staf
Honorer
27
OLDI ADITYA SANTOSO
Staf
Honorer
28
SARIYANTO
Staf
Honorer
29
AAN TRIWULANDARI
Staf
Honorer
30
BHEKTI SETIYAWAN
Staf
Honorer
31
NUR AHMAD FAUZI
Staf
Honorer
32
NANIK FARIDA
Staf
Honorer
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013 Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2013 di uraikan sebagai berikut : No 1
Sasaran Mengurangi resiko bencana di tingkat masyarakat dan peningkatan informasi melalui penyebaran informasi bencana
Indikator
Target
Capaian
%
Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
0,032 %
0,032 %
100 %
Kecepatan penanganan bencana
100 %
100 %
100 %
Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana 2
Terwujudnya koordinasi dalam menghadapi bencana dan bimbingan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
21
1. Untuk
Tahun
2013
dengan
indikator
Rasio
Peningkatan
Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 0,032 %, tercapai 0,032 %
perhitungan ini
berdasarkan pada jumlah masyarakat yang dilatih dibagi jumlah masyarakat di daerah rawan bencana
( 800 orang yang dilatih
dibagi 2.438.678 orang masyarakat di daerah rawan bencana kali 100 persen ) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam dengan anggaran sebesar Rp.
51.064.500,-
dan
Program
Penanggulangan
Berbasis
Masyarakat dengan dua kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 189.337.000,2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 55 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 55 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.135.145.600,- dan Dana Tak Terduga sebesar Rp. 1.625.919.000,-., Dana Siap Pakai Propinsi
sebesar
Rp.
50.000.000,-
dan
Dana
Siap
Pakai
Penanganan Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor dari BNPB sebesar Rp. 513.650.000,-
D.DASAR HUKUM Pedoman yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu :
22
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
(Lembaran
Negara
21 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4817); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturtan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
Badan
Penanggulangan
Daerah.
E. SISTEMATIKA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika 23
Bencana
BAB II
: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkn realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisas penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiataan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran
BAB IV
: PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN Penetapan Kinerja 2014 Pengukuran Kinerja 2014 Rencana Kinerja Tahunan 2014 Renstra
24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan
strategik
merupakan
suatu
proses
yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam perencanaan
sistem
akuntabilitas
strategis
merupakan
kinerja
instansi
langkah
awal
pemerintah, yang
harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 20112015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu
lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk
strategi
kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 25
1. V I S I Visi
merupakan
suatu
keadaan
atau
harapan
yang
harus
diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Memperhatikan
Visi
Kabupaten
tersebut
serta
dengan
memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah :
Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang Dalam Menghadapi Bencana
Dengan peran dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana serta
terus
meningkatkan
mendorong
upaya
kesiapsiagaan
keterlibatan
dalam
masyarakat
menghadapi
bencana
dalam serta
membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. MISI Dalam rangka mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program 26
kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.
Melindungi
masyarakat
dari
ancaman
bencana
melalui
pengurangan risiko bencana; 2.
Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga
pemerintah dan non pemerintah,
pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.
3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan Tujuan didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi. Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
menetapkan Tujuan yang akan dicapai
sebagai berikut : -
Mewujudkan
ketangguhan
masyarakat
melalui
peningkatan
pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; -
Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana 27
yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana; -
Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa;
-
Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui
peningkatan
koordinasi
penanganan
kedaruratan,
peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan -
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran.
SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut : -
Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana,
-
Pembentukan
Tim
Gerak
Cepat
(Unit
khusus
penanganan
bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai. -
Terwujudnya kesadaran, siapan dan kemampuan (pemeritah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana ;
-
Terwujudnya sistim penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui
peningkataan
koordinasi
penanganan
kedaruratan,
peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistim logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; -
Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekontruksi yang lebih baik dibanding
sebelum
bencana, 28
melalui
peningkatan
kapasitas
perencanaan peningkatan
rehabilitasi koordinasi
dan
rekontruksi
pelaksanaan
serta
yang
handal,
pengarusutamaan
pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
-
KEBIJAKAN Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan
sebagai
pedoman,
pegangan
atau
petunjuk
dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional. Sehubungan dengan pengertian di atas, Badan Penanggulangan Becana Daerah menetapkan Kebijakan sebagai berikut : -
Terselenggaranya
penanggulangan
bencana
yang
terencana,
terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel; -
Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
-
Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah
pascabencana
secara
cepat,
tepat,
efektif
serta
terkoordinir/terpadu; -
Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh
-
Peningkatkan tertib administrasi perkantoran Implementasi dari kebijakan di atas akan diwujudkan dalam
bentuk produk surat-surat dinas ataupun pembuatan petunjuk operasional / prosedur tetap yang akan dijadikan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan, Pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan, dan pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.
29
PROGRAM Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu, dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai tujuan dan sasaran,
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain : a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap Bidang dan Sekretariat; b. Memperhatikan
program
Pemerintah
Kabupaten
Malang,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang; d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi. Program
dimaksud
oleh
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah telah disusun sebagai berikut : 1. Program Kerja Lima Tahun : Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut : a.
Program Kerja Pembinaan : Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan dengan maksud agar dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.
b.
Program Kerja Penyuluhan Masyarakat : Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan
terhadap
pembangunan
masyarakat
merupakan
syarat
dilaksanakan secara terus-menerus.
30
sebagai
mitra
dalam
mutlak
yang
harus
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan serta
pembinaan
masyarakat
terhadap
penanggulangan
bencana, maka peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja. 2. Program Kerja Tahunan : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. -
Keg.jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Keg.penyedia jasa admin dan keuangan
-
Keg. penyedia jasa kebersihan kantor
-
Keg.penyedia alat tulis dan kantor
-
Keg.penyediaan barang cetakan &penggandaan
-
Keg.penyedia
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor -
Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Keg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan
-
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
-
Keg.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. -
Keg.pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
c.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . -
d.
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan. -
Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
e.
-
Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
-
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. 31
-
Kegiatan
Pemantauan
dan
Penyebarluasan
informasi
Potensi Bencana Alam f.
Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana;
g.
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
Program Penanggulangan Bencana -
Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
-
Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Bencana;
-
Kegiatan
Penilaian
kerusakan
dan
kerugian
akibat
bencana B. PERJANJIAN KINERJA Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1
Mengurangi resiko bencana di tingkat masyarakat dan peningkatan informasi melalui penyebaran informasi bencana
Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana - Pemantauan dan Sosialisasi daerah rawan bencana - Workshop peningkatan kapasitas relawan di daerah rawan bencana dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
0,065 %
Kecepatan penanganan bencana - Terlaksananya Koordinasi dalam menghadapi bencana - Bimbingan teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
100 %
Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
2
Terwujudnya koordinasi dalam menghadapi bencana dan bimbingan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI A.1
Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini
NO 1
SASARAN Mengurangi resiko bencana di tingkat masyarakat dan peningkatan informasi melalui penyebaran informasi bencana Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
2
Terwujudnya koordinasi dalam menghadapi bencana dan bimbingan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana - Pemantauan dan Sosialisasi daerah rawan bencana - Workshop peningkatan kapasitas relawan di daerah rawan bencana dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
0,065 %
0,065 %
100 %
100 %
Kecepatan penanganan bencana - Terlaksananya Koordinasi dalam menghadapi bencana - Bimbingan teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
1. Untuk Tahun 2014 dengan indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 0,065%, tercapai 0,065% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah masyarakat yang dilatih dibagi jumlah masyarakat di daerah rawan bencana ( 1.600 orang jumlah masyarakat yang dilatih dibagi 2.446.218 orang jumlah masyarakat di daerah rawan bencana kali 100 persen ) dapat dikatakan 33
sangat berhasil, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan
Korban
Bencana
Alam
dengan
kegiatan
Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam yang dilaksanakan sebanyak 30 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat
dengan
dua
kegiatan
yaitu
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan dan Pelatihan Beach Rescue Cluster (BRC) yang beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Pantai di 6 Kecamatan Rawan Tsunami, antara lain
Pantai Licin Kecamatan Ampelgading
Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo
Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan
Pantai Bajul Mati Kecamatan Gedangan
Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan
Pantai Balekambang Kecamatan Bantur
dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 15 kali kegiatan yang diikuti oleh 1.500 siswa SD 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 67 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 67 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 67 kali, penanganan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan penanganan bencana meletusnya Gunung Kelud. Gunung Kelud adalah bencana nasional maka penanganan melibatkan pemerintah pusat.
34
A.2
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dukumen Renstra
NO
1
SASARAN
Mengurangi resiko bencana di tingkat masyarakat dan peningkatan informasi melalui penyebaran informasi bencana Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
2
Terwujudnya koordinasi dalam menghadapi bencana dan bimbingan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
Target
INDIKATOR
Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana - Pemantauan dan Sosialisasi daerah rawan bencana - Workshop peningkatan kapasitas relawan di daerah rawan bencana dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah Kecepatan penanganan bencana - Terlaksananya Koordinasi dalam menghadapi bencana - Bimbingan teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
Realisasi
%
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
0,028 %
0,032%
0,065 %
0,028 %
0,032 %
0,065 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35
1. Untuk
indikator Sasaran Rasio Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2012 ditarget 0,028 % dan tahun 2013 ditarget 0.032 % ada kenaikan sebesar 0,004% dan tahun 2014 di target 0,065% ada kenaikan sebesar 0,033 % realisasi pada Tahun 2014 0,065 %, Tahun 2013 0,032% sedangkan tahun 2012 sebesar 0,028% dengan capaian sebesar 100 %, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban
Bencana
Alam
dan
Program
Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat. 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, dan terealisasi sebesar
100% pada tahun 2012 maupun
tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan capaian 100% , indikator ini pada tahun 2012 didukung oleh Dana Tak Terduga tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013
dan 2014 didukung oleh Program
Penanggulangan Bencana dan Dana Tak Terduga Kabupaten Malang serta Dana Bantuan Sosial dari BNPB. Kejadian bencana pada tahun 2012 sebanyak 63 kejadian dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 4.204.339,- sedangkan pada tahun 2013 kejadian bencana sebanyak 55 kali kejadian dengan taksiran kerugian sebanyak Rp. 6.482.853.500,- dan pada tahun 2014 terjadi 67 kali kejadian bencana dengan total kerugian sebesar Rp. 367.762.851.600,- karena pada tahun 2014 terjadi bencana meletusnya Gunung Kelud.
A.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional Badan Penanggulangan Bencana Nasional belum ada SPM (NIHIL)
A.4 Analisis
penyebab
keberhasilan/kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya,
sesuai
dengan
tupoksinya
BPBD
melaksanakan
perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana,
saat
bencana
hingga
tahapan
sesudah
bencana
yang
dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan 36
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun 2014 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.
A.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di dukung oleh 32 personil yang terdiri dari 18 orang PNS dan 32 orang Non PNS jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang terutama jumlah PNS nya, serta kemampuan tentang kebencanaan yang relatif masih rendah b. Sumber Daya Peralatan Dengan bertambahnya jumlah peralatan kebencanaan yang diperoleh dari BNPB, BPBD kabupaten Malang sangat memerlukan Gudang untuk menyimpan peralatan yang ada,
selama ini peralatan
sementara masih disimpan di salah satu ruang kantor. c. Sumber Daya Keuangan Dengan Anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa sudah cukup untuk kegatan rutin BPBD, tetapi apabila ada bencana terjadi dan memerlukan rehabilitasi kami masih kekurangan dana.
A.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh Program sebagai berikut : 1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam. 2. Program Penanggulangan Bencana
berbasis Masyarakat didukung
dua kegiatan yaitu : a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, b. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
37
3. Program Penanggulangan Bencana di dukung tiga kegiatan yaitu : a. Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, b. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana, c. Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.
B. REALISASI ANGGARAN Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut : No 1
Program 2
Kegiatan 3
Anggaran 4
Realisasi 5
% 6
1
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
63.335.300,-
63.335.300,-
100 %
2
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
92.075.900,-
92.075.500,-
100 %
84.990.300,-
84.990.300,-
100 %
88.997.100,-
88.997.100,-
100 %
1.000.000.000,-
832.223.300,-
85.000.000,-
85.000.000,-
111.600.000,-
108.000.000,-
18.480.000,-
16.720.073,-
90,48 %
47.520.000,-
43.320.000,-
91,16 %
12.600.000,-
12.600.000,-
100 %
51.805.000,-
51.805.000,-
100 %
31.645.600,-
31.645.600,-
100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,-
3.000.000,-
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
4.200.000,-
4.195.250,-
99,89 %
7.080.000,-
7.080.000,-
100 %
3
Penanggulangan Bencana
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
Kesiapsiagaan Dalam menghadapi Bencana Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
4
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Menyurat
Jasa
Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Keungan Penyediaan Kantor
83,33 %
100%
96,77 %
Administrasi
Jasa
Kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Minuman
Makanan
38
dan
1
2
3
4
Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah
dan
5
6
22.863.700,-
22.863.700,-
100 %
5
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
48.290.000,-
48.050.800,-
99,50 %
6
Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
50.000.000,-
24.230.000,-
48,46 %
7
Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.263.000
8.263.000,-
100 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.677.700,-
3.667.700,-
99,73 %
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.793.000,-
4.793.000,-
100 %
Selain Anggaran DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah , guna untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana juga ditunjang dengan Dana Bantuan Tidak Terduga Kabupaten Malang sebesar Rp. 2.499.375.000,- dan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Kegiatan
Rehap
Rekon
Pasca
6.586.256.000,-
39
Bencana
dari
APBN
sebesar
Rp.
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Govermance. Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja
harus
dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar. Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah 100 % sehingga termasuk katagori Sangat Berhasil. Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kenadala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia; 2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
40
3. Belum
optimalnya
koordinasi
antar
SKPD
terhadap
pelaksanaan
penanggulangan bencana. 4. Belum otimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan risiko bencana.
Untuk mengatasi hambatan dan kenadala tersebut di atas diperlukan upayaupaya penanggulangan antara lain sebagi berikut : 1
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
2
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya;
3
Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta instansi/lembaga pemerhati bencana.
Pengembangan
sistem informasi kinerja
nantinya
secara
teknis dapat
dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusankeputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja
dapat juga dijadikan bahan acuan
untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.
Diharapkan saran serta masukan dari semua
pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
41
