PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

berwenang

mengelola

Nomor 8 sumber

Tahun daya

2005, alam

Daerah dibidang

Pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; b.

bahwa terhitung sejak 1 Januari 2001 Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan umum dalam wilayah kerjanya ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b konsideran menimbang

ini,

guna

mewujudkan

tujuan

pembangunan

Kabupaten Malang serta untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

C:\Program Files\PDFConverter\temp\Raperda_Tambang_Final_7839540.doc

2 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ; 3. Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan

Kerja (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 5. Undang-undang (Lembaran

Nomor 41 Tahun 1999

Negara

Tahun

1999

tentang

Nomor

167,

Kehutanan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3888) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

32

Tahun

1969

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 141,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;


3 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

1980

tentang

Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4741) ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 16. Keputusan

Menteri

Pertambangan

dan

Energi

Nomor

2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum ; 17. Keputusan

Menteri

Pertambangan dan

Energi Nomor

555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ; 18. Keputusan

Menteri

1211.K/008/M.PE/1995

Pertambangan tentang

dan

Energi

Nomor

Pencegahan

dan

Penanggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ; 19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/KRD/MEM/2000 Penyelenggaraan

tentang

Pemerintahan

Pedoman di

Bidang

Teknis

Pertambangan

Umum ; 20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan.


4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

MALANG

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang ;

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;

3.

Bupati adalah Bupati Malang ;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;

5.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;

6.

Dinas adalah Dinas yang menangani bidang pertambangan dan energi ;

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pertambangan dan energi ;

8.

Pertambangan umum adalah pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi ;

9.

Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijihbijihan dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam ;

10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ; 11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ; C:\Program Files\PDFConverter\temp\Raperda_Tambang_Final_7839540.doc

5 12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ; 13. Pengolahan

dan

Pemurnian

adalah

pekerjaan

untuk

mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ; 14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ; 15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian ; 16. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ; 17. Reklamasi

adalah

kegiatan

yang

bertujuan

memperbaiki,

mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya ; 18. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumberdaya yang

tidak

dapat

diperbarui

(unrenewable)

menjamin

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya ; 19. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan ; 20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum ; 21. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk

menjamin

pemanfaatannya

secara

bijaksana

demi

menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian ; 22. Inspeksi

Tambang

adalah

pelaksanaan

pemeriksaan

dan

pengawasan peraturan baik secara administratif maupun teknis terhadap keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau usaha pertambangan ;


6 23. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang (IT) adalah Pegawai Dinas yang membidangi pertambangan dan energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dilingkungan pertambangan umum ; 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusahaan Golongan bahan galian strategis (A), golongan bahan galian vital (B) dan golongan bahan galian non strategis dan bahan galian non vital (C), tidak termasuk minyak dan gas bumi, radio aktif, panas bumi dalam wilayah Daerah. BAB III ORGANISASI PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN UMUM Pasal 3 (1) Untuk pengelolaan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati ; (2) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pengaturan ; b. Pemrosesan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Kuasa Pertambangan ; c. d.

e. f.

Pembinaan Usaha Pertambangan ; Pengawasan eksplorasi, Produksi

dan

pemasaran,

konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan, Tenaga Kerja, Barang Modal, Jasa Pertambangan, Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, Penerapan standar pertambangan, investasi dan keuangan ; Pengelolaan Informasi Pertambangan Umum ; Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan usaha pertambangan.


7 BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

(1) Setiap usaha pertambangan umum dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Bupati ; (2) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Pemberian Kuasa Pertambangan diberikan kepada : a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk ; b. Perusahaan Negara ; c. Perusahaan Daerah ; d. Badan Usaha Swasta ; e. Perorangan. (3) Kegiatan Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penyelidikan Umum ; b. Eksplorasi ; c. Eksploitasi ; d. Pengolahan dan Pemurnian ; e. Pengangkutan ; f. Penjualan.

Pasal 5 Bentuk Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, selanjutnya disebut Kuasa Pertambangan ; b. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, selanjutnya disebut Penugasan Pertambangan ; c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut Izin Pertambangan Rakyat. Pasal 6 (1) Pemohon

sebelum

mengajukan

permohonan

Kuasa

Pertambangan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


8 (2) Setelah wilayah

pemohon

mendapatkan

pertambangan,

Pertambangan

secara

persetujuan

mengajukan tertulis

pencadangan

permohonan

kepada

Bupati,

Kuasa dengan

melampirkan persyaratan yang diperlukan ; (3) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (4) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang terdahulu mengajukan permohonan. Pasal 7 (1) Luas

wilayah

pada

satu

Wilayah

Kuasa

Pertambangan

Penyelidikan Umum paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar ; (2) Luas wilayah pada satu wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar ; (3) Luas

wilayah

pada

satu

wilayah

Kuasa

Pertambangan

Eksploitasi paling banyak 1. 000 (seribu) hektar. Pasal 8 (1) Luas wilayah Kuasa Pertambangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) wajib terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati ; (2) Jumlah wilayah kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan kepada pemohon paling banyak 5 (lima) wilayah, kecuali atas persetujuan Bupati. Pasal 9 Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi.

Pasal 10 (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ; (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;


9 (3)

Apabila

Pemegang

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 11 (1)

Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun ;

(2)

Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 12

(1)

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun ;

(2)

Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 13 (1)

Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun ;

(2)

Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 14 Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10, 11, 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Bupati sebelum berakhir masa berlakunya.


10 Pasal 15 (1) Izin pertambangan rakyat diberikan oleh Bupati ; (2) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat ; (3) Usaha

pertambangan

rakyat

hanya

diberikan

kepada

perorangan atau Koperasi ; (4) Pengaturan pertambangan rakyat lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Bupati berwenang untuk meminta jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan

dan

kemampuan

dari

pemegang

Kuasa

Pertambangan ; (2) Bentuk dan jenis jaminan kesungguhan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN Pasal 17 (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BAB IV Peraturan Daerah ini ; (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan

permohonan

tertulis

kepada

Bupati

dengan

memenuhi persyaratan yang ditentukan ; (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan mengajukan

usahanya permohonan

ke

tahap

tertulis

kepada

memenuhi persyaratan yang ditentukan ;


Eksploitasi Bupati

dengan dengan

11 (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau/ Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali

setelah

memenuhi

kewajiban

membayar

iuran

eksplorasi/eksploitasi ; (5) Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan. Pasal 18 (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya dan/atau sebagian, maka Bupati dapat menetapkan tenggang waktu/moratorium atas permintaan dari pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan ; (2) Bupati sebelum mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium

tersebut

meminta

pertimbangan

dari

pejabat/instasi yang berada dibawahnya ; (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang

waktu/moratorium

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) ; (4) Dalam tenggang waktu/ moratorium sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1),

hak

dan

kewajiban

pemegang

Kuasa

Pertambangan tidak berlaku.

Pasal 19

(1)

Bupati

dapat

memberikan

penundaan/penghentian Pertambangan

atas

sementara permintaan

tenggang

waktu

kegiatan

usaha

pemegang

Kuasa

Pertambangan yang disebabkan oleh karena keadaan yang menghalang-halangi kegiatan usaha tersebut yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan ; (2) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan pemegang Kuasa Pertambangan tetap berlaku.


12 Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan umum pemegang Kuasa Pertambangan dapat menggunakan jasa pihak ketiga ; (2) Jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Bupati ; (3) Tatacara pemberian ijin usaha jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (1) Pemegang Kuasa Pertambangan

diwajibkan menyampaikan

laporan mengenai hasil penyelidikan dan/atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali ; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan

kepada Bupati mengenai

perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan ; (3) Pemegang

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

dan

Kuasa

Pertambangan Eksploitasi Bahan galian golongan A dan B diwajibkan membayar iuran tetap dan royalty sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; (4) Ketentuan dan tata cara pembayaran iuran tetap dan royalty, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan

memelihara

kelestarian

lingkungan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup ; (3) Pemegang

Kuasa

Pertambangan

Eksploiasi

diwajibkan

menyetorkan uang jaminan reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten berlaku.


sesuai peraturan perundang-undangan yang

13 Pasal 23

(1) Pemegang

Kuasa

Pertambangan

wajib

membantu

pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah daerah di sekitar wilayah usaha pertambangan ; (2) Kewajiban

membantu

pengembangan

wilayah

dan

pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. BAB VI HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH Pasal 24 (1) Pemegang

Kuasa

Pertambangan

diwajibkan

mengganti

kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah Pemilik ; (2) Pemegang

Kuasa

Pertambangan

diwajibkan

untuk

menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihakpihak yang berhak sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan ; (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan ; (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan. BAB VII BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN Pasal 25 (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh

pemegang

Kuasa

Pertambangan,

maka

Kuasa

Pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan ;


14 (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan kuasa pertambangannya

kepada

Bupati

dengan

mengajukan

permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut ; (3) Pengembalian

Kuasa

Pertambangan

baru

sah

setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Bupati ; (4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ; (5) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimakksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan. BAB VIII PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 26

(1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke pihak lain atas persetujuan tertulis dari Bupati ; (2) Tatacara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 27

(1)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha pertambangan umum dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lain dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat ;

(2)

Pelaksanaan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


15 Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan

prinsip

saling

membutuhkan,

memperkuat,

dan

menguntungkan antara pemegang Kuasa Pertambangan dan masyarakat setempat. Pasal 29

(1)

Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan

oleh

pemegang

Kuasa

Pertambangan

disesuaikan dengan skala usahanya yaitu : a.

Menyerahkan

kepada

kelompok

masyarakat

setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya ; b.

Membeli

hasil

produksi

usaha

pertambangan

yang

dilakukan rakyat/masyarakat setempat ; c.

Membina

atau

sebagai

bapak

angkat

usaha

pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah Kuasa Pertambangannya ; d.

Memberikan

kesempatan

kecil/menengah

setempat

kepada untuk

pengusaha

melakukan

usaha

kegiatan penunjang ; e.

Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 30 (1)

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2)

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang atau Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh

Pelaksana Inspeksi Tambang ;


16 (3)

Pelaksanaan

Pengawasan

produksi

pertambangan

dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau pihak keiga yang ditunjuk oleh Bupati ; (4)

Tatacara

dan

pelaksanaan

pengawasan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang serta Pengawas Produksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA Pasal 31

Kuasa pertambangan apabila tidak melaksanakan ketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi melalui tahapan-tahapan antara lain : a. Peringatan tertulis 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali secara patut ; b. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; c. Pencabutan izin Kuasa Pertambangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 32 (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan usaha pertambangan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ; (2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerimaan Daerah yang disetor ke Kas Daerah ;

(4)

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kerugian pihak lain, dikenakan sanksi pidana atau kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan umum.


adalah

17 Pasal 33 (1) Apabila

pemegang

Kuasa

Pertambangan

adalah

suatu

perseroan, maka sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya ; (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 34 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku ; (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah berserta Peraturan Pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


18 Pasal 37 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI MALANG ttd. SUJUD PRIBADI Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH ttd. BETJIK SOEDJARWOKO NIP. 510 073 302 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2007 NOMOR 1/E


19 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya serta mendukung pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dipandang perlu mengatur Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum disesuaikan dengan semangat Otonomi Daerah. Pengelolaan usaha pertambangan umum meliputi pengelolaan untuk pengusahaan Golongan bahan galian strategis (A), golongan bahan galian vital (B) dan golongan bahan galian non strategis dan bahan galian non vital (C), tidak termasuk minyak dan gas bumi, radio aktif, panas bumi dalam wilayah Daerah. Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum meliputi Pengaturan, Pemrosesan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Kuasa Pertambangan, Pembinaan Usaha Pertambangan, Pengawasan (eksplorasi, Produksi dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan, Tenaga Kerja, Barang Modal, Jasa Pertambangan, Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, Penerapan standar pertambangan, investasi dan keuangan), Pengelolaan Informasi Pertambangan Umum, dan Pengevaluasian serta Pelaporan Kegiatan usaha pertambangan. Bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan pengelolaan usaha pertambangan umum dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.


20 2 Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.


321 Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.


422 Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Recommend Documents