RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA – SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS 2015
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 dapat tersusun, dan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun secara tidak langsung diucapkan terima kasih. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Koperasi
dan
UKM
kedudukannya
sangat
penting
dalam
menyangga
perekonomian masyarakat dimana upaya pemberdayaan masyarakat merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Rawas, sebab tujuan pembangunan yang dilakukan harus dapat menyentuh pada lapisan terbesar masyarakat terutama rakyat kecil. Koperasi dan UKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing produk-produk unggulan dan perekonomian daerah dalam mengangkat Sumatera Selatan pada umumnya dan Musi Rawas khususnya.
Muara Beliti,
2014
KEPALA DINAS KOPERASI UKM KABUPATEN MUSI RAWAS
Ir. H. MUHAMMAD YAMIN, MM Pembina Utama Muda Nip. 19590515 198712 1 001
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................................
i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum..............................................................................................................
2
1.3. Maksud dan Tujuan .........................................................................................................
4
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ..............................................................
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN LALU .............................................................
9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas ...........................................................
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas ....................................................................................................................................
13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas ..............................................................................
16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..............................................................
17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................................
18
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ...................................................
19
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..................................................................
19
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas ....................................................................................................................................
20
3.3. Program dan Kegiatan ....................................................................................................
24
BAB VI PENUTUP ..........................................................................................................................
26
LAMPIRAN
:
1. 2. 3. 4.
Form Renstra (RS) 2010-2015 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 5. Perubahan rekapitulasi anggaran 20015 berdasarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan paradigma pembangunan Koperasi dan UKM seiring dengan proses demokrasi pembangunan yang tengah terjadi, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedangkan peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan simulator. Sebagai soko guru perekonomian, sampai saat ini secara faktual Koperasi memiliki lingkup tanggung jawab yang paling besar. Demikian halnya dengan sektor UKM, yang perannya sering dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Keberadaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Musi Rawas diakui memang belum sepenuhnya dapat mengatasi tingkat kemiskinan dan pengangguran, meskipun demikian kegiatan Koperasi dan UKM ini sangat fleksibel terhadap dinamika kegiatan ekonomi masyarakat, karena sumberdaya yang digunakan baik bahan baku, tenaga kerja dan teknologi yang di pakai masyarakat UKM anggota koperasi, umumnya berasal dari lingkungan internal setempat (lokal). Dengan demikian, peranannya dalam memobilisasi sumberdaya dan menyerap tenaga kerja relatif besar. Oleh karena itulah sektor Koperasi dan UKM kedudukannya sangat
penting
dalam
menyangga
perekonomian
masyarakat
dimana
upaya
pemberdayaan masyarakat merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Rawas, sebab tujuan pembangunan yang dilakukan harus dapat menyentuh pada lapisan terbesar masyarakat terutama rakyat kecil. Salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan agar dapat menyentuh pada jumlah terbesar, adalah melalui peningkatan peran UKM bersama Koperasi untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan ekonomi daerah demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahunan.
1
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat meng-evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan visi, misi Kabupaten Musi Rawas dalam suatu sistem. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas, analisis Kinerja Pelayanan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang akan dilaksanakan.
1.2. LANDASAN HUKUM 1.
Pancasila dan UUD 1945.
2.
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5.
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6.
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410). 7.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nonmor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9.
Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 11. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah; 13. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7). 21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah mengevaluasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas dalam 1 (satu) tahun terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai tujuan yang diinginkan sabagai dokumen perencanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas ini disusun dengan maksud sebagai berikut: 1.
Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas pada tahun lalu dan Mengevaluasi Capaian Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas.
2.
Menganalisis Kinerja pelayanan tahunan.
3.
Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya secara terukur dan terarah. Renja ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif dan antisifatif
terhadap dinamika yang berkembang dengan tujuan :
1.
Mendukung koordinasi pada jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas.
2.
Mewujudkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan setiap tahunnya.
3.
Mengevaluasi capaian kinerja Rencana Stategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas.
4.
Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien/efektif yang berkeadilan dan berkelanjutan.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS Agar penyusunan Renja ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas.
1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
DINAS
KOPERASI
DAN
UKM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan, review terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan masyarakat. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas Berisikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, tantangan dan peluang serta isu-isu penting Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian tentang hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas yang langsung ditujukan pada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Musi Rawas BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini memuat telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana yang dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas Berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Musi Rawas.
BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Koperasi, Usaha kecil menengah ini merupakan arah pembangunan sektor koperasi usaha kecil menengah di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Sebagai acuan, Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Koperasi, Usaha kecil Menengah ini hanya merupakan program dasar pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Sedangkan
pengembangannya
diserahkan
kepada
prakarsa
masyarakat
yang
disesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial politik masyarakat. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah ini memiliki fleksibelitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pembangunan koperasi, usaha kecil menengah yang telah ditetapkan. Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan koperasi, usaha kecil menengah. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan dalam proses pembangunan koperasi, usaha kecil menengah ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Untuk itu agar dapat mengakomodir hal tersebut di atas kami berupaya memprogramkannya melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi RawasTahun 2015.
26
