RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA – SKPD ) BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2015

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014

BAB. I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan.

Untuk

setiap

daerah

(kabupaten/kota)

harus

menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan

jangka

menengah

(RPJM)

daerah

dan

rencana

kerja

pemerintah daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Bagian Perekonomian adalah salah satu Unit/ Bagian dari Sekretariat Daerah Kota Padang yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Perda Nomor. 15 Tahun 2008 yakni : menyiapkan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Perekonomian mengkoordinasikan permasalahan ekonomi perkotaan dengan SKPD terkait yang terdiri dari 13 sektor yaitu sektor perindustrian, perdagangan dan pengembangan usaha, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan, sektor tenaga kerja dan usaha kecil menengah, kebudayaan dan pariwisata Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Padang 2015 yang berfungsi sebagai

dokumen

perencanaan

tahunan,

penyusunannya

dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

1

penyelenggaraan

Forum

SKPD

dan

Musrenbang

tahunan

yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2015 ini menyusun rencana kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang

tahun

2015.

Renja

SKPD

merupakan

dokumen

rencana

pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai prioritas pembangunan tahun 2015 yang telah dibuat oleh Bappeda dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2015 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah

pada

pencapaian

sasaran-sasaran

pelayanan

yang

dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu dengan semakin kompleknya masalah perekonomian di Kota Padang maka dalam hal ini Pemerintah Kota Padang harus tanggap guna untuk menghidupkan kembali perekonomian yang telah lumpuh akibat bencana tahun 2009 dengan mengambil suatu tindakan cepat, tepat sasaran serta terarah, agar mempunyai nilai guna bagi masyarakat

Kota Padang.

untuk mewujudkan hal ini Bagian Perekonomian merasa perlu menyusun suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk

tahun 2015, agar dapat membantu

program Pemerintah Kota Padang didalam memulihkan perekonomian rakyat , agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar, terpadu, terintegrasi serta terarah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan. 1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2015 adalah :

2

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455); 4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran

Negara

Tahun

2012

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

3

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD : Berdasarkan latar belakang diatas, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah untuk : a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan jangka pendek daerah Kota Padang untuk Tahun 2015 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2015dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun yang lalu (2013). b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Kota Padang selama 1 (satu) tahun dan untuk tahun mendatang. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja a. Tercapainya dan terarahnya suatu rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 mendatang. b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk pembangunan ekonomi Kota Padang. c. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang di segala sektor.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, 4

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada

waktu

penyusunan

renja

SKPD

sudah

disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti

SPM

dan

MDGs

(Millenium

Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan 5

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap

rumusan

program

dan

kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

6

BAB IV PENUTUP, Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

7

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 8

Evaluasi Program Tahun 2013 Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang pada tahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD kota Padang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah : 1. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 2. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 3. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi

: Belanja Tidak Langsung : - Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pengelola keuangan - Insentif Pemungutan Retribusi : 296.300.000,: 281.470.625,: 95,09 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyedian jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggadaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Peningkatan jasa pelayanan publik : 1.233.233.310,: 1.197.745.590,: 97,75 % : Peningkatan sarana prasarana aparatur : - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler : 199.550.000,: 197.377.000,: 99,96 %

9

4. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 5. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 6. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 7. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 8. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi

: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : - Penyusunan Laporan capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 10.000.000,: 9.980.000,: 99,80 % : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah : - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan event/pameran/expo produk unggulan daerah Kota Padang : 108.830.000,: 108.828.000,: 100 % : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah : - Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang - Penyusunan profil produk daerah di Kota Padang Tahun 2013 : 107.850.000,: 107.598.500,: 100 % : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Usaha Pemegang Izin gangguan - Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pelaku Usaha pemilik pemondokan/rumah kost di Kota Padang - Sensus Barang : 150.000.000,: 148.949.000,: 99,30 % : Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan : - Koordinasi, monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang : 65.000.000,: 65.000.000,: 100 %

10

9. Program Kegiatan

Anggaran Realisasi Prosentase realisasi

: Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan : - Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian pada pedagang bahan pokok (barang bersubsidi) di Kota Padang - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ekonomi di Kota Padang : 130.000.000,: 112.896.700,: 86,94 %

Anggaran Tahun 2013Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang sebesar Rp. 1.529.533.310,- (termasuk perubahan) dengan 8 program dan 25 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1.479.216.215,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,71%. Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2013 diperoleh hasil capaian kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang sebesar 96.71%. Dengan capaian kinerja sebesar 96,71% tersebut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padangdapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 1.801.325.500,00 (sebelum perubahan)terurai dalam10 program dan 26 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan

dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padangsebagai berikut: 1. Keterbatasan data dan informasi; 2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia; 3. Belum optimalnya koordinasi; 4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran 11

program

menjadi

outcome

kegiatan

yang

menunjang

efektivitas

program/kegiatan 5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

telah

mengubah

pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk

dapat

mendukung

kondisi

yang

diinginkan,

kemampuan

teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang dalam membantu Walikota Padang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu

12

kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas pelayanan di Kota Padang mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang dalam peningkatan kualitas adalah sebagai berikut : 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 3. Belum

tersedianya

prosedur standar operasional untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi; 4.

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Bagian Perekonomian Sekretariat daerah Kota Padang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedudukan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, merupakan organisasi dari Sekretariat Daerah Kota Padang yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah di Bidang Perekonomian. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Bagian Perekonomian mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan

penyusunan

program,

membantu

perumusan

kebijakan

penyusunan pedoman, dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor perkembangan Produksi Daerah, Sarana Prasarana Perekonomian, Ketahanan Ekonomi Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, sedangkan fungsinya:  Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.

13

 Pengkajian

bahan

untuk

perumusan

kebijakan

pegembangan

dan

pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.  Penyelenggaraan

koordinasi

dalam

rangka

perumusan

kebijakan

pengembangan dan pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.  Pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi pengembangan dan pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.  Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP) pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.  Penyiapan laporan pelaksanaan kegiataan secara berkala.  Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut kepala Bagian Perekonomian didukung oleh subag yang terdiri dari : 1. Subag Bina Produksi Daerah. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang produksi daerah meliputi produksi pertanian, peternakan, perikanan kelautan, perkebunan kehutanan, industria, kepariwisataan dan budaya, industri perdagangan energi dan sumber daya mineral. Rincian Tugas : 1) Mengumpulkan dan mengolah data peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis yang berhubungan dengan produksi pertanian, peternakan,

perikanan,

perhubungan,

industri

kepariwisataan

perdagangan dan energi. 2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan perdagangan dan energi dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. 3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan masalah, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan perdagangan dan energi. 14

4) Melakukan pemantauan laporan, mengevaluasi pengembangan produksi, peternakan,

perikanan,

perhubungan,

industri,

kepariwisataan

perdagangan dan energi. 5) Melakukan

koordinasi

dengan

unit

kerja

terkait

dalam

rangka

pelaksanaan pameran produksi daerah dalam dan luar propinsi. 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 2. Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Daerah. Sub

Bagian

Sarana

Prasarana

Daerah

mempunyai

tugas

mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana perekonomian serta melaksanakan proses perizinan dan pemberian rekomendasi. Rincian Tugas : 1) Mengumpulkan dan mengolah data peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sarana dan prasarana perekonomian daerah. 2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana perekonomian daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 3) Melaksanakan

perizinan

dan

rekomendasi

dibidang

sarana

dan

prasarana perekonomian. 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah. Subag ketahanan ekonomi daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang ketahanan ekonomi daerah. 1) Menghimpun dan mengolah data peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya.

15

2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan koperasi dan, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, rekomendasi pembinaan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya. 4) Melakukan koordinasi unit kerja tertentu dan instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya. 5) Melakukan pemantauan evaluasi, serta pelaporan dibidang ketahanan ekonomi daerah.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain: 1. Masih rendahnya SDM aparat pelaksana dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan di kerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan. 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Bagian Perekonomian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja bisa berjalan sesuai denganapa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepatsasaran.Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaansebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat daerah Kota Padang Tahun 2015 Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan 16

sesuai

RancanganAwal

RKPD

Kota

Padang

Tahun

2015,

agar

terwujudkonsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan

yangtelahdirencanakandidalamdokumenRencanaStrategis(Renstra)

Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun2009–2014.RencanaKerja(RENJA) Bagian

Perekonomian

Tahun2015inidisusundenganmengacupadaPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54Tahun2010tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tenta ngTahapan,TatacaraPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRenca naPembangunanDaerah,dengantetapmemperhatikankepadaRencanaKerjaPem erintahDaerah Kota Padang Tahun 2015.Sejalandengankebijakan Pemerintah Sumatera Barat,tolokukurkinerjapembangunandilakukanmelaluipengukuran14indikatormak ro(makroekonomidanmakrososial),yangmenempatkanIndeksPembangunanMan usia(IPM)sebagaiindikatorkeberhasilanpembangunandanevaluasikebijakanpemb angunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan,Bagian Perekonomian Kota Padang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi

lain,

dalam

era

globalisasi,Bagian

Perekonomian dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampumeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuranrakyat.

Proses

penyusunan

Renja

Bagian

Perekonomian

Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 didasarkan kepada Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2015 dengan tetap memperhatikanprogram prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. 17

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional SeiringdengandiberlakukannyaUndangUndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional( SPPN),diamanatkanbahwasetiapdaerahharusmenyusunrencanapembangunand aerahsecarasistematis,terarah,terpadu,menyeluruh,dantanggapterhadapperuba han(ayat(2)Pasal2),denganjenjangperencanaanyaituperencanaanjangkapanjang ,perencanaanjangkamenengah,maupunperencanaantahunan.Untuksetiapdaera h(kabupaten/kota)harusmenetapkanRencanaPembangunanJangkaPanjang(RPJ P)Daerah,RencanaPembangunanJangkaMenengah(RPJM)Daerah,danRencana KerjaPemerintahDaerah(RKPD). Sementara

itu

ParaleldenganpembuatanRKPD,sesuaidenganpasal7Undang-

UndangNomor25Tahun2004jugamewajibkansetiapSKPDmembuatdanmemilikiR enja-SKPD,yangdisusundenganberpedomankepadaRenstraSKPDdanmengacukepadaRKPD,memuatkebijakan,program,dankegiatanpemba ngunanbaikyangdilaksanakanlangsungoleh pemerintahdaerahmaupunyangditempuhdenganmendorong partisipasi masyarak at. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah di Bidang Perekonomian, Bagian Perekonomian mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan 18

penyusunan program, membantu perumusan kebijakan penyusunan pedoman, dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor perkembangan Produksi Daerah, Sarana Prasarana Perekonomian, Ketahanan Ekonomi Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. A. TUJUAN 1. Tercapainya dan terarahnya suatu rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 mendatang. 2. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk pembangunan ekonomi Kota Padang. 3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang di segala sektor ekonomi. 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui koordinasi dan evaluasi dengan SKPD terkait. 5. Pengentasan kemiskinan melalui evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang ekonomi. 6. Peningkatan produksi Daerah melalui koordinasi dan evaluasi. 7. Peningkatan

mutu/kualitas

produksi

daerah

melalui

pemantauan/monitoring. 8. Merumuskan

kebijakan

Penataan

dan

pembinaan

PKL

melalui

koordinasi dengan SKPD terkait. 9. Peningkatan perkuatan lembaga keuangan mikro, Koperasi dan UKM melalui monitoring dan evaluasi. 10. Peningkatan koordinasi dan evaluasi kestabilan harga bahan pokok. 11. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha. 12. Peningkatan penerimaan daerah dari retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha. 13. Peningkatan pameran produksi daerah melalui SKPD terkait. 14. Peningkatan pembinaan kualitas pemasaran hasil produksi melalui koordinasi dan evaluasi. 15. Pengawasan penyaluran bantuan modal untuk pengusaha melalui koordinasi dengan SKPD terkait.

19

16. Koordinasi dan evaluasi pengembangan perdagangan dan perluasan akses pasar dan informasi. 17. Pengendalian dan Pengawasan, evaluasi pengaturan ruang pasar, pengaturan perparkiran dan peningkatan sarana prasarana pendukung pasar melalui koordinasi dengan SKPD terkait. 18. Koordinasi dan evaluasi investasi disektor sarana dan prasarana Perkotaan.

B. SASARAN Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kota Padang perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai, agar lebih terukur, terdiri dari : 1. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2015diprediksi + 65% sehingga tingkat kesejahteraan makin baik. 2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait di bidang ekonomi sehingga program perekonomian yang dirancang dapat terlaksana dengan baik. 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan secara terpadu serta berkesinambungan. 4. Mengevaluasi dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sektor-sektor ekonomi. 5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui koordinasi sengan SKPD terkait. 6. Meningkatkan SDM pelaku usaha dengan upaya pembinaan dan pelatihan serta melalui promosi usaha di dalam maupun luar daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2015Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 8 program dan 21 Kegiatan.

20

Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No. I.

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6

Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan

7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per/UU

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV.

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Usaha Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang 15 Survey dan Verifikasi Pendaftaran Ulang Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang

V. VI.

VII.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

16 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Promosi/Pameran/Expo dan Event-event Tertentu Produk Unggulan Daerah Kota Padang 17 Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

18 Koordinasi Monitoring dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya di Kota Padang

VIII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

19 Koordinasi Monitoring Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 20 Koordinasi dan Monitoring terhadap Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID) di Kota Padang 21 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang 21

22

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis

pada

masyarakat,

Community

Base

Development

(CBD)

dengan

keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. OutputRencana KerjaBagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang adalah Program TahunanBagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang. Rencana Kerja (RENJA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padangselain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padangsehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Padang, Maret 2014 Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang

Rina Melati, S.STP, MM Nip. 19800921 199810 2 001 23

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG Rencana Tahun 2015 No

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

A. I

II

Prakiraan Maju Tahun 2016

Lokasi

Target Capain Kinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

4

5

6

6

8

Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Capain Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Rp

415.000.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran

Kota Padang

12 Bulan

Rp

3.000.000

APBD Kota Padang

12 Bulan

Rp

Rp

489.500.000 3.000.000

2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

12 Bulan

Rp

20.000.000

APBD Kota Padang

12 Bulan

Rp

20.000.000

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

90%

Rp

25.000.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

25.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

90%

Rp

35.000.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

35.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

12 Bulan

Rp

50.000.000

APBD Kota Padang

12 Bulan

Rp

50.000.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

80%

Rp

4.000.000

APBD Kota Padang

80%

Rp

4.000.000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

100%

Rp

25.500.000

APBD Kota Padang

100%

Rp

75.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per/UU

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

90%

Rp

17.500.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

17.500.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

90%

Rp

30.000.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

30.000.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

90%

Rp

175.000.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

200.000.000

11 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

Kota Padang

12 Bulan

Rp

30.000.000

APBD Kota Padang

12 Bulan

Rp

30.000.000

Rp

489.850.000

Rp

270.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Padang

90%

Rp

299.850.000 APBD Kota Padang

90%

Rp

20.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Padang

90%

Rp

190.000.000 APBD Kota Padang

90%

Rp

250.000.000

Kota Padang

90%

Kota Padang

3000 Pelaku Usaha

Rp Rp Rp Rp

10.000.000 10.000.000 APBD Kota Padang 250.000.000 150.000.000 APBD Kota Padang

Rp Rp Rp Rp

10.000.000 10.000.000 270.000.000 160.000.000

Kota Padang

2500 Pelaku Usaha

Rp

100.000.000

Rp

110.000.000

Kota Padang

5 Kegiatan Pameran/ Expo

Rp Rp

200.000.000 200.000.000 APBD Kota Padang

Rp Rp

250.000.000 250.000.000

VI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang

Rp Kota Padang 50 Pelaku Usaha Rp Ekonomi Kreatif

100.000.000 100.000.000 APBD Kota Padang

Rp 50 Pelaku Usaha Rp Ekonomi Kreatif

110.000.000 110.000.000

VII Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Koordinasi Monitoring dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan LKM Non dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya di Kota Padang Bank yang tangguh dalam memberikan keuangan kepada pelaku usaha ekonomi mikro di Kota Padang VIII Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rp Kota Padang 30 Koperasi/ LKM Rp Non Bank

80.000.000 80.000.000 APBD Kota Padang

Rp 30 Koperasi/ LKM Rp Non Bank

90.000.000 90.000.000

Rp Kota Padang 80 Pelaku Usaha Rp

310.000.000 90.000.000 APBD Kota Padang

Rp 80 Pelaku Usaha Rp

415.000.000 95.000.000

III

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset yang benar IV Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Usaha Pemegang Izin Gangguan di Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memiliki Kota Padang Surat Izin Gangguan di Kota Padang 2 V

Survey dan Verifikasi Pendaftaran Ulang Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang Meningkatnya Pendaftaran Ulang Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Promosi/Pameran/Expo dan Event-event Meningkatnya Sarana Promosi Bagi Produk Unggulan Daerah untuk Tertentu Produk Unggulan Daerah Kota Padang meningkatkan daya saing Produk dan perluasan pemasaran

1

Koordinasi Monitoring Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi

Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian pada Pelaku Usaha Barang Bersubsidi

APBD Kota Padang

90% 3000 Pelaku Usaha 2500 Pelaku Usaha 5 Kegiatan Pameran/ Expo

Keterangan

Rencana Tahun 2015 No

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 2 3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capain Kinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber Dana

Catatan Penting

6

8

Target Capain Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

2 Koordinasi dan Monitoring terhadap Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID) di Kota Padang

3 Meningkatnya Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID) di Kota Padang

4 Kota Padang

5 90%

Rp

6 120.000.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

160.000.000

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang

Meningkatnya Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan.

Kota Padang

90%

Rp

100.000.000

APBD Kota Padang

90%

Rp

160.000.000

Rp

1.854.850.000

Rp

1.904.500.000

JUMLAH

Keterangan

Padang, September 2014 Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang

Ir. Edi Dharma, M.Si NIP. 19680513 199403 1 014