.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
TAHUN 2014
DAFTAR ISI - Surat Penetapan Rencana Kerja Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang - Kata Pengantar - Daftar Isi - Lampiran Bab I s/d Bab V BAB I
BAB II
BAB III
Badan
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Rencana SKPD (Tabel 2.1 ) 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD (Tabel 2.2 ) 2.3 Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2014 ( Tabel 2.4 ) 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ( Tabel 2.5 ) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Halaman
1 1 2 3 4 5 5 12 16 16 19 20 20 20
BAB IV
Program dan Kegiatan Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan
22 24
BAB V
PENUTUP
26
KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Kerja (RENJA)
Rencana
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 serta Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2013, maka dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2014 dengan Tema “ Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing ”. Sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2012-2013,Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan telah menyusun
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014
untuk dapat ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa usulan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENJA-SKPD)
akan
digunakan
untuk
bahan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) dalam menyusun Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
yang berfungsi
sebagai
Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah
ada guna dan manfaatnya
dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malang. Sekian terima kasih.
Malang, 30 Oktober 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :
[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ; b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2014
telah
mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Mengingat
:
1. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4287); 2. Undang-undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Pemeriksaan
Nomor
Pengelolaan
dan
Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Pemerintahan
Nomor Daerah,
32
Tahun
2004
tentang
sebagaimana
telah
diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman
sebagaimana
telah
Pengelolaan diubah
Keuangan
kedua
dengan
Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
1 Tahun
Pembangunan Daerah; 2008 Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat
Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Keputusan
Bupati
180/656/KEP/421.013/2011
Malang
Nomor
Tentang
:
Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
Memperhatikan
: Keputusan
Bupati
Malang
180/1205/KEP/421.013/2013
Nomor
Tentang
:
Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 tanggal 10 Oktober 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan, KESATU
: Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2014; KEDUA
: Rencana Kabupaten
Kerja
(Renja)
Malang
Badan
Tahun
Kepegawaian
2014
adalah
Daerah dokumen
perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan; KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Tanggal :
Malang 29 Oktober 2013
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM. M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Malang; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Malang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, di Malang;
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 050/ /KEP/421.202/2013 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
1
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pengelolaan
sumberdaya
manusia
oleh
Pemerintah
Daerah
semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanannya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumberdaya manusia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya manusianya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
2011-2015
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
dan
akan
dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi
masyarakat.
Mengacu
pada
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat 5.Lam. Pentap RENJA REV
Daerah
sedemikian
rupa
sehingga
berkontribusi
pada
2 pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sebagai proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya
adalah
diwujudkannya
tata
kepemerintahan
yang
demokratis (democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya
Manusia.
profesionalisme
pada
Peningkatan Aparatur
Negara
Sumberdaya terus
Manusia
ditingkatkan
dan guna
mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara
profesional,
jujur,
adil
dan
merata
dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Lam. Pentap RENJA REV
3 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan
program
dan
kegiatan
Tahun
Anggaran
2014
dan
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara
dan
Rencana
Kerja
Anggaran
Satuan
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
5.Lam. Pentap RENJA REV
Kerja
4 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2012) 1.1 Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Kerja
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2012 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.3 Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
Dan
Fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.4 Review
terhadap
Rancangan
Awal
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
: TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.1 Tujuan
dan
Sasaran
Rencana
Perangkat Daerah 1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional BAB IV
: PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1 Program dan Kegiatan
BAB V
5.Lam. Pentap RENJA REV
: PENUTUP
Kerja
Satuan
Kerja
5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2012 2.1. Evaluasi pelaksanaan Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2011 - 2012 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut: Tabel.2.1 Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis 2012 s/d 2013
Kode
1
1.
20.
1.
20. 1300.
1.
20. 1300.
5.Lam. Pentap RENJA REV
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2015
2 Urusan Otonomi Daerah, Peme. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3
4
Badan Kepegawaian Daerah 31.
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
Proporsi pegawai baru
penerimaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Renja Tahun 2012
Realisasi Renja Tahun 2012
Tk. Realisasi (%)
Target Program/ kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2013
6
7
8
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2013 Realisasi Capaian Tk. Capaian Program/ realisasi kegiatan target Renstra (%) s/d Tahun 2013 10 11
6 1.
1
2
1.
20.1300. 31.02 Seleksi penerimaan CPNS 20.1300. 31.12 Pemberian
1.
20. 1300. 31.03
1.
20. 1300. 31.04
1.
1. 1.
1.
1.
1.
1.
bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN Penempatan PNS
3 Jumlah peserta yang lulus ujian CPNS
3000 org/PNS
4
5
org/PNS
700 org/PNS
6
7
org/PNS
8
Jumlah peserta yang lulus ujian
20 Capra IPDN
3 Capra IPDN
4 capra IPDN
3 capra IPDN
Tingkat kekosongan jabatan
4068 org/PNS 15495 org/PNS 23455 Data PNS
1817 org/PNS 3501 org/PNS
772 org/PNS 4371 org/PNS 5843 Data PNS
96,60
5318 Data PNS
800 org/PNS 4420 org/PNS 6644 Data PNS
SDM
1586 PNS
262 PNS
300 PNS
231 PNS
0,43
9
10
11
700 org/PNS
org/PNS
4 capra IPDN
10 capra IPDN
750 org/PNS 2515 org/PNS 3965 Data PNS
3616 org/PNS 10358 org/PNS 14974 Data PNS
79,06
77%
300 PNS
720 PNS
45,39
Kenaikan pangkat otomatis PNS 20. 1300. 31.05 Pembangunan/pe ngemb. sistem informasi kepeg. daerah 20. 1300. 31.11 Pemberian tugas belajar ikatan dinas 20. 1300. 31.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kecepatan pemrosesan SK kepangkatan Akurasi data kepegawaian
Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment
6148 PNS
-
5348 PNS
5348 PNS
100
-
5348 PNS
86,99
20. 1300. 31.06 Pemberian
Prosentase proses berkas administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
6000 PNS
1829 PNS
2200 PNS
2092 PNS
95,09
1124 PNS
5006 PNS
83,43
250 PNS
52 PNS
52 PNS
76 PNS
146
50 PNS
175 PNS
70
1350 PNS
188 PNS
300 PNS
183
61
150
477
35,33
penghargaan bagi PNs yang berprestasi 20. 1300. 31.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Program 20. 1300. 29. pendidikan kedinasan
20. 1300. 29.02 Pendidikan
5.Lam. Pentap RENJA REV
penjenjangan structural
Tingkat aparatur
kualitas
Peningk kemamp. & kompetensi dari jmlh PNS yg lulus ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah dan mengikuti sosialisasi Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
98,89
0,33
87,94
66,85 63,84
7 1
2
1.
20. 1300. 29.06 Peningkatan
1.
20. 1300. 31.15 Monitoring,
1.
20. 1300. 30.
1.
20. 1300. 30.03 Pendidikan dan
ketrampilan dan profesionalisme
evaluasi dan pelaporan
5.Lam. Pentap RENJA REV
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
3 Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yg hadir
4 1593 PNS
5 240 PNS
6 343 PNS
7 302 PNS
8 88,04
9 275 PNS
10 782 PNS
11 49,09
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat teknis dan fungsional Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
1200 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100
300 buku
500 buku
41,67
116 PNS
24 PNS
24 PNS
24 PNS
100
24 PNS
72 PNS
62,07
8 Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator kegiatan adalah: 1. Evaluasi indicator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru berupa kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
dan kegiatan pemberian
bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN, output kegiatannya adalah seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik melalui pelamar umum maupun pemberkasan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan calon praja IPDN yang lulus ujian. Target kinerja untuk seleksi CPNS adalah 700 orang dan penerimaan IPDN adalah 4 orang namun hanya terpenuhi 0,43% dan pada tahun 2013 terpenuhi 0,57. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja adalah pada tahun tersebut ada kebijakan Peraturan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011-2012, implikasinya tidak tercapai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah dari
Pelamar
Umum,
namun
sesuai
peruntukkannya
kegiatan
yang
dilakukan adalah melakukan pengolahan data kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di daerah sebagai tindak lanjut Permenpan Nomor 26 Tahun 2011 tentang jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang yang diusulkan sejumlah 4.740 orang, kebijakan/tindakan yang akan dilakukan merencanakan
dan
menganggarkan
kembali
untuk
melaksanakan
rekruitmen Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang lolos verifikasi K2 sehingga diharapkan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil daerah dapat terpenuhi. 2. Evaluasi kegiatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil output kegiatannya adalah Penataan personil, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural maupun fungsional. Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik direncanakan 750 orang terealisasi 627 orang (83,60%). Tercapainya target kinerja disebabkan adanya jabatan yang lowong baik struktural maupun fungsional sehingga berimplikasi pada terisinya jabatan pada masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pelayanan. Kebijakan penempatan pegawai direncanakan untuk menata pemindahan/ mutasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan Kepala Sekolah. 3. Evaluasi kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Pegawai Negeri Sipil output kegiatannya adalah proses berkas usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala direncanakan sejumlah 2515 Pegawai Negeri Sipil terealisasi 2486 Pegawai Negeri Sipil (98,85%). 5.Lam. Pentap RENJA REV
Tercapainya
9 target kinerja karena jumlah usulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi syarat memperoleh Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang berimplikasi semakin meningkatnya
kesejahteraan melalui pemberian penghargaan/reward oleh pemerintah daerah.
Kebijakan pemberian kenaikan pangkat dan gaji berkala diproses
untuk peningkatan kesejahteraan PNS; 4. Evaluasi
kegiatan
Pembangunan/pengembangan
Sistem
Infomasi
Kepegawaian Daerah output kegiatannya adalah akurasi data proses entry dan update data pegawai dalam jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dari data pegawai baru mutasi jabatan baru dan kepangkatan yang baru Pegawai Negeri Sipil. Ditargetkan 2515 terealisasi sejumlah 2486 (98,85%). Kebijakan akurasi data kepegawaian untuk kemudahan pejabat Pembina kepegawaian dalam pengambilan keputusan 5. Evaluasi sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dengan indikator kinerja tingkat kualitas SDM aparatur, bahwa target 300 PNS dan terealisasi 227 PNS (75,66%).
Tercapainya target kinerja karena
minat PNS untuk melanjtkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi melalui pendidikan formal. Kebijakan dan perencanaan anggaran pada rencana kerja akan digunakan untuk pemberian bantuan Pegawai Negeri Sipil yang dikirim melalui program pendidikan S-3, S-2, S-1 dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan proses izin belajar. 6. Evaluasi
prosentase
jumlah
PNS
yang
mengikuti
tes
psikologi
dan
assessment pada kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS ditargetkan pada 2012 adalah 5348 PNS dan terealisasi seluruhnya (100%). 7. Evaluasi prosentase jumlah PNS yang mengurus administrasi kepegawaian (pensiun,karis/karsu,satyalencana)
pada kegiatan pemberian penghargaan
bagi PNS yang berprestasi tahun 2013 ditargetkan 1124 realisasi 1085 PNS (96,53%) tahun 2014 target 700 PNS penurunan target karena tidak adanya penambahan PNS pada tahun 2011 dan 2012. Kebijakan ini dilakukan untuk kesejahteraan PNS . 8. Evaluasi prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai pada kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 target 50 Pegawai Negeri Sipil terealisasi 47 Pegawai Negeri Sipil (94%) tercapainya target karena komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PNS karena dengan semakin menurunnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akan semakin baik demi meningkatnya kepuasan pelayanan kinerja pemerintahan .
5.Lam. Pentap RENJA REV
10 9. Evaluasi kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan output kegiatannya adalah terlaksananya monitoring dan bimbingan teknis kepegawaian ke Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
dan
penyusunan
buku
informasi
kepegawaian pada proses penyusunan buku direncanakan sejumlah 300 buku terealisasi seluruhnya (100%). Tercapainya kinerja adalah tersedianya anggaran untuk penyusunan dan penerbitan buku informasi kepegawaian yang berimplikasi semakin
meningkatnya wawasan dan pengetahuan
perkembangan informasi kepegawaian oleh Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan. Realisasi Program/Kegiatan untuk Program Pendidikan Kedinasan indikator kinerja kegiatan adalah: 1. Evaluasi kegiatan pendidikan Penjenjangan Struktural output kegiatannya adalah prosentase peserta ujian penyesuaina ijazah/ujian dinas yang lulus ujian. Pada tahun 2013 target dari 150 peserta yang terealisasi 106 peserta (70,66%). Tercapainya kegiatan
adanya Pegawai Negeri Sipil lulus setelah
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
Implikasi yang timbul dari jumlah
peserta yang lulus ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah adalah dapat diusulkan untuk syarat kenaikan pangkat/golongan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan sebagai bahan menyusun formasi kompetensi jabatan. 2. Evaluasi kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme output kegiatannya adalah sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, rencana target 2013
sejumlah 275 peserta terealisasi 240 peserta (87,27%).
Tercapainya target karena jumlah peserta yang hadir . Implikasi
yang
diharapkan dalam kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil tentang perkembangan peraturan dibidang kepegawaian. Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur indikator kegiatan adalah: 1. Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah output kegiatannya adalah penyusunan Standart Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak konsultan dalam proses penyusunannya. Target kinerja kegiatan tercapai dari Tim Sekretariat ISO yang mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme, dengan tujuan memberikan implikasi yang positif pada pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur mutu pelayanan ISO 9001:2008. Kebijakan yang dilakukan yaitu merencanakan dan menganggarkan kembali untuk 5.Lam. Pentap RENJA REV
Mereview dokumen
11 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Audit Resertifikasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat 24 orang/Pegawai Negeri Sipil.
5.Lam. Pentap RENJA REV
12 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah tersusun dalam tabel berikut: Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang No
Indikator
1 1.
2 Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen cpns
5.Lam. Pentap RENJA REV
SPM/ Standar Nasional 3
-
IKK/IKU 4
Proporsi peneriman pegawai baru
Tahun 2012 5
700 org/PNS
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2013 2014 6 7
700 org/PNS
700 org/PNS
Tahun 2015 8
500 org/PNS
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2012 2013 9 10
3 org/PNS
4 org/PNS
Proyeksi Tahun Tahun 2014 2015 11 12
1108 org/PNS
500 org/PNS
Catatan Analisis 13
Pada TA. 2011-2012 kegiatan tidak terealisasi karena adanya kebijakan Peraturan Bersama 3 Menteri, namun TA 2013 direncanakan untuk rekruitmen Guru Tidak Tetap /Pegawai Tidak Tetap kategori II. dan hanya ada rekruitmen dari penerimaan IPDN
13 1 2
3
4
5
2 Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal disetiap organisasi perangkat daerah Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan pejabat Pembina kepegawaian Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di daerah
5.Lam. Pentap RENJA REV
3 -
4 Tingkat kekosongan jabatan
5 800 org/PNS
6 750 org/PNS
7 750 org/PNS
8 700 org/PNS
9 772 org/PNS
10 627 org/PNS
11 575 org/PNS
12 700 org/PNS
13 Realisasi s.d semester I Th. 2013 sejumlah 281 PNS
-
Kecepatan pemrosesan kepangkatan
4420 org/PNS
2515 org/PNS
2680 org/PNS
3467 org/PNS
4371 org/PNS
2486 org/PNS
2166 org/PNS
3467 org/PNS
-
Akurasi data 6644 kepegawaian data PNS
3965 data PNS
4130 data PNS
4667 data PNS
5843 data PNS
3813 data PNS
3851 data PNS
4667 data PNS
Jumlah Realisasi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bulan April 2013 dan Kenaikan Gaji Berkala sampai dengan Juni 2013 berjumlah 2056 Pegawai Negeri Sipil
-
Tingkat kualitas SDM aparatur
300 org/PNS
300 org/PNS
362 org/PNS
231 org/PNS
227 org/PNS
223 org/PNS
362 org/PNS
SK
300 org/PNS
14 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah BAdan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi
Badan
Kepegawaian
Daerah
adalah
memproses administrasi kepegawaian di daerah. Isu-isu Pelayanan kepegawaian tahun depan adalah adanya seleksi GTT/PTT tahun 2013 yang belum diumumkan
hingga
akhir tahun
anggaran
. Hasil seleksi
diasumsikan
diumumkan pada awal tahun 2014. Jumlah GTT/PTT K II yang ada sejumlah 2850 dan
yang mengikuti ujian sejumlah 2787 . Penguman hasil seleksi
pegawai baru GTT/PTT akan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah mengusulkan
NIP
dan
pengangkatan
CPNS
hasil
seleksi.
dengan Dalam
penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan
dan
hambatan
yang
harus
tetap
diperhatikan
untuk
mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung Visi Misi MADEP MANTEB. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1. Adanya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun mencapai 500 orang sehingga akan mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat; 2. Hasil seleksi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan pengusulan NIP
dan pengangkatan
CPNS oleh Pemerintah Daerah; 3. Belum tercukupinya pemberian
formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari
pelamar umum oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di daerah ; 4. Adanya kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Pusat pada dua tahun terakhir sehingga tidak ada penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil di daerah. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah pelayanan publik bidang kepegawaian yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah
terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean
governance) melalui penataan
pegawai yang professional dan proporsional.
Dukungan sarana dan prasarana
yang memadai di daerah terutama untuk
penataan tata naskah kepegawaian di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
diharapkan tidak mengurangi pelayanan
kepada masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja 5.Lam. Pentap RENJA REV
15 dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang ada di daerah dan terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar Pegawai Negeri Sipil didaerah mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat . Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah : 1. Proporsi penerimaan pegawai baru dengan formula jumlah rekruitmen CPNS pelamar umum GTT/PTT dan praja IPDN dibanding dengan jumlah PNS yang pensiun ; 2. Tingkat
kekosongan
jabatan
dengan
formula
jumlah
pejabat
yang
dilantik/mutasi dibanding dengan jumlah jabatan yang ada ; 3. Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dengan formula jumlah PNS yang memperoleh SK KP dan KGB tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat; 4. Akurasi data kepegawaian dengan formula update database kepegawaian didata kepegawaian dibanding dengan data di SK Kepegawaian ; 5. Tingkat kualitas SDM aparatur dengan formula jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan dinas dan PNS Ijin belajar dibagi dengan jumlah PNS.
5.Lam. Pentap RENJA REV
16 Review terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 RKPD No 1
1
Program/ Kegiatan 2
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
3
4
5
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Seleksi penerimaan CPNS
BKD
700 CPNS
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
BKD
4 capra IPDN
Penempatan PNS
BKD
Tingkat jabatan
Kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/ pengemb. sistem informasi kepegawaian
BKD
Kecepatan pemrosesan SK kepangkatan
2680 SK KP/KGB
BKD
Akurasi kepegawaian
4130 PNS
BKD
Tingkat kualitas SDM aparatur
Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas
5.Lam. Pentap RENJA REV
kekosongan
data
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
6
7
8
9
10
2.135.101.000
750 pejabat
data
300 PNS
Kebutuhan dana (Rp.) 11
2.135.101.000
1.593.393.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Proporsi penerimaan pegawai baru
1105 CPNS
44.328.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Proporsi penerimaan pegawai baru
3 capra IPDN
Penempatan PNS
BKD
575 pejabat
97.742.000
Kenaikan pangkat otomatis PNS
BKD
Tingkat kekosongan jabatan Kecepatan pemrosesan kepangkatan
162.855.000
Pembangunan/pe ngembangan sistem informasi kepegawaian
BKD
Akurasi data kepegawaian
3851 data PNS
162.855.000
BKD
Tingkat kualitas SDM aparatur
231 PNS
100.200.000
117.383.000
100.200.000
Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas
SK
2166 SK KP/KGB
1.593.393.000
44.328.000
117.383.000 97.742.000
Catatan Penting 12
Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai SE Menpan No. B/2432/M.PANRb/7/2013
17 1
2
2
3
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
BKD
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
BKD
Program pendidikan kedinasan Pendidikan penjenjangan structural
4 Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
5
-
50 PNS
6
-
19.200.000
7
8
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
BKD
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
BKD
85.041.000
BKD
Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
300 PNS
18.815.000
Pendidikan penjenjangan structural
BKD
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
BKD
Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir
300 org/PNS
48.226.000
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
BKD
Monitoring evaluasi pelaporan
BKD
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yang disusun dan disampaikan ke SKPD
300 buku
18.000.000
Monitoring evaluasi pelaporan
BKD
5.Lam. Pentap RENJA REV
dan
dan
9 Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yang disusun dan disampaikan ke SKPD
10
-
48 PNS
11
-
12
19.200.000
85.041.000 168 PNS
18.815.000
270 org/PNS
48.226.000
300 buku
18.000.000
Tercapainya jumlah PNS yang mengikuti sosialiasi kepegawaian
18 1
3
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
3
BKD
4
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan Jumlah
5.Lam. Pentap RENJA REV
5
24 PNS
6
81.135.000
81.135.000
2.301.127.000
7
Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
8
BKD
9
10
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
24 org/PNS
11
81.135.000
81.135.000
2.301.127.000
12
19 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2013 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2014 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014/Kegiatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2013 NO.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
---
---------
-----------
---------------
----------
Nihil
5.Lam. Pentap RENJA REV
20 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas
pembangunan
pada
pemerintah
daerah
bertujuan
semakin
meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat
terhadap
pelayanan
pemerintah
sehingga
pada
prioritas
pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk 1 : 30, untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah terhadap kebijakan nasional dilakukan melalui kegiatan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang saat ini masih menjadi kewenangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas
dan
profesional
yang
ada
di
daerah
diharapkan
mampu
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2014 adalah: 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dengan indikator sasaran
Proporsi penerimaan pegawai target 700 orang / CPNS
diwujudkan melalui kegiatan seleksi penerimaan CPNS dan Praja IPDN; 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Tingkat kekosongan jabatan target 750 diwujudkan melalui kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional Kepala Sekolah ; 3. Meningkatnya
kesejahteraan
pegawai
dengan
Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Kecepatan
5.Lam. Pentap RENJA REV
pemrosesen
SK
Kepangkatan
pemberian
penghargaan
dengan indikator sasaran target
2680
SK
Kenaikan
21 Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala PNS diwujudkan melalui proses dan pemberian SK KP/KGB ; 4. Tersedianya
database
kepegawaian
yang
valid
sebagai
pengambilan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator sasaran Akurasi data kepegawaian target 4130 data PNS diwujudkan melalui update data dari pegawai baru, mutasi jabatan dan pemberian SK KP/KGB melalui kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian ; 5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah dengan indikator Tingkat kualitas SDM Aparatur target 300 melalui kegiatan pemberian ijin belajar, bantuan tugas belajar ikatan dinas APBD, tugas belajar ikatan dinas non APBD, dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional setelah mengikuti diklat.
5.Lam. Pentap RENJA REV
22 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Program Badan Kepegawaian
Daerah pada belanja langsung terdiri dari: I.
Program Rutin: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja.
II. Program Urusan Wajib: 1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana Kegiatan Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tersusun sebagaimana berikut: Kegiatan Rutin: 1. Penyedian jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan alat tulis kantor; 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 10. Peningkatan peralatan gedung kantor; 5.Lam. Pentap RENJA REV
23 11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 14. Pendidikan dan pelatihan formal; 15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kerja Perangkat Daerah; 16. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 17. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Satuan
Kegiatan Urusan Wajib: 1. Penjenjangan Struktural; 2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme; 3. Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; 4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil; 5. Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil; 6. Penempatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil; 8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 9. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi; 10. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas; 12. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 13. Monitoring evaluasi dan pelaporan. Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak di daerah, pada Badan Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui program Pendidikan Kedinasan kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender. Dengan melihat kondisi pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah bahwa masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak. Dari penyebab faktor tersebut diatas perlu dilakukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sehingga terwujud pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian. Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2014 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:
5.Lam. Pentap RENJA REV
24 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1.
1 20. 1300.
31.
1.
20. 1300.
31.02
1.
20. 1300.
31.12
1.
20. 1300.
31.03.
1.
20. 1300.
31.04.
1.
20. 1300.
31.05.
1.
20. 1300.
31.11.
1.
20. 1300.
31.01.
1.
20. 1300.
31.09.
5.Lam. Pentap RENJA REV
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan CPNS Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN Penempatan PNS Kenaikan otomatis PNS
pangkat
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Sumber Dana
6 2.135.101.000
7
1.593.393.000
APBD
44.328.000
APBD
750 pejabat 2680 SK KP/KGB 4130 data PNS
117.383.000
APBD
97.742.000
APBD
162.855.000
APBD
100.200.000
APBD
300 PNS
57.500.000
-
800 PNS
246.335.000
APBD
50 PNS
4
Jumlah peserta yang lulus ujian CPNS Jumlah peserta yang lulus ujian
BKD
Tingkat kekosongan jabatan Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan Akurasi data kepegawaian
BKD
Tingkat kualitas SDM aparatur Prosentase jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment
BKD
300 PNS
-
-
BKD
50 PNS
Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
BKD
BKD BKD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Pagu Indikatif Capaian Kinerja 9 10 1.527.823.000
Pagu Indikatif
3
Proporsi penerimaan pegawai baru
Catatan Penting
700 org CPNS 4 capra IPDN
-
19.200.000
8
500 org CPNS 4 capra IPDN
731.056.000
700 pejabat 3467 SK KP/KGB 4667 data PNS
119.058.000
38.838.000
128.370.000 181.976.000
24.690.000
25 1.
20. 1300.
29.
Program Kedinasan
Pendidikan
1.
20. 1300.
29.02.
Pendidikan Struktural
Penjenjangan
1.
20. 1300.
29.06.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
1.
20. 1300.
31.15.
Monitoring, pelaporan
1.
20. 1300.
30.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
20. 1300.
30.03.
Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
evaluasi
Jumlah
5.Lam. Pentap RENJA REV
dan
Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ujazah dan mengikuti sosialisasi Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Prosentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yang disusun dan disampaikan ke SKPD Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
85.041.000
162.144.000
BKD
300 org/PNS
18.815.000
APBD
300 org/PNS
23.978.000
BKD
300 org/PNS
48.226.000
APBD
300 org/PNS
114.060.000
BKD
300 buku
18.000.000
APBD
300 buku
81.135.000
BKD
24 org/PNS
81.135.000
2.301.277.000
24.106.000
100.580.000
APBD
24 org/PNS
100.580.000
1.790.547.000
26 BAB V PENUTUP Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini juga merupakan
salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2014, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Ada catatan penting pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk kegiatan Tahun 2014 pada program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, output kegiatan, Maintenance Standar Manajemen Mutu ISO 2001:2008 yang masih perlu ditindaklanjuti, tetapi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Anggaran untuk kegiatan tersebut tidak disediakan, namun pada Rencana Kerja tetap diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan. Pagu Indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2014, dari hasil analisis kebutuhan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
perlu
dilakukan
penambahan
anggaran
untuk
mendukung tercapainya target setiap kegiatan. Usulan penambahan anggaran yang tampak yakni pada kegiatan rekruitmen calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil tahun lalu maka diasumsikan jumlah pelamar akan meningkat. Kemudian usulan penambahan anggaran belanja rutin pada rekening belanja modal, hal ini untuk meningkatkan sarana perlengkapan kantor dalam menunjang program dan kegiatan. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006
5.Lam. Pentap RENJA REV
CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA - SKPD ) TAHUN 2014 Badan Kepegawaian Daerah NO. URAIAN 1 Apakah sudah ada Tim Penyusun Renja SKPD 2 Apakah sistematika Renja SKPD Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : a). Pendahuluan b). Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu c). Tujuan dan Sasaran Renja SKPD d). Program dan Kegiatan e). Penutup
YA √
Apakah Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 20112015
√
4
Apakah Program sudah selaras dengan program RKPD Kab. Malang Tahun 2014 Apakah Kegiatan sudah menjabarkan program Renja SKPD tahun 2014 dalam rangka mencapai indikator keberhasilan program
√
SUDAH
KETERANGAN
- Sub bab disesuaikan dengan kebutuhan; - Program / kegiatan prioritas diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD - Penajaman Indikator serta kinerja program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD.
√
3
5
TIDAK
- Uraian outcome disesuaikan dengan program; - Target indikator berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 2011-2015 dengan mengacu RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014. SUDAH
√
- Uraian output disesuaikan dengan kegiatan; - Memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2014. Tim Verifikasi :
1. Mengetahui, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
2.
3. Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
4.
Ir. Bachrudin,MSi.MT.
Hariyati Andayani.SE.MM.
Dra. Suyeni ..........
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas
telah
dilaksanakan
verifikasi
Rencana
Kerja
(RENJA)
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun dua ribu empat belas yang dihadiri tim penyusun Rencana Kerja sebagaimana Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir. Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa : Kesatu,
Sistematika Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ;
Kedua,
Program / kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD;
Ketiga,
Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 20112015 yang selaras dengan program RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014;
Keempat, Indikator serta kinerja program dan kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; Kelima,
Telah memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2014 yang disertai indikator keluaran, target capaian kinerja kegiatan serta pagu indikatif. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. Mengetahui, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
Ir. BUDI ISWOYO. MM Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198811 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :
[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 800 /222/ 421.202 /2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014; b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2004
tentang
Sistem
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013; 16. Keputusan Bupati Nalang Nomor :180/656/KEP/421.013/2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Memperhatikan :
Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/1247/421.203/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014. MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERTAMA
: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran ;
KEDUA
: Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana Diktum PERTAMA adalah : 1. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu 2012 dan capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ; 2. Menganalisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah ; 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dampak terhadap pencapaian visi misi Madep Manteb serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 4. Mereview terhadap Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2014;
Awal
Rencana
Kerja
5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh hasil musrenbang tahun 2013;
6. Menyusun Rencana Kerja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014. KETIGA
: Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan.
KEEMPAT
: Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2014.
KELIMA
: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :
Malang 4 Juli 2013
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Dr. SUWANDI, MM. MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
Lampiran Nomor Tanggal
: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang : 800/222/421.202/2013 : 4 Juli 2013
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014 NO
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM 4
1 1.
2 Dr. SUWANDI, MM,.MSc
3 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
2.
Drs. SUTRISNO
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Ketua
3.
Drs. SURI WAHYUDI
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Sekretaris
4.
a. PRASETYANI ARUM Kepala Bidang Mutasi Jabatan ANGGOROWATI, SH pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang b. CHOIRUL HUDDA, SE
Anggota
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
NOERHADIYONO, Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
c. ADIONO, SPd. M.Si
d. Drs. MAP
Pelindung
e. HARI SOEPRAYOGI, SE
Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
f. TRI PRIATMOKO, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
BUDIANTO, Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
g. Drs. ZAINAL ABIDIN
h. AHMAD S.Sos. MM
O
NAMA
1 i. AGOES SH
JABATAN
2 3 SOEHANDHA, Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang k. AGUSTIEN PURWANINGRUM,SP.MSi Kepangkatan dan Penggajian Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang l. Dra. ANIK SURYANI Kepangkatan dan Penggajian struKtural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sub Bidang m. HARI WURYANTO,SH. Kepala Kesejahteraan Pegawai pada M.Si Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sub Bidang n. MOCH. FIRMANSYAH Kepala Pengembangan Pegawai pada AMIRULLAH, SP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang o. VERRA HASTUTY TP. SE Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
KEDUDUKAN DALAM TIM 4 Anggota
j. SITI ROCHANAH, S.Sos
p. KHUSNUL ARIFIN
Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 4 Juli 201301 Maret 2007 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
