RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG JUNI, 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

D I N A S

K E H U T A N A N

Jln. Raya Lintas Timur Km 3 AMD Depan Work Shop Pandeglang Telp. ( 0253 ) 201 334

PANDEGLANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 800/348-Hut/2013 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG T.A 2014 KEPALA DINAS KEHUTANAN Menimbang

: a. b.

c. Mengingat

: 1. 2. 3. 4.

5.

bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satua Kerja Perangkat Daerah Perlu Menyusun Rencana Kerja (Renja);

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah; bahwa berdasarka pertimbanagan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang Rencana Kerja Dinas Kehutanan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. 7. 8.

9.

10. 11.

12. 13.

14. 15. 16. Memperhatikan

: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 nomor 6) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 40;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

2. 3.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep-197-Hut/2013 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014); MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: :

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

KEDUA

:

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satuan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik dan penanaman modal penataan ruang daerah; Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : BAB I : Pendahuluan BAB II : Evalusi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 BAB III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan BAB IV : Penutup Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: PANDEGLANG : 07 JUNI 2013

Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. KURNIA SM, SE, Ak, M. Si NIP. 19710202 199003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berbagai Karunia dan Rahmat-Nya untuk kita semua sehingga

tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–SKPD)

Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 ini. Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.

Rencana Kerja ini merupakan suatu penjabaran perencanaan kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam satu tahun dan merupakan hasil penjaringan dan

pembahasan rencana program dan kegiatan sesuai berdasarkan aspirasi

program dan kegiatan per seksi pada bidang satuan kerja Dinas Kehutanan tanpa melupakan aspirasi masyarakat.

Renja SKPD Dinas Kehutanan ini diharapkan dapat mengakomodir

aspirasi kegiatan pembangunan Kehutanan yang akan dibiayai oleh APBD

Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2014 yang memuat pelaksanaan kegiatan rutinitas atau pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 kami ucapkan terima kasih.

Pandeglang, 28 Juni 2013 Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG Drs. H. KURNIA SM, SE, Ak, M. Si NIP. 19710202 199003 1 004 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG

DAFTAR ISI Halaman KATKA PENGANTAR ............................................................. DAFTARkkkkkkkata LAMPIRAN ............................................ I. PENDAHULUAN .............................................................

v

1

1.1. Latar Belakang ...........................................................

1

1.2. Landasan Hukum .......................................................

5

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................

7

1.4. Sistematika Penulisan .................................................

8

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ............. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 dan Capaian

10

Renstra SKPD ............................................................

10

2.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....................................

11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................................................

14

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

15

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..............

17

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..........................

17

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Pandeglang Periode Tahun 2011-2012 ..........................................

18

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...............................

19

3.4. Program dan Kegiatan ..................................................

21

IV. PENUTUP ......................................................................

23

LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG


DAFTAR TABEL Halaman KATA PENGANTAR ............................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................... Tabel 1. Nilai Capaian Kinerja Kegiatan ...................................

v

11

Tabel 2. Nilai Capaian Kinerja Program ...................................

11

Tabel 3. Realisasi Penerimaan PSDH yang masuk Kas Daerah ........

13

Kepala daerah ............................................................

18

Tabel 4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program


DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2. Rumusan Program/Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Rencana Maju Tahun 2015


RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

6

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Rencana Kerja Dinas Kehutanan merupakan penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) Dinas

Kehutanan Tahun 2011 - 2016. Rencana Kerja dituntut untuk menetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indicator kinerja

kegiatan. baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah melalui SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten

Pandeglang Tahun 2013 merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang yang disusun dengan berpedoman pada

Rencana strategis Dinas Kehutanan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan merupakan hasil penjaringan dan pembahasan rencana program

dan kegiatan sesuai atau berdasarkan aspirasi program dan kegiatan per

seksi/subag pada bidang satuan kerja Dinas Kehutanan tanpa melupakan aspirasi masyarakat kehutanan di Kabupaten Pandeglang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang ini

juga merupakan penjabaran kegiatan-kegiatan seksi/bidang pada Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada satu tahun mendatang.

Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas maka Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan perencanaan bidang kehutanan;

3)

Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;

2)

Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan; RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

1

4)

Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

5)

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kehutanan;

7)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

6)

bidang kehutanan;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan; fungsinya.

Adapun uraian Tugas SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang

mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

dimana Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang kehutanan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian;

perkantoran,

administrasi

Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Hutan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Bidang Pengembangan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis inventarisasi dan penatagunaan RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

2

hutan dan produksi hutan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 1)

Penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan sumber daya

2)

Perumusan kebijakan teknis inventarisasi, penatagunaan hutan dan

3) 4) 5) 6)

hutan;

produksi hutan;

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dalam inventarisasi dan penatagunaan hutan dan produksi hutan;

Penyelenggaraan inventarisasi, penatagunaan hutan dan produksi hutan;

Pengendalian, evaluasi pelaksanaan inventarisasi, penatagunaan hutan dan produksi hutan;


Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Kehutanan. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sumber Daya

Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan Konservasi sumber daya

hutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan perlindungan

2)

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam rehabilitasi hutan dan lahan

3) 4)

sumber daya hutan;

serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan;

Membangun partisifasi masyarakat serta pihak terkait dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;


3

5) 6) 7)

Penyelenggaraan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dan

dilindungi undang-undang termasuk dalam daftar appendix convention on internasional trade in endangered species of wild fauna dan flora (CITES);

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan;


Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Kehutanan. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan dan

pengembangan kelembagaan kelompok tani serta pengembangan sumber daya manusia kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan

2)

Perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan kelembagaan

3)

Pelaksanaan

SDM;

kelompok tani serta pengembangan sumber daya manusia kehutanan; pembinaan

dan

koordinasi

dalam

penyuluhan

dan

pengembangan kelembagaan kelompok tani serta pengembangan sumber daya manusia kehutanan;

4)

Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan kelompok

5)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan

6)

tani serta pengembangan sumber daya manusia kehutanan;

kelembagaan kelompok tani serta pengembangan sumber daya manusia kehutanan;


Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

Pembentukan, 4

rincian tugas dan tata kerja UPT Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Selain acuan-acuan di atas penetapan kegiatan pembangunan Kehutanan

yang akan dilaksanakan juga selayaknya mengacu pada prinsip-prinsip dasar

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena hamparan hutan merupakan

bagian dalam wilayah DAS. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu : 1). Pendekatan ekosistem dari hulu sampai hilir “One catchment, one plan, one integrated

management system” , 2). Pengelolaan DAS berupa : pemanfaatan pengembangan, konservasi dan pengendalian sumberdaya DAS,

3). Berlandaskan pada azas

keterpaduan, kelestarian, pemanfaatan, keadilan, kemandirian serta akuntabilitas dan 4). Melibatkan berbagai sektor atau pihak dan disiplin ilmu untuk menuju sasaran secara bersama.

Renja SKPD Dinas Kehutanan ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi

kegiatan pembangunan Kehutanan di Kabupaten Pandeglang yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2014. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan

Kabupaten Pandeglang tahun 2014 adalah : 1) 2) 3) 4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

5

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 5) 6) 7) 8) 9)

Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Presiden Replubik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

6

14) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

15) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

18) Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan dimaksudkan agar

tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kehutanan pada Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan

serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi guna mencapai integrasi, sinkronisasi, keharmonisan, efisien dan bersinergi dengan Rencana

Strategis

Dinas

Kehutanan

Tahun

2011-2016

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan ini

adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan

tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang

Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas kegiatan agar terarah dan terpadu, serta sesuai tugas dan fungsi maupun isu permasalahan yang perlu segera ditangani.


7

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran

2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD maupun penjelasan tentang undangundang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan SKPD, dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Pada bagian ini menjelaskan Uraian mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan

Renja

SKPD

tahun-tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau Bab III

realisasi APBD untuk SKPD Dinas Kehutanan.

: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Pada bagian ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas


8

pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD Dinas Kehutanan maupun rumusan program dan

kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan rancangan awal Bab III

RKPD.

: Penutup

Pada bagian ini menjelaskan ketersediaan anggaran,

Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut dari sebuah permasalahan.


9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 dan Capaian Renstra SKPD Penilaian pencapaian kinerja dilakukan melalui evaluasi kinerja kegiatan,

program dan kebijaksanaan maupun indikator sasaran Dinas Kehutanan yang telah dijalankan dalam tahun sebelumnya.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka

(rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh

instansi pemerintah merupakan evaluasi mandiri (self-evaluation) maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi bias akibat subyektivitas dan adanya parameter

yang intagible (tidak nyata) akibat instrument untuk menilainya sukar atau belum dapat digunakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja

dari pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk pencapaian

keberhasilan

dilakukan

analisis

pencapaian

kinerja

dengan

mengintrepetasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan misinya.

Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja, digunakan skala

pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi, antara lain dengan skala pengukuran ordinal. Pada Dinas Kehutanan, skala pengukuran yang dipakai yaitu sebagai berikut :

1. 85 % s/d 100 %

= Berhasil/Baik

3. 55 % - <70 %

= Kurang

2. 70 % - <85 % 4. < 55 %

= Sedang

= Sangat kurang

Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 melaksanakan 2

program pembangunan dengan 7 kegiatan dimana semua rencana kegiatan

tersebut dapat dilaksanakan, dengan pendanaan melalui APBD maupun APBN. Nilai capaian kinerja kegiatan berdasarkan tabel pengukuran kinerja disajikan RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

10

pada tabel 1 dan Nilai capaian kinerja program disajikan pada tabel 2 yang menunjukan pencapaian kinerja program dan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang selama tahun 2012. Tabel 1. Nilai Capaian Kinerja Kegiatan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kegiatan

Pengawasan pelaksanaan hutan

dan penertiban tata usaha hasil

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Koordinasi dan singkronisasi perencanaan kehutanan Peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk peningkatan daya dukung DAS melalui kegiatan (DAK Bidang Kehutanan) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Bantuan Langsung Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Berbasis Konservasi (BLM PPMPBK)

Indikator Kegiatan

Terlaksananya pembinaan tata usaha hasil hutan (operasi chek point hasil hutan)

Nilai Capaian Kriteria (%)

Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan (albaziah) Tersedianya perencanaan kehutanan yang akuntable Terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam RHL Terlaksananya kegiatan vegetatif, civil teknis, sarana dan prasarana pengamanan hutan dan penyuluhan

Jumlah bibit melalui Pembuatan KBR dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman hasil KBR tahun 2011 Pemberdayaan Kelompok pelaksana pembangunan kegiatan konservasi dan pengadaan ternak

Nilai Capaian Rata-rata

100

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

Nilai rata-rata yang dicapai Dinas Kehutanan dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan pada tahun 2012 adalah 100 % dengan kriteria capaian Baik.

Tabel 2. Nilai Capaian Kinerja Program No. 1. 2.

Program

Peningkatan dan pemanfaatan hutan rakyat Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Indikator

Meningkat dan termanfaatkannya hutan rakyat Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Nilai Capaian Rata-rata

Nilai Capaian (%)

Kriteria

100

Baik

100

100

Baik

Baik

Nilai rata-rata yang dicapai Dinas Kehutanan dalam melaksanakan

program pembangunan pada tahun 2012 adalah 100 % dengan kriteria capaian Baik.

2.2

Analisis Akuntabilitas Kinerja

1.

Kinerja Kegiatan

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan

Kabupaten

Pandeglang pada tahun 2012 semuanya mencapai keberhasilan yang baik


11

dengan nilai rata-rata kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah

100 % yang artinya pelaksanaan kegiatan pembangunan mencapai tingkat keberhasilan yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan yang dilakukan telah memperhatikan/sesuai dengan perencanaan yang telah dibuatkan sebelumnya, dan dengan kondisi

yang memungkinkan pelaksanaan dilakukan dengan baik serta sumberdaya

manusia/tenaga kerja yang cukup dan pendanaan/pembiayaan yang tidak mengalami perubahan sehingga pada pelaksanaannya semua kegiatan dapat dirampungkan dengan lancar dan baik.

Pada pelaksanaan untuk pencapaian realisasi kegiatan sesuai dengan yang

direncanakan tidak banyak mengalami permasalahan yang signifikan ataupun kendala, baik dari segi waktu, tenaga, dana ataupun hal lainnya.

Semua ini tak lepas dari komitmen semua pihak yang terkait dalam

pelaksanaan kegiatan ini. Pencapaian nilai capaian kinerja kegiatan yang baik pada Dinas Kehutanan menggambarkan adanya efesiensi kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari input kegiatan yang ada dan output yang merupakan

keluaran yang nyata dari kegiatan yang dilakukan, pada semua kegiatan

telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik dari perencanaannya hingga 2.

pada realisasi kegiatannya. Kinerja Program

Nilai rata-rata kinerja program yang diemban Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang pada Tahun Anggaran 2012 ini mencapai nilai 100 % yang artinya pelaksanaan kegiatan mencapai tingkat keberhasilan yang baik. Pencapaian nilai kinerja program yang baik semuanya tak lepas dari pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Kehutanan mencapai nilai capaian yang baik juga.

Melihat kondisi saat ini dimana paradigma Kehutanan diorientasikan pada pengelolaan sumber daya yang baik untuk menjadikan

daya dukung

ekosistem hutan menjadi lebih baik dan diharapkan dimasa-masa mendatang program-program pembangunan seperti Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Perberdayaan Masyarakat


12

tetap dipertahankan dan bahkan jika alokasi anggaran telah memadai juga

sangat diperlukan program kegiatan pembangunan seperti program Konservasi

Keanekaragaman

Hayati

dan

Perlindungan

Peningkatan dan pemanfaatan hutan rakyat serta

Hutan,

Penelitian dan

Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan menjadi program yang

lebih diprioritaskan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan pada masa mendatang, sehingga Visi dan misi Dinas 3.

Kehutanan dapat tercapai.

Kinerja Kegiatan Lain yang Diperbantukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Melakukan Penagihan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten Pandeglang yang

dalam pembagiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana dari hasil Realisasi PSDH tersebut 20% pusat dan 80% Daerah penghasil, Dari 80% tersebut dibagi

lagi untuk Provinsi sebesar 16%, Kabupaten penghasil 32% dan untuk

Kabupaten lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 32%. Dari hasil rekonsiliasi realisasi penyaluran dana bagi hasil PSDH tahun 2012

yang masuk ke Kas Daerah sampai dengan bulan Juni 2012 untuk Kabupaten Pandeglang adalah Rp. 527.968.153,- (Lima Ratus Dua puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima

Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian realisasi penerimaaan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan PSDH yang masuk Kas Daerah No. 1. 2. 3.

2.3

Tanggal Penerimaan Kas Daerah 23 Pebruari 2012 (*) 21 Maret 2012 11 Juni 2012 TOTAL

Jumlah (Rp.)

Keterangan

134.329.209,00 Dana Cadangan SDA 196.819.472,00 Kehutanan PSDH tahun 2011 196.819.472,00 527.968.153,00

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD


13

Pembangunan Kehutanan dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah

dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelaksanaan

pembangunan Bidang Kehutanan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta

dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang

menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta pada bidang usaha kehutanan berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi.

Permasalahan dasar yang muncul pada Dinas Kehutanan Kabupaten

Pandeglang dalam proses pembangunan Kehutanan selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus maka konsekuensinya akan

terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa hutan yang sejahtera akan berdiri pada

pondasi yang rapuh, beberapa permasalahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang dapat diidentifikasikan diantaranya :

1) Sarana dan Prasarana serta kelengkapan pendukung kerja belum optimal.

(khususnya Kendaraan Operasional Roda 4, Meja, kursi dan tempat penyimpanan arsip).

2) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan Akarsari bagi pelestarian lingkungan dan pemanfaatnnya bagi kesejahteraan masyarakat.

3) Lahan kritis yang ada masih sangat luas dan perlu dilakukan penanganan

4) Kebutuhan/konsumsi kayu sangat tinggi sehingga dikhawatirkan produksi

kayu di Kabupaten Pandeglang akan semakin menurun jika tidak ada pengendalian, pembinaan masyarakat produsen kayu.

5) Pengamanan dan perlindungan secara terpadu belum optimal.

6) Apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan konservasi dan rehabilitasi masih dirasakan kurang.


14

7) Ketersediaan bibit unggul masih terbatas dan masih harus diperoleh dari daerah lain.

8) Ketersediaan bibit dan benih unggul masih terbatas dan masih harus diperoleh dari daerah lain.

Dengan demikian, mengacu pada rumusan sebagaimana telah dirumuskan

di atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan kehutanan untuk tahun mendatang isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 direncanakan anatara lain : 1)

Kelestarian fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sebagai upaya

2)

Rendahnya daya saing produk Kehutanan.

3) 4) 5)

penurunan pemanasan global.

Peranan kehutanan dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani desa hutan serta peningkatan peluang kerja dan usaha.

Dukungan penyediaan bahan baku yang berasal dari kehutanan

Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air dan ekosistem.

6)

Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan sesuai tuntutan

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

pembangunan.

Hasil Musrenbang SKPD dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan hasil

Musrenbang SKPD, dimana hasil Musrenbang SKPD sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat : 1) 2) 3)

Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh SKPD

bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Daftar kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya

Daftar nama anggota delegasi yang akan mengikuti Musrenbang SKPD


15

Hasil Musrenbang di jadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Kabupaten 2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan merupakan hasil penjaringan atau usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan

ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD Dinas

Kehutanan yang telah melalui pembahasan rencana program dan kegiatan per seksi/subag pada bidang satuan kerja Dinas Kehutanan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang ini

juga merupakan penjabaran kegiatan-kegiatan seksi/bidang pada Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada satu tahun mendatang.


16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah Kebijakan Kementrian Kehutanan yang tertuang dalam Rencana

Strategis

Kementerian

Kehutanan

tahun

2010-2014

disusun

berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kehutanan ke depan. Dalam Renstra ini disusun formulasi visi dan

misi Kementerian Kehutanan dalam lima tahun kedepan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas

dan

fungsi

Kementerian

Kehutanan

difokuskan

pada

prioritas

pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Selain itu, tugas Kementerian Kehutanan terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan

prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, khususnya dalam

substansi inti Sumberdaya Manusia yang menyangkut dengan penataan dan pembinaan pegawai Negeri Sipil (PNS) dan harmonisasi regulasi.

Tugas

Kementerian Kehutanan juga terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan

prioritas pembangunan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur, khususnya berhubungan dengan substansi inti pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.

Dari perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang Sumberdaya

Alam dan Lingkungan Hidup, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

17

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas

ditetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan

Tahun 2010-2014, yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”. Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Kementerian Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan pada: 1) Pemantapan kawasan hutan.

2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. 4) Konservasi keanekaragaman hayati.

5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan. 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan rencana kerja Dinas Kehutanan merupakan sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang pada tahun

2014 untuk mencapai Visi : “Terwujudnya Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan

Masyarakat Yang Berbasis Pembangunan Perdesaan’’ dan mewujudkan misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

1) Merehabilitasi lahan-lahan kritis dan tidak produktif di luar kawasan hutan (hutan rakyat) dalam rangka pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air.

2) Mengembangkan usaha hutan rakyat dalam rangka menopang kebutuhan masyarakat terhadap hasil usaha kehutanan.

3) Menyelenggarakan perijinan tata usaha hasil hutan sebagai bentuk

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat akan hasil hutan dalam rangka tertib peredaran hasil hutan.

4) Memantapkan dan menguatkan kelembagaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Sehingga Rencana Kerja Dinas Kehutanan merupakan rumusan isu-isu

penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas dengan memperhatikan kondisi potensi, RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

18

kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapai serta kemampuan organisasi dan ketersedian sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian

tujuan. Maka tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai.

2) Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan dan adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hasil hutan oleh masyarakat.

3) Terwujudnya Sumberdaya aparatur yang berkualitas dan kapabel dalam pelaksanaan kewenangan di Bidang Kehutanan.

4) Berkembangnya pola pemanfaatan hutan secara optimal yang berbasis perdesaan dan berorientasi ekonomi sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.

Adapun sasaran kegiatan yang sudah merupakan penjabaran dari tujuan

secara terukur akan dicapai secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan

alokasi, distribusi, dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata. Berdasarkan pengertian ini maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1) Berkurangnya luas lahan kritis diluar kawasan hutan/lahan tidur dan

terpeliharanya kelestarian dan fungsi sumber mata air serta menurunnya laju sedimentasi pada badan-badan sungai

2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang tata usaha hasil hutan, sehingga terbinanya usaha industri primer hasil hutan rakyat dan

terjaminnya pengelolaan dan penguasaan bahan baku kayu dalam menunjang usaha perkayuan.

3) Bertambahnya luas dan produktifitas hutan rakyat serta adanya kontribusi produksi hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat desa hutan.

4) Terwujudnya tertib administrasi kantor, tersedianya sarana prasarana Dinas Kehutanan yang memadai dan ditunjang SDM yang berkualitas dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi

3.3. Program dan Kegiatan


19

Program dan Kegiatan yang digulirkan oleh Dinas Kehutanan pada tahun

2014 mengacu Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016. Dalam mencapai Visi dan Misi Dinas kehutanan melaksanakan 4 Program dan 16 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat, meliputi kegiatan :

1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk peningkatan daya dukung DAS (DAK) 2) Penunjang DAK

3) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 4) Penguatan lembaga kehutanan

5) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

6) Pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi

7) Koordinsi peningkatan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat

2. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan,

meliputi kegiatan :

1) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan

2) Konservasi keanekaragaman hayati

3) Peningkatan pemeliharaan sumber mata air

4) Peningkatan ketersediaan benih/bibit tanaman hutan/MPTS

3. Program Peningkatan dan pemanfaatan hutan rakyat, meliputi kegiatan :

1) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan

2) Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

3) Demplot Hutan Tanaman

4. Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan ,

meliputi kegiatan :

1) Kajian pembangunan bidang kehutanan

2) Pengembangan data/informasidan statistik kehutanan RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

20

BAB. IV PENUTUP Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

issue dan tuntutan yang paling mengemuka dan menonjol dalam penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik merupakan indikasi peningkatan pengetahuan, kepedulian

masyarakat

dan

pengaruh

globalisasi.

Pola-pola

lama

penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah.

Oleh karena itu, tuntutan masyarakat

merupakan tuntutan yang wajar yang harus direspon oleh pemerintah pusat dan

daerah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dan bermoral menuju pemerintahan yang baik. Salah satu parameter dan langkah awal untuk

menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah adanya perencanaan pembangunan yang baik pada pemerintahan.

Pembangunan Kehutanan dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah

dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan Bidang Kehutanan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta

dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang

menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi

unsur-unsur lain, dunia usaha swasta pada bidang usaha kehutanan berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi.

Perencanaan Pemerintah Daerah telah mengacu pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan harus dilaksanakan pada setiap satuan kerjanya.

Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang dengan tuntutan tersebut

mencoba untuk melaksanakan perencanaan dengan aspirasi dari masyarakat atau pelaku kehutanan

pada umumnya dan menjadi satu harapan bagi Dinas

Kehutanan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan.


21

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan ini diharapkan dapat

menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang guna terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang optimal untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


22

Lampiran 1. Kabupaten SKPD

No. 1 1)

2)

3)

4)

5)

: Pandeglang : Dinas Kehutanan

Sasaran Strategis Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Masukan : komunikasi, sumber Keluaran : daya air & listrik Hasil : Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan

Penyediaan instalasi penerangan kantor

Penyediaan dan minuman

komponen listrik/ bangunan

Makanan

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

TABEL PENGUKURAN KINERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 Indikator

Tersedianya Dana Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan Hasil : Terpenuhinya jasa adminsitrasi keuangan Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Hasil : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Hasil : Tercapainya Makanan dan minuman Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya dana rapat koordinasi


Kinerja Satuan

Target

12 Bulan 100 %

Rp. 24.000.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 %

Rp. 4.800.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100 %

Rp. 2.800.000,12 Bulan 12 Bulan

Rp. 11.400.000,12 Bulan

100 % 100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 %

Rp. 11.400.000,12 Bulan

23

Realisasi

Capaian (%)

Rp. 23.655.061,12 Bulan

98,56 100

12 Bulan

100

Rp. 4.800.000,12 Bulan

99,52 100 100

12 Bulan

100

Rp. 2.800.000,12 Bulan

100 100 100

12 Bulan

100

Rp. 11.400.000,12 Bulan

100 100 100

12 Bulan

100

Rp. 11.400.000,12 Bulan

100 100 100

dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya dana rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya dana keamanan kantor Hasil : Terpenuhinya dana keamanan kantor Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya dana administrasi kantor Hasil : Terpenuhinya dana administrasi kantor Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya Dana Optimalisasi Satker SKPD Hasil : Terpenuhinya dana optimalisasi satker SKPD Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terbayarnya Honorarium Tenaga kerja Kontrak Hasil : Peningkatan Tenaga Kerja Kontrak Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Hasil

6)

7)

8)

9)

2 1)

2)

Penyediaan Keamanan Kantor

Layanan Kantor

Jasa

administrasi

Optimalisasi Satuan Kerja Atas Penerimaan SKPD

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

:

Peningkatan sarana & prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Masukan : gedung Kantor Keluaran :

Pengadaan

Tersedianya Dana Tersedianya dana pengadaan meubellair Hasil : Terpenuhinya jumlah sarana prasarana aparatur Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Peralatan Masukan : Tersedianya Dana


100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 %

Rp. 27.000.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 %8

Rp. 10.800.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 %

Rp.19.000.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 %

Rp. 27.9510.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100

Rp. 27.000.000,12 Bulan

100 100 100

12 Bulan

100

Rp. 10.800.000,12 Bulan

100 100 100

12 Bulan

100

Rp.19.000.000,12 Bulan

100 100 100

12 Bulan

100

Rp. 27.9510.000,12 Bulan

100 100 100

12 Bulan

100 100

12 Bulan 100 %

Rp. 6.000.000,12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan

24

Rp. 6.000.000,-

Rp. 5.950.000,12 Bulan

99,17 100

12 Bulan

100

Rp. 5.350.000,-

99,72 89,17

Gedung Kantor

3)

4)

5)

3

1)

2)

Tersedianya Peralatan gedung kantor Hasil : Terpenuhinya Peralatan gedung kantor Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Masukan : Tersedianya Dana berkala gedung kantor Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Hasil : pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Masukan : Tersedianya dana berkala Kendaraan Dinas Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kantor

Keluaran :

Masukan : Peralatan Keluaran :

Tersedianya Dana Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Hasil : Terpenuhinya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah Nilai Capaian Kegiatan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Masukan : LaporaKeuangan Akhir Keluaran : Tahun Hasil : Penyusunan Laporan Masukan : dan Rekonsiliasi Keluaran : Keuangan Hasil :

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan 100 %

Rp.110.002.000,12 Bulan

Rp. 107.678000,12 Bulan

96,39 97,89 100

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan 100 %

Rp. 6.950.000,4 Unit Roda 4

Rp. 6.950.000,4 Unit Roda 4

99,30 100 100

4 Unit Roda 4

100

100 %

4 Unit Roda 4

100 12 Bulan

100 %

Rp. 6.000.000,12 Bulan 12 Bulan

100 100

12 Bulan

100 100

Tersedianya Dana 12 Bulan Rp. 5.000.000,Tersedianya dana penyusunan 100 % 4 Dok laporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya penyusunan laporan 100 % 4 Dok keuangan akhir ahun Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Tersedianya Dana 12 Bulan Rp. 5.000.000,Tersedianya dana penyusunan 100 % 4 Dok laporan dan rekonsiliasi keuangan Terpenuhinya dana penyusunan 100 % 5 Dok


Rp. 6.000.000,12 Bulan

25

Rp. 5.000.000,4 Dok

100 100

4 Dok

100

Rp. 5.000.000,4 Dok

100 100 100

5 Dok

100

3)

4

1)

Pengelolaan Aset SKPD

laporan dan rekonsiliasi keuangan Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya pengelolaan Aset SKPD Hasil : Terkelolanya Aset SKPD Jumlah Nilai Capaian Kegiatan

Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Masukan : Perencanaan SKPD Keluaran :

Hasil

2)

5 1)

2)

3)

Tersedianya Dana Tersedianya dana laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

:

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Masukan : Tersedianya Dana Pelaporan dan Evaluasi Keluaran : Tersedianya dana laporan keuangan akhir tahun Hasil : Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK bidang Kehutanan Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya dana DAK Bidang Kehutanan Hasil : Terpenuhinya dana DAK bidang Kehutanan Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Penunjang DAK Masukan : Tersedianya Dana Kehutanan Keluaran : Tersedianya dana Penunjang DAK Hasil : Terpenuhinya dan Penunjang DAK Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Optimalisasi DAK 2010 Masukan : Tersedianya Dana RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

12 Bulan 100 %

Rp. 5.000.000,5 Dok

100 %

5 Dok

12 Bulan 100 %

Rp. 10.000.000,6 Dok

100 %

6 Dok

12 Bulan 100 %

Rp. 10.000.000,4 Dok

100 %

4 Dok

Rp. 5.000.000,5 Dok

100 100 100

5 Dok

100 100

Rp. 10.000.000,6 Dok

100 100

6 Dok

100

Rp. 10.000.000,4 Dok

100 100 100

4 Dok

100 100

12 Bulan 100 %

Rp. 1.225.070.000, 12 Bulan

100 %

12 Bulan

12 Bulan 100 % 100 %

Rp. 89.096.000,12 Bulan 12 Bulan

Rp. 89.096.000,12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

Rp. 4.107.300,-

Rp. 4.107.300,-

26

Rp. 1.220.078500,12 Bulan 12 Bulan

99,59 100 100 99,86 100 100 100 100 100

Keluaran :

4)

6 1)

2)

7 1)

2)

Terpeliharanya sarana dan prasarana DAK Tahun 2010 Hasil : Terciptanya Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana DAK 2010 Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Masukan : Tersedianya Dana Rakyat (KBR) Keluaran : Terlaksanaan Penanaman Hasil KBR 2010 dan Terbangunnya KBR Tahun 2011 Hasil : Berkurangnya tanah kosong/kurang produktif. Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Peningkatan SDM Pelatihan Petani Peserta Masukan : Tersedianya Dana RHL Keluaran : Tersedianya dana pelatihan petani peserta RHL Hasil : Terselenggaranya pelatihan petani peserta RHL Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Peningkatan Masukan : Keterampilan SDM Keluaran : Tersedianya dana Peningkatan (Pelatihan Penerbit Keterampilan SDM (Pelatihan SKAU) Penerbit SKAU) Hasil : Terselenggaranya peningkatan keterampilan SDM (Pelatihan Penerbit SKAU ) Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Perencanaan Pengembangan Hutan Pelatihan Penangkar Masukan : Tersedianya Dana Benih/Bibit Kehutanan Keluaran : Tersedianya dana pelatihan penangkar benih/bibit kehutanan Hasil : Terselenggaranya Pelatihan penangkar benih/bibit Kehutanan Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Penyusunan Data Masukan : Tersedianya Dana Potensi Kehutanan Keluaran : Tersedianya dana penyusun data potensi kehutanan RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100

Rp. 2.448.577.000,-

100 91,08 100

12 Bulan 100 % 100 %

Rp. 2.688.327.500,-

1.250.000 Batang 33 Koptan

1.250.000 Batang 33 Koptan

3.125 Ha

3.125 Ha

100 97,03

12 Bulan 100 %

Rp. 50.000.000,50 Orang

100 %

50 Orang

12 Bulan 100 % 100 %

Rp. 50.000.000,50 Orang

100 100

50 Orang

100

Rp. 50.000.000,50 Orang

Rp. 50.000.000,50 Orang

100 100 100

50 Orang

50 Orang

100 100

12 Bulan 100 % 100 % 12 Bulan 100 %

27

Rp. 45.000.000,55 Orang

Rp. 45.000.000,55 Orang

100 100

55 Orang

55 Orang

100

Rp 45.000.000,3 Kecamatan

Rp. 45.000.000,3 Kecamatan

100 100 100

Hasil

3)

:

Terpenuhinya Penyusunan Data Potensi Kehutanan Jumlah Nilai Capaian Kegiatan Pembuatan Rancangan Masukan : Tersedianya Dana Pengelolaan RPRHL (RTK Keluaran : Tersedianya buku RPRHL dan Peta dan RTN) RPRHL Hasil : Tersedianya Data Rancangan Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan lahan Jumlah Nilai Capaian Kegiatan

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011

Rp. 4.516.531.000,-

Jumlah Realisasi Program Tahun 2011

Rp. 4.268.420.061,-


100 %

3 Kecamatan

12 Bulan 100 %

Rp. 45.000.000,8 Buku

100 %

8 Buku

3 Kecamatan

100

Rp. 45.000.000,8 Buku

100 100 100

8 Buku

100 100

28

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD Program Kegiatan No 1

: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai (DAS) Pemberdayaan Masyarakat : Penunjang DAK

Berbasis

Asumsi-asumsi Pokok Meningkatnya Hasil (outcome) : Terlaksananya Ketahanan Pangan Tersedianya Rencana Rancangan Teknis Data RHL Untuk Yang Berbasis Kegiatan dan Bimbingan Kegiatan RHL dan Pelaksanaan Pemberdayaan Teknis DAK Bidang Kegiatan DAK Masyarakat Kehutanan Bidang Kehutanan Target : 75 % Keluaran (output) : Terlaksananya Kegiatan Buku dan Peta Rancangan di Penyusunan Rancangan Rancangan Kegiatan sesuaikan dengan RHL dan Bimbingan RHL RTn-RHL 2014 Teknis DAK Bidang Kehutanan Masukan (input) : 1. Dana APBD 1. Rp. 66.560.000,Dana APBD 2. Waktu 2. 6 Bulan 3. Peralatan 3. GPS Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan

Pandeglang, 07 Juni 2013

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang

Edison Manurung, S. Hut NIP. 19791122 200003 1001

Achmad Hilal, SP, MM NIP. 19770313 200212 1009


: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai (DAS) Pemberdayaan Masyarakat : Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Hutan

Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Jumlah peserta petani hutan yang diberikan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kehutanan Target : 66,60 % Keluaran (output) : Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Narasumber


Berbasis

Asumsi-asumsi Pokok

Laporan Pelaksanaan Terbentuknya Pelatihan/Study petani yang Banding terampil Profesionalnya petani Pelatihan dalam pengelolaan guna hutan

tepat

1. Rp. 50.000.000Dana APBD 2. 1 Kelompok/50 Org 3. 1 Paket





Bayu Daniswara, S. Hut NIP. 19801107 200003 1001


: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Untuk Peningkatan Daya Dukung Das (DAK)


Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada DAS Prioritas Target : 66,60 % Keluaran (output) : Bertambahnya luasan pembangunan hutan rakyat Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. Luas Lahan 3. Waktu Pelaksanaan

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan Berkurangya Lahan Kritis

Asumsi-asumsi Pokok Rehabilitasi Hutan dan lahan berdasarkan RTnRHL

Tanaman bibit Menurunkan erosi kehutanan meningkat dan bencana banjir berkurang 1. Rp. 1.464.307.000,2. 400 Ha 3. 8 Bulan

Dana DAK







: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai (DAS) Pemberdayaan Masyarakat : Penguatan Kelembagaan Kehutanan


Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Jumlah kelompok tani hutan yang diberikan penguatan kelembagaan Target : 66,60 % Keluaran (output) : Tercapainya perencanaan pembangunan kehutanan yang baik Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM


Berbasis

Asumsi-asumsi Pokok

Dokumentasi Terbentuknya Pelatihan Kelompok kelembagaan Tani kehutanan yang handal Meningkatnya ketrampilan kelompok

Pengelolaan kehutanan yang terpadu

1. Rp. 50.000.000,2. 7 Kelompok

Dana APBD





Dede Kurniawan, SE NIP. 19760626200701 1014


: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi


Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Terlaksananya Pembangunan Kehutanan yang berbasis Konsevasi Target : 80 % Keluaran (output) : Pemanfaatan lahan bawah tegakan Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan Terciptanya areal kehutanan Tanaman kehutanan

1. Rp. 50.000.000,2. 100 Orang 3. -

Asumsi-asumsi Pokok Meningkatkan ekonomi masyarakat hutan dan terjaganya ekologi

bibit Optimalisasi lahan Dana APBD





Yana Heryana, S. Hut, MM NIP. 19790201 200312 1002


: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : Koordinasi Peningkatan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat


Indikator Kinerja

Hasil (outcome) : Fasilitasi Areal Kerja dan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Target : 66,60 % Keluaran (output) : Terlaksananya pengelolaan hutan kemasyarakatan sejumlah 3 kegiatan Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Dokumentasi Pelaksanaan Fasilitasi

Pengelolaan hutan secara optimal

Bertambahnya lokasi hutan kemasyarakatan

Berkurannya lahan-lahan kritis

1. Rp. 50.000.000,2. 3 Kelompok 3. -

Dana APBD





Bayu Daniswara, S. Hut NIP. 19801107 200003 1001


: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan : Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan


Indikator Kinerja

Hasil (outcome) : Terlaksananya pengendalian pengamanan hama dan penyakit hutan tanaman di Kab. Pandeglang Target : 66,60 % Keluaran (output) : Terjaganya kelestarian sumberdaya hutan Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Berkurangnya hama dan penyakit pada tanaman hutan

Pencegahan hama dan penyakit pada tanaman lainnya

Meningkatnya produksi kayu di Kabupaten Pandeglang

Terkelolanya sumberdaya hutan secara lestari

1. Rp. 100.000.000,2. 100 Orang 3. 1 Paket

Dana APBD







: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan : Konservasi Keanekaragaman Hayati

Sasaran Strategis

Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja

Hasil (outcome) : Jumlah hutan dan sumber daya alam dan kekayaan hutan lainya yang terpelihara Target : 80 % Keluaran (output) : Terpeliharanya sumber daya alam dan kekayaan hutan Terjaganya kelestarian Flora dan Fauna Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Tidak terjadi polusi udara di Kabupaten Pndeglang

Pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan

Potensi hutan tetap terjaga

Kelestarian Flora dan Fauna

1. Rp. 75.000.000,2. 75 Orang 3. -

Dana APBD







: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan : Peningkatan Pemeliharaan Sumber Mata Air

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Hasil (outcome) : Jumlah hutan dan sumber daya alam dan kekayaan hutan lainya yang terpelihara Target : 66,60 % Keluaran (output) : Terpeliharanya Sumber Mata Air dan meningkatnya debit air Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM


Asumsi-asumsi Pokok

Tidak terjadi polusi udara di Kabupaten Pandeglang

Pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan

Sumber mata air dapat dipergunakan oleh masyarakat

Pemanfaatan air secara luas oleh masyarakat

1. Rp. 125.000.000,2. 2 Kelompok






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD Program Kegiatan No

1

: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan : Peningkatan Ketersediaan Benih/Bibit Tanaman Hutan/MPTS

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Hasil (outcome) : Tersedianya Jumlah bibit tanaman kehutanan Target : 66,60 %

Alat/cara/sumber/pem buktian/penjelasan

Asumsi-asumsi Pokok

Dokumentasi pengadaan bibit

Penghijauan lingkungan di sekitar pekarangan rumah

Keluaran (output) : Terlaksanya Dokumentasi penghijauan pelaksanaan penanaman lingkungan melalui bibit bibit tanaman kehutanan 100.000 Btg Masukan (input) : 1. Dana APBD 1. Rp. 50.000.000,2. Luas 2. 6 Kecamatan 3. Peralatan 3. -

Terciptanya iklim mikro di pekarangan rumah Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD Program Kegiatan No

1

: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan dan pemanfaatan hutan rakyat : Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan


Indikator Kinerja Hasil (outcome) : tersedianya tanaman industri kehutanan melalui intensifikasi usaha hutan rakyat Target : 66,60 % Keluaran (output) : Tersedianya bahan baku industri kehutanan Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Luas

Alat/cara/sumber/pemb uktian/penjelasan

Asumsiasumsi Pokok

Pelaksanaan penanaman Bertambanya tanaman industri lapangan kerja untuk petani hutan Hasil kayu

panen

penanaman Meningkatnya ekonomi masyarakat

1. Rp. 225.000.000,2. 5 Kelompok 3. 100 Ha

Dana APBD





Heri Rahmat. I, S. Hut, MM NIP. 19711122 200501 1002

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD Program Kegiatan

: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat : Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

No

Sasaran Strategis

1


Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Penertiban perizinan pengelolaan industri hasil hutan Target : 66,60 % Keluaran (output) : tertibnya perizinan pengelolaan industri hasil hutan Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. Lokasi 3. Peralatan


Asumsiasumsi Pokok

Terbentuknya legalitas pengelolaan industri hasil hutan

Penertipan peredaran hasil hutan

Surat Ijin Pengolahan Penanganan Industri Hasil Hutan Illegal Loging 1. Rp. 80.000.000,2. Pelaku Usaha Kayu 3. -

Dana APBD





Heri Rahmat. I, S. Hut, MM NIP. 19711122 200501 1002


: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat : Demplot Hutan Tanaman


Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Jumlah Penambahan luasan hutan rakyat Target : 66,60 % Keluaran (output) : Bertambahnya jumlah luasan hutan rakyat Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Luasan

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan Terciptanya kehutanan Tanaman kehutanan 1. Rp. 50.000.000,2. 107 Orang 3. 60 Ha

Asumsi-asumsi Pokok

areal Meningkatkan ekonomi masyarakat hutan dan terjaganya ekologi

bibit Tersedianya kebutuhan Bahan baku kayu Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD Program Kegiatan

: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan Kehutanan : Kajian Pembangunan Bidang Kehutanan

No

Sasaran Strategis

1

Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi

Indikator Kinerja


Asumsiasumsi Pokok

Hasil (outcome) : Tersusunya Dokumen Dokumen Kajian Tentang Tersedianya Kajian Pembangunan Kehutanan data Informasi Kehutanan Bidang Target : 66,60 % Kehutanan Keluaran (output) : Tersedianya Dokumen Dokumen Kajian Tentang Terlaksananya Kajian Pembangunan Kehutanan Sosialisasi Kehutanan Berbasis Informasi Bidang Kehutanan Masukan (input) : 1. Dana APBD 1. Rp. 50.000.000,Dana APBD 2. SDM 2. 3 Orang 3. Peralatan 3. Lap Top







: Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang : Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan Kehutanan : Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan

Sasaran Strategis Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Tersajinya Data Statistik Bidang Kehutanan Target : 66,60 %

Keluaran (output) : Tersedianya Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn)-RHL Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan Dokumen

Dokumen RTn-RHL

1. Rp. 65.000.000,2. 3 Orang 3. Lap Top

Asumsi-asumsi Pokok Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/MenhutV/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dimana RTn-RHL di Usulkan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diharapkan sesuai dengan sasaran Dana APBD

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan

Pandeglang, 07 Juni 0713 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan



LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR No 1

Sasaran Strategis Tersedianya penyediaan peralatan dn perlengkapan kantor 69 Item

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran Target : 66,67 %


Asumsi-asumsi Pokok

Alat kebersihan, ATK dan komponen listrik

Tersedianya kebutuhankebutuhan kantor

Keluaran (output) : Tersedianya fasilitas kerja Adanya Alat kebersihan, berupa : ATK dan komponen listrik - Alat kebersihan : 8 Item - Alat tulis kantor (ATK) : 07 Item - Peralatan kantor : 3 Item - Barang cetakan : 8 Item - Penggandaan/fotocopy : 12 Item - Alat-alat listrik : 10 Item Masukan (input) : 1. Dana APBD 1. Rp. 66. 105. 581,2. SDM 2. 4 Orang 3. Peralatan 3. 1 Unit mobil

Tersedianya kebutuhankebutuhan kantor

Dana APBD


Kasubag PEP Dinas Kehutanan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Nengsih Resmiati, S. IP NIP. 19770912 200901 2 003

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Terciptanya koordinasi dan konsultasi

Hasil (outcome) : Adanya koordinasi dengan instansi dan pihak lain di luar daerah Sehingga tersedianya data kegiatan Target : 80 % Keluaran (output) : Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah,berupa : - Rapat kedinasan : 12 Rapat - Perjalanan dinas dalam daerah : 12 Bulan - Perjalanan dinas luar daerah : 12 Bulan Masukan (input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan Koordinasi keluar daerah

Asumsi-asumsi Pokok Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Adanya rapat koordinasi Terpenuhinya dan konsultasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. Rp. 63.000.000,2. 3 Orang 3. 1 Unit Mobil

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : LAYANAN ADMINISTRASI KANTOR No 1

Sasaran Strategis Tersedianya administrasi kantor

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Berjalannya kegiatan operasional perkantoran Dinas Kehutanan : 80 % Keluaran (output) : Tersedianya administrasi kantor, berupa : - Layanan sumberdaya listrik : 12 Bulan - Layanan telepon dan internet : 12 Bulan - Layanan sumberdaya air : 12 Bulan - Jasa layanan koran/majalah : 72 Buku - Jasa keamanan kantor : 4 Orang - Jasa kebersihan kantor : 2 Orang Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan Operasional kegiatan dinas -

Rekening air Rekening telepon Rekening listrik Kwitansi Koran Jasa Kebersihan Jasa Keamanan Kantaor

1. Rp. 48.400.000,2. 6 Orang 3. -

Asumsi-asumsi Pokok Lancarnya kegiatan operasional dinas Tidak terlambatnya pembayaran rekening air, listrik dan telepon

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) No 1

Sasaran Strategis Peningkatan kinerja TKK

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Peningkatan kerja (TKK) Target : 80 % Keluaran (output) : Terbayarnya honorarium TKK sejumlah 9 Orang Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Hasil Kinerja Pegawai

Terbayarnya honor TKK

Daftar honorarium tenaga kerja kontrak

Tidak terlambatnya pembayaran honor TKK

1. Rp. 34.800.000,2. 9 Orang 3. -

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : PAMERAN PEMBANGUNAN No 1

Sasaran Strategis Terlaksananya pameran pembangunan

Indikator Kinerja


Asumsi-asumsi Pokok

Hasil (outcome) : Terlaksananya pameran Stand Pameran Terlaksananya pembangunan Pembangunan pameran Target : 80 % pembangunan di bidang kehutanan Keluaran (output) : Terlaksananya Sosialisasi Stand Pameran Terlaksananya Berbasis Informasi Bidang Pembangunan pameran Kehutanan sejumlah 3 pembangunan di kegiatan bidang kehutanan Masukan (input) : 1. Dana APBD 1. Rp. 35.000.000,Dana APBD 2. SDM 2. 07 Orang 3. Peralatan 3. -






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL No 1

Sasaran Strategis Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Kehutanan Target : 80 %

Keluaran (output) : Terpeliharanya kendaraan dinas/opersional melalui : - Perijinan kendaraan dinas/operasional : 3 Unit - Pemeliharaan/servi ce kendaraan dinas/operasional : 15 Unit Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Pemeliharaan kendaraan operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Adanya pemeliharaan kendaraan dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan

Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas

1. Rp. 15.000.000,2. 18 Orang 3. -

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR No

Sasaran Strategis

1

Terpeliharanya gedung kantor

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Terciptanya peningkatan pemeliharaan gedung kantor Target : 80 %

Keluaran (output) : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor

Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

1. Rp. 10.000.000,2. 7 Orang 3. -

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN DAN REKONSILIASI KEUANGAN No 1

Sasaran Strategis Tersusunnya laporan dan rekonsiliasi keuangan

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Terciptanya laporan dan rekonsiliasi keuangan Target : 85 % Keluaran (output) : Tersusunnya laporan dan rekonsiliasi keuangan, berupa : - Laporan bulanan realisasi keuangan : 12 Dokumen - Laporan akhir tahun : 1 Dokumen - Laporan semesteran : 2 Dokumen Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Rapat Rekonsilidasi dan Dokumen Laporan

Tertibnya Laporan Keuangan

Dokumen laporan dan rekonsiliasi keuangan

Tersedianya dokumen laporan dan rekonsiliasi keuangan

1. Rp. 9.500.000,2. 4 Orang 3. Lap Top, printer dan kertas

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEGIATAN : PENGELOLAAN ASET SKPD No 1

Sasaran Strategis Terciptanya sistem pengelolaan aset yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Tersedianya data aset yang akuntable Target : 80 % Keluaran (output) : Terciptanya sistem pengelolaan aset yang efektif dan efisien, dalam bentuk : - Laporan RKBU : 1 Dokumen - Laporan RKPBU : 1 dokumen - Laporan aset SKPD : 1 dokumen Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Dokumen

Tersedianya dana pengelolaan dokumen aset SKPD

Data/Dokumen Aset SKPD

1. Rp. 4.750.000,2. 3 Orang 3. Printer, leptop dan kertas

Tersedianya dokumen aset SKPD

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD No 1

Sasaran Strategis Tersusunya dokumen perencanaan SKPD

Indikator Kinerja Hasil (outcome) : Tersedianya dokumen perencanaan SKPD Target : 80 % Keluaran (output) : Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD, berupa : - Dokumen RKA : 5 Dokumen - Dokumen DPA : 5 Dokumen - Dokumen RENJA : 5 Dokumen - Dokumen TAPKIN : 5 Dokumen - Dokumen IKU : 5 Dokumen - Dokumen Forum SKPD : 5 Dokumen - Dokumen RKT : 5 Dokumen Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Dokumen Perencanaan

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan

1. Rp. 10.857.527,2. 5 Orang 3. Leptop, printer dan kertas

Perencanaan tersusun dengan tepat dan akurat

Dana APBD





Edison Manurung, S.Hut NIP. 19791122 200003 1001

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : PROGRAM : KEGIATAN

:

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Tersusunnya dokumen pelaporan da evaluasi SKPD

Hasil (outcome) : Tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Target : 80 % Keluaran (output) : Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD, berupa : - Dokumen LAKIP : 5 Dokumen - Dokumen laporan tahunan : 5 Dokumen - Dokumen LPPD : 3 Dokumen - Dokumen pelaporan kinerja tahunan : 5 Dokumen Masukan (input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan


Asumsi-asumsi Pokok

Dokumen

Terpenuhinya laporan kegiatan dan keuangan akhir tahun

Dokumen

Tersedianya laporan dan evaluasi yang tepat dan akurat

1. Rp. 7.167.142,2. 5 Orang 3. Laptop, printer dan kertas

Dana APBD





Edison Manurung, S.Hut NIP. 19791122 200003 1001

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents