PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang

:

a. bahwa pengaturan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten ; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

C:\Program Files\PDFConverter\temp\Bentuk_Hapus_Gabung_Desa_revisi_Propinsi_5290127.doc

2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.


3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan

Desa

adalah

penyelenggara

urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala

Desa

dan

Perangkat

Desa

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. 11. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru. 12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.


4 13. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam beberapa dusun. 14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa. 15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa. BAB II PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 2 (1) Desa dibentuk, digabung, dihapus dan/atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa, kondisi geografis, kepadatan penduduk, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. (2) Tujuan pembentukan, penggabungan, penghapusan dan atau penataan Desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 4 Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :


5 a. jumlah penduduk minimal 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK) ; b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ; c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun ; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat ; e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola

untuk

kepentingan

masyarakat

dengan

memperhatikan pelestarian lingkungan serta sumber daya manusia ; f. sarana

dan

prasarana

yaitu

tersedianya

infrastruktur

pemerintah desa dan perhubungan ; g. desa yang akan dipecah harus sudah berusia minimal 5 (lima) tahun. Pasal 5 (1) Desa

yang

kondisi

masyarakat

dan

wilayahnya

tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 4 dapat dihapus atau digabung. (2) Penggabungan dan Penghapusan Desa diatur dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa dan lain-lain. Pasal 6 Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa harus menyebutkan antara lain : a. Nama ; b. Luas wilayah ; c. Jumlah penduduk ; d. Sosial budaya ; e. Potensi ; f. Batas Wilayah ; g. Jumlah dusun yang dibentuk ; h. Kewenangan ; i. Pembagian wilayah.


6 BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 7 (1) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan dan atau penataan Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dan diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dari Desa yang terkait. (2) Untuk melaksanakan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa, Bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa. (3) Dalam hal pembentukan Desa baru, Bupati dapat menetapkan Desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebelum ditetapkan Desa definitif. (4) Dalam hal pembentukan Desa baru berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu berpedoman pada pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Pasal 8 (1)

(2)

Tata cara pelaksanaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan dan atau Penataan Desa, melalui usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD sampai penetapan dengan Peraturan Daerah. Sebelum adanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Desa Persiapan tetap menjadi tanggung jawab Desa Induk. BAB V BATAS WILAYAH Pasal 9

(1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan bersama dari Desa yang bersangkutan. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.


7 Pasal 10 (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa. (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Desa. BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 12 (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau sebutan lain. (2) Syarat-syarat pembentukan Dusun : a. Jumlah penduduk paling rendah 350 Jiwa atau 100 Kepala Keluarga ; b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan sosial sesuai dengan adat istiadat setempat. (3) Pembentukan Dusun atau sebutan lain ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 13 (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa 2/3 dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.


8 (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan : a. luas wilayah ; b. jumlah penduduk ; c. prasarana dan sarana pemerintahan ; d. potensi ekonomi ; e. kondisi sosial budaya masyarakat ; dan f. 90

%

(sembilan

puluh)

persen

penduduknya

mata

pencariannya bukan petani. (3)

Desa yang berubah menjadi Kelurahan, maka Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(4)

Terhadap Perangkat Desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan

perangkatnya

menjalankan

tugas

sampai

berakhirnya masa jabatannya. (5)

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 14

(1) Desa

yang

berubah

statusnya

menjadi

Kelurahan,

kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. (2) Penyerahan

kekayaan

Desa

yang

statusnya

menjadi

Kelurahan dilakukan dengan berita acara penyerahan dan dicatat dalam neraca daerah. (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


9 Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 11 Oktober 2006 BUPATI MALANG ttd. SUJUD PRIBADI Diundangkan di Malang pada tanggal 27 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH ttd. BETJIK SOEDJARWOKO NIP. 510 073 302 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 12/E


10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN 1. PENJELASAN UMUM Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2 cukup jelas. Pasal 3 cukup jelas.


211

Pasal 4 cukup jelas. Pasal 5 cukup jelas. Pasal 6 cukup jelas. Pasal 7 cukup jelas. Pasal 8 cukup jelas. Pasal 9 cukup jelas. Pasal 10 cukup jelas. Pasal 11 cukup jelas. Pasal 12 cukup jelas. Pasal 13 cukup jelas. Pasal 14 cukup jelas. Pasal 15 cukup jelas. Pasal 16 cukup jelas.


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Recommend Documents