RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016

Rencana Kerja KPPT Kota Prabumulih Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamiin puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat-Nya sehingga Laporan Kerja Tahun 2016 ( RENJA ) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Tahun 2016 ( RENJA ) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami butuhkan. Kami sangat berharap bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk dan memberi hidayah kepada kita untuk berkarya lebih baik lagi. Aamiin.

Prabumulih,

Maret 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ROZALI, S.Sos PEMBINA NIP. 19650821 198603 1 0006

Rencana Kerja BPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Visi yang terdapat di dalam Renja

merupakan rumusan umum mengenai

keadaan yang ingin dicapai oleh SKPD pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, SKPD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, SKPD pokok

dan

memiliki sasaran-sasaran fungsinya,

dalam

rangka

yang harus dicapai sesuai dengan tugas melaksanakan

prioritas

segala

bentuk

program/kegiatan yang menuju kegiatan prioritas. Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi BPMPTSP sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi daerah, secara fungsional BPMPTSP dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk perencanaan yang salah satunya adalah Rencana KerjaTahunan (Renja). Penyusunan Renja BPMPTSP

ini mengacu kepada

Rencana Kerja Kota Prabumulih. Perencanaan-perencanaan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 20146tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih telah berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan kebutuhan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Eavluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

sebagaimana

telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 21Tahun 20086tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 61Tahun 20126tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 20052025. 16. Peraturan Walikota Prabumulih No 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prabumulih

Kota


1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. 5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal perizinan dan dan non perizinan. Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan

BPMPTSP sebagai salah satu SKPD

penyelenggara pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2. Sebagai acuan dan pedoman kerja

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih pada Tahun 2016; 3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 4. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan. 5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota PrabumulihTahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :


BAB I

: PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPMPTSP Menguraikan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. BAB III :

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada BPMPTSP, telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaah RT/RW.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran lima tahun, Strategi dan Kebijakan. BAB V :

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VII

PENUTUP Menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan Rencana Kerja BPMPTSP Tahun 2016.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20126tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 121Tahun 20146tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahkan; 1. Subbagian Keuangan 2. Subbagian Program dan Pelaporan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan; 1. Subbidang Promosi Pengembangan dan Kerjasama 2. Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan; 1. Subbidang Pelayanan Perizinan 2. Subbidang Pelayanan Non Perizinan 5. Bidang Data dan Informasi, membawahkan; 1. Subbidang Data 2. Subbidang Informasi 6. Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, membawahkan; 1. Subbidang Regulasi dan Pengaduan 2. Subbidang Pengembangan Kinerja 7. Kelompok Jabatan Fungsional 2.1.1

Kepala Badan Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Kepala Badan

mempunyai tugas pokok

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan BPMPTSP.


2.1.2

Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengelolaan

urusan

keuangan, program, umum dan kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala. Sekretariat membawahkan ; 1. Subbagian Keuangan 2. Subbagian Program dan Pelaporan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian Setiap Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretais. 2.1.2.1 Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan. 2.1.2.2 Subbagian Program dan Pelaporan Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program. 2.1.2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, protocol dan urusan rumah tangga BPMPTSP. 2.1.3

Bidang Penanaman Modal dan Promosi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas mempersiapan kebijakan teknis dalam pembinaan penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan, penyajian dan pendokumentasian dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkur bidang penanaman modal dan Promosi.

2.1.3.1 Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama empunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pelaksanaan promosi penanaman modal daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidan promosi dan pengembangan.


2.1.3.2 Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepala

Subbidang

Pengendalian

dan

Pelaksanaan

Penanaman

Modal

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal 2.1.4 Bidang Pelayanan Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Perizinan dan Non Perizinan 2.1.4.1 Subbidang Perizinan Kepala Subbidang Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perizinan serta melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis Instansi Terkait dalam pemberian Perizinan sesuai urusan yang menjadi Kewenangan Subbidang Perizinan 2.1.4.2 Subbidang Non Perizinan Kepala Subbidang Non Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Subbidang Non Perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Non Perizinan serta melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis Instansi terkait dalam pemberian perizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Subbidang Non Perizinan 2.1.5 Bidang Data dan Informasi Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang data dan informasi Bidang Data dan Informasi terditri dari : 2.1.5.1 Subbidang Data 2.1.5.2 Subbidang Informasi 2.1.6

Bidang Regulasi Pengaduan dan Pengembangan Kinerja Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja terdiri dari : 2.1.6.1 Subbidang Regulasi dan Pengaduan 2.1.6.2 Subbidang Pengembangan Kinerja


2.1.7

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPMPTSP secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kepala Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BPMPTSP. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Struktur Organisasi Badan Penamanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih dapat dilihat pada lampiran Rencana Strategis Penamanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih. 2.2

Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan BPMPTSP Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Jumlah

No.

Pendidikan

Laki – Laki

Perempuan

1.

Strata 2 (S-2)

3

-

3

2.

Strata 1 (S-1)

18

9

27

3.

Sarjana Muda / D3

1

3

4

4.

SLTA/SMK/KPPA

1

1

2

23

13

36

Jumlah

Sumber : BPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2015

(Orang)


2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2015 No.

Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah (Orang)

1.

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV

9

2.

SPAMA/DIKLATPIM III

1

3.

SPAMEN/DIKLATPIM TK I

-

Jumlah

10


2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2015 Jumlah

No.

Golongan

Laki - laki

Perempuan

1.

I

-

-

-

2.

II

1

2

3

3.

III

21

11

32

4.

IV

1

-

1

23

13

36

Jumlah

(orang)


2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2015 Perempuan

Jumlah

No.

Jabatan

Laki - laki

1.

Eselon II

1

-

1

2.

Eselon III

3

2

5

3.

Eselon IV

7

4

11

4.

Fungsional

-

-

-

5.

Staf

12

7

19

23

13

36

Jumlah


(Orang)


2.2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Jumlah

No.

Pendidikan

Laki – Laki

Perempuan

1.

Strata 1 (S-1)

3

2

5

2.

Sarjana Muda / D3

-

2

2

3.

SLTA/SMK/KPPA

-

5

5

3

9

12

Jumlah

(Orang)


2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh BPMPTSP :

1.

Kepala Badan a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Pelaksanaan Perizinn dan Non Perizinan d. Pengkoordinasian dengan SKPD terkait dalam rangka penerbitan Perizinan dan non Perizinan e. Pengkoordinasian Pengisian Data, informasi, serta evaluasi kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu f.

2.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan a. Pelakanaan pengelolaan urusan program b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian c. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1 Kepala Subbagian Keuangan a. Penyusunan dokomen pelaksanaan anggaran b. Pelaksanaan penyiapan laporan berkala pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BPMPTSP c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan BPMPTSP d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah


e. Penyusunan laporan berkala realisasi penerimaan pendapatan daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya. 2.2

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan a. Penyiapan penyusunan dokumen perencanaan BPMPTSP b. Penyiapan penyusunan laporan kegiatan BPMPTSP c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

2.3

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian a. Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan b. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan badan c. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan badan d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyalulan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan e. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan badan dan rumah tangga badan serta penggunaan gedung kantor f. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah badan g. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor h. Membuat rancangan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian i. Melaksanakan tugas keprotokolan badan j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan k. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai l. Mengumpilkan, mengelola, dan menyiakan data kepegawaian badan m. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan n. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai o. Mepersiapkan bahan mutasi dan pemberhentia, teguran pelanggaran disiplin, pension, dan surat cuti pegawai badan. p. Mempersiapkan bahan dan data pegawai ang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai q. Melaksanakan bahan rencana ksejahteraan pegawai r. Mengkoordinir kehadiran pegawai s. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) t. Mempertanggungjawabkan kegiata subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku u. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


3.

Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi a. Penyiapan pengkajian proram kerja bidang Penanaman Modal dan Promosi b. Penyiapan pengkajian bahan kebijakan teknis di ruang lingkup bidang penanaman modal dan promosi c. Pengkoordinasian persiapan kebutuhan bidang penanaman modal dan promosi d. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang penanaman modal dan promosi e. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang penanaman modal dan promosi berdasarkan skala prioritas f. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan g. Pelaksanaan Pengawasan kegiatan sesuai perencanaan h. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan promosi dan kerjasama untuk kelancaran tugas berdasarkan asaz keseimbangan i. Pelaksanaan dan pengkoordinasian bidang penanaman modal dan promosi dengan unit kerja terkait j. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan 3.1 Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bidang promosi, pengembangan dan kerjasama b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis

sub bidang promosi,

pengembangan dan kerjasama c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang promosi, pengembangan dan kerjasama d. Mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan data promosi pengembangan dan kerjasama e. Mempersiapkan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan kerjasama f. Mempersiapkan usulan-usulan promosi, pengembangan dan kerjasama g. Mempersipkan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sub bidang Promosi, Pengemangan dan Kerjasama dengan mempedomani peraturan perndang-undangan yang berlaku h. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan ruang lingkup sub bidang promosi, pengemnangan dan kerjasama i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkai dala rangka promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal daerah j. Mempersiapkan dan menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dalam ruang lingkup sub bidang promosi, pengembangan dan kerjasama k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan l. Mempesiapkan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang promosi, pengembangan dan kerjasama


m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya n. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 3.2

Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaksana Penanaman Modal a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Melaksanakan

penyusunan

bahan

kebijakan

teknis

pengendalian

dan

pelaksanaan penanaman modal c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah d. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal f. Melaksanakan pengelolaan data pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal g. Melaksanakan

fasilitasi

pelaksanaan

usaha-usaha

pengendalian

dan

pelaksanaan penanaman modal h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal i. Melaksanakan penyusunan bahn talaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan j. Melaksanakan Pembuatan Berita Acara Persiapan (BAP) terhadap pembuatan Izin Usaha Tetap (IUT) dan pencabutan proyek PMA/PMDN k. Melaksanakan Task Force penanaman modal tingkat kabupaten berkoordinasi dengan provinsi l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan 4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan b. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas dalam ruang lingkup bidang perizinan c. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang d. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan skala prioritas


e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas h. Pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang memiliki kewenangan utuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai perizinan dan non perizinan i. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan 4.1

Kepala Subbidang Pelayanan Perizinan a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perizinan b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perizinan c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan perizinan d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Perizinan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan data perizinan g. Melaksanakan pemberian petunjuk/mekanisme dan persyaratan perizinan h. Melaksanakan bimbingan dan pengisian blangko perizinan i. Melaksanakan pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku j. Melaksanakan penelitian, pengukuran lapangan terkait permohonan perizinan dengan Tim Teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemberian pelayanan dan penerbitan perizinan l. Melaksanakan proses penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku m. Melaksanakan penyusunan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perizinan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

4.2

Kepala Subbidang Pelayanan Non Perizinan a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Non Perizinan b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Non Perizinan c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Non Perizinan d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Non Perizinan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan data non perizinan


g. Melaksanakan pemberian petunjuk/mekanisme dan persyaratan non perizinan h. Melaksanakan bimbingan dan pengisian blangko non perizinan i. Melaksanakan pemberian pelayanan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku j. Melaksanakan penelitian, pengukuran lapangan terkait permohonan perizinan dengan Tim Teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemberian pelayanan dan penerbitan non perizinan l. Melaksanakan proses penerbitan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku m. Melaksanakan penyusunan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Non Perizinan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan 5. Kepala Bidang Data dan Informasi Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dan penyusunan perencanaan di Data dan Informasi meliputi : pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala rendah, memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah, mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala daerah, menyusun peta investasi daerah dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar. 5.1 Kepala Subbidang Data a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis data c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Data sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan data g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha data h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi data i. Melaksanakan

penyusunan

pengambilan kebijakan

telahaan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan


j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Data k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 5.2

Kepala Subbidang Informasi

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Informasi b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis informasi c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan informasi d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Informasi sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundangundangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan informasi g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan informasi h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi informasi i. Melaksanakan

penyusunan

telahaan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

pengambilan kebijakan j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Informasi k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 6.

Kepala Bidan Regulasi dan Pengembangan Kinerja a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Regulasi, Pelayanan Pengaduan dan Pengembangan Kinerja b. Penelaahan dan pengkajian peraturan-peraturan di bidang pelayanan perizinan, penanaman modal dan pengembangan kinerja c. Pelaksanaan analisis, penelitian dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penanganan pengaduan e. Penyiapan fasilitas layanan pengaduan, antara lain formulir pengaduan, kotak pengaduan, melalui SMS ataupun telepon f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait g. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 6.1 Subbidang Regulasi dan Pengaduan a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan regulasi dan pelayanan pengaduan


b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan regulasi dan pelayanan pengaduan c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan regulasi dan pelayanan pengaduan d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan regulasi dan pelayanan pengaduan e. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan-pertauran yang berkaitan dengan perizinan f. Menyiapkan bahan rancangan peraturan tentang perizinan g. Menerima dan melayani pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan h. Menindaklanjuti dan memperoses pengaduan perizinan i. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis dan atau SKPD teknis untuk penyelesaian permasalahan lebih lanjut j. Membuat berita acara hasil pengaduan perizinan k. Membuat laporan pengaduan perizinan l. Melakukan verifikasi dan memberikan edukasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masalah perizinan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya 6.2

Subbidang Pengembangan Kinerja a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan kinerja b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan kinerja c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan informasi dan pengembangan kinerja d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kinerja e. Menyelenggarakan sosialisasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan f. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan g. Membuat indeks kepuasan masyarakat melalui kuesener dan diproses dan melaporkan ke kepala badan


h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana i. Menyiapkan bahan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan perizinan j. Menyelenggarakan analis dan pengembangan kinerja badan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang l. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan

strategi dan arah

kebijakan pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasikan variabel internal dan eksternal,

yang

perubahan

dimiliki

dinamika

oleh

suatu

lingkungan

entitas/organisasi

eksternal

(Peluang

dalam dan

menyikapi Tantangan)

dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD periode 2013-2018. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strengh) : - Adanya Tugas Pokok dan Fungsi BPMPTSP yang tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih. - Adanya Standard Operating Procedure (SOP); - Struktur organisasi yang jelas; - Adanya dukungan anggaran. Kelemahan (Weaknesses) : - Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara; - Belum optimalnya anggaran; - Sarana dan prasarana kurang memadai; - Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain; - Data penunjang terbatas/kurangnya basis data; - Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi. Peluang (Opportunities) : - Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan perizinan cukup tinggi; - Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait;


- Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN; - Kerjasama antar instansi; - Pemanfaatan teknologi informasi. Ancaman (Threats) : - Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan - Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah - Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan - Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja - Sering berubahnya peraturan perundang-undangan - Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui

Tabel

3.1 Identifikasi Analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :  Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.  Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman  Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.  Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.


Tabel 3.1 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

No S1

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (S) No KELEMAHAN (W) Adanya Tugas Pokok dan Fungsi W1 Belum memadainya kuantitas dan (Tupoksi) kualitas aparatur penyelenggara

S2

Adanya Standard Procedure (SOP)

Operating W2

Belum optimalnya anggaran

S3

Struktur organisasi yang jelas

W3

Sarana dan prasarana kurang memadai

S4

Adanya dukungan anggaran

W4

Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain

W5

Data penunjang terbatas/kurangnya basis data

W6

Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja

W7

No O1

O2

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (O) No ANCAMAN (T) Apresiasi masyarakat terhadap T1 Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan perizinan dan pelayanan pengurusan izin cukup tinggi T2 Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin Adanya kesempatan mengikuti T2 Respon dari dinas/instansi terkait program pendidikan dan pelatihan lainnya masih lemah peayanan dari lembaga terkait

O3

Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN

T3

O4

Kerjasama antar instansi dan antar T4 daerah

Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

O5

Pemanfaatan teknologi informasi

Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW

T5

Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan


3.1.1

Analisa Faktor Lingkungan Internal Analisa faktor lingkungan internal meliputi : -

Kekuatan

-

Kelemahan

Kekuatan 1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi BPMPTSP (Tupoksi) Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. Sudah tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Bidang Perencanaan Standard Operasional Prosedur (SOP) BPMPTSP Kota Prabumulih telah memuat seluruh SOP terkait tugas dan fungsi BPMPTSP. 2. Struktur organisasi yang jelas BPMPTSP sebagai salah satu SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 . 3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seluruh kegiatan di lingkungan BPMPTSP Kota Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih. Kelemahan 1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur perencana Kuantitas pegawai di lingkup BPMPTSP saat ini masih sangat kurang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan. Dari sisi kuantitas, BPMPTSP masih memerlukan tambahan pegawai. 2.

Belum optimalnya anggaran Saat ini penganggaran yang ada belum optimal sehingga capaian belum maksimal.

3.

Sarana dan Prasarana kurang memadai Sarana dan prasarana pada BPMPTSP Kota Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiatan.

4.

Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar SKPD terkait penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

sangat diperlukan untuk

menciptakan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.


5. Data penunjang terbatas/kurangnya basis data Pengelolaan data base yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 6.

Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

7.

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan belum dapat dilakukan secara kontinu. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, serta prasarana transportasi.

3.1.2

Analisa Faktor Lingkungan Eksternal Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi : -

Peluang

-

Kesempatan

Peluang 1. Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pengurusan izin cukup tinggi Apresiasi

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

semakin meningkat. Sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan pengurusan perizinan bagi bangunan maupun usaha yang dimiliki. 2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun informal di bidang pelayanan public menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai. 3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN Kemampuan

keuangan

Pemerintah

Daerah

yang

terbatas

sangat

membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. 4. Adanya kerja sama antar instansi Kerjasama antar instansi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. 5. Pemanfaatan teknologi informasi Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan.


Tantangan 1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan pada BPMPTSP menjadi peluang BPMPTSP untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan. 2. Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah Seringkali dinas/instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan masih sangat lemah sehingga kurang mendukung percepatan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna perizinan. 3. Sering berubahnya peraturan perundangan Peraturan

perundang-undangan

yang

sering

berubah

dan

terkadang

kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain terkadang menyebabkan kebingungan dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil. 4. Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW Sulitnya mengendalikan penataan kawasan perkotaan yang sesuai dengan arahan RT/RW mengharuskan pemerintah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi perencanaan tata ruang ke seluruh masyarakat dan pihak terkait. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi Analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh sebagaimana terdapat pada Diagram 1 berikut ini :


Diagram 1 Matriks SWOT Kekuatan (Strengths) : Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) - Adanya Standard Operating Procedure (SOP) - Struktur organisasi yang jelas - Adanya dukungan anggaran

Kelemahan (Weaknesses) : Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara Sarana dan prasarana kurang memadai Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain Data penunjang terbatas/kurangnya basis data Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Peluang (Opportunities) : Apresiasi masyarakat terhadap perencanaan cukup tinggi Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN Kerjasama antar instansi Pemanfaatan teknologi informasi

Strategi SO Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan penyelenggaraan pelayanan perizinan Mengembangkan mekanisme koordinasi secara terpadu Meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan

Strategi WO Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi Meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan publik Meningkatkan jumlah SDM Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP

Ancaman (Threats) : Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah Kebutuhan data yang valid dalam setiap penyelenggaraan pelayanan perizinan Sering berubahnya peraturan perundangundangan Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RTRW

Strategi ST Meningkatkan pemahaman stakeholders dan SKPD terkait Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Strategi WT Meningkatkan monitoring, evaluasi, pelaporan Meningkatkan kerjasama penelitian, pengembangan dan sosisalisasi hasil penelitian

IFAS EFAS


Berdasarkan kriteria

yang

telah

ditentukan

dan

hasil

analisis

dengan

memperhatikan berbagai kebijakan baik vertikal maupun horizontal, penetapan kriteria isu strategis dan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka dapat dirangkum 3 (tiga) isu strategis BPMPTSP Kota Prabumulih yaitu : 1. Sumber Daya Manusia Isu ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya SDM

perencana

sehingga

dapat

secara

taktis

menyikapi

isu-isu

pembangunan Kota Prabumulih. 2. Sarana dan Prasarana Isu ini terkait dengan penataan sarana dan prasarana untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. 3. Tata kelola pemerintahan, Isu ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta koordinasi yang baik antar instansi maupun dengan para pemangku kepentingan.

3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.2.1

Visi dan Misi Visi

Pembangunan

Kota

Prabumulih

tahun

2013-2018

adalah

Terwujudnya Kota Prabumulih menjadi Kota Prima dan Berkualitas. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel; 2. Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan); 3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa; 4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat. 3.2.2

Tujuan dan Sasaran Berikut ini tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 : Misi I Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas manajemen pemerintah yang amanah dan profesional, sehingga mampu menjadi motivator, fasilitator, serta inovator dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Sasaran : a. Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Terlaksananya Standar Operational Prosedur (SOP), Standar Pelayan Minimal (SPM) yang ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; c. Terpenuhinya

akuntabilitas

kinerja

dari

penyelenggaraan

pemerintahan kota yang amanah, dan transparan; d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab. 2. Memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat atas pengelenggaraan pemerintahan. Sasaran : a. Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang yang partisipatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat; b. Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan yang mudah untuk melakukan kontrol atas terselenggaranya pemerintah kota 3. Meningkatnya kesejahteraan PNS yang berdisiplin, bermoral, beretika, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran : a. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur,

pemberian

penghargaan sesuai capaian kemampuan dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang tidak berdisiplin Misi II Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

dan kemampuan tenaga

kesehatan. Sasaran : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. Sasaran : a. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pendidikan anak usia dini; b. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu standar pelayanan minimal pendidikan dasar; c. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah; d. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan non formal;


e. Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan luar biasa; f.

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

g. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi; h. Meningkatnya minat baca masyarakat. 3. Meningkatkan moralitas, etika, dan keagamaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat. Sasaran : a. Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan, sesuai dengan standar yang berlaku; b. Meningkatnya aktivitas syi’ar keagamaan dalam kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Memantapkan

sistem

ketentraman,

ketertiban

dan

perlindungan

masyarakat secara terpadu. Sasaran : a. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman,

tertib

dan

damai

dalam

kehidupan

sehari-hari

serta

terhindarnya dari berbagai gangguan dan konflik di tengah-tengah lingkunga kerja, tempat permukiman dan lingkungan strategis lainya; b. Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera. Sasaran : a. Terwujudnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk dengan menggalang program KB; b. Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan usaha ekonomi keluarga. 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran : a. Meningkatnya ketepatan sistem informasi manajemen administrasi kependudukan daerah yang terpadu secara nasional;


b. Meningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin, anak terlantar,

lanjut

usia,

yatim

piatu

dan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial lainya untuk kemandirian hidupnya.

7. Meningkatkan kreativitas pemuda dan olahraga, serta peranan wanita dalam pembangunan Sasaran : a. Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan wanita dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat,

berbangsa

dan

bernegara, dengan pengurus utama gender. 8. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan seni budaya dan wisata

Sasaran : a. Berkembangnya objek, diseminasi, diverifikasi dan atraksi seni budaya dan wisata; b. Tumbuh dan berkembangnya kretivitas seni dan budaya lokal dan nasional, serta berkembangnya kegiatan dan objek pariwisata. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan perkantoran melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Sasaran : a. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olah raga dan paru-paru lingkungan alam. b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan

dengan mentaati kaidah pengelolaan lingkungan dan

dokumen AMDAL. c. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan. d. Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang yang berlaku. e. Terwujudnya

pengelolaan

pertambangan

dan energi yang

berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah. Misi III Tujuan : 1. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan titik perdagangan (business core) dan jasa.

berat


Sasaran : a. Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainya di serta wilayah dan terjangkau; b. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultural dan perkebunan melalui pemanfaatan sumber daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga tercapainya usaha tani yang berorientasi agribisnis; c. Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas peternakan dan perikanan masyarakat melalui sumber daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga tercapainya usaha yang berorientasi agribisnis; d. Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya; e. Tercapainya usaha perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan.

2. Menekan jumlah pengangguran. Sasaran : a. Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan pemberian kesempatan kerja, serta penciptaan lapangan usaha mandiri lainnya. 3. Menekan jumlah penduduk miskin. Sasaran : a. Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru Sasaran : a. Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk berbagai jenis produk rakyat melalui usaha kecil dan menengah yang berkualitas mandiri dan professional; b. Terpenuhinya jumlah sarana pasar refresentatif dan modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih. Misi IV Tujuan : 1. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang.


Sasaran : a. Mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan tata ruang.

2. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang. Sasaran : a. Terpelihara

dan

meningkatnya

kualitas

infrastruktur

serta

kelengkapannya. b. Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan jalan di jalan raya dan tempat-tempat strategis lainya c. Terpenuhinya infrastruktur penanggulangan bencana

3. Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar permukiman dan perumahan, sampai di perdesaan. Sasaran : a. Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

persampahan

dan

drainase

perkotaan yang berwawasan lingkungan; b. Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa sarana air bersih perkotaan dan perdesaan, jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku.

4. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa. Sasaran : a. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. 3.3

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Prabumulih 3.3.1

Telaah Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (R/TRW) Kota Prabumulih tahun 2013 – 2033

merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya, pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektifitas RT/RW sebagai instrument pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum


lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RT/RW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat pengandalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberi insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Karakter perkembangan kawasan terbangun Kota Prabumulih tidak terlepas dari keberadaan Kota Prabumulih yang berada pada jaringan jalan regional (Lintas Sumatera). Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama (linier) sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata.

Gambar 1 Peta Pola Ruang Kota Prabumulih Secara Geografis Kota Prabumulih terletak pada : 3020’09.01”-3034’24.7” Lintang Selatan dan 104007’50.4”-104019’41.6” Bujur Timur. Luas Wilayah Kota Prabumulih 434,46 km2. Berdasarkan peta pola ruang Kota Prabumulih dari gambar 3.1 diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan dan peruntukan lahan di Kota Prabumulih didominasi oleh pertanian disusul oleh pemukiman/perumahan. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran dan kecenderungan penggunaan lahan Kota Prabumulih dapat dilihat pada bahasan berikut ini :


1. Kegiatan Permukiman Kawasan permukiman dan perumahan berfungsi sebagai kawasan hunian bagi warga Kota Prabumulih. Kawasan permukiman dan perumahan dibagi menjadi kawasan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Dapat dilihat di Gambar 1. untuk permukiman/perumahan kepadatan tinggi terfokus di pusat kota dan area sekitarnya. Saat ini pembangunan permukiman dan perumahan sudah mulai dikembangkan di jalan Lingkar Timur. Dengan sudah dibangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih, dan Terminal B di kawasan ini, perkembangan permukiman/perumahan dikawasan ini meningkat pesat. Terlebih dikawasan ini juga akan dibangun Islamic Center yang saat ini sudah dalam proses finising. 2. Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran Kawasan perkantoran pemerintah di Kota Prabumulih terpusat di Kelurahan Sindur dan Kelurahan Prabumulih. Kawasan perkantoran swasta saat ini terkonsentrasi pusat kota dan sepanjang jalan utama kota (Jl. Jend. Sudirman). Ke depannya untuk perkantoran swasta pembangunannya akan diarahkan ke Kelurahan Sindur, Kelurahan Cambai dan jalan Lingkar Timur. 3. Kegiatan Perdagangan dan Jasa Kota prabumulih merupakan daerah perdagangan dan jasa. Kota Prabumulih berada pada jalur lintas Sumatera dan berfungsi sebagai kota transit, hal ini berdampak

berkembangnya

sektor

perdagangan

dan

jasa

di

kota

ini.

Pertumbuhan ekonomi di sektor ini cukup tinggi. Tingginya daya beli masyarakat membuat kegiatan perdagangan dan jasa tumbuh pesat. Jumlah perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) cukup banyak, berikut jenis usaha berdasarkan perusahaan yang memiliki TDP : - Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan, Perikanan dan Perkebunan - Pertambangan dan Penggalian - Industri Pengolahan (Manufacturing industry) - Listrik, Gas, Air - Bangunan (Construction) - Angkutan Pergudangan, Transportasi - Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perusahaan - Jasa Kemas, Sosial, Perorangan 4. Kegiatan Industri Kegiatan industri di Kota Prabumulih umumnya masih berupa industri dalam skala kecil yang lokasinya sebagian besar berada di Kecamatan Prabumulih Barat. Dari


perusahaan yang telah mendaftarkan SIUP pada tahun 2009, sebanyak 76,36% merupakan perusahaan kecil. Beberapa jenis kegiatan industri yang ada di Kota Prabumulih diantaranya : industri pengolahan/kerajinan, industri logam, industri sandang & kulit, industri bahan bangunan non logam, industri makanan & minuman. Karena masih berupa industri kecil maka kegiatan ini menyatu dengan lokasi permukiman. 5. Fasilitas Umum Fasilitas Umum di Kota Prabumulih terpusat di pusat kota dan di jalan Lingkar Timur. Ke depannya akan lebih dikembangkan di jalan Lingkar Timur sehingga pembangunan lebih menyebar. Ada beberapa fasilitas umum yang penyebaran lokasinya merata seperti sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih

4.1.1.

Visi Visi BPMPTSP dirumuskan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Prabumulih menjadi Kota PRIMA dan Berkualitas. Sejalan pada visi Kota Prabumulih maka visi BPMPTSP ditetapkan, yaitu : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PERIZINAN GUNA TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF ”. Untuk mewujudkan Visi, perlu dilakukan langkah-langkah proses perumusan visi. Sebagai tindak lanjut hasil analisa isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penjelasan Visi BPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : 1. Institusi Penyelenggara Adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dalam bidang perizinan dan penanaman modal di wilayah Kota Prabumulih. 2. Profesional Adalah bahwa pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi tanggung jawab BPMPTSP harus melayani semua lapisan masyarakat pengguna perizinan. Setiap aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih diharapkan menjadi aparatur penyelenggara mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan sesuai dengan tuntutan pelaksanaan pelayanan publik. 3. Penyelenggaraan yang berkualitas Adalah suatu proses perumusan tujuan yang diinginkan melalui tahapan-tahapan kegiatan dengan pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka menghasilkan pelayanan yang bermutu baik dan untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau lebih berkembang di masa mendatang.

4.1.2.

Misi Dari perumusan visi diatas, maka misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perizinan dan non perizinan 4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti 5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan non perizinan 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan Penjelasan Misi adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama, Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan: -

meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan sehingga terwujud kepuasan pelanggan.

2. Misi ke Dua, Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan : -

meningkatkan kualitas seluruh komponen dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan sehingga selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Misi ke Tiga, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perizinan dan non perizinan: -

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan member informasi yang jelas mengenai kemudahan dan pentingnya pengurusan perizinan.

4. Misi ke Empat, Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti: -

meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti serta sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam pandangan masyarakat.

5. Misi ke Lima, Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan non perizinan: -

meningkatkan kapabilitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan sehingga

setiap

aparatur

memiliki

kompetensi

yang

baik

serta

dapat

melaksanakan pelayanan secara profesional 6. Misi ke Enam, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan: -

meningkatkan meningkatkan kualitas seluruh komponen dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan sehingga selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan.

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam


rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah BPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 3. Meningkatkan kesadaran dan parisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan penanaman modal dan perizinan 4. Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi negara 5. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan 4.2.2.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun

waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Sasaran menggambarkan hal– hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun ke depan, sebagai berikut : Tujuan Pertama : Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, dengan indikator sebagai berikut : -

Lamanya proses perizinan

-

Jumlah izin yang diterbitkan

Tujuan Kedua :

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu terlaksananya SOP yang telah ditetapkan, dengan indikator kesesuaian penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan SOP dan sertifikat ISO Tujuan Ketiga : Meningkatkan kesadaran dan parisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu :


1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada tiap usaha/bangunan yang dimiliki 2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan mengengah yang didukung dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan perizinan dengan indikator sebagai berikut : -

Persentase jumlah usaha dan bangunan yang dilengkapi perizinan

-

Jumlah sarana / pusat belanja / perekonomian yang dibangun dilengkapi dengan perizinan

Tujuan Keempat :

Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi negara

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu : 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dengan indikator sebagai berikut : -

Tingkat disiplin, kinerja, daya saing dan pengetahuan serta keahlian aparatur penyelenggara pelayanan perizinan

-

Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat

Tujuan Ke Lima :

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas beserta fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan yang terpelihara, dengan indikator sebagai berikut :

4.3.

-

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat

-

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPMPTSP menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan perizinan.


4.3.1

Strategi Strategi merupakan langka –langkah berisikan program–program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program. Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Strategi

No.

Tujuan

Strategi

1.

MISI PERTAMA Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

1. Optimalisasi fungsi semua komponen BPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan di bidang perizinan 2. Pengawaan dan evaluasi secara berkesinambungan

2.

3.

4.

5.

MISI KE DUA Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan MISI KE TIGA DAN KE ENAM Meningkatkan kesadaran dan parisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan

MISI KEEMPAT Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi Negara MISI KE LIMA Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan

Menerapkan SP dan SOP

1. Pengembangan usaha kecil di bidang industri kecil mikro dan menengah 2. Menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka usaha dengan kemudahan dalam proses perizinan

1. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan melalui pembinaan dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan 3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan melalui pembinaan dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan


4.3.2 Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini Tabel 4.2 menampilkan kebijkan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan. Tabel 4.2 Tabel Strategi dan Kebijakan No. 1.

2. 3.

4.

5.

Strategi MISI PERTAMA 1. Optimalisasi fungsi semua komponen BPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan di bidang peanaman modal dan perizinan 2. Pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan MISI KE DUA Menerapkan SP dan SOP MISI KE TIGA DAN KE ENAM 1. Pengembangan usaha kecil di bidang industri kecil mikro dan menengah 2. Menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka usaha dengan kemudahan dalam proses penanaman modal dan perizinan MISI KEEMPAT 1. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui pembinaan dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang penenaman modal dan perizinan 3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan MISI KE LIMA 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan melalui pembinaan dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan

Kebijakan - Memgoptimalkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana serta semua komponen Meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi Menyusun dan menetapkan SP dan SOP -

- Melaksanakan monitoring, inventarisasi serta pembinaan UKM - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan

-

Memberikan informasi yang tepat & jelas mengenai persyaratan, prosedur serta biaya perizinan

- Mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan publik - Memenuhi fasilitas bagi aparatur penyelenggara

- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara kontinyu terhadap kinerja program dan kegiatan - Mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan publik - Memenuhi fasilitas bagi aparatur penyelenggara

-

Menyediakan anggaran guna memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan terpelihara


Tabel 4.3 Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima Di Bidang Perizinan Guna Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif

Misi I : Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan Tujuan Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraa n pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan

Sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan

Strategi 1. Optimalisasi fungsi semua komponen BPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 2. Pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan

Kebijakan - Memgoptimalkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana serta semua komponen Meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi

-

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Sasaran Terlaksananya SOP yang telah ditetapkan

Strategi Menerapkan SP dan SOP

Kebijakan Menyusun dan menetapkan SP dan SOP

Misi III : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perizinan dan non perizinan Misi VI : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan Tujuan Meningkatkan kesadaran dan parisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan

Sasaran 1. Meningkatkan pemahaman & kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada usaha/bangunan yang dimiliki 2. Meningkatkan jumlah usaha kecil & mengengah yang didukung pemahaman & kesadaran dalam pengurusan perizinan

Strategi 1. Pengembangan usaha kecil di bidang industri kecil mikro dan menengah 2. Menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka usaha dengan kemudahan dalam proses perizinan

Kebijakan - Melaksanakan monitoring, inventarisasi serta pembinaan UKM - Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perizinan


Misi IV : Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Menciptakan - Memberikan kontribusi nyata kapasitas dan transparansi dan informasi yang tepat dalam kualitas aparatur akuntabilitas & jelas mengenai pembangunan penyelenggara penyelenggaraan persyaratan, aparatur Negara pelayanan di pelayanan di bidang prosedur serta biaya melalui bidang perizinan penanaman modal perizinan pengembangan 2. Meningkatkan dana perizinan - Mengikuti penelitian, akuntabilitas 2. Peningkatan pendidikan dan pelayanan kinerja aparatur kapasitas dan pelatihan pelayanan informasi, kajian, penyelenggara kualitas aparatur publik konsultasi dan pelayanan di penyelenggara - Memenuhi fasilitas diklat dalam bidang penanaman pelayanan perizinan bagi aparatur bidang ilmu modal dan melalui pembinaan penyelenggara pengetahuan perizinan dan pemenuhan dan system fasilitas bagi administrasi aparatur negara penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal - Melaksanakan dan perizinan pengendalian dan 3. Pelaksanaan pengawasan secara pengendalian dan kontinyu terhadap evaluasi program kinerja program dan dan kegiatan kegiatan Misi V : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan non perizinan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Terpenuhinya 1. Peningkatan - Mengikuti kualitas Sumber Daya kapasitas dan pendidikan dan pelayanan di Manusia (SDM) kualitas aparatur pelatihan pelayanan bidang perizinan yang berkualitas penyelenggara publik yang didukung beserta fasilitas, pelayanan perizinan - Memenuhi fasilitas oleh tersedianya sarana dan melalui pembinaan bagi aparatur SDM yang prasarana dan pemenuhan penyelenggara kompeten dan pendukung fasilitas bagi profesional dan pelaksanaan aparatur sarana dan pelayanan di bidang penyelenggara prasarana penanaman modal pelayanan di bidang Menyediakan anggaran (fasilitas) dan dan perizinan yang penanaman modal guna memenuhi sarana terpeliharanya terpelihara dan perizinan dan prasarana kebersihan dan 2. Penyediaan dan pendukung yang kenyamanan pemeliharaan memadai dan dalam sarana dan terpelihara penyelenggaran prasarana pelayanan pendukung penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan


BAB V EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

5.1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran

capaian

kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan

metode

perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai organisasi dan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dikelompokkan 4 kategori penilaian yaitu :sangat baik dengan tingkat capaian ≥91 %, baik dengan tingkat capaian 81 % - 90 %, cukup dengan tingkat capaian 71 % - 80 % dan kurang dengan tingkat capaian ≤ 70 %. 5.2. TEROBOSAN

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA

PRABUMULIH TAHUN 2014 Pada tahun 2014 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih melakukan banyak terobosan untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada periode periode sebelumnya. A. KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI 1. Belum maksimalnya penyelenggara pelayanan prima di bidang perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih 2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki belum memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk membuat izin B.

TEROBOSAN PADA TAHUN 2014 1. Penyempurnaan bangunan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih dengan pembangunan pagar dan lantai halaman kantor sehingga dapat memberikan suasana yang lebih nyaman untuk pemohon 2. Pemberian Bimbingan Teknis Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 kepada Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan yang dibimbing oleh CV. Gama Solution dari Yogyakarta


3. Dilakukan pemeliharaan software perizinan yang terintegrasi dengan server sehingga seluruh database perizinan tersimpan dalam server dan selalu dilakukan pembaruan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 4.

Pengadaan barang dan jasa seperti Kendaraan Dinas Roda 2, Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pembangunan Taman & Nama Gedung Kantor

5.

Dilakukan Initial Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas yang di-audit oleh PT. Nusantara Quality Adikarya Indonesia (NQA Indonesia) sehingga sukses mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008

5.3. PENGUKURAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 Pada tahun 2014 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Prabumulih memiliki 25 (dua puluh lima) kegiatan yang hasil pengukuran kinerjanya dapat dilihat dari Tabel 5.1. Pengukuran Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Prabumulih Tahun 2014

TABEL 5.1. PENGUKURAN KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014

NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2940 izin

3.087 izin

105 %

75 %

75 %

100 %

2940 izin

3.087 izin

105 %

65 buah

142 buah

218,46 %

65 %

65 %

100 %

65 %

65 %

100 %

80 %

75 %

88,23 %

Rp.1.166.650.000

Rp. 1.106.643.430

94,86 %

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan

Jumlah izin yang diterbitkan

pelayanan perizinan 2.

Terlaksananya SOP yang telah ditetapkan

Kesesuian Penyelenggaraan Pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan

3.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk

Jumlah usaha dan bangunan yang memiliki izin.

memiliki izin pada tiap usaha / bangunan yang dimilikinya. 4.

Meningkatkan jumlah usaha kecil menengah yang didukung

Jumlah sarana/pusat belanja perekonomian

dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan

yang dibangun dilengkapi dengan perizinan

perizinan 5.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur

Tingkat disiplin, kinerja, daya saing dan

penyelenggara pelayanan perizinan

pengetahuan keahlian aparatur penyelenggara pelayanan perizinan.

6.

7.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara

Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan

pelayanan di bidang perizinan

Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat

Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana

berkualitas beserta fasilitas sarana dan prasarana

pendukung pelaksanaan pelayanan

pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan yang terpelihara

Total


5.4. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 Untuk melihat kinerja dari tahun ke tahun untuk itu dibuat perbandingan kinerja pada tahun 2013 dan 2014. Perbandingan kinerja pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel 5.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2013 dan 2014 TABEL 5.2. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2013 DAN 2014 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

1.

Peningkatan Jumlah izin yang diterbitkan

3000 Izin

2936 Izin

2940 izin

3087 izin

2.

Peningkatan Jumlah usaha dan bangunan yang memiliki izin

3000 Izin

2936 Izin

2940 izin

3087 izin

Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan

80 %

79 %

80 %

75 %

Tingkat Disiplin, Kinerja, Daya Saing dan Pengetahuan Keahlian Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan

40 %

40 %

65 %

65 %

65 %

65 %

3.

4.

5.

Kesesuaian serta ketepatan waktu serta isi Rencana Kerja Anggaran dan 3 Dokumen 3 Dokumen Laporan - Laporan baik Laporan Keuangan Maupun Laporan Kinerja

5.5. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA Berikut ini analisis dan evaluasi kinerja terhadap sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih : Tujuan Pertama adalah Menciptakan kondisi yang kondusif penyelenggara pelayanan perizinan  Untuk mewujudkan tujuan pertama Sasaran strategisnya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan indikator kinerja adalahpeningkatan jumlah izin yang diterbitkan. Untuk Tahun 2014 ini target izin yang


diterbitkan adalah 2940 izin dan izin yang diterbitkan sebanyak 3.087 izin jadi persentase keberhasian sebanyak 105 persen. Pencapaian target ini masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin, persepsi

masyarakatmasih

menganggap

izin

lama

prosedurnya

dan

kurang

maksimalnya pelayanan yang diberikan karena kantor yang kecil serta tidak layak untuk pelaksanaan perizinan merupakan faktor penyebab masyarakat tidak mau membuat izin, untuk itu perlu pemberian pemahaman kemasyarakatmelalui sosialisasi, baik itu prosedur penerbitan izin, syarat izin, izin- izin yang memiliki retribusi maupun dasar hukumnya dan di tahun 2014 sudah dibangun Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang sekarang sudah berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yang lebih baik untuk pelaksanaan perizinan, diharapkan untuk tahun 2015 target perizinan yang telah ditetapkan dapat lebih baik. Untuk tingkat pencapaian sebesar 105 persen maka capaian sasaran strategis BERHASIL. Tujuan Kedua adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan yang sesuai SOP yang telah ditetapkan  Untuk mencapai tujuan kedua maka Sasaran strategisnya adalah terlaksananya SOP yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja adalah Kesesuaian Penyelenggaraan Pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan Untuk tahun 2014 ini target kesesuaian sebesar 75 % dengan realisasi yang tercapai adalah sebesar 75 % dengan persentase keberhasilan sebesar 100 %. Keberhasilan ini tidak terlepas karena Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih telah menerpakan SOP pada setiap penerbitan izin jika syarat telah terpenuhi maka izin bisa segera diterbitkan. Untuk pencapaian yang telah didapat dapat dikatakan pencapaian strategis BERHASIL. Tujuan Ketiga adalah Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan  Untuk mencapai tujuan ketiga maka sasaran strategisnya adalah : 1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada tiap usaha / bangunan yang dimilikinya dengan indikator kinerja adalah peningkatan jumlah usaha dan bangunan yang memiliki izin.Untuk Tahun 2014 ini target izin yang diterbitkan adalah 2940 izin dan izin yang diterbitkan sebanyak3.087

izin

jadi

persentase

keberhasilan

sebanyak

105

persen.

Pencapaian target ini masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin, persepsi masyarakat masih menganggap izin lama prosedurnya dan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan karena kantor yang kecil serta tidak layak untuk pelaksanaan perizinan merupakan faktor penyebab masyarakat tidak mau membuat izin, untuk itu perlu pemberian pemahaman kemasyarakat melalui sosialisasi, baik itu prosedur penerbitan izin, syarat izin, izin- izin yang memiliki retribusi maupun dasar


hukumnya dan di tahun 2014 ini sudah dibangun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih yang lebih baik untuk pelaksanaan perizinan.Untuk tingkat pencapaian sebesar 105 persen maka capaian sasaran strategis BERHASIL. 2. Meningkatkan jumlah usaha kecil menengah yang didukung dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan perizinan dengan indikator kinerja adalah jumlah sarana/pusat belanja perekonomian yang dibangun dilengkapi dengan perizinan. Untuk Tahun 2014 ini target izin sarana/pusat belanja perekonomian yang dibangun adalah 65 buah dan izin yang diterbitkan sebanyak 142 izin jadi persentase keberhasilan sebanyak 218,46 persen.Untuk tingkat pencapaian sebesar 218,46 persen maka capaian sasaran strategis BERHASIL. Untuk target tahun 2014 peningkatan jumlah usaha dan bangunan yang memiliki izin dengan realisasi sebesar 105 persen dan realisasi izin sarana/pusat belanja perekonomian sebesar 218,46 persen, sehingga rata-rata pencapaian tujuan ketiga ini adalah sebesar 161,73 persen. Untuk tingkat pencapaian sebesar 161,73 persen maka capaian sasaran strategis BERHASIL.

Tujuan Keempat adalah Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Sistem Administrasi Negara Untuk mewujudkan tujuan keempat maka Sasaran strategisnya adalah :  Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dengan indikator kinerja adalah tingkat disiplin, kinerja, daya saing dan pengetahuan keahlian aparatur penyelenggara pelayanan perizinan. Untuk target tahun 2014 peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur Sumber Daya Manusia sebesar 65 persen dengan realisasi sebesar 65 persen dan persentase capaian sebesar 100 persen. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja berupa fasilitasi operasional tim pembina, fasilitasi operasional tim teknissemuanya berjalan dengan baik. Sehingga bisa dikatakan capaian sasaran strategis BERHASIL.  Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dengan indikator kinerja adalah Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat. Untuk target tahun 2014 peningkatan Sumber Daya Manusia sebesar 65 persen dengan realisasi sebesar 65 persen dan persentase capaian sebesar 100 persen. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyusunan RKA SKPD, serta penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD semuanya berjalan dengan baik. Sehingga bisa dikatakan capaian sasaran strategis BERHASIL.


Untuk target tahun 2014 peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur Sumber Daya Manusia dengan capaian sebesar 100 persen dan realisasi peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dengan capaian sebesar 100 persen, sehingga rata-rata pencapaian tujuan keempat ini adalah sebesar 100 persen. Untuk tingkat pencapaian sebesar 100 persen maka capaian sasaran strategis BERHASIL. Tujuan Kelima adalah Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dibidang perizinan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan

 Untuk mewujudkan tujuan kelima Sasaran strategisnya adalah terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan yang terpelihara dengan indikator kinerja adalah jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan. Untuk tahun 2014 ini target yang ditetapkan adalah jumlah sarana dan prasarana sebesar 85 persen dengan realisasi yang tercapai sebesar 75 persen dengan persentase capaian 88,23 persen dengan persentase capaian sebesari 88,23 persen.Untuk pencapaian yang telah didapat dapat dikatakan pencapaian strategis BERHASIL

GAMBAR 3.1 GRAFIK CAPAIAN KINERJA

5.6. ALOKASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN Kegiatan yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun


2014 dengan anggaran sebesar Rp. 3.135.547.403,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah). 5.7. AKUNTABILITAS KEUANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KOTA PRABUMULIH 5.7.1. ANGGARAN TAHUN 2014 Pembiayaan kegiatan maupun operasional Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan SebesarRp.3.135.547.403,-(Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.762.577.237,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)dengan sisa Anggaran Sebesar Rp. 372.970.166,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah). 5.7.2. PENGELUARAN Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp. 1.655.933.807,-(Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) 2. Belanja Langsung Belanja

langsung

meliputi

belanja

modal

dengan

angggaran

sebesar

Rp.1.166.650.000,-(Satu Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.106.643.430,-(Satu Milyar Seratus Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp. 60.006.570,- (Enam Puluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang rinciannya bisa dilihat pada tabel 5.3 Kegiatan dan Realisasinya


TABEL 5.3. KEGIATAN DAN REALISASINYA

NO

SASARAN

1.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan

2.

3.

4.

Terlaksananya SOP yang telah ditetapkan

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Penyediaan Jasa SuratMenyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. f. Penyediaan ATK g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor i. Penyediaan makanan dan minuman j. Penyediaan Jasa Media Informasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada tiap usaha / bangunan yang dimilikinya.

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. a. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Meningkatkan jumlah Usaha Kecil Menengah yang didukung dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan perizinan

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. a. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan.

TARGET

Rp.

REALISASI

4.000.000,- Rp.

4.000.000,-

Rp.135.000.000,- Rp. 113.664.334,Rp.15.000.000,-

Rp.0,-

%

100% 84,20%

0%

Rp. 33.150.000,- Rp. 30.100.000,-

90,80%

Rp. 17.400.000,- Rp. 12.900.000,-

74,14%

Rp. 60.000.000,- Rp. 59.987.000,Rp. 32.000.000,- Rp. 32.000.000,-

99,98% 100%

Rp. 5.000.000,-

99,62%

Rp. 4.981.000,-

Rp. 20.000.000,-

Rp. 19.032.500,-

95,16%

Rp. 10.000.000,-

Rp. 9.100.000,-

91,00%

Rp. 33.000.000,- Rp. 33.000.000,-

100%

Rp. 55.000.000,-

Rp. 55.000.000,-

100%

Rp. 55.000.000,-

Rp. 55.000.000,-

100%

Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan. Rp.50.300.000,Rp. 45.200.000,a. Fasilitasi Operasional Tim Pembina b. Fasilitasi Operasional Rp. 46.100.000,- Rp. 46.100.000,Tim Teknis

89,86%

100%


Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di biidang perizinan

5.

Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan yang terpelihara

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. b.Penyusunan RKA SKPD c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Hardware/Jaringan Komputer e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pembangunan Taman dan Nama Gedung Kantor

Rp. 2.500.000,-

Rp. 2.500.000,-

100%

Rp. 2.500.000,Rp. 2.500.000,-

Rp. 2.500.000,Rp. 2.500.000,-

100% 100%

Rp.122.000.000 ,-

Rp. 121.075.000,-

99,24%

Rp.180.000.000

Rp. 179.903.596,-

99,95%

Rp.20.000.000,-

Rp. 17.470.000,-

87,35%

Rp.1.000.000,-

Rp.1.000.000,-

100%

Rp.70.000.000,-

Rp. 66.812.000,-

95,45%

Rp.161.200.000 ,-

Rp. 159.160.000,-

98,73%

Rp.25.000.000,-

Rp. 25.000.000,-

100%

Rp.24.000.000,-

Rp. 24.000.000,-

100%

Rp.15.000.000,-

Rp. 14.950.000,-

99,67%

Rp.25.000.000,-

Rp. 24.708.000,-

98,83%

5.7.3. SISA ANGGARAN Sisa Anggaran yang tidak terpakai dari Belanja Langsung Maupun Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 ini sebesar Rp.372.970.166,-(Tiga Ratus Tujuh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh RibuSeratus Enam Puluh Enam Rupiah)


5.7.4. PAJAK Pajak merupakan salah satu pemasukan untuk pembiayaan pemerintahan. Untuk tahun 2014 ini pajak yang disetorkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp. 74.098.891,-(Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) 5.8. ANALISIS DAN EVALUASI KEUANGAN Dari kegiatan yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih terlihat bahwa program dan kegiatan yang berjalan dengan baik dengan menggunakan anggaran yang lebih kecil dari pagu anggaran, ini menunjukkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih melakukan efisiensi anggaran dan untuk kelebihan anggarannya disetor balik ke kas Pemerintah Kota Prabumulih untuk itu keberhasilan yang dicapai untuk tetap dipertahankan


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 6.1

Program dan Kegiatan Program adalah Bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manusia ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa. Adapun rencana program dan indikasi kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 9. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 14. Penyediaan Jasa Media Informasi

2.

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

2.

Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

3.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan Formal 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Perizinan 3. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 2. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD 4. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

6.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyebaran Informasi Perizinan dan Penanaman Modal melalui Pameran danMobil Hias 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal 3. Penyiapan Bahan Informasi Investasi 4. Penyelenggaraan Pameran Investasi

7.

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1. Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perizinan dan Penanaman Modal 2. Penyusunan Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8.

Program Penataan Peraturan Perundang -undangan 1. Pengadaan buku peraturan perundang-undangan tentang Perizinan dan Penanaman Modal 2. Rakor Penyusunan Persyaratan Perizinan dan SOP.

9.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Fasilitasi Operasional Tim Pembina 2. Fasilitasi Operasional Tim Teknis

6.2

Pendanaan Indikatif Dalam mewujudkan sasaran yang direncanakan maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA PRABUMULIH NAMA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH RENCANA TAHUN 2016 KODE

1.

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

KEBUTUHAN TARGET DANA / PAGU CAPAIAN INDIKATIF Rp KINERJA (Juta)

SUMBER DANA

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 CATATAN KEBUTUHAN TARGET PENTING DANA / PAGU CAPAIAN INDIKATIF PENTING Rp (Juta)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat-menyurat (materai, perangko dan benda pos lainnya)

BPMPTSP

12 bln

5,250

APBD Kota Prabumulih

12 bln

6

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. (service, sparepart,STNK, BBM dan kebutuhan pemeliharaan dan lainnya)

BPMPTSP

12 bln

60


12 bln

80

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa administrasi keuangan

BPMPTSP

12 bln

17,4

12 bln

18

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya kebutuhan pendukung kebersihan kantor

BPMPTSP

12 bln

25,2

APBD Kota Prabumulih APBD Kota Prabumulih

12 bln

30

5. Kegiatan Penyediaan Alat T ulis Kantor

Tersedianya kebutuhan ATK untuk mendukung tugas-tugas

BPMPTSP

12 bln

75


12 bln

80

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan.

BPMPTSP

1 keg

31,6


12 bln

35

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa Korankoran dan majalah

BPMPTSP

12 bln

19,920


12 bln

22

8. Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik

Tersedianya dana untuk sarana komunikasi, air dan listrik

BPMPTSP

12 bln

90


12 bln

120

2.

3.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Kebutuhan alat-alat Listrik untuk Penerangan dan Jaringan Listrik

BPMPTSP

12 bln

10


12 bln

20

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu.

BPMPTSP

12 bln

30


12 bln

40

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BPMPTSP

1 tahun

150


12 bln

200

12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran

BPMPTSP

12 bln

28


12 bln

30

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Media Informasi

Tersebarnya informasi perizinan dan penanaman modal (iklan-iklan)

BPMPTSP

12 bln

15


12 bln

20

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Laptop, Komputer, Printer. AC, Meja, Kursi, Filling Cabinet

BPMPTSP

2 Keg

114,550


2 Keg

200

2. Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

Terlaksanayan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

BPMPTSP

1 keg

64


1 keg

66

3. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

BPMPTSP

12 bln

55


12 bln

60

BPMPTSP

2 keg

110


2 keg

150

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4.

Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dan pakaian Olah Raga bagi Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelarihan Formal

Terlaksananya Pelatihan/Sosialisasi/Bintek bagi Aparatur

BPMPTSP

1 tahun

25


1 tahun

35

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Perizinan

Kemampuan Aparatur di Bidang Perizinan meningkat

BPMPTSP

1 keg

65


1 keg

70

3. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur 5.

6.

7.

Terjaganya Sistem Manajemen Mutu Aparatur.

BPMPTSP

1 Keg

65


1 Keg

80

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya data informasi dan tersusunya laporan LAKIP yang sesuai dan baik

BPMPTSP

1 doc

3,250


1 doc

4

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya data dan laporan keuangan yang tepat

BPMPTSP

1 doc

3,250


1 doc

4

3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Tersedianya data dan tersusunya RKA yang sesuai denan kebutuhan anggaran bagi SKPD

BPMPTSP

1 doc

3,250


1 doc

4

4. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Tersedianyya data dan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) yang baik

BPMPTSP

1 doc

3,250


1 doc

4

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1. Penyebaran Informasi Perizinan dan Penanaman Modal melalui Pameran dan Mobil Hias

Tersebarnya Informasi Pembangunan

BPMPTSP

2 keg

35


2 keg

45

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal

Terlaksananya kegiatan monitoring, pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal

BPMPTSP

1 doc

15


1 doc

30

3. Penyiapan bahan informasi investasi

Tersedianya bahan informasi mengenai penanaman modal

BPMPTSP

1 keg

25


1 keg

35

4. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Terselenggaranya Pameran Investasi

Luar Kota

2 keg

90


2 keg

120

35


1 doc

40

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1. Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Tersusunya laporan Survey Kepuasa Masyarakat

BPMPTSP

1 doc

8.

9.

2. Penyusunan Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tersusunya Laporan Standar Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu (PTSP)

BPMPTSP

1 doc

15


1 doc

20

3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Pendataan tentang Perizinan di Kota Prabumuih

BPMPTSP

1 doc

61,080


1 doc

70

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Pengadaan buku peraturan perundangundangan tentang perizinan, dan Penanaman Modal.

Tersedianya buku-buku dan peraturan perundang-undangan

BPMPTSP

1 keg

20


1 keg

30

2. Rakor Peyusunan Persyaratan Perizinan dan SOP

Tersusunnya SOP dan persyaratan perizinan

BPMPTSP

1 keg

35


1 Th

40

APBD Kota Prabumulih APBD Kota Prabumulih

1 keg

60

1 keg

50

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1. Fasilitasi Operasional Tim Pembina

Terpenuhinya fasilitas bagi tim pembina

BPMPTSP

1 keg

55

2. Fasilitasi Operasional Tim Teknis

Terpenuhinya fasilitas bagi tim teknis

BPMPTSP

1 keg

45

TOTAL KESELURUHAN DANA

1.500.000.000

1.918.000.000

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ROZALI, S.Sos PEMBINA NIP. 196508211986031006

Rencana Kerja KPPT Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih diharapkan akan dapat menjadi acuan dan pedoman operasional bagi seluruh jajaran organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dalam menjalankan misinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka RENJA BPMPTSP Tahun 2016 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan – perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan RENJA sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya RENJA ini merupakan penjabaran RENSTRA BPMPTSP Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BPMPTSP Kota Prabumulih (RKA – BPMPTSP Kota Prabumulih). Kiranya RENJA ini akan memotivasi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2016.

Prabumulih,

Maret 2015

KEPALA BPMPTSP,

ROZALI, S.Sos Pembina NIP. 196508211986031006

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents