RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NOMOR : 900/95 –BKD TAHUN 2013 TENTANG RENCANA RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, Menimbang :

a.

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana kerja (Renja);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang; Memperhatikan :

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor …………………. tentang Pengesahan Rencana kerja (Renja) SKPD. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Kesatu

:

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu:

1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana Kerja instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya; 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Ketiga

:

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penataan ruang daerah;

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Pandeglang

Pada tanggal

:

Maret 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

MOHAMMAD AMRI, SH NIP. 19640221 199203 1 006

RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho-Nya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagai gambaran atas rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2014 telah tersusun.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih terdapat

beberapa

sepenuhnya

atas

kekurangan

dan

penyelenggaraan

belum kegiatan

dapat

memberikan

Badan

gambaran

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Pandeglang tahun 2014 secara menyeluruh dan mendetail. Demikian rencana kerja ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan perencanaan lebih lanjut.

Pandeglang,

Maret 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

MOHAMMAD AMRI,SH NIP. 19640221 199203 1 006

Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (perevlap) -

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………......... DAFTAR ISI ………………………………………………………………...................... DAFTAR TABEL ………………………………………………………………...............

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1.2. Landasan Hukum …………………..........……………………... 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

1 1 2 3 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun lalu dan capaian Renstra …………............................... 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah............ 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi badan kepegawaian daerah 2.4. Review terhadap rancangan awal renja 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5 5 6 10 11 16

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahan terhadap kebijakan Nasional ......................................... 3.2. Tujuan dan Sasaran renja Badan Kepegawaian Daerah............. 3.3 Program dan Kegiatan

18 18 18 20

BAB VI

PENUTUP .............................................................................................

23

LAMPIRAN : 1.

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015

Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (perevlap) - ii

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Capaian Sasaran Strategis Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 ………...........

…………………………..…..

5

2. Tabel 2.2 : Analisis Akuntabilitas Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 …….............................................…………..……….

7

3. Tabel 2.3 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2012 dan dibandingkan dengan tahun 2011 …………...................................………………………..…..

8

Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (perevlap) - iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Rangkaian

Musrenbang

RKPD

dan

Tatacara

Penyusunan Rencana Kerja SKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh

Pemerintah

Daerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Rencana

kerja

Badan

Kepegawaian

Daerah

merupakan

dokumen

perencanaan tahunan dan disusun sebagai penurunan Renstra BKD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat Rencana Kerja Tahun 2014 dengan beberapa indikator yang diintrodusir di antaranya Evaluasi Anggaran Tahun 2011 dan 2012, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dipersandingkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta visi dan misi yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

1

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 2. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) tahun 20112016 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang; Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

2

10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan tatacara penyusunan rencana kerja SKPD. 1.3.

Maksud dan Tujuan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Memberikan pedoman dan arahan pengelolaan kegiatan untuk periode 1 Tahun c. Memberikan display data secara akurat, lengkap dan komprehensif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. d. Menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan di tahun 2014. Adapun yang Maksud kegiatan adalah peningkatan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diindikasikan dari: a. Meningkatnya wawasan ilmu dan pengetahuan (knowledge) SDM pegawai; b. Meningkatnya keterampilan (skill) SDM pegawai; c. Meningkatnya kematangan sikap dan prilaku (attitude) pegawai. Ketiga indikator ini merupakan pengintegrasian dari keutuhan sumber daya aparatur yang sejatinya memiliki wawasan yang luas, keterampilan yang cakap dan didampingi oleh sikap prilaku yang bermoral berdasarkan normanorma yang berlaku.


3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2011 DAN 2012 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

2.5

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP : LAMPIRAN :


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2012

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2012 dikategorikan berhasil dengan baik. Selain

itu

sebagai bahan

evaluasi

pencapaian

sasaran tahun

2012

dibandingkan dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2012 Dibandingkan dengan Tahun 2011

1.

Perbandingan Tahun 2012 dan Tahun 2011 aparatur Tahun 2012

Target (%)

Realisasi (%)

100

88,56

100

152,71

-

-64,15

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tahun 2012

100

99,39

pegawai dalam memberikan pelayanan

100

96,71

-

2,68

No

Sasaran Strategis Meningkatnya

kinerja

pemerintah dalam melaksanakan tugas Tahun 2011 dan

kewajiban

sebagai

pelayan

masyarakat 2.

Lebih/Kurang

Tahun 2011 Lebih/Kurang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat pada tahun 2011 tingkat capaiannya melebihi target, sedangkan pada tahun 2012 tingkat capaiannya kurang dari target dengan selisih yang cukup besar. Hal ini bukan berarti kinerja BKD jelek, tetapi pada Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

5

tahun 2011 ada 4 (empat) kegiatan yang capaiannya melebihi target dan sangat signifikan dimana keadaan tersebut tidak terduga dan tidak dapat dihindari. Sedangkan pada tahun 2012 hanya 1(satu) kegiatan yang capaiannya melebihi target dan tidak begitu signifikan. Untuk

sasaran

Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

pegawai

dalam

memberikan pelayanan dari tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat capaiannya kurang dari target. Hal ini terjadi karena ada peserta diklat yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Apabila dibandingkan antara tahun 2011 dengan tahun 2012 menunjukkan adanya penurunan dan kenaikan capaian. Untuk sasaran Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat mengalami penurunan capaian yang sangat signifikan yaitu -64,15%. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 2,68%. 2.2. ANALISIS ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Dengan menggunakan cara perhitungan analisis efektifitas dan efisiensi, hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini : Tabel 2.2. Analisis Akuntabilitas Tahun 2012 Dibandingkan Dengan Tahun 2011 No

Kegiatan

Efektifitas (2012/2011)

Efisiensi (2012/2011)

1

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

dan

√/√

√/√

2

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian Dan Kearsipan

√/√

√/√

3

Layanan Administrasi Kantor

√/√

√/√

4

Pembayaran Honorarium Kontrak Kerja

√/√

√/√

Tenaga


6

5

Pengadaan Alat Tulis Kantor

√/√

√/√

6

Pengadaan dinas/operasional

√/√

√/√

7

Pengadaan Mebeleur

√/√

√/√

8

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

√/√

√/√

9

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

√/√

√/√

10

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

√/√

√/√

11

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

√/√

√/√

12

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

√/√

√/√

13

Pengelolaan Aset SKPD

√/√

√/√

14

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

√/√

√/√

15

Penyusunan Dokumen Pelaporan Dan Evaluasi SKPD

√/√

√/√

16 17 18

Fasilitasi Kegiatan KORPRI Seleksi penerimaan CPNSD Penyusunan peraturan kepegawaian Penerimaan Pendaftaran dan seleksi admnistrasi calon praja IPDN Pemberhentian dan Pensiun PNS Baperjakat Verifikasi Tenaga Honorer Program Simpeg Sensus Pegawai Pengelolaan Karis,Karsu,Karpeg,Taspen dan Satya lencana Karya Satya Pelaksanaan ujian dinas dan Penyesuaian ijasah Penataan dokumentasi pegawai Inpassing gaji pokok Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNS Pengelolaan Kenaikan Pangkat Struktural Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu Pengelolaan Jabatan Fungsional

√/√/√/√

√/√/√/√

√/√

√/√

√/√ √/√ √/√/√/-

√/√ √/√ √/√/√/-

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√ √/√

√/√ √/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kendaraan

dan


7

33 34 35 36

Tertentu Pembinaan Pegawai tindak lanjut penanganan LHP dan LHKPN Pembinaan Disiplin PNS Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Pendidikan Penjenjangan Struktural

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2012 dilaksanakan 100% atau efektif dan efisien. Dengan

demikian

dapat

disampaikan

bahwa

semua

kegiatan

yang

dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Pandeglang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti, atau semua kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik. Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat peningkatan efektifitas dan efisiensi, yaitu untuk tahun 2011 terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak efektif dan efisien, namun untuk tahun 2012 semua kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2012 dan Dibandingkan dengan Tahun 2011 No 1.

2.

1. 2.

Belanja Belanja Tidak Langsung tahun 2012 Belanja Pegawai Belanja Langsung tahun 2012 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH Belanja Tidak Langsung tahun 2011 Belanja Langsung tahun 2011 Jumlah tahun 2011 Lebih/kurang

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Selisih Lebih/Kurang

%

2.309.734.800

2.014.202.958

248.478.311.04

89,0

2.309.734.800

2.014.202.958

248.478.311.04

89,0

5.383.010.500

5.188.522.403

194.488.097

96,4

1.041.327.250

946.243.250

95.084.000

90,9

3.799.527.050

3.723.979.153

75.547.897

98,0

542.156.200 7.645.691.769,04

518.300.000 7.202.725.361

23.856.200 442.966.408.04

95,6 94,2

1.837.490.000

1.833.534.429

3.955.571

100

5.064.327.000

4.795.016.377

269.310.623.

95

6.901.817.000 743.874.769,04

6.628.550.806 574.174.555

273.266.194 169.700.214.04

96 77,18


8

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dikatakan bahwa, apabilan dilihat angka absolut untuk dana yang digunakan dari tahun 2011 ke tahun 2012 terdapat peningkatan anggaran yang cukup besar, namun apabila diperhatikan dari selisih dan persentase anggaran terdapat penurunan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk tahun 2012 ini disebut efektif dan efisien. a. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a) Kurangnya tenaga yang profesional di bidang kepegawaian; b) Kelengkapan administrasi kepegawaian bagi pegawai negeri sipil belum sepenuhnya dimiliki; c) Masih banyaknya pejabat sturuktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan; d) Masih banyaknya pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat teknis; e) Kondisi pegawai negeri sipil masih kurang sesuai dengan formasi yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas. 2. Pemecahan Masalah / Solusi a. Kegiatan Jangka Pendek 1). Tercapainya pelayanan administrasi pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG dan BAPERTARUM tanpa dipungut biaya; 2). Mengadakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah tanpa dibebani biaya terhadap PNS yang bersangkutan; 3). Menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat secara langsung kepada unit pegawai yang bersangklutan; 4). Pemberian reward / penghargaan terhadap PNS, salah satunya pengajuan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari presiden; 5). Mengadakan pengangkatan CPNS dan atau seleksi penerimaaan CPNS Kabupaten Pandeglang. Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

9

b. Kegiatan Jangka Panjang 1) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian setiap peraturan yang mengalami perubahan; 2).Mendidik dengan mengikutsertakan kursus-kursus yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten maupun Pusat; 3). Menginventarisir, mengevaluasai dan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dari unit kerja terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH a.

Kondisi saat ini yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah :

1. Kurangnya tenaga yang profesional di bidang kepegawaian; 2. Kelengkapan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya memiliki; 3. Masih banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan; 4. Masih banyaknya pejabat fungsional yang belum mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional; 5. Masih adanya formasi jabatan struktural dan fungsional yang belum terisi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah

Kabupaten

Pandeglang,

bahwa

Kedudukan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

10

b.

Tugas Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

c. Fungsi Badan

Kepegawaian

Daerah

dalam

melaksanakan

tugasnya,

menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan urusan wajib di bidang kepegawaian; b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian; c. pengoordinasian pengadaan dan pengangkatan pegawai; d. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

administrasi

kepegawaian; e. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Susunan Organisasi dan Tugas Pokok unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Badan terintegrasi dalam tugas Badan Kepegawaian Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan

perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian. Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

11

Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah. Subbagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan

urusan

umum

dan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian. 2) Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah. Subbagian

Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan. 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan. 3. Bidang Formasi Bidang Formasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Bidang Formasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis

perencanaan

dan

pengembangan

pegawai

serta

pemberhentian dan pensiun pegawai. Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

12

Bidang Formasi terdiri dari: 1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Formasi. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan karir pegawai. 2) Subbidang Pemberhentian dan Pensiun Subbidang Pemberhentian dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Formasi. Subbidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 4. Bidang Mutasi Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan administrasi kepangkatan, jabatan fungsional, dan pemindahan/mutasi. Bidang Mutasi terdiri dari: 1) Subbidang Fungsional Subbidang Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi. Subbidang

Fungsional

mempunyai

tugas

pokok

memberikan

pelayanan administrasi kepangkatan dan jabatan fungsional tertentu.


13

2) Subbidang Mutasi dan Kepangkatan Subbidang Mutasi dan Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi. Subbidang

Mutasi

dan

Kepangkatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan perencanaan mutasi dan kepangkatanbagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 5. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kepegawaian Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyusun

rencana

penyelenggaraan

peraturan

perundang-

undangan kepegawaian sesuai kebutuhan daerah serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi dan dokumentasi kepegawaian. Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian terdiri dari: 1) Subbidang Perundang-undangan Subbidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian. Subbidang melaksanakan

Perundang-undangan pembinaan

mempunyai

peraturan

tugas

pokok

perundang-undangan

kepegawaian. 2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi Subbidang Informasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian.


14

Subbidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data, informasi dan dokumentasi. 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

pendidikan,

pelatihan aparatur dan kesejahteraan pegawai. Bidang Diklat dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari: 1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. 2) Subbidang Kesejahteraan Pegawai Subbidang Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Subbidang

Kesejahteraan

Pegawai

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai. 7. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

15

2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT a. Program Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang perlu ditunjang dengan program yang dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang direncanakan

berkesinambungan

dengan

program

yang

sudah

dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. b. Kegiatan Dalam

penjabaran

ketujuh

program

yang

direncanakan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tersebut, program-program ini kemudian untuk tahun 2014 diformulasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Layanan Administrasi Perkantoran 3. Honorarium TKK 4. Penyedian Alat Tulis Kantor 5. Partisipasi Pameran Hari jadi Kabupaten Pandeglang 6. Pengadaan Kendaraan Dinas 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor; 8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; 9.

Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP


16

10. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11. Pengelolaan Aset 12. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan; 13. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD; 14. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD; 15. Seleksi Penerimaan PNS; 16. Pembinaan Disiplin PNS 17. Penyusunan Peraturan Kepegawaian; 18. Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN; 19. Pemberhentian dan Pensiun PNS; 20. Baperjakat; 21. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen;dan Setyalencana Karya Satya 22. Pelaksnaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah; 23. Penataan Dokumentasi Pegawai 24. Inpasing Gaji Pokok 25. Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNS 26. Pengelolan Kenaikan Pangkat Sruktural; 27. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu; 28. Pembinaan Pegawai LHP dan LHKPN; 29. Simpeg 30. Infasing dan Perpanjangan TKK 31. Bintek Administrasi Kepegawaian 32. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CNPSD 33. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural


17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 1.

Tersedianya tenaga yang profesional dibidang kepegawaian yang dapat mengelola Sistem Informasi Pegawai dengan baik, mengelola data kepegawaian dengan baik, membuat data fisik Pegawai Negeri Sipil yang akurat, menyediakan data jumlah pegawai yang tepat, mengelola kenaikan pangkat dan pensiun tepat pada waktunya serta memberikan cuti dan penghargaan yang proporsional;

2.

Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;

3.

Ikut sertanya seluruh pejabat struktural dalam Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;

4.

Ikut sertanya seluruh pejabat fungsional dalam Diklat Teknis dan Fungsional, sehingga dapat melaksanakan tugas – tugas yang dihadapi dengan baik;

5.

Terisinya formasi seluruh jabatan struktural dan fungsional sehingga usrusan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan lancar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1. Tujuan Untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaain Daerah Kabupaten Pandeglang yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan periode tahun 2014 Diarahkan untuk : a. Meningkatkan

pengetahuan,

sikap

dan

keterampilan

untuk

melaksanakan tugas jabatan secara propesional dengan dilandasi kepribadian dan etika. b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

18

c. Menyediakan sarana penyimpanan berkas. d. Menyempurnakan pengelolaan data fisik. e. Meningkatkan kemampuan pengelola sistem informasi, pemeliharaan peralatan serta sosialisasi. f. Meningkatkan pengelolaan pemberian kenaikan pangkat PNS Daerah tepat waktu. g. Meningkatkan kinerja dalam rangka pembinaan PNS untuk mengisi formasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi. h. Penataan administrasi bagi jabatan fungsional beserta tunjangannya. i.

Pemberian pensiun dan penghargaan sesuai dengan persyaratan dan diselesaikan tepat waktu.

j.

Perekrutan PNS Daerah yang baru agar dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

k. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural. l.

Meningkatkan kesadaran PNS untuk mentaati ketentuan jam kerja dan pakaian dinas.

m. Pelatihan Kewirausahan bagi Pegawai yang memasuki Usia Pensiun. 2. Sasaran a. Meningkatnya

pengetahuan,

melaksanakan tugas

sikap

dan

keterampilan

untuk

jabatan secara propesional dengan dilandasi

kepribadian dan etika PNS. b. Terpenuhinya Pelayanan Prima. c.

Tersedianya berkas kepegawaian

d. Tersedianya data fisik kepegawaian e. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pemeliharaan peralatan serta sosialisasi. f. Meningkatnya pengelolaan pemberian kenaikan pangkat PNS daerah tepat waktu. g. Meningkatnya kinerja Baperjakat dalam rangka pembinaan PNS untuk mengisi formasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

19

h. Terciptanya

tertib

administrasi bagi jabatan fungsional

beserta

tunjangannya. i.

Terwujudnya

pemberian

persyaratan dan j.

pensiun dan penghargaan sesuai dengan

diselesaikan tepat waktu.

Tersedianya PNS Daerah baru yang dapat meningkatkan kualitas layanan

pemerintah

k.

Terwujudnya standar kompetensi jabatan struktural.

l.

Meningkatnya kesadaran PNS untuk mentaati ketentuan jam kerja dan pakaian dinas.

m. Tersedianya Pemberian Uang Wirausahan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun. 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Untuk merealisasikan kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang perlu ditunjang dengan program yang dapat mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan, adapun program yang direncanakan berkesinambungan dengan program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya ditambah dengan pengkondisian pada sistem pengelolaan kegiatan yang ada. Program-program tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


20

B.

Kegiatan Dalam

penjabaran

ketujuh

program

yang

direncanakan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tersebut, program-program ini kemudian untuk tahun 2014 diformulasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: 1.

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.

Layanan Administrasi Perkantoran

3.

Honorarium TKK

4.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

5.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;

6.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

7.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8.

Pengelolaan Aset

9.

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan;

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD; 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD; 12. Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP 13. Partisipasi Pameran Hari jadi Kabupaten Pandeglang 14. Seleksi Penerimaan PNS; 15. Pembinaan Disiplin PNS 16. Penyusunan Peraturan Kepegawaian; 17. Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN; 18. Pemberhentian dan Pensiun PNS; 19. Baperjakat; 20. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen;dan Setyalencana Karya Satya 21. Pelaksnaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah; 22. Penataan Dokumentasi Pegawai 23. Inpasing Gaji Pokok 24. Simpeg Rencana Kerja BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

21

25. Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD menjadi PNS 26. Pengelolan Kenaikan Pangkat Sruktural; 27. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu; 28. Pembinaan Pegawai LHP dan LHKPN; 29. Infasing dan Perpanjangan TKK 30. Bintek Administrasi Kepegawaian 31. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CNPSD 32. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural


22

BAB VI PENUTUP

Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan pembentukan sikap profesional aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mau tidak mau harus mengambil kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh serangkaian kegiatan yang komprehensif sehingga benar-benar dapat merealisasikan tanggung jawabnya. Dengan mengingat pentingnya pendekatan sumber daya manusia (man approach) dalam pencapaian tujuan organisasi, maka sejatinya perhatian kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan baik manajerial skill maupun technical skill dari segenap aparatur mendapatkan point yang lebih mendalam. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah, maka pada tahun anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah merencanakan 7 program dan 33 kegiatan yang dilandasi oleh 2 kebijakan. Adapun rencana anggaran tahun 2014 ialah sebesar Rp. 3.954.860.250,- (rincian anggaran terlampir pada matriks rencana kerja).

Berlandaskan kepada pemikiran tentang signifikansi peranan sumber daya manusia maka merupakan suatu keharusan untuk selalu berfikir positif terhadap Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang ini. Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang ini disusun sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Pandeglang dengan suatu harapan dapat direalisasikan menjadi kegiatan yang konkret dalam rangka mendukung visi dan misi organisasi.


23

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR : PEMBINAAN DISIPLIN PNS SASARAN STRATEGIS

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kompetensi Pegawai dalam melaksanakan tugas

Hasil (Outcome) Tertibnya pembinaan terhadap PNS Sanksi hukuman disiplin bagi yang melanggar aturan disiplin pegawai sipelanggar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

ASUMSI-ASUMSI POKOK

Dapat meminimalisir pelanggaran disiplin

Target : 90 %

Keluaran (Output) Terlaksananya pembinaan terhadap PNS yang indisipliner dan meminimalisir pelanggaran disiplin

- Melakukan Sosialisasi - Pembinaan Para Pegawai

Lemahnya tingkat kesadaran disiplin

-

APBD

Target : 9 Kegiatan

Masukan (Input) 1. Dana APBD Rp. 75.000.000,-

Pandeglang,

Juni 2013

KABID HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KASUBID PERUNDANG-UNDANGAN

Hj. MASITOH, SH NIP. 19641129 199502 2 002

SUHARTATI, SH NIP. 19690103 198903 2 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR : PENYUSUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


Hasil (Outcome) Tertibnya peraturan perundangundangan dan dapat menginplementasikan tentang peraturan kepegawaian daerah

Terbitnya : - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati

ASUMSI-ASUMSI POKOK

Peraturan-peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, sehingga harus ada perubahan

Target : 90 %

Keluaran (Output) Terbitnya : Pegawai mengerti, memahami dan mengimplentasikan tentang peraturan - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati kepegawaian daerah

-

Target : 1 Kegiatan

Masukan (Input) 1. Dana APBD

-

APBD

Rp. 100.000.000,-

Pandeglang,

Juni 2013



Hj. MASITOH, SH NIP. 19641129 199502 2 002

SUHARTATI, SH NIP. 19690103 198903 2 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR : PEMBINAAN PEGAWAI TINDAKLANJUT LHKPN SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


Hasil (Outcome) Tercapainya dalam penyampaian Terpenuhinnya permintaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Komisi Pemberantasan Korupsi Negara (LHKPN) kepada Komisi (KPK) Pemberantasan Korupsi (KPK)

ASUMSI-ASUMSI POKOK

Target : 90 %

- Masih ada para pejabat yang tidak mengerti dan memahami arti penting penyampaian LHKPN - Kurangnya kesadaran untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK

Keluaran (Output) Tercapainya penyampaian Laporan Dapat diketahui Kekayaan Para Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat (LHKPN) bagi para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pandeglang

Masih terdapat para pejabat yang wajib LHKPN tidak mengindahkan akan kewajiban menyampaikan LHKPN

Target : 9 Kegiatan

Masukan (Input) 1. Dana APBD

-

APBD

Rp. 30.000.000,-

Pandeglang,

Juni 2013



Hj. MASITOH, SH NIP. 19641129 199502 2 002

SUHARTATI, SH NIP. 19690103 198903 2 004

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

Recommend Documents