PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi, selaras dengan visi dan misi Bappeda serta dokumen perencanaan di atasnya, terutama konsekuensi dari Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun 2016-2021. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

ini.

Selanjutnya

dalam

pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya. Amin.

Malang, 19 Januari 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP Pembina Utama Muda NIP. 19661126 199303 1 004

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...........................................................................

iii

Bab I

PENDAHULUAN .............................................................

1

1.1 Latar Belakang .........................................................

1

1.2 Dasar Hukum ..........................................................

5

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................

7

1.4 Sistematika Penyusunan ..........................................

7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016……….

9

Bab II

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Bappeda (Tabel 2.1) ...... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda (Tabel 2.2) ......

9 23

2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda ..................................................................

34

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Tabel 2.3) ...........................

35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4) ..............................................................

49

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ….........

50

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional .......................

50

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda ...........

52

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel 3.1) ............................

56

Bab IV PENUTUP ........................................................................

68

ii

DAFTAR TABEL 1. Tabel 2.1 Rekap Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2016 Kabupaten Malang ....................... 10 2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang .......................... 25 3. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 .................................... 37 4. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat .................. 49 5. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Malang .................. 60

iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/

/KEP/35.07.202/2017

TENTANG PENGESAHAN KERJA

PENETAPAN

BADAN

PEMBANGUNAN

RENCANA

PERENCANAAN

DAERAH

KABUPATEN

MALANG TAHUN 2017

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan rencana kerja bersifat tahunan

yang

merupakan

penjabaran

dari

pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten

Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

2 Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah mulai dilakukan setelah surat Bupati Malang tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 050.13/1924/35.07.203/2016 Hal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD 2017, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk Tim Penyusun Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah, yang

bertugas menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan penyusun

Rancangan

Awal

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Tahun 2017. Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun

2016-2021,

Peraturan

Bupati Malang Nomor

11

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

3 dan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.203/2016 tentang

Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 serta surat Bupati

Malang

tanggal

050.13/7675/35.07.032/2016

18

Nopember

Hal

Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017,

2016

Nomor:

Rancangan

Akhir

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Pada tanggal 30 Nopember 2016 mulai dilakukan koordinasi dan verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kemudian diajukan pengesahan kepada Bupati. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya

akan

dievaluasi melalui

penilaian

terhadap

realisasi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4 Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

digunakan

sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rencana Kerja merupakan

penjabaran

dari Renstra

dan

dalam penyusunannya

mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Perangkat

Daerah.

Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

RPJPD & RTRW

RPJM Daerah

Pedoman

Ranwal RKP Daerah

Dijabarkan

Pedoman

RAPBD

APBD

Bahan RKP Daerah

Pedoman

Renstra Perangkat Daerah

Diacu Pedoman

Rencana Kerja PD

Bahan RKA PD

DPA PD

5

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana

dijabarkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Sesuai

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

7 22. Peraturan

Bupati

Malang

Nomor

44

Tahun

2016

tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 23. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/104/KEP/35.07.013/2017 tentang

Pengesahan

Rancangan

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Malang selama tahun 2017. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah; 2. Memperlancar Pembangunan

tugas

pokok

Daerah

dan

sebagai

fungsi

unsur

Badan

pendukung

Perencanaan Pemerintah

Kabupaten Malang di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga

dapat

menyelenggarakan

program

kegiatan

secara

terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia; 3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang. 1.4 Sistematika Penulisan Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan

8 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Bappeda 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda 2.4 Review

terhadap

Rancangan

awal

Rencana

Pemerintah Daerah 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP

Kerja

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun

2016

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

melaksanakan 16 program dan 48 kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan baru yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Revisi Rencana Tata Ruang. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2016 dapat terealisasi rata-rata 63,60%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 75%. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang, Pembangunan

Penyusunan Daerah

RPJMD,

2017

dan

Penyusunan Penyusunan

Rencana Kebijakan

Kerja Umum

Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2017 dan Perubahan 2016, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2016 adalah rata-rata 100%. Adapun kolom (5) Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014 dan kolom (6,7,8) Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 tidak diisi (dikosongi) dikarenakan merupakan target dan realisasi pada periode Renstra Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-2015). Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

10

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No

1

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bappeda Tahun 2016 s.d. Tahun 2021

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014

2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

100%

80%

20%

20%

30.000 surat

20.000 surat

5.000 surat

216 kali

3SST

Realisasi Target Tk. Renja Renja Realisasi Tahun201 Tahun 2015 (%) 5

Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2016 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

100%

17%

17%

17

5.000 surat

100

5.000 surat

5.411 surat

18

3SST

3SST

100

36 kali

36 kali

17

Urusan: Perencanaan

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan perkantoran

cakupan administrasi

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran rekening Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak

91 Org

21 Org

21 Org

21 Org

100

21 Org

21 Org

17

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor

6 paket

4 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

17

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor

6 paket

4 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

17

11

No

1






2

3

4

5

6

7

8 (7/6)




Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan

6 paket

4 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

17

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen/instalasi listrik

6 paket

4 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

17

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

120 eksemplar

60 eksemplar

20 eksemplar

20 eksemplar

100

20 eksemplar

20 eksemplar

17

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

239 paket

108 paket

36 paket

36 paket

100

36 paket

36 paket

15

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas keluar daerah

648 Kali

36 Kali

12 Kali

12 Kali

100

108 Kali

108 Kali

17

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah penugasan dinas dalam daerah

216 Kali

144 Kali

36 Kali

36 Kali

100

36 Kali

36 Kali

17

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

100%

80%

20%

20%

100%

17

17

17

12

No

1 1



2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

2 Unit kendaraan roda 4

4 roda 2

-

-

Pengadaan kendaraan dinas/operasional





12 unit: 12 unit: 1 mesin fotocopy, 1 mesin 1 printer scanner, fotocopy, 4 printer modif, 1 printer scanner, dan 6 tablet 4 printer modif, dan 6 tablet



Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

-

1 unit roda 4

1 unit roda 4

50

100

7 Unit: 1 PC 4 Laptop 2 LCD

7 Unit : 1 PC 4 Laptop 2 LCD

37

19 Unit: 5 PC 8 Laptop 2 LCD 4 Printer

36 Bln

3 Unit Lemari

-

-

-

-

-

-

-

1 unit/tahun

1 unit/tahun

1 unit

1 unit

100

1 unit

1 unit

100

Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

21 unit/tahun

21 unit/tahun

21 unit

21 unit

100

21 unit

21 unit

100

Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor

31 unit/tahun

19 unit/tahun

19 unit

19 unit

100

19 unit

19 unit

61

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang tersedia

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah unit pemeliharaan gedung/kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13

No

1






2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

100%

80%

20%

20%

344 setel

156 Orang

55 Orang




Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

100%

17%

17%

17

55 Orang

100

59 setel

57 setel

16

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase cakupan disiplin aparatur terkait

1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

100%

80%

20%

20%

100%

17%

17%

17

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

18 kali

156 Orang

55 Orang

55 Orang

100

3 kali

2 kali

11

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

100%

80%

20%

20%

100%

17%

17%

17

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Jumlah dokumen laporan kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu

6 dokumen/ 30 buku

4 dokumen/ 20 buku

1 dokumen/ 5 buku

1 dokumen / 5 buku

100

1 dokumen/ 5 buku

1 dokumen/ 5 buku

17

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

12 Laporan (120 buku)

8 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2 Laporan (20 buku)

2 Laporan (20 buku)

17

14

No

1






2

3

4

5

6

7

8 (7/6)




Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

3

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis keuangan

12 Laporan

-

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2 Laporan

2 Laporan

17

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

6 Laporan

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Laporan

1 Laporan

17

Program Pengembangan Data/Informasi

Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah

100%

80%

20%

20%

100%

17%

17%

17

Penyusunan dan pengumpulan Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan Th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Th. n+1

24 Dokumen

16 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

100

4 Dokumen

4 Dokumen

17

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah. Persentase cakupan fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah

5 dokumen

1 dok (4 kali pertemuan/2 5 bk)

-

-

-

-

-

-

100%

80%

20%

20%

100%

17%

17%

17

I

1

2

II

Program Kerjasama Pembangunan

15

No

1

2

III

1

2

IV




2

3

4

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara Tim Pokja dan Corporate dalam penyaluran dana CSR

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga

Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga yang terfasilitasi

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan terpadunya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana dan sarana utilitas dan serta monev bidang Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah Cakupan keterpaduan koordinasi perencanaan spasial

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Jumlah kelayakan wilayah

kegiatan studi pengembangan

6 Dokumen

72 Kegiatan

100%


Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014 5

6

7

8 (7/6)

3 Dokumen (30 bk)

1 Dokumen (3 kali pertemuan /10 bk)

1 Dokumen (3 kali pertemua n/10 bk)

4 Dokumen 1 Dokumen (3 kegiatan/10 (3 kegiatan buku) /10 buku)

80%


20%



Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

100

1 dokumen

1 dokumen

17

1 Dokumen (3 kegiatan /10 buku)

100

12 kegiatan

12 kegiatan

17

20%

100

17%

17%

17

1 kegiatan

1 kegiatan

6 Kegiatan

-

-

-

-

(Transporta si Industri)

(Transportasi Industri)

17

6 Dokumen

4 Dokumen

1

1

100

1 Dokumen

1 Dokumen

17

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100

16

No

1 1

V

1

2

3

4



2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2021 yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

100%

-

100%

Penyusunan Rancangan RPJMD

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPJMD Kab. Malang yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu

4 Dokumen

2 Dokumen





Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100

100%

100

25%

25%

25

-

1 Dokumen (Kajian Teknokrati k RPJMD)

1 Dokumen (Kajian Teknokrat ik RPJMD)

100

1 Dokumen (Perda RPJMD)

1 Dokumen (Perda RPJMD)

25

-

-

-

-

-

-

-

100

3 Kegiatan

3 Kegiatan

17

1 Dokumen

1 Dokumen

17

Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD

Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu



3 kegiatan 18 Kegiatan

12 Kegiatan

6 Dokumen

1 dok (150 bk)

3 kegiatan

3 pertemuan (3 keg & 105 & 105 buku buku rekap rekap usulan) usulan) 1 dok 1 dok (2 kali (2 kali pertemua pertemuan n/ 150 / 150 bk) bk)

100

17

No

1 5

6

7

8

VI

1

2

3


Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2016



2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD

Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

86 Dokumen

-

-

-

-

Bimbingan Teknis Penyusunan RKPDesa

Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bintek penyusunan RKPDesa

378 orang

-

-

-

-

378 orang

378 orang

100

Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun

430 Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun/tahun dan Laporan AMJ Bupati

7 Dokumen

1 Dokumen (450 bk)

1 Dokumen (150 bk)

1 Dokumen (150 bk)

100

1 Dokumen

1 Dokumen

17

Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian

100%

80%

20%

20%

100

17%

17%

17

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah Kab. Malang yang disusun

6 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

17

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah buku Masterplan penanggulangan kemiskinan

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

-

-

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah laporan hasil sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kab. Malang

1 Dokumen (10 x pertemua n)

100

1 Dokumen

1 Dokumen

6 Dokumen




2 Dokumen


1 Dokumen (10 x pertemuan)

9

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10 (=9)

11 (10/4)

86 Dokumen 86 Dokumen

100

17

18

No

1 4

5

6

7

VII

1

2

VIII




2

3

4

5

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi

6 Dokumen

3 Dokumen (4x pertemuan)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian

Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Anti Poverty Program Jumlah buku laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Realisasi Target Tk. Renja Renja Realisasi Tahun201 Tahun 2015 (%) 5 8 (7/6)

Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2016 9


Tingkat Capaian (%)

10 (=9)

11 (10/4)

6

7

1 Dokumen (12 x pertemu

1 Dokumen (12 x pertemu)

6 Dokumen

4Dokumen (40 buku)

1 Dokumen (10 buku)

1 Dokumen (10 buku)

100

1 Dokumen

1 Dokumen

6 Dokumen

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

17

5 Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

100%

80%

20%

20%

100

17%

17%

17

6 Dokumen

4 Dokumen (20 kali pertemuan)

1 Dokumen (5 kali pertemuan)

1 Dokumen (5 kali pertemu)

100

1 Dokumen

1Dokumen

17 100

1 Dokumen

1 Dokumen 17

Fasilitasi & Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Program Perencanaan Sosial Budaya

Jumlah data dan informasi keadaan/kondisi pangan dan gizi di Kab. Malang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan monev & pelaporan bidang Pemerintahan dan Sosbud

Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah koordinasi dalam rangka Lomba Kabupaten/Kota Sehat

6 Kegiatan

-

-

-

-

6 Kegiatan

6 Kegiatan

100

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100%

80%

20%

20%

100

17%

17%

17

Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya

17

19

No

1 1

2

IX

1

2






2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Urusan: Statistik

Jumlah dokumen pengendalian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersusun. Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

5 Kegiatan (AMPL, JLS, Tol, DAK, BK & TP)

20 Kegiatan (4 dok laporan)

5 Kegiatan (1 dok)

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat

100%

80%

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 Dokumen


Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

5 keg (1 dok)

100

5 kegiatan

5 kegiatan

100

20%

20%

100

100%

100%

100

2 Dokumen

2 dok

(9 cd Master, 985 buku dan 1 dok IPM

(310 bk/ 125 CD) dan 1 dok IPM

(310 bk/ 125 CD) dan 1 dok IPM

2 Dokumen

2 Dokumen

100

3 Dokumen (3 cd master (300 buku/ 300 CD)

1 dok (1 cd master, 230 bk/200 CD, 165 bk Kec dlm angka)

1 dok (1 cd master, 230 bk/200 CD, 165 bk Kec dlm angka)

1 Dokumen

1 Dokumen

100

6 Dokumen 2 Dokumen



100

100

20

No

1 3

X

1 XI

1

2

XII




2

3

4

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 Dokumen

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014 5

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Realisasi Target Tk. Renja Renja Realisasi Tahun201 Tahun 2015 (%) 5 6

3 dok 1 dok (3 cd master, (1 cd master, 300 buku/CD) 120 bk & 115 cd)



Tingkat Capaian (%) 11 (10/4)

7

8 (7/6)

9

10 (=9)

1 dok (1 cd master, 120 bk & 115 cd)

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan pengendalian dampak perubahan iklim

100%

-

-

-

-

100%

100%

100

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Jumlah koordinasi dengan instansi terkait

1 kegiatan

-

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial Pengembangan Wilayah dan Permukiman

100%

-

-

-

-

-

-

-

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen study/prastudy kelayakan pusat-pusat pertumbuhan

7 Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman

Jumlah dokumen perencanaan/study/pra-study kelayakan perumahan dan permukiman

5 Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

Program Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

Cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya air

100%

-

-

-

-

-

-

-

21

No

1 1

XII I

1

XIV

1

2






2

3

4

5

6

7

8 (7/6)

Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan

Jumlah dokumen Perencanaan/Study/Pra-study kelayakan

5 Dokumen

-

-

-

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Telematika

Cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengembangan infrastruktur perhubungan dan telematika

100%

-

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Telematika

Jumlah dokumen perencanaan /study/prastudy kelayakan infrastruktur telematika

5 Dokumen

-

Program Perencanaan Tata Ruang

Cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Jumlah dokumen Raperda RTRW yang tersusun

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah laporan hasil koordinasi RTRW




Tingkat Capaian (%)

9

10 (=9)

11 (10/4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100

1 Dokumen

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100

22 Dari

tabel

diatas,

perlu

diketahui

bahwa

Tahun

2016

merupakan awal periode Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan hasil/keluaran yang ditargetkan. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian target dan beberapa program/kegiatan yang tidak diagendakan pada tahun 2016. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 1. Realisasi program/kegiatan yang belum simetris dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan Pendidikan Pelatihan Formil dengan target hasil 100% dan keluaran 3 kali, direncanakan untuk pengiriman 3 personil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Dalam realitanya kegiatan Pendidikan

dan

Pelatihan

yang

diikuti

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

penyelenggaran

sehingga

perlu

tidak

aparatur

Badan

dibiayai

pihak

mengalokasikan

dari

anggaran Pendidikan dan Pelatihan yang tersedia. Dengan adanya perubahan

struktur

organisasi

serta

dalam

rangka

mempersiapkan program peningkatan kompetensi pegawai, maka kegiatan dimaksud diarahkan untuk 2 kali kegiatan sosialisasi kompetensi aparatur dan pemetaan kompetensi pegawai dengan sasaran seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga dipandang lebih efektif dan efisien (meskipun secara administrasi tertulis realisasi 2 kali kegiatan, namun dengan sasaran yang lebih banyak). b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan target hasil 100% dan keluaran 59 setel, direncanakan untuk pengadaan pakaian seragam putih untuk 59 personil. Realisasi kegiatan sebesar 57 setel karena terdapat 2 personil yang meninggal dunia. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang

direncanakan

karena

kegiatan

telah

dipersiapkan secara matang serta adanya dukungan personil dan anggaran kegiatan yang memadai. 3. Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran,

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Surat

Menyurat dengan target keluaran 5.000 surat, sampai tribulan ke 3

23 Tahun 2016 telah terealisasi 5.411 surat karena banyak kegiatan yang dilaksanakan dan memerlukan dukungan administrasi surat menyurat sehingga registrasi surat masuk dan keluar melebihi dari perkiraan. Namun demikian kebutuhan administrasi surat menyurat seluruh kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlayani dengan adanya dukungan aplikasi Mailtrack. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab realisasi Program Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

adalah

dengan

melakukan pengkajian rencana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi hasil pemetaan, serta penyesuaian rekening belanjanya sehingga sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. . 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; 3. Menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan; 4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten; 5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha; 6. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi dokumen perencanaan daerah (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis); 7. Menyusun dan menyediakan informasi hasil-hasil pembangunan. Dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan,

maka

telah

dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005– 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021,

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Peraturan

Daerah

24 Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021; 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun

2016

tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2017; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang saat ini masih proses revisi. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan musyawarah perencananaan

pembangunan

(Musrenbang),

mulai

dari

tingkat

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Selain Perencanaan

penyusunan

dokumen

Pembangunan

Daerah

perencanaan juga

daerah, Badan

mengkoordinir

dan

memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (lima tahunan) dan Rencana Kerja (tahunan). Dalam

kinerja

pelayanan

sebagai

koordinator,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi lintas Pemerintah

Daerah,

seperti

dana

Dana

Alokasi

Khusus,

Tugas

Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, serta program pengentasan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malang. Dalam

kinerja

pelayanan

sebagai

penyedia

informasi

perencanaan pembangunan, telah dihasilkan produk berupa Buku Hasil-hasil pembangunan, Buku Kabupaten Malang Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, serta data/informasi pembangunan lainnya, yang diterbitkan secara berseri setiap tahun. Uraian

mengenai

kinerja

pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

25 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang No.

Indikator

SPM/ Standar Nasional

IKK

1

2

3

4

Tahun 2015 5

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2016 2017 6 7

Tahun 2018 8

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2015 2016 9 10

Proyeksi Tahun Tahun 2017 2018 11 12

Indikator Kinerja Utama Bappeda

1.

Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan RKPD

-

-

95%

95%

95%

95%

100%

95%

95%

95%

2.

Prosentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja

-

-

95%

95%

95%

95%

100%

95%

95%

95%

3.

Prosentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik

-

-

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

4.

Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

-

-

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan

-

-

90%

70%

75%

80%

70%

90%

75%

80%

Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah

-

-

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

7.

Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah

-

-

70%

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

8.

Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%“

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

6.

Catatan Analisis 13

26

No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

Tahun 2015 5


Tahun 2018 8



Indikator Program dan Kegiatan Bappeda 1.

Persentase Cakupan administrasi perkantoran

pelayanan

-

-

1. Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar

-

2. Jumlah Pembayaran rekening Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan

17%

17%

17%

17%

17%

17%

-

5.000 surat

5.000 surat

5.000 surat

5.411 surat

5.000 surat

5.000 surat

-

-

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

3. Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak

-

-

21 orang

14 orang

14 orang

21 orang

14 orang

14 orang

4. Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5. Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

8. Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

-

-

9. Jumlah makanan disediakan

-

-

36 paket

59 paket

36 paket

36 paket

59 paket

36 paket

10. Jumlah penugasan dinas luar daerah

-

-

108 kali

108 kali

108 kali

108 kali

108 kali

108 kali

11. Jumlah penugasan dinas luar daerah

-

-

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

36 kali

6. Jumlah paket penggandaan 7. Jumlah listrik

barang

pengadaan

cetakan

dan

komponen/instalasi

dan

minuman yang

20%

20 20 20 eksemplar eksemplar eksemplar

20%

20 20 20 eksemplar eksemplar eksemplar

Catatan Analisis 13

27

No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

Tahun 2015 5

Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

-

-

20%

12. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

-

-

2.


17%

17%

1 unit roda 1 unit roda 4 4

Tahun 2018 8

17%


20%

17%


17%

1 unit roda 1 unit roda 4 4

-

17% -

-

1 PC 4 laptop 2 LCD

1 PC 1 laptop 1 printer


1 PC 4 laptop 2 LCD



-

-

-

-

3 unit Lemari

-

-

3 unit Lemari

15. Jumlah unit pemeliharaan gedung/kantor

-

-

-

1 unit

1 unit

-

1 unit

1 unit

16. Jumlah unit pemeliharaan dinas/operasional

-

-

21 unit

21 unit

21 unit

21 unit

21 unit

21 unit

-

-

19 unit

31 unit

31 unit

19 unit

31 unit

31 unit

-

-

-

-

6 unit AC

-

-

6 unit AC

-

-

17%

17%

17%

17%

17%

17%

-

-

59 setel

57 setel

57 setel

57 setel

57 setel

57 setel

-

-

17%

17%

17%

11%

17%

17%

-

-

3 kali

3 kali

3 kali

55 kali

3 kali

3 kali

13.


-

14. Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang tersedia

17. Jumlah unit gedung/kantor

pemeliharaan

kendaraan peralatan

18. Jumlah unit pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor 3.

Persentase terkait

cakupan

disiplin aparatur

19. Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli 4.


20. Jumlah aparatur yang pendidikan dan pelatihan

mengikuti

20%

20%

20%

20%

Catatan Analisis 13

28




No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

Tahun 2015 5

Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

-

-

20%

21. Jumlah dokumen laporan kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu

-

-

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen (5 buku) (5 buku) (5 buku)

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen (5 buku) (5 buku) (5 buku)

22. Jumlah dokumen laporan semesteran selama satu tahun

-

-

2 laporan 2 laporan 2 laporan (10 buku) (10 buku) (10 buku)

2 laporan 2 laporan 2 laporan (10 buku) (10 buku) (10 buku)

23. Jumlah laporan prognosis keuangan

-

-

2 laporan 2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan 2 laporan

24. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

-

-

1 laporan 1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan 1 laporan

Persentase Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah

-

-

25. Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS th. n+1

-

-

26. Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah.

-

-

-

-

5.

6.

7.

keuangan

Persentase cakupan fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah

20%

17%

17%

17%

17%

Tahun 2018 8

17%

17%

20%

20%

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

-

20%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%


1 dokumen 1 dokumen

17%

17%

-

20%

17%

1 dokumen 1 dokumen

17%

17%

Catatan Analisis 13

29

No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

27. Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara Tim Pokja dan Corporate dalam penyaluran dana CSR

-

-

28. Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga yang terfasilitasi

-

-

-

-

8.

Persentase cakupan pengembangan wilayah cepat tumbuh

terpadunya strategis dan

Tahun 2015 5


Tahun 2018 8


20%

12 kegiatan

12 kegiatan

12 kegiatan

17%

17%

17%

-

-

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan (transportasi (bandara) (pintu tol industri) dan jalan tembus Lawang Batu)

-

-


Persentase cakupan keterpaduan koordinasi perencanaan spasial pengembangan kota-kota besar menengah

-

-

31. Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi

-

-

29. Jumlah kegiatan studi pengembangan wilayah

kelayakan

30. Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana dan sarana utilitas dan serta monev bidang Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah 9.


20%

100%

-

-

1 dokumen

-

-



20%

20%

12 kegiatan

12 kegiatan

12 kegiatan

17%

17%

17%

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan (transportasi (bandara) (pintu tol industri) dan jalan tembus Lawang Batu)


100%

-

-

1 dokumen

-

-

Catatan Analisis 13

30

No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

Tahun 2015 5

10.

Persentase cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

-

-

20%

32. Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2021 yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu

-

-

33. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPJMD Kab. Malang yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu


15%

15%

1 dokumen 1 dokumen (Perda (Review RPJMD) RPJMD)

20%

15%


15%

1 dokumen 1 dokumen (Perda (Review RPJMD) RPJMD)

1 dokumen (laporan hasil monev.pelak sanaan RJMD)

-

1 dokumen (laporan hasil monev.pelak sanaan RJMD)

34. Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD

-

-

3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

35. Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu

-

-



36. Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

-

-

86 dokumen

-

-

86 dokumen

-

-

37. Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bintek penyusunan RKPDesa

-

-

378 orang

-

-

378 orang

-

-

38. Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun

-

-

-

40. Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun/tahun dan Laporan AMJ Bupati

-

-

-

-

86 dokumen 86 dokumen

-

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20%

15%

15%

15%

-

15%

-

Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian

-

15%


-

11.

-

Tahun 2018 8

86 dokumen 86 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20%

15%

15%

15%

Catatan Analisis 13

31




No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

41. Jumlah dokumen Disparitas Wilayah Kab. Malang yang disusun

-

-

42. Jumlah buku Masterplan penanggulangan kemiskinan

-

-

43. Jumlah laporan hasil sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kab. Malang

-

-



44. Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi

-

-



45. Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Anti Poverty Program

-

-



46. Jumlah buku laporan penanggulangan kemiskinan

-

-



-

-

Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya

-

-

48. Jumlah laporan monev & pelaporan bidang Pemerintahan dan Sosbud

-

-



49. Jumlah koordinasi dalam rangka Lomba Kabupaten/Kota Sehat

-

-

6 kegiatan

-

-

6 kegiatan

-

-

50. Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu

-

-

1 dokumen 3 kegiatan

-

-

1 dokumen 3 kegiatan

-

-

koordinasi

47. Jumlah data dan informasi keadaan/ kondisi pangan dan gizi di Kab. Malang 12.

Tahun 2015 5

Tahun 2018 8

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen -

20%

25%

-


-

-

1 dokumen 1 dokumen 15%

15%

20%

25%

-

-

1 dokumen 1 dokumen 15%

15%

Catatan Analisis 13

32

No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

Tahun 2015 5

19.

Persentase cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

-

-

20%

51. Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

-

52. Jumlah dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 53. Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu


Tahun 2018 8

100%

-

-

-

1 dokumen

-

-

-

1 dokumen

-

-

Persentase cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

-

-

54. Jumlah dokumen pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yang tersusun

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

15.

Persentase cakupan dampak perubahan iklim

pengendalian

55. Jumlah dokumen laporan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim 16.

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial Pengembangan Wilayah dan Permukiman

20%

20%

20%


20%


100%

-

-

-

1 dokumen

-

-

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

100%

-

-

100%

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

100%

-

-

100%

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

-

20%

20%

-

20%

20%

20%

20%

20%

Catatan Analisis 13

33




No.

Indikator


IKK

1

2

3

4

56. Jumlah dokumen perencanaan/study/ pra-study kelayakan pusat-pusat pertumbuhan

-

-

-

2 dokumen 1 dokumen

-

2 dokumen 1 dokumen

57. Jumlah dokumen perencanaan/study/ pra-study kelayakan perumahan dan permukiman

-

-

-

1 dokumen 1 dokumen

-

1 dokumen 1 dokumen

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan spasial & non spasial pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup & sumber daya air

-

-

58. Jumlah dokumen Perencanaan/Study/ Pra-study kelayakan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup & sumber daya air

-

-

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengembangan infrastruktur perhubungan dan telematika

-

-

59. Jumlah dokumen perencanaan /study/ prastudy kelayakan infrastruktur telematika

-

-

Persentase cakupan terpadunya perencanaan tata ruang wilayah

-

-

60. Jumlah dokumen Raperda RTRW yang tersusun

-

61. Jumlah laporan hasil koordinasi RTRW

-

17.

18.

19.

Tahun 2015 5

20%

-

-

20%

-

20%

20%

Tahun 2018 8

20%

20%

1 dokumen 1 dokumen

20%

20%

-

20%

1 dokumen 1 dokumen

100%

-

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

-

20%

20%

20%

1 dokumen 1 dokumen

20%

20%

1 dokumen 1 dokumen

100%

-

-

-

1 dokumen

-

-

-

1 dokumen

-

-

Catatan Analisis 13

34 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan disebutkan

Pembangunan bahwa

Badan

Daerah,

dalam

Perencanaan

ketentuan

Pasal

Pembangunan

4

Daerah

mempunyai tugas: a. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah: a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan

Memiliki

Pembangunan

Mental yang

Bekerja

Keras

Bermanfaat

guna

Nyata

Mencapai

untuk

Rakyat

Kemajuan Berbasis

Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi”, Sasaran ke 3 “Meningkatnya kualitas tatakelola

pemerintahan

Pembangunan

Daerah

yang

baik”,

Kabupaten

maka

Malang

Badan

yang

Perencanaan

memiliki

fungsi

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang sinergis, partisipatif dan akuntabel, yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musyawarah perencanaan

pembangunan,

mulai

dari

tingkat

desa/kelurahan,

kecamatan dan kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah untuk

35 penyelarasan

usulan

program/kegiatan

kecamatan

dengan

program/kegiatan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

maka

peran

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

mendukung

peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada isu strategis yaitu masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring

dan

evaluasi

perencanaan

pembangunan

dan

masih

terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2016

merupakan

masa

transisi

pemerintahan

di

Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

merupakan

acuan

penyusunan

Rencana

Kerja

Perangkat

Kabupaten Malang Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Malang

Nomor

15

Tahun

2016

tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

yang

didukung

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat

36 perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah

di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengalami perubahan sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, diantaranya: -

Pergeseran dari pelaksana urusan menjadi penunjang urusan;

-

penambahan jabatan eselon IV di setiap Bidang;

-

pengurangan urusan yang ditangani (Urusan Statistik);

-

perubahan nomenklatur Bidang dan Sub Bidang. Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil sebagai berikut: 1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya, dan beberapa program dan kegiatan lain. 2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang berkaitan dengan urusan statistik tidak lagi ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor

tidak

perlu

dialokasikan karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan

lantai

6

gedung

Sekretariat

Daerah,

yang

pemeliharaannya merupakan tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Oleh sebab itu program dan kegiatan dimaksud tidak relevan dialokasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2017. 3. Berkaitan

bidang

dan

sub

bidang

baru

yang

menangani

pengendalian dan evaluasi pembangunan, maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah (Review implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sehingga perlu untuk dialokasikan. Selain itu, dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: 640/3761/SJ tentang Penerapan Aplikasi E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2017. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

37 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2017 Bappeda Kab. Malang Hasil Analisis Kebutuhan

RKPD No

1 1

Pagu indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja 9 Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

2

3

4

5

6

7

8

Program Pelayanan Tingkat kelancaran Kab. Administrasi Administrasi Malang Perkantoran Perkantoran

100%

656.375.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Malang

1. Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Registrasi Surat Surat Menyurat Malang Masuk dan Surat keluar

1200 surat

12.650.000

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Malang

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar

8.625.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kab. Malang

Jumlah rekening 3 pembayaran Telepon, rekening Air dan Listrik selama telepon satu tahun

3. Penyediaan Administrasi Keuangan

Kab. Malang

Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun

12 kali

219.580.000

Kab. Malang

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

1 paket

68.500.600

Kab. Malang

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket

29.563.000

2. Penyediaan Jasa Jumlah rekening 3 Komunikasi, Kab. pembayaran Telepon, rekening Sumberdaya Air Malang Air dan Listrik selama telepon dan Listrik satu tahun 3. Penyediaan Jasa Jumlah orang yang Kab. Administrasi diberikan honor selama Malang Keuangan satu tahun Jumlah 4. Penyediaan Jasa Kab. sarana Kebersihan Kantor Malang kantor tahun

12 kali

145.000.000

Jasa

Target Capaian

Kebutuhan dana

Target Capaian

10

(Rp.) 11

100%

613.681.500

5.000 surat

10.232.000

8.400.000

penyediaan kebersihan selama satu

1 paket

37.950.000

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Jumlah pengadaan alat Malang tulis kantor

1 paket

30.000.000

5. Penyediaan tulis Kantor

6. Penyediaan Jumlah penyediaan Kab. Barang Cetakan barang cetak dan Malang dan Penggandaan penggandaan

1 paket

35.000.000

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Malang

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

1 paket

30.145.900

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

1 paket

2.300.000

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Kab. Malang

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

1 paket

1.660.000

5. Penyediaan tulis Kantor

Alat

Jumlah Kab. komponen Malang listrik

pengadaan instalasi

Alat

Catatan Penting

12 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

38 Hasil Analisis Kebutuhan

RKPD No Program/Kegiatan 1

Indikator kinerja

2 3 4 8. Penyediaan Bahan Jumlah eksemplar Bacaan & Kab. bahan bacaan yang Peraturan Malang dibeli Perundangan 9. Penyediaan Makanan Minuman

2

Lokasi

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian

5

6

7

8

9

10

8. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

Kab. Malang


20 eksem plar

5.000.000

9. Penyediaan Makanan Minuman

Kab. Malang

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

36 paket

18.400.000

Kab. Malang

Jumlah penugasan dinas ke luar daerah

108 kali

109.125.000

dan dalam

Kab. Malang


100 kali

113.075.000

Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

200.900.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Malang

Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

100%

1.181.380.000


65.500.000

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang


29 unit

181.000.000


20 eksem plar

600.000

59 pack

10.Rapat-rapat koordinasi dan Kab. Jumlah penugasan konsultasi ke luar Malang dinas ke luar daerah daerah

108 kali

10.Rapat-rapat koordinasi dan 201.250.000 konsultasi ke luar daerah

11.Rapat-rapat koordinasi dan Kab. Jumlah penugasan konsultasi dalam Malang dinas dalam daerah daerah

100 kali

114.000.000

Program Cakupan sarana Peningkatan Sarana Kab. prasarana yang dan Prasarana Malang berfungsi dengan baik Aparatur

100%

1. Pengadaan Jumlah Kab. Peralatan Gedung gedung Malang Kantor tersedia

1 paket

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Jumlah gedung kantor Malang yang dipelihara

3. Pengadaan Jumlah pembelian Kab. Kendaraan Dinas kendaraan dinas Malang Operasional operasional roda dua

Catatan Penting

Target Capaian

Jumlah Makanan dan Kab. Minuman yang Malang disediakan

peralatan kantor yang

Kebutuhan dana


1 unit

2 unit

69.000.000

35.000.000

40.000.000

11.Rapat-rapat koordinasi konsultasi daerah

-

2. Pengadaan Kendaraan Operasional

-

Dinas

Kab. Malang

-

Jumlah pembelian kendaraan dinas operasional roda empat

(Rp.) 11

-

-

1 unit

350.000.000

12 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

Hasil analisa kebutuhan Tahun 2017, anggaran dialokasikan ke kegiatan lain

Hasil analisa kebutuhan operasional


RKPD No

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian


2

3

4

5

6

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah pemeliharaan Kab. 6 roda 4, kendaraan dinas Malang 15 roda 2 operasional

5. Pemeliharaan Jumlah peralatan Rutin/ Berkala Kab. gedung kantor yang Peralatan Gedung Malang mendapat pemeliharaan Kantor 3

4

5

31 unit

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Kab. Malang

Jumlah pemeliharaan 6 roda 4, kendaraan dinas 15 roda 2 operasional

15.400.000

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Malang

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

31 unit


Kab. Malang

Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas

100%

12.000.000

Kab. Malang


57 set

12.000.000

100%

12.000.000

Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Kab. Dinas dan dan perlengkapan yang Malang Perlengkapannya dibeli

57 set

12.000.000

Pengadaan Khusus Tertentu

6.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kab. Malang


Pendidikan Pelatihan Formil

Kab. Malang

Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti

69.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Malang

Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

17.250.000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang


Program Peningkatan Cakupan pemenuhan Kab. Kapasitas kompetensi Malang Sumberdaya Aparatur sumberdaya aparatur

100%

Jumlah aparatur yang Pendidikan dan Kab. mengikuti pendidikan Pelatihan Formil Malang dan pelatihan

10 orang

Program Cakupan Laporan Peningkatan Kinerja dan Keuangan Pengembangan Kab. yang Disusun sesuai Sistem Capaian Malang Aturan yang berlaku, Kinerja dan tepat waktu dan Keuangan akuntabel 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


100%

1 dok

(Rp.) 11

45.000.000

Cakupan peningkatan Kab. disiplin aparatur Malang terkait penggunaan pakaian dinas


Kebutuhan dana

6.000.000

Pakaian Hari-Hari

dan

100%

3 kali

100%

1 dok

54.500.000

8.880.000

Catatan Penting

12 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

47.000.000


47.000.000


47.337.000


13.125.000



RKPD No

1

6

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian


2

3

4

5

6

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

4. Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan



Kab. Persentase hasil Malang program (Kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS

Penyusunan dan Kab. Jumlah dokumen pengumpulan data Malang Kebijakan Umum APBD informasi kebutuhan (KUA) dan PPAS penyusunan Perubahan TA. 2017 & dokumen Kebijakan Umum APBD perencanaan dan PPAS TA. 2018 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok

1 dok

2 dok

100%

4 dok

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

17.250.000

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kab. Malang


2 dok

17.250.000

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Malang

1. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

17.250.000

4. Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan

Kab. Malang

2. Jumlah laporan prognosis keuangan

Kab. Malang

Persentase keterpaduan perencanaan pendanaan pembangunan

Kebutuhan dana (Rp.) 11 13.160.000

Catatan Penting

12 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

13.160.000


2 dok

7.892.000


dan

100%

587.671.000

300.000.000 1. Penyusunan dan Kab. pengumpulan data Malang informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Perubahan TA. 2017 & Kebijakan Umum APBD dan PPAS TA. 2018 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

4 dok

257.671.000

2. Penyusunan dan Kab. Analisis Data Informasi Malang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

1 Dok

300.000.000


1 dok



330.000.000 Hasil analisa kebutuhan Tahun 2017


RKPD No

Target Capaian

2 3 4 Program kerjasama Kab. Cakupan Kerjasama pembangunan Malang yang terfasilitasi

5 100%

6 295.000.000

1.Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Lembaga

Kab. Jumlah koordinasi dan Malang kerjasama antar Antar lembaga yang difasilitasi

9 kali

130.000.000

-

2.Fasilitasi Kerjasama Usaha Lembaga

Kab. Jumlah kegiatan Dunia Malang fasilitasi dunia dan usaha/lembaga dalam pembangunan daerah

3 keg

165.000.000

Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga

Kab. Malang

Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara Tim Pokja dan corporate dalam penyaluran dana CSR

1 Dok

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

Persentase cakupan terpadunya pengembagan wilayah strategis dan cepat tumbuh

100%

649.340.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengaembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Malang

Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, serta monitoring dan evaluasi Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

1 dok

649.340.000

Program/Kegiatan 1 7

8

Catatan Penting

Kebutuhan dana


Lokasi

Indikator kinerja

dan

Program Kab. Cakupan perencanaan Perencanaan Malang pengembagan wilayah Pengembangan strategis dan cepat Wilayah Strategis tumbuh dan Cepat Tumbuh

100%

1.Monitoring, Kab. Jumlah kegiatan Evaluasi dan Malang koordinasi, Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis dan Cepat Wilayah Strategis Tumbuh dan Cepat Tumbuh

5 keg

575.000.000

275.000.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

7 Program Kerjasama Pembangunan

8 Kab. Malang

9 Persentase cakupan fasilitasi kerjasama pembangunan

-

-

Target Capaian 10 100%

-

(Rp.) 11 250.000.000

-

12 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Hasil analisa kebutuhan priotitas tahun 2017, akan dialokasikan Tahun 2018

250.000.000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017



9

10

Lokasi

Indikator kinerja

2 3 4 2.Penyusunan Kab. Jumlah dokumen Perencanaan Malang perencanaan Pengembangan Pengembangan Wilayah Wilayah Strategis Strategis dan Cepat dan Cepat Tumbuh Tumbuh yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Target Capaian


5 1 dok

6 300.000.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

7

8 -

9 -

-

Target Capaian 10 -

Catatan Penting

Kebutuhan dana (Rp.) 11 -

12 Hasil analisa kebutuhan Tahun 2017, Kegiatan ini dialokasikan dalam kegiatan baru

-

-

-

-

-

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

300.000.000

Hasil analisa kebutuhan Tahun 2017

-

-

-

-

-

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

300.000.000


100% 1.400.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Malang

Persentase cakupan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100% 1.719.887.500


1 dok

1. Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Malang

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Persentase program Malang RKPD yang sesuai dengan RPJMD

1.Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan RPJMD

Kab. Jumlah Dokumen dan Malang monitoring, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan RPJMD Kab. Malang 2016-2021 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

150.000.000

dan

475.392.000

Penyesuaian nomenklatur kegiatan dan pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017



Lokasi

Indikator kinerja

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja 9

Jumlah dokumen RKPD Tahun Rencana dan perubahannya disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok

349.156.000

Kab. Malang

Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan

1 dok

275.312.500


Kab. Malang


86 dok

125.000.000


Program Perencanaan Kab. Sosial Budaya Malang

Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan Sosial Budaya

100%

294.650.000


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud.

Jumlah laporan Monev dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

5 3 keg

6 375.000.000

7 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

8 Kab. Malang

3.Penyusunan Rancangan RKPD

Kab. Jumlah dokumen RKPD Malang Tahun Rencana dan perubahannya disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dok

350.000.000

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Kab. Malang

4.Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kab. Jumlah Dokumen Malang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2016 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

SKPD

86 SKPD

75.000.000

Program Kab. Cakupan Perencanaan Perencanaan Sosial Malang Pemerintahan dan Budaya Sosial Budaya

100%

275.000.000

Monitoring, Evaluasi Kab. Jumlah Dokumen Hasil dan Pelaporan Malang Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Sosbud. dan Sosbud yang disusun tepat waktu

1 dok

275.000.000

Catatan Penting

(Rp.) 11 495.027.000

3 4 Kab. Jumlah Kegiatan Malang Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

450.000.000

Target Capaian

Kebutuhan dana

10 3 keg

2 2.Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

5.Fasilitasi Kab. Jumlah Renja Penyusunan Malang yang terfasilitasi Rencana Kerja (Renja) SKPD 11

Target Capaian


Kab. Malang


12 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017

1 dok

294.650.000



RKPD No Program/Kegiatan 1 12

2

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

6 7 1.183.525.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8 Kab. Malang

9 Persentase keterpaduan Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Kab. Malang

Jumlah dokumen Disparitas Wilayah Kabupaten Malang yang disusun

Target Capaian

3 4 Kab. Cakupan Perencanaan Malang Pembangunan Ekonomi

5 100%

1.Penyusunan Kab. Jumlah dokumen Indikator Ekonomi Malang Disparitas Wilayah yang Daerah disusun

1 dok

2.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Jumlah dokumen hasil Malang evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

298.525.000

2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Malang

Jumlah buku laporan 2 Buku koordinasi 1 penanggulangan Aplikasi kemiskinan

data dan 3.Fasilitasi dan Kab. Jumlah Koordinasi Malang informasi Pengembangan keadaan/kondisi Sistem pangan dan gizi di Kewaspadaan Kabupaten Malang yang Pangan dan Gizi disusun

1 dok

150.000.000

-

-

-

Kab. Jumlah dokumen Malang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

285.000.000

3. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kab. Malang

Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4.Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

150.000.000

10 100%

1 dok

-

1 Dok

Catatan Penting

Kebutuhan dana (Rp.) 11 1.039.733.000


128.118.000


381.475.000


-

Penyesuaian dengan nomenklatur program dalam Permendagri 13 Tahun 2006

180.000.000




13

14

Lokasi

Indikator kinerja

2 3 4 Kab. Jumlah dokumen 5.Monitoring, Evaluasi dan Malang laporan monitoring, Pelaporan Bidang evaluasi bidang Ekonomi ekonomi yang disusun tepat waktu

Target Capaian


5 1 dok

6 300.000.000

Program/Kegiatan 7 4. Monitoring, Evaluasi Pelaporan Ekonomi

dan Bidang

Target Capaian

Catatan Penting

Kebutuhan dana

Lokasi

Indikator kinerja

8 Kab. Malang

9 Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Anty Poverty Program

10 1 Dok

1 dok

130.000.000


(Rp.) 11 220.140.000


-

-

-

-

-

5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kab. Malang


-

-

-

-

-

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kab. Malang

-

-

390.000.000


-

-

-

-

-

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kab. Malang

-

6x pertemuan

390.000.000


-

-

-

-

Dialokasikan melalui program baru

Program Kab. Cakupan Perencanaan Perencanaan Malang Prasarana Wilayah dan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam

100%

300.000.000

-



15

16

Lokasi

Indikator kinerja

2 3 4 Monitoring dan Kab. Jumlah kegiatan Evaluasi Pelaporan Malang koordinasi Monitoring Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Prasarana Wilayah Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Wilayah dan SDA Alam (SDA) disusun tepat waktu

Target Capaian 5 5 keg


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

6

7

8 -

9

-

Target Capaian

-

10 -

Catatan Penting

Kebutuhan dana (Rp.) 11 -

300.000.000

12 Dialokasikan melalui kegiatan baru

-

-

-

-

-

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kab. Malang

-

-

300.000.000

Program baru hasil analisa kebutuhan Tahun 2017

-

-

-

-

-

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kab. Malang

-

-

300.000.000

Kegiatan baru hasil analisa kebutuhan Tahun 2017

150.000.000

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Kab. Malang

Persentase cakupan keterpaduan koordinasi perencanaan spasial

100%

239.400.000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Kab. Malang

Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

1 dok

Program Kab. Cakupan Perencanaan Perencanaan Malang Pengembangan KotaPengembangan Kota Menengah dan Kota-Kota Besar Menengah dan Besar

100%

Koordinasi Kab. Jumlah dokumen Perencanaan Malang Perencanaan Penanganan PusatPenanganan PusatPusat Pertumbuhan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

150.000.000

Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Bappeda 2017 239.400.000



RKPD No Program/Kegiatan 1 2 17 Program Perencanaan Ruang

Lokasi

Indikator kinerja

3 4 Kab. Cakupan Pelaksanaan Tata Malang Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang

Target Capaian


5 100%

6 300.000.000

300.000.000

Sosialisasi Peraturan Kab. Jumlah kegiatan 33 PerundangMalang sosialisasi Perda RTRW Kecamaundangan tentang Kab. Malang) tan Rencana Tata Ruang (Sosialisasi Perda RTRW) 18

19

Target Capaian

Catatan Penting

Kebutuhan dana

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

7

9

-

8 -

-

10 -

-

-

-

-

-

Dialokasikan melalui kegiatan baru

(Rp.) 11 -

12 Dialokasikan melalui program baru

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Malang

-

-

379.500.000


-

-

-

-

-

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Kab. Malang

-

-

379.500.000


600.000.000

-

-

-

Dengan berlakunya Perda 9 Tahun 2016, urusan

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Cakupan data statistik Malang dan informasi pembangunan daerah yang akurat

100%

-

-


RKPD No

Target Capaian


2 3 4 1.Penyusunan dan Kab. Jumlah dokumen HasilPengumpulan Data Malang Hasil Pelaksanaan dan Statistik Pembangunan dan Daerah Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

5 2 dok

6 250.000.000

2.Pengolahan, Kab. Jumlah dokumen Updating dan Malang Kabupaten Malang Analisis Data dan Dalam Angka (KMDA) Statistik Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

3.Penyusunan dan Kab. Jumlah dokumen Pengumpulan Data Malang Produk Domestik PDRB Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dok

Program/Kegiatan 1

Lokasi

Indikator kinerja

JUMLAH

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

Catatan Penting

Kebutuhan dana (Rp.) 11

-

-

-

-

-

200.000.000

-

-

-

-

-

150.000.000

-

-

-

-

-

6,322,800,000

JUMLAH 7,758,080,000

12 statistik tidak lagi menjadi tugas dan fungsi Bappeda

49 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagai

unsur

penunjang

Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2017. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017 NO.

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

VOLUME

CATATAN

2

3

4

5

6

NIHIL

50 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun

2017,

pertumbuhan

dibutuhkan ekonomi

peran dan

serta

daerah

pengurangan

dalam

percepatan

pengangguran

dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum; 3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta 4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan. Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui: 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 3. Perluasan Lapangan Kerja; 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis; 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;

51 9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur; 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; 11. Pemeliharaan

Kualitas

dan

Fungsi

Lingkungan

Hidup,

serta

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang; 12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik; 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial; 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender; 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga; 16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia; 17. Peningkatan

Keamanan

dan

Ketertiban,

dan

Penanggulangan

Kriminalitas; Keterpaduan

perencanaan

wilayah

dilaksanakan

antara

teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait

dengan

pengentasan

kemiskinan,

pengembangan

industri

wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu: 1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM); 2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi; 3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif; 4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya; 5. Pengentasan

kemiskinan

melalui

kegiatan

pengembangan

keterampilan kepada penduduk miskin; 6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang; 7. Memaksimalkan

potensi

wisata

berbasis

lingkungan

hidup

(Ekowisata); 8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan lokal; 9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan); 10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat; 11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;

52 12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup; 13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup. Instruksi

Presiden

Pengarusutamaan

Nomor

Gender

9

Dalam

Tahun

2000

Pembangunan

tentang Nasional

mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan

Bupati/Walikota

Gender

pada

setiap

untuk tahapan

mengintegrasikan proses

Pengarusutamaan

pembangunan,

mulai

dari

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

Dalam

Pembangunan

di

Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

15

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan

berperspektif

gender

dituangkan

dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Visi

Pembangunan

Kabupaten

Malang

Tahun

2016-2021

sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

53 “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Bupati Malang untuk dilaksanakan dalam periode 5 tahun yang akan datang. Bappeda selaku

penunjang

fungsi

pemerintahan

di

bidang

perencanaan

mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut: 1. Misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dengan Tujuan “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat”, melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada sasaran sebagai berikut: a. Sasaran ke 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik”, Strategi ke 6 “Meningkatkan pelaksanaan kebijakan nasional tentang distribusi barang bersubsidi. b. Sasaran ke 3 “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”, pada Strategi: 1) Strategi ke 4 “Meningkatkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah. 2) Strategi ke 5 “Meningkatkan hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal 80%”. 3) Strategi ke 6 “Meningkatkan persentase program prioritas pembangunan”, 4) Strategi ke 7 “Meningkatkan kualitas program kegiatan kelitbangan dan optimalisasi fungsi Dewan Riset Daerah”. 5) Strategi

ke

16

“Meningkatkan

aspirasi

masyarakat

di

Musrenbang”. 6) Strategi ke 17 “Meningkatkan peran sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah. 7) Strategi ke 18 “Meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam program dan kegiatan perangkat daerah”. 8) Strategi ke 19

“Meningkatkan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik. 9) Strategi ke 20 “Meningkatkan hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA–PPAS”.

54 2. Misi 3 “Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkat Indeks Pembangunan Manusia”, Tujuan “Meningkatkan daya saing daerah”, Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan”, pada Strategi: : 1) Strategi

ke

31

“Meningkatkan

pemerataan

pendapatan

penduduk”. 2) Strategi ke 32 “Menurunkan indeks gini guna tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pajak”. 3) Strategi ke 33 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional bruto”. 4) Strategi ke 46 “Meningkatkan pengeluaran perkapita per tahun”. 5) Strategi ke 47 “Mengurangi disparitas pendapatan perkapita”. 6) Strategi ke 48 “Mengurangi jumlah penduduk miskin”. 7) Strategi ke 49 “Meningkatkan IPM”. 3. Misi 4 “Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif”, Tujuan “Meningkatkan perekonomian masyarakat” Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif, pada Strategi: 1) Strategi ke 3 “Meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan pendapatan penduduk yang merata”. 2) Strategi ke 4

“Meningkatkan

Pertumbuhan

Sub Sektor

Tanaman bahan Makanan terhadap PDRB”. 3) Strategi 5 : “Meningkatkan Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB”. 4) Strategi 6 : “Meningkatkan Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB”. 5) Strategi 7 : “Meningkatkan Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB” 6) Strategi 8 : “Meningkatkan Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB”

55 4. Misi 5 “Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan desa”, Tujuan “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa

yang

responsif,

transparan

dan

akuntabel”

Sasaran

1

“Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa dengan sistem good governance dan clean governance di tingkat desa, Strategi ke 2 : “Meningkatkan jumlah desa yang telah menyusun dokumen anggaran yang tepat waktu”. Dalam

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik,

diperlukan perencanaan yang berkualitas. Bappeda sebagai perangkat daerah

penunjang pemerintahan

pembangunan pembangunan

bertugas daerah

baik

mempunyai fungsi

menyusun jangka

dokumen

panjang

perencanaan perencanaan

(RPJPD),

menengah

(RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel, disamping itu Bappeda juga mengkoordinir seluruh PD dalam menyusun Renstra dan Renja PD. Dalam mewujudkan Misi Bupati Malang, ditetapkan 3 Strategi umum yaitu menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dan memperkuat daya saing daerah. Bappeda berperan mengintegrasikan strategi umum tersebut dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja PD serta memastikan program dan kegiatan PD dalam Renstra dan Renja PD mendukung pencapaian visi Bupati. 3.2.1 Tujuan Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu

Meningkatnya

Kualitas

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan yang Sinergis dan Partisipatif, dengan indikator sebagai berikut:

56 1. Persentase Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Persentase Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dengan kualitas yang baik; 3. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan; 4. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam

Kebijakan

Umum

Anggaran,

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 5. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan

Pembangunan

yang

Akurat

dan

Akuntabel,

denganindikator sebagai berikut: 1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana; 2. Persentase

peran

serta

sektor

non-Pemerintah

dalam

Pembangunan Daerah. Sasaran 3 Meningkatnya Efektifitas Program Prioritas Pembangunan,

dengan

indikator

Persentase

Hasil

Program

dengan nilai capaian minimal “80%”. 3.3 Program dan Kegiatan Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 16 program dan 41 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut: 3.3.1 Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Pengembangan Data/Informasi; 7. Program Kerjasama Pembangunan;

57 8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Program Perencanaan Sosial Budaya; 12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 14. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; 15. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 16. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3.3.2 Kegiatan 1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan; 2. Penyusunan

dan

Analisis

Data

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi; 3. Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga; 4. Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 5. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; 8. Penyusunan Rancangan RKPD; 9. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ); 10. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD; 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud; 12. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah; 13. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 14. Penyusunan Masyarakat;

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi

58 15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi; 16. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; 17. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi; 18. Perencanaan

dan

Penyusunan

Program

Pembangunan

Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 19. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan; 20. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana; 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; 23. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 24. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 25. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 26. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik; 28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan; 29. Penyediaan Makanan Minuman; 30. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 31. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; 32. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 33. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional; 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas: 35. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor; 36. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu; 37. Pendidikan dan Pelatihan Formil; 38. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 39. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 40. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 41. Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan. Kegiatan mendukung

Badan

Perencanaan

program

responsif

Pembangunan

gender

adalah

Daerah

yang

penyelenggaraan

Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Musyawarah

koordinasi pemerintah,

Rencana

perencanaan swasta,

antar

organisasi

Pembangunan pelaku wanita,

merupakan

pembangunan Pendidikan

baik

forum unsur

Kesejahteraan

59 Keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan adalah untuk merumuskan skala prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, komposisi peserta laki-laki dan perempuan yaitu 70% dan 30%, dimana setiap kecamatan mengirimkan 3 delegasi terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan. Selain

itu

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

juga

mengkoordinir kegiatan Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus tahun 2017. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

60 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Bappeda Kab. Malang Prakiraan Maju Rencana

Rencana tahun 2017 Kode

1

4.01

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan


2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

Tahun 2018 Ket.


Pagu Indikatif

9

10

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

4.01.4.01.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran

Kab. Malang

100%

614.491.500

PAD

100%

672.784.375

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Jasa Surat .01 Menyurat

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar

Kab. Malang

5.000 surat

10.232.000

PAD

5.000 surat

12.966.250

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Jasa .02 Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik

Jumlah pembayaran dan Listrik tahun

Kab. Malang

3 rekening telepon

8.400.000

PAD

3 rekening telpon

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Jasa .07 Administrasi Keuangan

Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun

Kab. Malang

14 orang

219.580.000

PAD

14 orang

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Jasa .08 Kebersihan Kantor

Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

Kab. Malang

1 paket

37.950.000

PAD

1 paket

38.898.750

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Alat tulis .10 Kantor

Jumlah pengadaan tulis kantor

alat

Kab. Malang

1 paket

30.373.000

PAD

1 paket

30.750.000

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Barang .11 Cetakan dan Penggandaan

Jumlah paket barang cetak dan penggandaan

Kab. Malang

1 paket

30.145.900

PAD

1 paket

35.875.000

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Komponen .12 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

Kab. Malang

1 paket

1.660.000

PAD

1 paket

2.375.500

rekening Telepon, Air selama satu

8.840.625

148.625.000

11

61

Prakiraan Maju Rencana




Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

3

4

5

6

7

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Bahan .15 Bacaan & Peraturan Perundangan


Kab. Malang

20 eks

4.01.4.01.1.01 Penyediaan Makanan .17 Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

Kab. Malang

4.01.4.01.1.01 Rapat-rapat koordinasi .18 dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah penugasan dinas ke luar daerah

4.01.4.01.1.01 Rapat-rapat koordinasi .19 dan konsultasi dalam daerah

1

2

Catatan Penting

8

Tahun 2018 Ket.


Pagu Indikatif

9

10

11

5.000.000

PAD

20 eks

615.000

57 paket

18.400.000

PAD

36 paket

70.725.000

Kab. Malang

108 kali

109.125.000

PAD

108 kali

206.281.250


Kab. Malang

36 kali

113.075.000

PAD

36 kali

116.850.000

4.01.4.01.1.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase cakupan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik

Kab. Malang

100%

594.380.000

PAD

100%

207.922.500

4.01.4.01.1.02 .05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

Kab. Malang

1 unit roda 4

350.000.000

PAD

-

4.01.4.01.1.02 Pengadaan Peralatan .09 Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung/ kantor yang tersedia

Kab. Malang


181.000.000

PAD


67.137.500

4.01.4.01.1.02 Pemeliharaan .24 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Kab. Malang

21 unit

54.500.000

PAD

21 unit

46.125.000

4.01.4.01.1.02 Pemeliharaan .28 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor

Kab. Malang

31 unit

8.880.000

PAD

31 unit

15.785.000

4.01.4.01.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase cakupan disiplin aparatur terkait

Kab. Malang

100%

12.000.000

PAD

100%

12.300.000

-

62





Catatan Penting

Tahun 2018 Ket.

Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

3

4

5

6

7

4.01.4.01.1.03 Pengadaan Pakaian .05 Khusus Hari-Hari Tertentu


Kab. Malang

57 setel

12.000.000

PAD

57 setel

12.300.000

4.01.4.01.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Kab. Malang

100%

47.000.000

PAD

100%

49.000.000

4.01.4.01.1.05 Pendidikan dan .01 pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kab. Malang

3 kali

47.000.000

PAD

3 kali

49.000.000

4.01.4.01.1.06

Persentase cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Kab. Malang

100%

47.337.000

PAD

100%

70.725.000

4.01.4.01.1.06 Penyusunan Laporan .01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Kab. Malang

1 dokumen (5 buku)

13.125.000

PAD

1 dokumen (5 buku)

17.681.250

4.01.4.01.1.06 Penyusunan Laporan .02 Keuangan Semesteran


Kab. 2 lap Malang (10 buku)

13.160.000

PAD

2 lap (10 buku)

17.681.250

4.01.4.01.1.06 Penyusunan Pelaporan .03 Prognosis Realisasi Anggaran


Kab. Malang

2 laporan

7.892.000

PAD

2 laporan

17.250.000

4.01.4.01.1.06 Penyusunan Pelaporan .04 Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

Kab. Malang

1 laporan

13.160.000

PAD

1 laporan

17.681.250

1

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

8


Pagu Indikatif

9

10

11

63





Catatan Penting

Tahun 2018 Ket.

Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

3

4

5

6

7

4.01.4.01.1.15 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah

Kab. Malang

100%

587.671.000

PAD

100%

4.01.4.01.1.15 Penyusunan dan .02 pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2018 dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan tahun 2017.

Kab. Malang

4 dok

257.671.000

PAD

4 dok

281.875.000

4.01.4.01.1.15 Penyusunan dan .04 analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah.

Kab. Malang

1 dokumen

330.000.000

PAD

1 dokumen

157.500.000

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengembangan infrastruktur perhubungan dan telematika

Kab. Malang

100%

300.000.000

PAD

100%

325.000.000

Jumlah dokumen perencanaan/study/pra study kelayakan infrastruktur dan telematika

Kab. Malang

1 dokumen

300.000.000

PAD

1 dokumen

325.000.000

1

2

2.09.4.01.1.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.09.4.01.1.15 Koordinasi dalam .03 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

8


Pagu Indikatif

9

10

439.375.000

11

64





Catatan Penting

Tahun 2018 Ket.

Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

3

4

5

6

7

4.01.4.01.1.16 Program Kerjasama Pembangunan

Persentase cakupan fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah

Kab. Malang

100%

250.000.000

PAD

100%

537.375.000

4.01.4.01.1.16 Fasilitasi kerjasama .03 dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara Tim Pokja dan Corporate dalam penyaluran dana CSR

Kab. Malang

1 dokumen

250.000.000

PAD

1 dokumen

302.375.000

4.01.4.01.1.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase cakupan terpadunya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kab. Malang

100%

649.340.000

PAD

100%

4.01.4.01.1.18 Monitoring, Evaluasi .04 dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana sarana dan utilitas dan serta monev bidang Sarana prasarana dan pengembangan wilayah

Kab. Malang

1 dokumen

649.340.000

PAD

1 dokumen

281.875.000

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air

Kab. Malang

100%

300.000.000

PAD

100%

325.000.000

1

2

2.05.4.01.1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

8


Pagu Indikatif

9

10

589.375.000

11

65



1


2


3

Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

Tahun 2018 Ket.


Pagu Indikatif

9

10

11

2.05.4.01.1.18 Perencanaan dan .02 Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen perencanaan/study/pra study kelayakanPengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Baru Kab. Malang

1 dokumen

300.000.000

PAD

1 dokumen

325.000.000

4.01.4.01.1.19 Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Persentase cakupan keterpaduan koordinasi perencanaan spasialPengembangan Wilayah

Kab. Malang

100%

239.400.000

PAD

-

-

4.01.4.01.1.19 Koordinasi Perencanaan .09 Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

Kab. Malang

1 dok

239.400.000

PAD

-

-

4.01.4.01.1.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Malang

100%

379.500.000

PAD

-

-

4.01.4.01.1.20 Peningkatan .01 Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Kab. Malang

1 dok

379.500.000

PAD

-

-

1.02.4.01.1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kab. Malang

100%

390.000.000

PAD

-

-

1.02.4.01.1.20 Pemberdayaan .04 Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kab. Malang

Baru

Baru 1 dok

390.000.000

PAD

-

-

66





Catatan Penting

Tahun 2018 Ket.

Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

3

4

5

6

7

Persentase cakupan Peerencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

100%

1.719.887.500

PAD

100%

4.01.4.01.1.21 Penyusunan Rancangan .08 RKPD

Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang

1 dokumen

349.156.000

PAD

1 dokumen

307.500.000

4.01.4.01.1.21 Penyelenggaraan .09 Musrenbang RKPD


Kab. Malang

3 kegiatan

495.027.000

PAD

3 kegiatan

384.375.000

4.01.4.01.1.21 Koordinasi Penyusunan .12 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun tiap tahun dan Laporan AMJ Bupati

Kab. Malang

1 dokumen

275.312.500

PAD

1 dokumen

410.000.000

Kab. Malang

1 dokumen

475.392.000

PAD

1 dokumen

100.000.000

131.250.000

1

2

4.01.4.01.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.4.01.1.21 Monitoring, Evaluasi .13 dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8


Pagu Indikatif

9

10

11

1.278.750.000

4.01.4.01.1.21 Koordinasi Penyusunan .14 Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD


Kab. Malang

86 dokumen

125.000.000

PAD

86 dokumen

4.01.4.01.1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian

Kab. Malang

100%

1.039.733.000

PAD

100%

4.01.4.01.1.22 Penyusunan Indikator .02 Ekonomi Daerah

Jumlah Dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dokumen

128.118.000

PAD

1 dokumen

128.125.000

4.01.4.01.1.22 Penyusunan .03 perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

Kab. Malang

1 dokumen

180.000.000

PAD

1 dokumen

292.125.000

1.335.250.000

Renstra tidak ada

67





Catatan Penting

Tahun 2018 Ket.

Lokasi


Pagu Indikatif

Sumber Dana

3

4

5

6

7

4.01.4.01.1.22 Koordinasi Perencanaan .04 Pembangunan Bidang Ekonomi


Kab. Malang

1 dokumen

130.000.000

PAD

1 dokumen

205.000.000


Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang perencanaan ekonomi dan anti poverty program

Kab. Malang

1 dokumen

220.140.000

PAD

1 dokumen

300.000.000

4.01.4.01.1.22 Koordinasi .09 Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah buku laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Kab. Malang

1 dokumen

381.475.000

PAD

1 dokumen

256.250.000

4.01.4.01.1.23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase cakupan keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial dan budaya

Kab. Malang

100%

294.650.000

PAD

100%

281.875.000


Jumlah dokumen hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu

Kab. Malang

1 dokumen

294.650.000

PAD

1 dokumen

281.875.000

1

JUMLAH

2

7,758,080,000


Pagu Indikatif

9

10

8

JUMLAH

5,763,843,058

11

68 BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan

Good

Governance,

yang

pada

gilirannya

akan

mampu

menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan. Pada tahun 2017 terdapat program/kegiatan sebanyak 16 (enam belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan

pelaksanaan

program/kegiatan

terjadi

perubahan

disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2017

ini

dibuat

untuk

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

TOMIE HERAWANTO

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Recommend Documents