PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG, Menimbang
:
a. bahwa pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan perkembangan penduduk membawa konsekuensi pada kegiatan wilayah dengan segala akibat ikutan dari perkembangan wilayah, antara lain bertambahnya kuantitas sampah yang diproduksi oleh penduduk, sebagai akibat meningkatnya kegiatan dan beragam dari penduduk. Dengan meningkatnya produksi sampah tersebut dipihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Karena meningkatnya produksi sampah merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ; b. bahwa meningkatnya produksi sampah mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya ; c. Bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat dan lainlain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan ;
J:\kumpulan perda\PERDA TAHUN 2003\PERDA No. 4 tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah.doc
d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka Pelayanan pengangkutan sampah perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ; 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2001 Nomor 5/D).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
MALANG
TENTANG
PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ; 3. Bupati adalah Bupati Malang ; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ; 6. Dinas adalah aparat pelaksana Daerah yang salah tugas pokok dan fungsinya di bidang kebersihan dan pengangkutan sampah ; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang kebersihan dan pengangkutan sampah ; 8. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di wilayah Daerah Kabupaten Malang ; 9. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan/pemukiman maupun bukan dari pemukiman ;
10. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan ; 11. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ; 12. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan ; 13. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar; 14. Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Pengangkutan Sampah di wilayah Kabupaten Malang ; 15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan ; 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ; 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ; 19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ; 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
23. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 2 (1)
Setiap orang wajib memelihara kebersihan dan menata
keindahan
tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya ; (2)
Setiap orang wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan ;
(3)
Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah.
BAB III KEWENANGAN KELEMBAGAAN Pasal 3 (1)
Dinas,
bertanggung jawab atas pengangkutan sampah hasil
pengumpulan dari perumahan/pemukiman maupun bukan dari pemukiman ; (2)
Pemerintah
Daerah
melalui
pengaturan
penempatan
Dinas,
TPS,
bertanggung
transfer
Depo,
jawab
atas
TPA
serta
pengangkutan sampah dari TPS atau transfer Depo ke TPA. BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 4 Atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pemusnahan sampah dipungut Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah.
Pasal 5
Obyek Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah adalah pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pemusnahan sampah. Pasal 6
Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan
pengambilan,
pengangkutan
dan
pembuangan
atau
penyediaan lokasi pemusnahan sampah.
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi
Pelayanan
Pengangkutan
Sampah
termasuk
golongan
Retribusi Jasa Umum.
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas penggolongan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor letak, guna, nilai jual dan tingkat pencemaran terhadap lingkungan.
BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi
didasarkan
atas
tujuan
untuk
mengendalikan
dan
memperlancar Pelayanan Pengangkutan Sampah dan sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pelayanan, perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan.
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 10 Struktur dan besarnya Tarif retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
mendapat
persetujuan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Malang .
BAB IX WILAYAH PUNGUTAN Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. Pasal 13 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 15 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1)
Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati. BAB XIII KEBERATAN Pasal 17
(1)
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya ;
(4)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 18
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
(2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang ;
(3)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.
BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19 (1)
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
dapat
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan ;
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu ;
(4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut ;
(5)
Pengembalian
kelebihan
pembayaran
Retribusi
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Pasal 20 (1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara
tertulis
kepada
Bupati
menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi ; b. masa Retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas.
dengan
sekurang-kurangnya
(2)
Permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ; (3)
Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .
BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21 (1)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi ;
(2)
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran atau ; b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 22
(1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan ;
(2)
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
(3)
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XVII PENGAWASAN Pasal 23
(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang ; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pengawasan ; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3)
Tata cara pengawasan Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang ;
(2)
Denda sebagaimana Penerimaan Daerah ;
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
dimaksud
dalam
ayat
(1)
merupakan
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal
26
Mei
BUPATI MALANG
SUJUD PRIBADI
2003
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR
4
TAHUN 2003
TENTANG PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
I.
PENJELASAN UMUM Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Pembangunan
dan
pengembangan
wilayah
serta
meningkatnya
perkembangan penduduk membawa konsekuensi pada kegiatan wilayah dengan segala akibat ikutan dari perkembangan wilayah, antara lain bertambahnya kuantitas sampah yang diproduksi oleh penduduk, sebagai akibat meningkatnya kegiatan dan beragam dari
penduduk. Dengan meningkatnya produksi sampah tersebut dipihak
lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Karena meningkatnya produksi sampah merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2 Karena meningkatnya produksi sampah mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya
keberlanjutan
fungsi
lingkungan
hidup
merupakan
kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkatnya dampaknya
terhadap lingkungan hidup.
Keadaan ini mendorong
makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.
Untuk itu menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan anggota masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan sehingga mutu lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya. Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pelayanan Pengangkutan sampah tersebut ditetapkan lebih diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup yang sehat. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pelayanan pengangkutan sampah.
3
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah. Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan adalah dari TPS ke TPA Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Penggolongan Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi. Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kartu langganan. Pasal 14 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
4
Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (2) Ketentuan dalam ayat (2) ini termasuk mengatur tentang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Pasal 17 Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Surat Keberatan diterima.
Pasal 18 Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (3) Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan.
5
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pasal 19 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (5) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (6) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Pasal 21 Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran; - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan. Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Cukup jelas
