RENCANA SRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)

RENCANA SRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2013 - 2018

Rencana Strategis BPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji

dan syukur

kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kegiatan

Penyusunan Rencana Strategis BPMPTSP dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sesuai dengan Amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD menyusun Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih nantinya sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPMPTSP Rencana Strategis merupakan rangkaian kerja BPMPTSP selama 5 (lima) tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPMPTSP. Renstra ini diharapkan menjadi arahan dan acuan dalam mendorong kita mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan terarah sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Prabumulih,

Maret 2015

Kepala BPMPTSP Prabumulih,

ROZALI, S.Sos NIP. 19650821 198603 1 006

Rencana Strategis KPPT Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Diagram Daftar Bagan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

i iii iv v vi

........................... ........................... ........................... ...........................

1 2 3 4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi ........................... 6 2.1.1 Kepala Badan ........................... 6 2.1.2 Sekretariat ........................... 7 2.1.3 Bidang ........................... 7 2.1.4 Kepala Seksi Informasi dan Pengembangan Kinerja ........................... 8 2.1.5 Kepala Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan ........................... 8 2.2 Sumber Daya SKPD ……………….... 9 2.2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin ........................... 9 2.2.2 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Penjenjangan ........................... 9 2.2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan ........................... 9 2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf ........................... 10 2.2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat pendidikan ........................... 11 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ........................... 11

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........................... 3.1.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal ........................ 3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal ..................... 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ........................... 3.2.1 Visi dan Misi ........................... 3.2.2 Tujuan dan Sasaran ........................... 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih ........................... 3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ......................

15 18 19 23 23 23 29 29

i


BAB IV

BAB V

BAB VI BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih ........................... 4.1.1 Visi ........................... 4.1.2 Misi ........................... 4.2 Tujuan dan Sasaran ........................... 4.2.1 Tujuan ........................... 4.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja ........................... 4.3 Strategi dan Kebijakan ........................... 4.3.1 Strategi ........................... 4.3.2 Kebijakan ...........................

33 33 34 35 35 35 37 37 39

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan ........................... 5.2 Pendanaan Indikatif ...........................

43 44

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUP

........................... ...........................

49 52

ii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

.......................... 9

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2013

........................... 9

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2013

..............10

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2013

...........................10

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

...........................11

Tabel 3.1 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

...........................17

Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Strategi

...........................38

Tabel 4.3 Tabel Strategi dan Kebijakan

...........................39

Tabel 4.4 Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

...........................41

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

...........................45

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

...........................50

iii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Pola Ruang Kota Prabumulih

...........................

30

iv


DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Matriks SWOT

...........................

22

v


DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi KPPT 6 Kota Prabumulih

...........................

15

vi


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh SKPD pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, SKPD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, SKPD memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas segala bentuk program/kegiatan yang menuju kegiatan prioritas. Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi BPMPTSP sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi daerah, secara fungsional BPMPTSP dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) BPMPTSP yang di dalamnya terdapat Rencana Kerja lima tahun ke depan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana KerjaTahunan (Renja). Penyusunan Renstra BPMPTSP ini mengacu kepada RPJMD Kota Prabumulih yang memuat visi, misi dan agenda-agenda yang ditawarkan oleh Walikota terpilih. Perencanaan-perencanaan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 20146tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih telah berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu direncanakan sedemikian rupa perkembangan kebutuhan.

sesuai dengan


1.2. Landasan Hukum Landasan

hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu adalah : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Eavluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 21Tahun 20086tentang

Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Daerah

Kota

Prabumulih

Nomor

61Tahun

20126tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025.


16. Peraturan Walikota Prabumulih No 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih adalah : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 - 2018 dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja lima tahunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. 5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pennanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah : 1. Menetapkan

dokumen

perencanaan

BPMPTSP

sebagai

salah

satu

SKPD

penyelenggara pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2. Sebagai kerangka kerja dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih; 3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 4. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan. 5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.


1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN BPMPTSP Menguraikan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III

: ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada BPMPTSP, telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaah RTRW.

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran lima tahun, Strategi dan Kebijakan.

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menguraikan keterkaitan indikator kinerja BPMPTSP dengan RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018.

BAB VII

: PENUTUP Menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan rencana strategis BPMPTSP tahun 2013 – 2018.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20146tentang Organisasi Perangkat Daerah6tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Adapun Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan; 1. Subbagian Keuangan 2. Subbagian Program dan Pelaporan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan; 1. Subbidang Promosi Pengembangan dan Kerjasama 2. Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan; 1. Subbidang Pelayanan Perizinan 2. Subbidang Pelayanan Non Perizinan e. Bidang Data dan Informasi, membawahkan; 1. Subbidang Data 2. Subbidang Informasi f.

Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, membawahkan; 1. Subbidang Regulasi dan Pengaduan 2. Subbidang Pengembangan Kinerja

g. Kelompok Jabatan Fungsional 2.1.1

Kepala Badan Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Kepala Badan

mempunyai tugas pokok Memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan BPMPTSP.


2.1.2

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, program, umum dan kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala. Sekretariat membawahkan ; 1. Subbagian Keuangan 2. Subbagian Program dan Pelaporan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian Setiap Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretais.

2.1.2.1 Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan. 2.1.2.2 Subbagian Program dan Pelaporan Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program. 2.1.2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala

Subbagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

urusan

ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, protocol dan urusan rumah tangga BPMPTSP. 2.1.3

Bidang Penanaman Modal dan Promosi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas mempersiapan kebijakan teknis dalam pembinaan penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan, penyajian dan pendokumentasian dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang penanaman modal dan Promosi.

2.1.3.1

Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama empunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pelaksanaan promosi penanaman modal daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub bidang promosi dan pengembangan.


2.1.3.2

Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal 2.1.4 Bidang Pelayanan Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Perizinan dan Non Perizinan 2.1.4.1

Subbidang Perizinan Kepala Subbidang Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

melaksanakan kebijakan teknis ruang

lingkup perizinan

yang

berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan perizinan serta melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis Instansi Terkait dalam pemberian Perizinan sesuai urusan yang menjadi Kewenangan Subbidang Perizinan 2.1.4.2

Subbidang Non Perizinan Kepala Subbidang Non Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Subbidang Non Perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Non Perizinan serta melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis Instansi terkait dalam pemberian perizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Subbidang Non Perizinan 2.1.5 Bidang Data dan Informasi Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang data dan informasi Bidang Data dan Informasi terditri dari : 2.1.5.1

Subbidang Data

2.1.5.2

Subbidang Informasi

2.1.6

Bidang Regulasi Pengaduan dan Pengembangan Kinerja Kepala

Bidang

Regulasi

dan

Pengembangan

Kinerja

mempunyai

tugas

mempersiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja terdiri dari : 2.1.6.1

Subbidang Regulasi dan Pengaduan

2.1.6.2

Subbidang Pengembangan Kinerja


2.1.7

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPMPTSP secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kepala Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BPMPTSP. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri. Struktur Organisasi Badan Penamanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih dapat dilihat pada lampiran Rencana Strategis Penamanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih.

2.2

Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan BPMPTSP Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 No.

Pendidikan

Laki – Laki

Perempuan

Jumlah (Orang)

1.

Strata 2 (S-2)

3

-

3

2.

Strata 1 (S-1)

18

9

27

3.

Sarjana Muda / D3

1

3

4

4.

SLTA/SMK/KPPA

1

1

2

23

13

36

Jumlah

Sumber : BPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2015


2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2015 No.

Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah (Orang)

1.

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV

9

2.

SPAMA/DIKLATPIM III

1

3.

SPAMEN/DIKLATPIM TK I

-

Jumlah

10


2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2015 Jumlah

No.

Golongan

Laki - laki

Perempuan

1.

I

-

-

-

2.

II

1

2

3

3.

III

21

11

32

4.

IV

1

-

1

23

13

36

Jumlah


(orang)


2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2015 Jumlah

No.

Jabatan

Laki - laki

Perempuan

1.

Eselon II

1

-

1

2.

Eselon III

3

2

5

3.

Eselon IV

7

4

11

4.

Fungsional

-

-

-

5.

Staf

12

7

19

23

13

36

Jumlah

(Orang)


2.2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Jumlah

No.

Pendidikan

Laki – Laki

Perempuan

1.

Strata 1 (S-1)

3

2

5

2.

Sarjana Muda / D3

-

2

2

3.

SLTA/SMK/KPPA

-

5

5

3

9

12

Jumlah


(Orang)


2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh BPMPTSP :

1.

Kepala Badan a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan, da pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan d. Pengkoordinasian dengan SKPD terkait dalam rangka penerbitan Perizinan dan non Perizinan e. Pengkoordinasian Pengisian Data, informasi, serta evaluasi kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu f.

2.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan a. Pelakanaan pengelolaan urusan program b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian c. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1 Kepala Subbagian Keuangan a. Penyusunan dokomen pelaksanaan anggaran b. Pelaksanaan

penyiapan

laporan

berkala

pertanggungjawaban

pengelolaan

anggaran BPMPTSP c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan BPMPTSP d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah e. Penyusunan laporan berkala realisasi penerimaan pendapatan daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya. 2.2

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan 2.1.2 Penyiapan penyusunan dokumen perencanaan BPMPTSP 2.1.3 Penyiapan penyusunan laporan kegiatan BPMPTSP 2.1.4

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.


2.3

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian a. Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan b. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan badan c. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan badan d. Mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

pengadaan,

penyalulan

pemakaian,

penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan e. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan badan dan rumah tangga badan serta penggunaan gedung kantor f. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah badan g. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor h. Membuat rancangan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian i. Melaksanakan tugas keprotokolan badan j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan k. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai l. Mengumpilkan, mengelola, dan menyiakan data kepegawaian badan m. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan n. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai o. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai badan. p. Mempersiapkan bahan dan data pegawai ang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai q. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai r. Mengkoordinir kehadiran pegawai s. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) t. Mempertanggungjawabkan kegiatan subbag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


3.

Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi a. Penyiapan pengkajian proram kerja bidang Penanaman Modal dan Promosi b. Penyiapan pengkajian bahan kebijakan teknis di ruang lingkup bidang penanaman modal dan promosi c. Pengkoordinasian persiapan kebutuhan bidang penanaman modal dan promosi d. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang penanaman modal dan promosi e. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang penanaman modal dan promosi berdasarkan skala prioritas f. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan g. Pelaksanaan Pengawasan kegiatan sesuai perencanaan h. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan promosi dan kerjasama untuk kelancaran tugas berdasarkan asaz keseimbangan i. Pelaksanaan dan pengkoordinasian bidang penanaman modal dan promosi dengan unit kerja terkait j. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan 3.1 Kepala Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bidang promosi, pengembangan dan kerjasama b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis

sub bidang promosi,

pengembangan dan kerjasama c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang promosi, pengembangan dan kerjasama d. Mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan data promosi pengembangan dan kerjasama e. Mempersiapkan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan kerjasama f. Mempersiapkan usulan-usulan promosi, pengembangan dan kerjasama g. Mempersipkan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sub bidang Promosi, Pengemangan dan Kerjasama dengan mempedomani peraturan perndang-undangan yang berlaku h. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan ruang lingkup sub bidang promosi, pengemnangan dan kerjasama i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkai dala rangka promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal daerah j. Mempersiapkan dan menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dalam ruang lingkup sub bidang promosi, pengembangan dan kerjasama k. Melaksanakan

penyusunan

pengambilan keputusan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan


l. Mempesiapkan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang promosi, pengembangan dan kerjasama m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya n. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 3.2

Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaksana Penanaman Modal a. Melaksanakan

penyusunan

program

kerja

Subbidang

pengendalian

dan

Pelaksanaan Penanaman Modal b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah d. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal f. Melaksanakan pengelolaan data pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal i. Melaksanakan penyusunan bahn talaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan j. Melaksanakan Pembuatan Berita Acara Persiapan (BAP) terhadap pembuatan Izin Usaha Tetap (IUT) dan pencabutan proyek PMA/PMDN k. Melaksanakan Task Force penanaman modal tingkat kabupaten berkoordinasi dengan provinsi l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan


4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan b. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas dalam ruang lingkup bidang perizinan c. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang d. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan skala prioritas e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas h. Pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang memiliki kewenangan utuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai perizinan dan non perizinan i. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan 4.1

Kepala Subbidang Pelayanan Perizinan a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perizinan b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perizinan c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan perizinan d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Perizinan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan data perizinan g. Melaksanakan pemberian petunjuk/mekanisme dan persyaratan perizinan h. Melaksanakan bimbingan dan pengisian blangko perizinan i. Melaksanakan pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku j. Melaksanakan penelitian, pengukuran lapangan terkait permohonan perizinan dengan Tim Teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemberian pelayanan dan penerbitan perizinan l. Melaksanakan proses penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku m. Melaksanakan

penyusunan

telahaan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

pengambilan keputusan n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perizinan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan


4.2

Kepala Subbidang Pelayanan Non Perizinan a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Non Perizinan b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Non Perizinan c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Non Perizinan d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Non Perizinan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan data non perizinan g. Melaksanakan pemberian petunjuk/mekanisme dan persyaratan non perizinan h. Melaksanakan bimbingan dan pengisian blangko non perizinan i. Melaksanakan pemberian pelayanan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku j. Melaksanakan penelitian, pengukuran lapangan terkait permohonan perizinan dengan Tim Teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemberian pelayanan dan penerbitan non perizinan l. Melaksanakan proses penerbitan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku m. Melaksanakan

penyusunan

telahaan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

pengambilan keputusan n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Non Perizinan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan 5. Kepala Bidang Data dan Informasi Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dan penyusunan perencanaan di Data dan Informasi meliputi : pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala rendah, memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah, mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala daerah, menyusun peta investasi daerah dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.


5.1 Kepala Subbidang Data a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis data c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Data sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan data g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha data h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi data i. Melaksanakan penyusunan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Data k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 5.2

Kepala Subbidang Informasi

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Informasi b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis informasi c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan informasi d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Subbidang Informasi sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait e. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan f. Melaksanakan pengolahan informasi g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan informasi h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi informasi i. Melaksanakan penyusunan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Informasi k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


6.

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Regulasi, Pelayanan Pengaduan dan Pengembangan Kinerja b. Penelaahan dan pengkajian peraturan-peraturan di bidang pelayanan perizinan, penanaman modal dan pengembangan kinerja c. Pelaksanaan analisis, penelitian dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penanganan pengaduan e. Penyiapan fasilitas layanan pengaduan, antara lain formulir pengaduan, kotak pengaduan, melalui SMS ataupun telepon f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait g. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 6.1 Subbidang Regulasi dan Pengaduan a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan regulasi dan pelayanan pengaduan b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan regulasi dan pelayanan pengaduan c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan regulasi dan pelayanan pengaduan d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan regulasi dan pelayanan pengaduan e. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan-pertauran yang berkaitan dengan perizinan f. Menyiapkan bahan rancangan peraturan tentang perizinan g. Menerima dan melayani pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan h. Menindaklanjuti dan memperoses pengaduan perizinan i. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis dan atau SKPD teknis untuk penyelesaian permasalahan lebih lanjut j. Membuat berita acara hasil pengaduan perizinan k. Membuat laporan pengaduan perizinan l. Melakukan verifikasi dan memberikan edukasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masalah perizinan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkahlangkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya


p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya 6.2

Subbidang Pengembangan Kinerja a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijaksanaan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pengembangan kinerja b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan kinerja c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan informasi dan pengembangan kinerja d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kinerja e. Menyelenggarakan sosialisasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan f. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan g. Membuat indeks kepuasan masyarakat melalui kuesener dan diproses dan melaporkan ke kepala badan h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana i. Menyiapkan bahan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan perizinan j. Menyelenggarakan analis dan pengembangan kinerja badan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang l. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkahlangkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isuisu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasikan variabel internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD periode 2013-2018. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strengh) : - Adanya Tugas Pokok dan Fungsi BPMPTSP yang tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. - Adanya Standard Operating Procedure (SOP); - Struktur organisasi yang jelas; - Adanya dukungan anggaran. Kelemahan (Weaknesses) : - Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara; - Belum optimalnya anggaran; - Sarana dan prasarana kurang memadai; - Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain; - Data penunjang terbatas/kurangnya basis data; - Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.


Peluang (Opportunities) : - Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan perizinan cukup tinggi; - Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait; - Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN; - Kerjasama antar instansi : adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian - wewenang yang jelas. - Pemanfaatan teknologi informasi. Ancaman (Threats) : - Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan - Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah - Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan - Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja - Sering berubahnya peraturan perundang-undangan - Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui

Tabel 3.1

Identifikasi Analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :  Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.  Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman  Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.  Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.


Tabel 3.1 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

No S1

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (S) No KELEMAHAN (W) Adanya Tugas Pokok dan Fungsi W1 Belum memadainya kuantitas dan (Tupoksi) kualitas aparatur penyelenggara

S2

Adanya Standard Procedure (SOP)

Operating W2

Belum optimalnya anggaran

S3

Struktur organisasi yang jelas

W3

Sarana dan prasarana kurang memadai

S4

Adanya dukungan anggaran

W4

Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain

W5

Data penunjang terbatas/kurangnya basis data

W6

Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja

W7

No O1

O2

Belum optimalnya monitoring dan Evaluasi ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (O) No ANCAMAN (T) Apresiasi masyarakat terhadap T1 Tingginya tuntutan peningkatan Pelayanan Perizinan dan pelayanan Pengurusan izin cukup tinggi T2 Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan T3 Respon dari dinas/instansi terkait pelayanan publik dari lembaga lainnya masih lemah terkait

O3

Adanya bantuan program/kegiatan T5 yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN

Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan

O4

Kerjasama antar instansi dan antar T6 daerah

Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

O5

Pemanfaatan teknologi informasi

Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW

T7


3.1.1

Analisa Faktor Lingkungan Internal Analisa faktor lingkungan internal meliputi : -

Kekuatan

-

Kelemahan

Kekuatan 1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi BPMPTSP (Tupoksi) Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Prabumulih. Sudah tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Bidang Perencanaan Standard Operasional Prosedur (SOP) BPMPTSP Kota Prabumulih telah memuat seluruh SOP terkait tugas dan fungsi BPMPTSP. 2. Struktur organisasi yang jelas BPMPTSP sebagai salah satu SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota. 3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seluruh kegiatan di lingkungan BPMPTSP Kota Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih. Kelemahan 1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur perencana Kuantitas pegawai di lingkup BPMPTSP saat ini masih sangat kurang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan. Dari sisi kuantitas, BPMPTSP masih memerlukan tambahan pegawai. 2.

Belum optimalnya anggaran Saat ini penganggaran yang ada belum optimal sehingga capaian belum maksimal.

3.

Sarana dan Prasarana kurang memadai Sarana dan prasarana pada BPMPTSP Kota Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiatan.

4.

Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain Hubungan

yang

harmonis

dan

saling

mendukung

penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

antar

SKPD

terkait

sangat diperlukan untuk

menciptakan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.


5. Data penunjang terbatas/kurangnya basis data Pengelolaan data base yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 6.

Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan..

7.

Belum

optimalnya

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

program

perencanaan pembangunan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan belum dapat dilakukan secara kontinu. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, serta prasarana transportasi. 3.1.2

Analisa Faktor Lingkungan Eksternal Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi : -

Peluang

-

Kesempatan

Peluang 1. Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pengurusan izin cukup tinggi Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan semakin meningkat. Sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan pengurusan perizinan bagi bangunan maupun usaha yang dimiliki. 2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun informal di bidang pelayanan publik menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai. 3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. 4. Adanya kerja sama antar instansi Kerjasama antar instansi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.


5. Pemanfaatan teknologi informasi Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Tantangan 1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan pada BPMPTSP menjadi peluang BPMPTSP untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan. 2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur dan Pelayanan Izin Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin 3. Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah Seringkali dinas/instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan masih sangat lemah sehingga kurang mendukung percepatan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna perizinan. 4. Sering berubahnya peraturan perundangan Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain terkadang menyebabkan kebingungan dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil. 5. Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW Sulitnya mengendalikan penataan kawasan perkotaan yang sesuai dengan arahan RT/RW mengharuskan pemerintah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi perencanaan tata ruang ke seluruh masyarakat dan pihak terkait. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi Analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh sebagaimana terdapat pada Diagram 1 berikut ini :


Diagram 1 Matriks SWOT Kekuatan (Strengths) : Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) - Adanya Standard Operating Procedure (SOP) - Struktur organisasi yang jelas - Adanya dukungan anggaran

Kelemahan (Weaknesses) : Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara Sarana dan prasarana kurang memadai Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain Data penunjang terbatas/kurangnya basis data Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Peluang (Opportunities) : Apresiasi masyarakat terhadap perencanaan cukup tinggi Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN Kerjasama antar instansi Pemanfaatan teknologi informasi

Strategi SO Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan penyelenggaraan pelayanan perizinan Mengembangkan mekanisme koordinasi secara terpadu Meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan

Strategi WO Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi Meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan publik Meningkatkan jumlah SDM Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP

Ancaman (Threats) : Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah Kebutuhan data yang valid dalam setiap penyelenggaraan pelayanan perizinan Sering berubahnya peraturan perundangundangan Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RTRW

Strategi ST Meningkatkan pemahaman stakeholders dan SKPD terkait Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Strategi WT Meningkatkan monitoring, evaluasi, pelaporan Meningkatkan kerjasama penelitian, pengembangan dan sosisalisasi hasil penelitian

IFAS EFAS


Berdasarkan kriteria

yang

telah

ditentukan

dan

hasil

analisis

dengan

memperhatikan berbagai kebijakan baik vertikal maupun horizontal, penetapan kriteria isu strategis dan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka dapat dirangkum 3 (tiga) isu strategis BPMPTSP Kota Prabumulih yaitu : 1. Sumber Daya Manusia Isu ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya SDM

perencana

sehingga

dapat

secara

taktis

menyikapi

isu-isu

pembangunan Kota Prabumulih. 2. Sarana dan Prasarana Isu ini terkait dengan penataan sarana dan prasarana untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. 3. Tata kelola pemerintahan, Isu ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta koordinasi yang baik antar instansi maupun dengan para pemangku kepentingan.

3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.2.1

Visi dan Misi Visi

Pembangunan

Kota

Prabumulih

tahun

2013-2018

adalah

Terwujudnya Kota Prabumulih Menjadi Kota Prima dan Berkualitas. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel; 2. Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan); 3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa; 4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat.


3.2.2

Tujuan dan Sasaran Berikut ini tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 : Misi I Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas manajemen pemerintah yang amanah dan profesional, sehingga mampu menjadi motivator, fasilitator, serta inovator dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran : a. Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Terlaksananya Standar Operational Prosedur (SOP), Standar Pelayan Minimal (SPM) yang ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; c. Terpenuhinya

akuntabilitas

kinerja

dari

penyelenggaraan

pemerintahan kota yang amanah, dan transparan; d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab. 2. Memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat atas pengelenggaraan pemerintahan. Sasaran : a. Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang yang partisipatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat; b. Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan yang mudah untuk melakukan kontrol atas terselenggaranya pemerintah kota 3. Meningkatnya kesejahteraan PNS yang berdisiplin, bermoral, beretika, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran : a. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur,

pemberian

penghargaan sesuai capaian kemampuan dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang tidak berdisiplin


Misi II Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

dan kemampuan tenaga

kesehatan. Sasaran : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. Sasaran : a. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pendidikan anak usia dini; b. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu standar pelayanan minimal pendidikan dasar; c. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah; d. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan non formal; e. Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan luar biasa; f.

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

g. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi; h. Meningkatnya minat baca masyarakat. 3. Meningkatkan moralitas, etika, dan keagamaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat. Sasaran : a. Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan, sesuai dengan standar yang berlaku; b. Meningkatnya aktivitas syi’ar keagamaan dalam kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Memantapkan

sistem

ketentraman,

ketertiban

dan

perlindungan

masyarakat secara terpadu. Sasaran : a. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman,

tertib

dan

damai

dalam

kehidupan

sehari-hari

serta

terhindarnya dari berbagai gangguan dan konflik di tengah-tengah lingkunga kerja, tempat permukiman dan lingkungan strategis lainya; b. Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


5. Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera. Sasaran : a. Terwujudnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk dengan menggalang program KB; b. Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan usaha ekonomi keluarga. 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran : a. Meningkatnya ketepatan sistem informasi manajemen administrasi kependudukan daerah yang terpadu secara nasional; b. Meningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin, anak terlantar,

lanjut

usia,

yatim

piatu

dan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial lainya untuk kemandirian hidupnya. 7. Meningkatkan kreativitas pemuda dan olahraga, serta peranan wanita dalam pembangunan Sasaran : a. Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan wanita dalam

segala

aspek

kehidupan

masyarakat,

berbangsa

dan

bernegara, dengan pengurus utama gender. 8. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan seni budaya dan wisata Sasaran : a. Berkembangnya objek, diseminasi, diverifikasi dan atraksi seni budaya dan wisata; b. Tumbuh dan berkembangnya kretivitas seni dan budaya lokal dan nasional, serta berkembangnya kegiatan dan objek pariwisata. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan perkantoran melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Sasaran : a. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olah raga dan paru-paru lingkungan alam. b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan

dengan mentaati kaidah pengelolaan lingkungan dan

dokumen AMDAL. c. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan.


d. Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang yang berlaku. e. Terwujudnya

pengelolaan

pertambangan

dan energi yang

berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah. Misi III Tujuan : 1. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan titik

berat

perdagangan (business core) dan jasa. Sasaran : a. Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainya di serta wilayah dan terjangkau; b. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultural dan perkebunan melalui pemanfaatan sumber daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga tercapainya usaha tani yang berorientasi agribisnis; c. Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas peternakan dan perikanan masyarakat melalui sumber daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga tercapainya usaha yang berorientasi agribisnis; d. Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya; e. Tercapainya usaha perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan. 2. Menekan jumlah pengangguran. Sasaran : a. Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan pemberian kesempatan kerja, serta penciptaan lapangan usaha mandiri lainnya. 3. Menekan jumlah penduduk miskin. Sasaran : a. Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru Sasaran : a. Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk berbagai jenis produk rakyat melalui usaha kecil dan menengah yang berkualitas mandiri dan professional; b. Terpenuhinya jumlah sarana pasar refresentatif dan modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih.


Misi IV Tujuan : 1. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang. Sasaran : a. Mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan tata ruang. 2. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang. Sasaran : a. Terpelihara

dan

meningkatnya

kualitas

infrastruktur

serta

kelengkapannya. b. Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan jalan di jalan raya dan tempat-tempat strategis lainya c. Terpenuhinya infrastruktur penanggulangan bencana 3. Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar permukiman dan perumahan, sampai di perdesaan. Sasaran : a. Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

persampahan

dan

drainase

perkotaan yang berwawasan lingkungan; b. Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa sarana air bersih perkotaan dan perdesaan, jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku. 4. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa. Sasaran : a. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. 3.3

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Prabumulih 3.3.1

Telaah Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (R/TRW) Kota Prabumulih tahun 2013 – 2033

merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya, pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektifitas RT/RW sebagai instrument pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas.


Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilkaukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RT/RW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat pengandalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberi insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Karakter perkembangan kawasan terbangun Kota Prabumulih tidak terlepas dari keberadaan Kota Prabumulih yang berada pada jaringan jalan regional (Lintas Sumatera). Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama (linier) sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata.

Gambar 1 Peta Pola Ruang Kota Prabumulih Secara Geografis Kota Prabumulih terletak pada : 3020’09.01”-3034’24.7” Lintang Selatan dan 104007’50.4”-104019’41.6” Bujur Timur. Luas Wilayah Kota Prabumulih 434,46 km2. Berdasarkan peta pola ruang Kota Prabumulih dari gambar 3.1 diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan dan peruntukan lahan di Kota Prabumulih didominasi oleh pertanian disusul oleh pemukiman/perumahan. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran dan kecenderungan penggunaan lahan Kota Prabumulih dapat dilihat pada bahasan berikut ini :


1. Kegiatan Permukiman Kawasan permukiman dan perumahan berfungsi sebagai kawasan hunian bagi warga Kota Prabumulih. Kawasan permukiman dan perumahan dibagi menjadi kawasan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Dapat dilihat di Gambar 1. untuk permukiman/perumahan kepadatan tinggi terfokus di pusat kota dan area sekitarnya. Saat ini pembangunan permukiman dan perumahan sudah mulai dikembangkan di jalan Lingkar Timur. Dengan sudah dibangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih, dan Terminal B di kawasan ini, perkembangan permukiman/perumahan dikawasan ini meningkat pesat. Terlebih dikawasan ini juga telah dibangun Gedung Islamic Center.

2. Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran Kawasan perkantoran pemerintah di Kota Prabumulih terpusat di Kelurahan Sindur dan Kelurahan Prabumulih. Kawasan perkantoran swasta saat ini terkonsentrasi pusat kota dan sepanjang jalan utama kota (Jl. Jend. Sudirman). Ke depannya untuk perkantoran swasta pembangunannya akan diarahkan ke Kelurahan Sindur, Kelurahan Cambai dan jalan Lingkar Timur. 3. Kegiatan Perdagangan dan Jasa Kota prabumulih merupakan daerah perdagangan dan jasa. Kota Prabumulih berada pada jalur lintas Sumatera dan berfungsi sebagai kota transit, hal ini berdampak

berkembangnya

sektor

perdagangan

dan

jasa

di

kota

ini.

Pertumbuhan ekonomi di sektor ini cukup tinggi. Tingginya daya beli masyarakat membuat kegiatan perdagangan dan jasa tumbuh pesat. Jumlah perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) cukup banyak, berikut jenis usaha berdasarkan perusahaan yang memiliki TDP : - Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan, Perikanan dan Perkebunan - Pertambangan dan Penggalian - Industri Pengolahan (Manufacturing industry) - Listrik, Gas, Air - Bangunan (Construction) - Angkutan Pergudangan, Transportasi - Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perusahaan - Jasa Kemas, Sosial, Perorangan


4. Kegiatan Industri Kegiatan industri di Kota Prabumulih umumnya masih berupa industri dalam skala kecil yang lokasinya sebagian besar berada di Kecamatan Prabumulih Barat. Dari perusahaan yang telah mendaftarkan SIUP pada tahun 2009, sebanyak 76,36% merupakan perusahaan kecil. Beberapa jenis kegiatan industri yang ada di Kota Prabumulih diantaranya : industri pengolahan/kerajinan, industri logam, industri sandang & kulit, industri bahan bangunan non logam, industri makanan & minuman. Karena masih berupa industri kecil maka kegiatan ini menyatu dengan lokasi permukiman. 5. Fasilitas Umum Fasilitas Umum di Kota Prabumulih terpusat di pusat kota dan di jalan Lingkar Timur. Ke depannya akan lebih dikembangkan di jalan Lingkar Timur sehingga pembangunan lebih menyebar. Ada beberapa fasilitas umum yang penyebaran lokasinya merata seperti sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih

4.1.1. Visi Visi BPMPTSP dirumuskan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Prabumulih menjadi Kota PRIMA dan Berkualitas. Sejalan pada visi Kota Prabumulih maka visi BPMPTSP ditetapkan yaitu : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PERIZINAN GUNA TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF ”. Untuk mewujudkan Visi, perlu dilakukan langkah-langkah proses perumusan visi. Sebagai tindak lanjut hasil analisa isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penjelasan Visi BPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : 1. Institusi Penyelenggara Adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dalam bidang perizinan dan penanaman modal di wilayah Kota Prabumulih. 2. Profesional Adalah bahwa pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi tanggung jawab BPMPTSP harus melayani semua lapisan masyarakat pengguna perizinan. Setiap aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih diharapkan menjadi aparatur penyelenggara mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan sesuai dengan tuntutan pelaksanaan pelayanan publik. 3. Penyelenggaraan yang berkualitas Adalah suatu proses perumusan tujuan yang diinginkan melalui tahapan-tahapan kegiatan dengan pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka menghasilkan pelayanan yang bermutu baik dan untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau lebih berkembang di masa mendatang.


4.1.2. Misi Dari perumusan visi diatas, maka misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perizinan dan non perizinan 4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti 5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan non perizinan 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan Penjelasan Misi adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama, Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan: -

meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan sehingga terwujud kepuasan pelanggan.

2. Misi ke Dua, Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan : -

meningkatkan kualitas seluruh komponen dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

dan non perizinan sehingga selanjutnya dapat meningkatkan

kualitas pelayanan. 3. Misi ke Tiga, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perizinan dan non perizinan: -

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan member informasi yang jelas mengenai kemudahan dan pentingnya pengurusan perizinan.

4. Misi ke Empat, Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti: -

meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti serta sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam pandangan masyarakat.

5. Misi ke Lima, Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan non perizinan: -

meningkatkan kapabilitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan sehingga setiap aparatur memiliki kompetensi yang baik serta dapat melaksanakan pelayanan secara profesional

6. Misi ke Enam, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan: -

meningkatkan meningkatkan kualitas seluruh komponen dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

dan non perizinan sehingga selanjutnya dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan.


4.2.

TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah BPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 3. Meningkatkan

kesadaran

dan

parisipasi

aktif

masyarakat

dalam

pengurusan

penanaman modal dan perizinan 4. Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi negara 5. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana

(fasilitas)

dan

terpeliharanya

kebersihan

dan

kenyamanan

dalam

penyelenggaraan pelayanan 4.2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun ke depan, sebagai berikut : Tujuan Pertama : Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, dengan indikator sebagai berikut : -

Lamanya proses perizinan

-

Jumlah izin yang diterbitkan

Tujuan Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu terlaksananya SOP yang telah ditetapkan, dengan indikator kesesuaian penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan SOP dan sertifikat ISO


Tujuan Ketiga : Meningkatkan kesadaran dan parisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu : 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada tiap usaha/bangunan yang dimiliki 2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan mengengah yang didukung dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan perizinan dengan indikator sebagai berikut : -

Persentase jumlah usaha dan bangunan yang dilengkapi perizinan

-

Jumlah sarana / pusat belanja / perekonomian yang dibangun dilengkapi dengan perizinan Tujuan Keempat : Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi negara

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu : 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dengan indikator sebagai berikut : -

Tingkat disiplin, kinerja, daya saing dan pengetahuan serta keahlian aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan peanaman modal

-

Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat

Tujuan Ke Lima : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran pokok yaitu terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas beserta fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal perizinan yang terpelihara, dengan indikator sebagai berikut : -

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat

-

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana


4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPMPTSP menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan.

4.3.1 Strategi Strategi merupakan langka–langkah berisikan program–program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program.


Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Strategi No. 1.

2.

3.

4.

5.

Tujuan

Strategi

MISI PERTAMA Menciptakan kondisi yang 1. Optimalisasi fungsi semua komponen BPMPTSP kondusif dalam sebagai penyelenggara pelayanan di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan pelayanan di bidang 2. Pengawaan dan evaluasi secara penanaman modal dan berkesinambungan perizinan MISI KE DUA Meningkatkan kualitas Menerapkan SP dan SOP pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan MISI KE TIGA 1. Pengembangan usaha kecil di bidang industri Meningkatkan kesadaran kecil mikro dan menengah dan parisipasi aktif 2. Menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk masyarakat dalam membuka usaha dengan kemudahan dalam pengurusan penanaman proses penanaman modal dan perizinan modal dan perizinan MISI KEEMPAT 1. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas Meningkatkan kontribusi penyelenggaraan pelayanan di bidang nyata dalam pembangunan penanaman modal dan perizinan aparatur Negara melalui 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pengembangan penelitian, penyelenggara pelayanan penanaman modal pelayanan informasi, kajian, dan perizinan melalui pembinaan dan konsultasi dan diklat dalam pemenuhan fasilitas bagi aparatur bidang ilmu pengetahuan penyelenggara pelayanan di bidang penanaman dan system administrasi modal dan perizinan Negara 3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan MISI KE LIMA 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur Meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan penanaman modal pelayanan di bidang dan perizinan melalui pembinaan dan penanaman modal dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur perizinan yang didukung penyelenggara pelayanan di bidang penanaman oleh tersedianya SDM yang modal dan perizinan kompeten dan profesional 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan dan sarana dan prasarana prasarana pendukung penyelenggaraan (fasilitas) dan pelayanan di bidang penanaman modal dan terpeliharanya kebersihan perizinan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan

4.3.2 Kebijakan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini Tabel 4.2 menampilkan kebijkan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan.


Tabel 4.2 Tabel Strategi dan Kebijakan No. 1.

2. 3.

4.

Strategi MISI PERTAMA 1. Optimalisasi fungsi semua komponen BPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan di penanaman modal dan bidang perizinan 2. Pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan MISI KE DUA Menerapkan SP dan SOP MISI KE TIGA 1. Pengembangan usaha kecil di bidang industri kecil mikro dan menengah 2. Menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka usaha dengan kemudahan dalam proses penanaman modal dan proses perizinan MISI KEEMPAT 1. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui pembinaan dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal 3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

Kebijakan - Memgoptimalkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana serta semua komponen

-

Meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi

Menyusun dan menetapkan SP dan SOP

- Melaksanakan monitoring, inventarisasi serta pembinaan UKM

- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peizinan

-

Memberikan informasi yang tepat & jelas mengenai persyaratan, prosedur serta biaya perizinan dan penanaman modal

- Mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan publik - Memenuhi fasilitas bagi aparatur penyelenggara

- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara kontinyu terhadap kinerja program dan kegiatan 5.

MISI KE LIMA 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui pembinaan dan pemenuhan fasilitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

- Mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan publik - Memenuhi fasilitas bagi aparatur penyelenggara

-

Menyediakan anggaran guna memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan terpelihara


Tabel 4.3 Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima Di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Guna Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif

Misi I : Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan Tujuan 1.1.Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan

Strategi 1.1.1 Optimalisasi fungsi semua komponen BPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan 1.1.2 Pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan

Kebijakan 1.1.1 Memgoptimalkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana serta semua komponen

1.1.2. Meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi

Misi II : Meningkatkan kualitas penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan Tujuan 2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Sasaran 2.1.1.Terlaksananya SOP yang telah ditetapkan

Strategi 2.1.1. Menerapkan SP dan SOP

Kebijakan 2.1.1. Menyusun dan menetapkan SP dan SOP

Misi III : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penanaman modal, perizinan dan non perizinan Misi VI : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Pengembangan kesadaran dan pemahaman & usaha kecil di bidang parisipasi aktif kesadaran industri kecil mikro masyarakat masyarakat untuk dan menengah dalam memiliki izin pada 2. Menciptakan pengurusan usaha/bangunan kemudahan bagi perizinan yang dimiliki masyarakat untuk 2. Meningkatkan membuka usaha jumlah usaha kecil & dengan kemudahan mengengah yang dalam proses didukung dengan perizinan pemahaman & kesadaran dalam pengurusan perizinan

Kebijakan Melaksanakan monitoring, inventarisasi serta pembinaan UKM Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan perizinan

Misi IV : Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah,

Rencana Strategis BPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2013-2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Program dan Kegiatan Program adalah Bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manusia ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa. Adapun rencana program dan indikasi kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2016 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Jaminan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7. Kegiatan Penyediaan ATK 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( Langganan Koran) 10. Penyediaan Jasa Media Informasi 11. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam dan Ke Luar Daerah 14. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer

3.

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 4

4.

Pengadaa Kendaraan Dinas /Operasional Roda 2

5.

Pengadaan Alat-alat Studio (CCTV dan System Rapat)

6.

Pengadaan Software dan Hardware/Komputer, Laptop, Printer

7.

Pengadaan Mebeleur

8.

Partisi/Pembatas ruang

9.

Penyediaan Jasa Server Colocation

10. Pengelolaan Website BPMPTSP 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal 2. Kegiatan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur 3. Kajian Teknis Perizinan 4. Bimbingan Teknis Penigkatan Kinerja dan Pengembangan Kepribadian Aparatur Pelayanan Pulik bagi ASN BPMPTSP 5. Kegiatan Pengembangan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 3. Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA 4. Kegiatan Penyusunan LPPD 5. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja)

5.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Fasilitasi Operasional Tim Pembina 2. Fasilitasi Operasional Tim Teknis

6.

Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


7.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Pengadaan buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perizinan, Pengembangan Kinerja dan Penanaman Modal. 2. Rakor Penataan perundang-undangan tentang Sistem Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan persyaratan perizinan/non perizinan 3. Sosialisasi sistem Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan persyaratan perizinan di 6 Kecamatan se-kota Prabumulih

8.

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1. Fasilitasi pelaksanaan dan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Fasilitasi penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan dan Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) 3. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat/ Pelanggan

9.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Monitoring, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pembuatan/Pencetakan Booklet dan Leaflet 3. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan Pelayanan Investasi 4. Penyelenggaraan Pameran/Promosi dalam Prov. Sumatera Selatan 5. Mengikuti Pameran Pembangunan HUT Kota Prabumulih 6. Karnaval Mobil Hias 7. Penyelenggaraan Pameran/Promosi dalam Negeri 8. Penyelenggaraan Pameran/Promosi luar Negeri

10.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

5.2

Pendanaan Indikatif Dalam mewujudkan sasaran yang direncanakan maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 - 2018 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE

URUSAN DAN PROGRAM

1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

3

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

4

2014

2015

2016

2017

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2018

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP (Persentase layanan administrasi/operasional kantor)

Tersedianya kebutuhan untuk surat menyurat (materai, perangko & benda pos. lainnya)

1 thn

4 1 thn

4.4 1 thn

10 1 thn

11 1 thn

12

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya dana untuk sarana komunikasi sumber daya air Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik.

1 thn

135 1 thn

140 1 thn

120 1 thn

130 1 thn

140

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Terpeliharanya kebersihan kantor.

1 thn

17.4 1 thn

19.2 1 thn

40 1 thn

44 1 thn

48

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.

1 thn

26 1 thn

28 1 thn

60 1 thn

65 1 thn

70

5. Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Tersedianya dana untuk jaminan asuransi barang-barang Daerah milik aset daerah

1 thn

15 1 thn

15 1 thn

15 1 thn

16 1 thn

16

6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan perizinan perizinan kendaraan dinas/ operasional. kendaraan dinas / operasional. (service, sparepart, STNK, BBM dan Kebutuhan Pemeliharaan Lainnya)

1 thn

1 1 thn

75 1 thn

490 1 thn

500 1 thn

500

7. Penyediaan ATK.

1 thn

60 1 thn

64 1 thn

120 1 thn

125 1 thn

130

Terpenuhnya kebutuhan ATK untuk mendukung tugas-tugas

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Terpenuhnya kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan dan jaringan listrik

1 thn

5 1 thn

5.5 1 thn

12 1 thn

12.5 1 thn

13

1 thn

20 1 thn

21 1 thn

35 1 thn

37.5 1 thn

40

1 thn

10 1 thn

10 1 thn

13 1 thn

14 1 thn

15

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Keuangan

1 thn

28.8 1 thn

32 1 thn

60 1 thn

65 1 thn

70

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

1 thn

20 1 thn

22.5 1 thn

48 1 thn

50 1 thn

55

13. Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Tersedianya dana untuk kegiatan rapat, koordinasi dan Daerah konsultasi ke luar daerah.

1 thn

150 1 thn

160 1 thn

205 1 thn

210 1 thn

215

14. Penyediaann Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Terpenuhnyan kebutuhan pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

1 thn

- 1 thn

- 1 thn

25 1 thn

28 1 thn

30

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP (Persentase sarana dan prasarana yang memadai)

1 thn

25 1 thn

27.5 1 thn

37

1 thn

40

1 thn

45

2. Pemeliharaan rutin / berkala hardware / Terpeliharanya perangkat hardware / software / jaringan software / jaringan komputer. komputer.

1 thn

- 1 thn

- 1 thn

55

1 thn

60

1 thn

65

3. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 4

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

1 keg

-

1 keg

400 1 keg

4. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda Roda 2

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

1 keg

70

1 keg

300 1 keg

110

1 keg

60

1 keg

60

5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (AC)

1 keg

106.2

1 keg

20 1 keg

-

1 keg

-

1 keg

-

9. Penyediaan bahan bacaan (langganan Tersedianya bahan bacaan berupa koran-koran koran) 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Media Informasi

1. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

Terpenuhnya kebutuhan media informasi (pemasangan iklan di media)

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu

Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

400 1 keg

450 1 keg

-

6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Alat-alat Studio (CCTV dan Sound Sistem Rapat)

1 keg

-

1 keg

- 1 keg

35

1 keg

35

1 keg

35

7. Pengadaan Software dan Hardware Pengadaan Software dan Hardware Komputer, Laptop, Komputer, Laptop, Printer (Touch Printer (Touch Screen Antrian dan IKM) Screen Antrian dan IKM)

1 keg

-

1 keg

- 1 keg

190

1 keg

200

1 keg

200

8. Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur (lemari Arsip, Filling Kabinet, kursi rapat)

1 keg -

1 keg -

1 keg 120

1 keg 100

1 keg 100

9. Partisi / Pembatas ruang

Tersedianya pembatas /sekat ruangan

1 keg -

1 keg -

1 keg 240

1 keg 100

1 keg 100

10. Penyediaan Jasa Server Colocation

Tersedianya Jasa Komunikasi, Biaya sambungan internet dan langganan internet

1 thn -

1 thn 60

1 thn 65

1 thn 70

1 thn 75

11. Pengelolaan Website BPMPTSP

Tersedianya Informasi dan data BPMPTSP Kota Prabumulih

1 thn -

1 thn -

1 thn 85

1 thn 90

1 thn 95

Program Peningkatan Kapasitas SDA

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP (persentase Pegawai BPMPTSP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan).

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Jumlah aparatur penyelenggaraan yang mengikuti diklat khususnya diklat pelayanan publik.

1 thn

122 1 thn

127 1 thn

130 1 thn

135 1 thn

140

2. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur.

Tercapainya peningkatan manajemen mutu aparatur.

1 keg

33 1 thn

35 1 thn

50 1 thn

60 1 thn

70

3. Kajian Teknis

Jumlah aparatur yang mengerti teknis perizinan dan pelayanan

1 thn

- 1 thn

- 1 thn

50 1 thn

60 1 thn

70

1 thn

- 1 thn

- 1 thn

80 1 thn

90 1 thn

100

1 thn

- 1 thn

- 2 keg

100 2 keg

120 2 keg

140

4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Terselenggaranya Bimtek Pelayanan Publik dan Pengembangan Kepribadian Aparatur Pelayanan Publik bagi ASN BPMPTSP

5. Kegiatan Pengembangan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kinerja dan Out Bond untuk Aparatur BPMPTSP

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP (Persentase laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu dan sesuai regulasi).

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Tersedianya data informasi dan tersusunnya laporan LAKIP yang sesuai dan baik

1 keg

2.5 1 keg

2.75 1 keg

3.5 1 keg

4 1 keg

4.5

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tersedianyan data dan laporan keuangan yang tepat tahun

1 keg

2.5 1 thn

2.75 1 thn

3.5 1 thn

4 1 thn

4.5

3. Penyusunan dokumen RKA

tersedianya data dan tersusunnya RKA yang sesuai dengan kebutuhan anggaran bagi SKPD

1 keg

2.5 1 thn

2.75 1 thn

3.5 1 thn

4 1 thn

4.5

4. Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Tersedianya Data dan laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah

1 keg

2.5

1 thn

2.75

1 thn

3.5

1 thn

4

1 thn

4.5

5 Penyusunan Laporan Rencana Kerja

tersedianya data dan informasi rencana kerja SKPD

1 keg

2.5

1 thn

2.75

1 thn

3.5

1 thn

4

1 thn

4.5

Program pembinaan dan fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan BPMPTSP (Persentase fasilitasi operasional bagi Tim teknis dan Tim Pembina Perizinan)

1 Fasilitasi operasional tim pembina

Terpenuhinya fasilitasi bagi tim pembina Perizinan pada BPMPTSP

2 Fasilitasi operasional tim teknis

Terpenuhinya fasilitas bagi tim teknis Perizinan pada BPMPTSP

Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif

1 thn

50.3 1 thn

53.3 1 thn

60 1 thn

65 1 thn

70

1 thn

46.1 1 thn

50.9 1 thn

55 1 thn

55 1 thn

60

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terpenuhinya dan terdatanya perizinan-perizinan di Kota Prabumulih

1 thn

1 thn

1 thn

90 1 thn

95 1 thn

100

1. Pengadaan buku-buku hukum dan Terpenuhinya buku-buku hukum dan peraturan perundangperaturan perundang-undangan tentang undangan perizinan, Pengebangan Kinerja dan Penanaman Modal

1 thn

1 thn

1 thn

55 1 thn

60 1 thn

65

2. Rakor Penataan Perundang-undangan Terpenuhinya peraturan-peraturan guna kegiatan regulasi tentang Sistem Standar Operasional dibidang perizinan dan Prosedur (SOP) dan Persyaratan Perizinan/non perizinan

1 thn

1 thn

1 thn

70 1 thn

75 1 thn

80

3. Sosialisasi Sistem Standar Operasional Terlaksananya Sosialisasi dan banyaknya masyarakat yang dan Prosedur persyaratan perizinan mengetahui SOP dan Persyaratan Perizinan dan non perizinan di 6 kecamatan sekota Prabumulih

1 thn

1 thn

1 thn

150 1 thn

170 1 thn

200

1. Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersusunnya laporan Survey Kepuasan Masyarakat

1 keg

1 keg

1 keg

60 1 keg

70 1 keg

80

2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan dan Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)

2 keg

2 keg

2 keg

20 2 keg

30 2 keg

35

Program Penataan Peraturan Perundang- Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan undangan ketatalaksanaan BPMPTSP (Persentase tertatanya peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan)

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan dan Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat/Pelanggan

1 thn

40 1 thn

50 1 thn

60

1. Monitoring, Pemantauan, Evaluasi dan Terpantau dan terdatanya sumber investasi dan investasi Pelaporan yang ada di kota prabumulih

1 thn

60 1 thn

70 1 thn

80

2 Pembuatan/Pencetakan Booklet dan Leaflet

tersedianya booklet dan leaflet mengenai penanaman modal di kota prabumulih

1 thn

50 1 thn

60 1 thn

70

3 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan Pelayanan Investasi

Tercapainya peningkatan SDM di bidang Penanaman Modal

1 thn

70 1 thn

80 1 thn

90

4 Penyelenggaraan Pameran/Promosi dalam Prov. Sumatera Selatan

Mengikuti pameran-pameran/promosi yang ada di wilayah sumatera selatan

2 keg

150 2 keg

150 2 keg

170

1 keg

40 1 keg

50 1 keg

60

1 keg

25 1 keg

30 1 keg

35

3 keg

60 3 keg

70 3 keg

80

1 keg

150 1 keg

180 1 keg

200

Terselesainya dan adanya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat

1 thn

1 thn

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5 Mengikuti Pameran Pembangunan HUT Ikut serta dalam pelaksanaan pameran HUT Kota Kota Prabumulih Prabumulih

6 Mengikuti Karnaval Mobil Hias

Ikut serta dalam kegiatan Mobil Hias

7 Penyelenggaraan Pameran/Promosi dalam Negeri

Mengikuti pameran-pameran/Promosi yang ada dalam negeri

8. Penyelenggaraan Pameran/Promosi luar Negeri

Mengikuti pameran-pameran/Promosi di luar negeri

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1 keg

120 1 keg

150 1 keg

150

2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

1 keg

25 1 keg

30 1 keg

35

TOTAL

957.3

1684.1

3497.5

4538

4391.5

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH

ROZALI, S.Sos PEMBINA Nip. 196508211986031006


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama priode aktivitasnya. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Program berdasarkan indikasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Prabumulih berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja BPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota PrabumulihTahun 2013-2018

NO

1 1.

TUJUAN

2 Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

SASARAN

3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan

INDIKATOR SASARAN

Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

- Lamanya proses perizinan

5–14 hr

5-10 hr

3-7 hr

3-7 hr

2-5 hr

2-5 hr

- Jumlah izin yang diterbitkan

2936 Izin

2940 Izin

3000 Izin

3050 Izin

3100 Izin

3150 Izin

70%

75%

80%

85%

95%

100%

TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)

- Nilai IKM 2.

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Terlaksananya SOP yang telah ditetapkan

Kesesuaian penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan SOP dan sertifikat ISO

3.

Meningkatkan kesadaran dan parisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan perizinan

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada tiap usaha/bangunan yang dimiliki

jumlah izin yang diterbitkan

2936 Izin

2940 Izin

3000 Izin

3050 Izin

3100 Izin

3150 Izin

Jumlah sarana / pusat belanja / perekonomian yang dibangun dilengkapi dengan perizinan

Xx Buah

65%

75%

85%

95%

100%

2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan mengengah yang didukung dengan pemahaman dan kesadaran dalam pengurusan perizinan

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian, konsultasi dan diklat dalam bidang ilmu pengetahuan dan system administrasi negara

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan

Tingkat disiplin, kinerja, daya saing dan pengetahuan serta keahlian aparatur penyelenggara pelayanan perizinan

40%

65%

70%

75%

80%

85%

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan

Penyelenggaraan LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan dan CALK yang sesuai dan tepat

40 %

65%

70%

75%

80%

85%

terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas beserta fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan yang terpelihara

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat

75 %

80%

85%

90%

95%

100%

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana

75%

80%

85%

95%

95%

100%

5.

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dan sarana dan prasarana (fasilitas) dan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan


BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, diharapkan akan dapat menjadi acuan dan pedoman operasional bagi seluruh jajaran organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan misinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka RENSTRA BPMPTSP tahun 2013 – 2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan – perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan RENSTRA sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya RENSTRA ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja ( RENJA ) BPMPTSP Kota Prabumulih setiap tahunnya. RENJA BPMPTSP Kota Prabumulih seterusnya akan menjadi acuan / pedoman penentuan kegiatan–kegiatan BPMPTSP Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BPMPTSP Kota Prabumulih (RKA – BPMPTSP Kota Prabumulih). Kiranya RENSTRA ini akan memotivasi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013 - 2018.

Prabumulih,

Maret 2015

KEPALA BPMPTSP,

ROZALI, S.Sos Pembina NIP. 196508211986031006

RENCANA SRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents